Ilustrasi Asuransi
Ilustrasi Asuransi (sumber: Istimewa)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Wahyu Iramana Putra, menilai bantuan santunan kematian yang dijanjikan Wali Kota Padang dalam visi dan misinya dalam berkampanye kini malah menjadi persoalan baru bagi Pemkot Padang.
"Penyebabnya, karena berdasarkan informasi telah banyak orang yang mengajukan santunan, namun sampai sekarang bantuan itu belum juga cair," katanya di Padang, Rabu (24/9).
Ia menyatakan telah banyak masyarakat mengeluh mengenai santunan kematian itu.
Daripada santunan kematian, katanya, lebih baik Pemerintah Kota (Pemkot) Padang mengasuransikan masyarakat miskin ke lembaga asuransi yang ada. Hal itu, katanya, akan lebih efektif jika dibanding santunan.
"Golkar telah melakukan hal itu, dengan mengasuransikan kadernya. Artinya dengan asuransi, maka masyarakat lebih terlindungi dan prosedurnya pun tidak rumit," kata Wahyu, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Padang.
Ia menjelaskan dengan premi Rp 10.000 per orang, maka ketika terjadi kecelakaan atau kematian, maka kader Golkar bisa mendapat santunan sampai Rp 2 juta.
"Prosedurnya juga tidaklah rumit, hanya perlu keterangan kematian atau kecelakaan dari instansi berwenang," katanya.
Namun, menurutnya, soal asuransi itu tidak semua warga perlu diasuransikan. "Mungkin warga miskin saja, atau warga yang sudah punya asuransi tidak lagi diasuransikan, karena dalam asuransi tidak ada istilah ganda."
"Saya rasa akan lebih efektif dilakukan daripada santunan kematian, yang prosedur pengurusannya pun dinilai rumit dan pencairannya memakan waktu lama," pungkasnya. (www.beritasatu.com)