MUI: Masyarakat dan Lembaga Asuransi Resah soal Iuran BPJS Kesehatan

LUCKY PRANSISKA Ilustrasi: Winarno dan Hendrik, warga binaan Panti Sosial Bina Insani, Cipayung, Jakarta Timur, menunjukkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, beberapa waktu lalu.

 

 Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menjelaskan awal mula MUI melakukan kajian terhadap iuran yang ditarik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut Ma'ruf, awalnya, kajian fatwa terhadap iuran tersebut dilakukan setelah MUI menerima banyak keresahan dari masyarakat dan juga lembaga asuransi syariah, seperti Takaful.
"(Keresahan) itu sudah ada. Itu yang ditampung dan sampai ke MUI. Juga lembaga-lembaga syariah, lembaga asuransi syariah seperti Takaful, mereka juga merasa resah dengan sistem BPJS seperti itu," kata Ma'ruf saat dijumpai di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (20/7/2015).
Dia menyebutkan, pada tahap akad, seharusnya para peserta BPJS Kesehatan diberikan informasi yang sejelas-jelasnya soal pengelolaan uang yang akan disetorkan ke BPJS Kesehatan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba.
Gharar secara terminologi adalah penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. (Baca: Said Aqil: MUI Terlalu Mudah Obral Fatwa)
Sementara itu, maisir adalah memperoleh keuntungan tanpa bekerja, sedangkan riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad.
Menurut Ma'ruf, BPJS Kesehatan belum memberikan kepastian bahwa praktik yang dijalaninya benar-benar syariah. Karena itu, solusi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan BPJS Kesehatan syariah. (Baca: MUI Minta Pembentukan BPJS Syariah, Ini Tanggapan Jusuf Kalla)
"Supaya orang tidak ragu, apa ini benar syariah atau tidak," kata Ma'ruf.
"Kami akan tuntut pemerintah untuk buka BPJS syariah, seperti juga bank syariah, asuransi syariah, BPJS syariah, Pegadaian syariah. Kami tuntut begitu," kata dia.
Kepala Tim Komunikasi BPJS Kesehatan Ikhsan sebelumnya mengatakan, pihaknya selama ini sudah bekerja sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. (Baca: BPJS Kesehatan Merasa Sudah Jalankan Prinsip Syariah)
"Kita kan selama ini bekerja dengan prinsip gotong royong, tolong-menolong, yang tidak sakit menolong orang sakit. Lalu, kita juga nirlaba. Prinsip itu sebenarnya sudah sesuai rekomendasi," kata Ikhsan saat dihubungi Kompas.com.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro enggan mencampuri soal fatwa tersebut. Saat ditanya mengenai usulan MUI agar pemerintah membentuk BPJS syariah, Bambang pun memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak akan memenuhi permintaan tersebut. (Baca: Pemerintah Beri Sinyal Tak Penuhi Permintaan MUI Membentuk BPJS Syariah)
"Itu hanya masalah pengertian saja (apa yang dimaksud dengan syariah dan bukan syariah)," ujar Bambang singkat.
sumber: http://nasional.kompas.com/

BPJS Kesehatan Dinilai Tak Sesuai Syariah, Ini Dasar Pertimbangan MUI

KOMPAS.com/Sabrina Asril Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin.

 

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tinjauan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam keputusan yang dihasilkan forum pertemuan atau ijtima Komisi Fatwa MUI di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah, pada Juni 2015.
Dalam ijtima itu, Komisi Fatwa MUI menyebut bahwa iuran dalam transaksi yang dilakukan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu, apa yang menjadi dasar pertimbangannya?
Ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amin menjelaskan, yang menjadi persoalan bukanlah subsidi silang yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan, melainkan sistem pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Menurut Ma'ruf, masyarakat tidak tahu uangnya diinvestasikan ke mana.
Dalam transaksi syariah, tidak boleh menimbulkan maisir dan gharar. Maisir adalah memperoleh keuntungan tanpa bekerja, yang biasanya disertai unsur pertaruhan atau spekulasi, sementara gharar secara terminologi adalah penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.
"Kalau itu dibiarkan diinvestasi tanpa syariah, ada maisir-nya, seperti berjudi, karena uang itu bisa diinvestasikan ke mana saja," ujar Ma'ruf saat dijumpai di kantornya, Kamis (30/7/2015).
Karena itu, dari dua unsur itu, BPJS Kesehatan dianggap belum bisa memenuhi syariah. Seharusnya, pada saat akad, peserta BPJS diberikan pengetahuan lengkap sehingga uang yang disetorkannya benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang memenuhi syariat Islam.
Tak hanya itu, Ma'ruf melanjutkan, BPJS Kesehatan juga melakukan riba, yang dilarang oleh Islam. Riba didapat BPJS Kesehatan dengan menarik bunga sebagai denda atas keterlambatan pembayaran. "Enggak boleh, kalau syariah enggak boleh begitu," kata dia.
"Jadi, kalau syariah itu akadnya harus betul, status dana yang dikumpulkannya jelas. Bagaimana kalau dana itu surplus, bagaimana kalau kurang, siapa yang bertanggung jawab? Itu semua harus secara syariah," tutur Ma'ruf.
MUI menanggapi BPJS Kesehatan sebagai salah satu tinjauan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. (Baca juga: MUI Benarkan Keluarkan Fatwa BPJS Tak Sesuai Syariah Islam)
Dalam tinjauannya, MUI menyambut baik diterbitkannya UU tentang BPJS. MUI bersyukur adanya upaya, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Namun, MUI mempermasalahan transaksi yang dilakukan BPJS Kesehatan, yang dianggap tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.
"Secara umum, program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar-para pihak," demikian bunyi Ijtima Ulama V Tahun 2015.
MUI pun kemudian mendorong pemerintah untuk menyempurnakan ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Menanggapi ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah akan berdiskusi dengan para ulama mengenai usulan MUI. (Baca: Diminta Bentuk BPJS Syariah, Pemerintah Akan Diskusi dengan Para Ulama)
sumber: KOMPAS.com

Bos Medco Minta Dana Pensiun Tak Diotak-atik

Ilustrasi: Shutterstock

Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPKUP) membuahkan hasil dalam mendongkrak dana kelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengembangkan program pesangon ini dan akan menyasar untuk mengalihkan pesangon karyawan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) minyak dan gas bumi (migas) ke DPLK.
Selama ini, KKKS sendiri sudah mempunyai lembaga dana pensiun sendiri. Lalu apa tanggapan pelaku sektor migas?.
CEO dan President Director PT Medco Energi International Lukman Mahfoedz mengaku baru mendengar kabar tersebut. Namun, dirinya menolak jika rencana tersebut masuk ke dalam dunia migas.
"Saya baru terima kabar ini kan, saya tidak tahu detailnya, tapi mekanisme saat ini dana pensiun enggak jadi masalah. Jangan dikotak-katik lagi lah," kata Lukman di SKK Migas, Jakarta, Rabu (29/7/2015).
"Kan saat ini banyak isu Jamsostek itu apa lah, itu aja sudah masalah, itu saja diselesaikan, yang ini jangan di otak-atik," tegasnya kembali.
Menurut Lukman, saat ini dunia migas dalam negeri banyak permasalahan yang harus diselesaikan, sehingga jangan ditambah masalah lagi.
"Kita ini sudah banyak urusan hari ini istilahnya, jangan ditambah urusan lagi , jadi kapan tambah oil and gasnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Dumoly F Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK mengatakan, potensi dana yang bisa dikelola DPLK dari industri migas ini mencapai Rp20 triliun dari 32.000 karyawan. Selama ini, cadangan pesangon tenaga kerja masih dikelola secara mandiri oleh perusahaan migas.

sumber: http://economy.okezone.com

Moratorium PNS Tidak Pengaruhi Kinerja Taspen

Kebutuhan PNS yang tersebar di sejumlah instansi mencapai 4,6 juta-an.

inShare

Ist / Foto

ilustrasi Taspen

 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, memastikan sepanjang 2015 ini pemerintah masih menutup pintu penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Namun, kebijakan bisa berubah untuk tahun 2016.


Menurutnya, tahun ini APBN tak mengalokasikan dana untuk penerimaan PNS baru karena masih dimoratorium. “Sejak pemerintahan Presiden Jokowi tak ada satu pun penerimaan PNS, kecuali pengangkatan PNS yang sudah diterima tahun 2014. Baru tahun depan, insya Allah kami mulai lagi (penerimaan),” tutur Yuddy saat mengunjungi kantor pusat PT Taspen (persero) akhir pekan lalu.


Saat ini, sejumlah instansi pemerintah memang sudah mengajukan penambahan pegawai.
Menurut hitungannya, kebutuhan PNS yang tersebar di sejumlah instansi mencapai 4,6 juta-an. Sampai saat ini jumlah PNS sudah mencapai 4,3 jutaan. “Jadi, hanya kurang sekitar 300.000.Itu pun akan dibagi untuk beberapa tahun yang panjang. Khusus untuk tahun ini, tak ada (penerimaan-red),” ucapnya.


Pertumbuhan PNS berada di kisaran 0 persen. Artinya, jika ada 100 PNS yang pensiun, penerimaan hanya dibuka sebanyak 100 posisi pula.


Tidak Berpengaruh

Saat ditanya apakah kebijakan moratorium PNS akan memengaruhi kinerja PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun PNS, Direktur Utama PT Taspen, Iqbal Latanro, mengaku hal tersebut tak memengaruhi signifikan. Menurutnya, PT Taspen tak hanya mengandalkan dana kelolaan tambahan dari premi PNS baru.

 “Premi tambahan dari PNS baru bukan yang utama. Bukan jumlah orang yang kami tuju, melainkan nilai ekonomi dari dana kelolaan yang ada. Lagi pula, sesuai amanat pemerintah, kami kan sifatnya pelayanan, mengelola dana yang sudah dialokasikan dalam APBN,” ujarnya.


Iqbal berharap, sesuai arahan presiden dan wakil presiden, PT Taspen bisa lebih leluasa menginvestasikan dana kelolaan yang ada ke bentuk investasi langsung seperti infrastruktur. Sejauh ini berdasarkan ketentuan yang ada, dana pensiun yang dikelola Taspen hanya bisa ditempatkan pada obligasi negara dan deposito bank pemerintah.


Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 79/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua (THT), dana THT yang diperkenankan untuk masuk ke investasi langsung hanya 5 persen dari total invetasi.


“Kami masih menunggu adanya relaksasi regulasi dari pemerintah untuk memperluas batas aturan investasi langsung yang diperbolehkan,” kata Iqbal.


Sampai kuartal I, nilai dana kelolaan THT Taspen mencapai Rp55 triliun. Total nilai dana kelolaan dengan menggabungkan dana pensiun mencapai Rp 125 triliun.Tahun lalu, investasi langsung PT Taspen masih sangat kecil yakni 0,5 persen dari total dana kelolaan Rp120 triliun. Tahun ini, Taspen menargetkan adanya penambahan dana kelolaan hingga Rp135 triliun.


Saat ini, jumlah peserta pegawai aktif (PNS) mencapai 4,7 juta orang, sedangkan pensiunan mencapai 2,3 juta orang. Dalam tiga bulan pertama 2015, PT Taspen (Persero) telah mengantongi laba Rp 564 miliar. Capaian laba di triwulan I/2015 ini merupakan 60 persen dari target perolehan laba perseroan pada 2015.

Sepanjang 2014, PT Taspen (Persero) berhasil mencatatkan laba Rp 3,47 triliun. Dibandingkan laba 2013 yang Rp 1,32 triliun, terjadi kenaikan sampai 161,75 persen. Peningkatan laba 2014 seiring dengan peningkatan hasil investasi perseroan sebesar 34,7 persen menjadi Rp 11,2 triliun pada 2014. Tahun sebelumnya, hasil investasi Taspen tercatat Rp 8,3 triliun.

Sumber : Sinar Harapan

BPJS Ketenagakerjaan incar dana Rp 230 triliun

* DANA KELOLAAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki pekerjaan rumah besar. Lembaga jelmaan PT Jamsostek ini mematok target dana kelolaan mencapai Rp 230 triliun pada akhir tahun nanti.

Jeffry Haryadi PM, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, menyatakan, saat ini dana kelolaan lembaganya baru sebesar Rp 195 triliun. Artinya, BPJS masih perlu menghimpun tambahan dana kelolaan sebanyak Rp 35 triliun lagi. Untuk mencapai target itu beserta pengembangan hasil investasinya, BPJS akan lebih cermat memilih instrumen investasi dan menempatkan porsi yang sesuai.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS mengalokasikan dana kelolaan pada beragam instrumen investasi. Porsi investasi terbesar adalah pada surat utang antara 44% hingga 46%, disusul deposito berjangka sebesar 26%-28%, saham berkisar 18%-22%, dan reksadana sekitar 8%-10%.
Sisanya ditempatkan pada properti dan penyertaan langsung. "Untuk mencapai target akhir tahun, kami memberi skor atas kinerja perbankan, manajer investasi, dan sekuritas. Kalau kinerja baik, kami tambahkan," kata Jeffry kepada KONTAN, kemarin.
Tiga divisi
Guna mencapai optimalisasi hasil investasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tiga divisi. Pertama, Divisi Analisis Portofolio. Bagian ini hanya membuat analisis fundamental terhadap perbankan, sekuritas, dan fund manager. Lalu, divisi itu melaporkan, misalnya, deposito bank yang bagus atawa saham yang bagus, untuk dipilih sebagai tempat parkir dana kelolaan.
Kedua, Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal. Divisi ini yang melakukan eksekusi jual dan beli produk pasar uang dan modal, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Ketiga, Divisi Investasi Langsung Khusus Properti dan Penyertaan. Penyertaan maksudnya, penempatan modal pada perusahaan privat alias yang tidak tercatat di bursa.
Khusus untuk manajer investasi (MI), Jeffry menjelaskan, terdapat kriteria khusus. Pemilihan MI berdasarkan pengalaman lebih dari lima tahun dan dana kelolaannya minimal Rp 1 triliun. Tujuannya, untuk menjaga risiko agar MI tersebut tidak terganggu likuiditasnya jika terjadi penarikan dana dalam jumlah besar. Selain itu, kinerja reksadana racikannya harus baik dalam tiga tahun terakhir. Mereka juga tidak boleh rugi selama tiga tahun. "Masing-masing indikator ini kami berikan skor. Skornya mulai dari cukup baik sampai baik sekali," ujar dia.
Bila skornya baik sekali, BPJS Ketenagakerjaan bisa mengalokasikan maksimal 40% dari total dana kelolaan MI tersebut. Jika skor MI baik, maka BPJS dapat menempatkan maksimal 30%. Kalau skor cukup baik, maksimal dana yang bisa dikelola adalah 20% dari total dana kelolaan MI. Saat ini ada 12 manajer investasi yang mengelola dana BPJS Ketenagakerjaan. Empat MI adalah BUMN.
Menurut rencana kerja dan anggaran tahunan, target return BPJS Ketenagakerjaan ialah 9,8%. Tapi Jeffry berharap bisa meraup imbal hasil investasi sebesar 10%.

sumber: http://keuangan.kontan.co.id

PT Taspen Syaratkan 2.000 Nasabah Pensiunan kepada Bank Mantap

PT Taspen

PT Taspen dan PT Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) sepakat bekerjsama untuk membayarkan tunjangan hari tua (THT), THT Multiguna, dan uang pensiun bulanan. Dalam kerjasama itu Bank Mantap diharuskan menghimpun nasabah pensiunan sebanyak dua ribu selama dua tahun.

Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro menyatakan, bila target tersebut tak tercapai. Maka perjanjian di antara keduanya perlu dikaji lagi.

Meski begitu, Iqbal meyakini Bank Mantap tak akan sulit mengumpulkan dua ribu nasabah itu. "Kalau dilihat dari semangatnya, sepertinya 2.000 nasabah bisa tercapai dalam waktu enam bulan," ujarnya, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, (24/7).

Iqbal berharap, kerjasama itu dapat disosialisasikan dengan baik. Apalagi dirinya percaya, kurang lebih 10 tahun mendatang, Bank Mantap akan tumbuh besar.

"Lalu kita akan dikenang sebagai orang yang hadir memberi support yang serius dan kuat," kata Iqbal. PT Taspen sendiri kini mengelola 6,8 juta peserta yang terdiri dari 2,3 juta pensiunan, dan 4,5 juta peserta aktif.
sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Jiwasraya Luncurkan Unit Linked

Asuransi Jiwasraya.

jiwasraya.co.id 

 

  PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berencana neluncurkan produk asuransi unit linked pada paruh kedua tahun ini.

Sampai dengan saat ini, porsi unit linked masih di bawah 5%. Nantinya, Jiwasraya akan menggenjot kontribusi unit linked sekitar 5%-10% tahun ini.

“Justru karena pasar finansial sedang lesu, ini saatnya untuk membeli produk unit linked. Masyarakat Indonesia harus diberi banyak edukasi untuk produk ini,” ucap Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim di Jakarta, seperti dikutip Bisnis.com, Jumat (24/7).

Jika mengutip data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), kontribusi produk asuransi jiwa unit linked masih menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan premi yakni 53,9%, sedangkan produk tradisional hanya menyumbang 46,1% pada kuartal I/2015.

Selain itu, dirinya mengemukakan masih belum berniat untuk melakuka  ekspansi di asuransi kesehatan.

“Pembahasan koordinasi manfaat sana belum ketemu jalan keluarnya sampai saat ini, jadi masib fokus ini dulu lah,” tukasnya.
sumber: http://finansial.bisnis.com

Rumah PNS, Bapertarum dan BTN Siapkan Rp400 Miliar

Ilustrasi: (Foto: Okezone)

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) gandeng PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) melakukan penandatanganan perjanjian mengalokasikan anggaran bantuan sebanyak Rp400 miliar untuk kepemilikan rumah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Direktur Bapertarum-PNS Heroe Soelistiawan menuturkan, anggaran Rp400 miliar akan dialokasikan untuk 100 Ribu PNS di mana masing-masing mendapatkan Rp4 juta.
"Diharapkan dengan bantuan ini bisa membantu biaya uang muka. Ya sekarang saja uang muka antara Rp6-Rp12 Juta. Semoga dengan adanya biaya bantuan ini, bisa membantu," ucapnya dalam di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Dia menjelaskan, pemanfaatan Bantuan Tabungan Perumahan PNS Rp4 juta. Bagi PNS yang sudah memiliki masa kerja minimal lima tahun dan belum memiliki rumah dapat segera memanfaatkan bantuan ini bank pelaksana.
Selain Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BTP-PNS), sejak tahun 2014 Bapertarum-PNS juga sudah memiliki layanan Tambahan Bantuan Uang Muka dan Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun yang diberikan kepada PNS untuk membeli rumah dengan fasilitas KPR (Kredit Pemilikan Rumah) atau membangun rumah di atas tanah sendiri dengan fasilitas KMR (Kredit Membangun Rumah).
Tambahan Bantuan yang diberikan harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu KPR/KMR. Maksimal jangka waktu 15 tahun dengan bunga mulai dari 3,25 persen dan besarnya tambahan bantuan Rp20 juta untuk rumah tapak (Rp 30 juta untuk rumah tapak di Papua dan Papua Barat) serta Rp30 juta untuk rumah susun.
Hal ini, lanjut Heroe merupakan upaya memberikan layanan yang lebih baik.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Bapertarum-PNS menerbitkan PERMEN Nomor 22/PRT/M/2015 tentang Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan PNS (BTP-PNS) tanggal 28 April 2015, dan KEPMEN Nomor 289/KPTS/M/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang merupakan fasilitas untuk PNS golongan I- IV yang akan membeli rumah secara Kredit melalui Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan Bapertarum-PNS. Besarnya bantuan yang diberikan tanpa harus dikembalikan itu sebanyak Rp4 juta.
Khusus untuk PNS golongan I - III masih tetap mendapat Bantuan Uang Muka (BUM) sebasar Rp1,2 juta untuk PNS golongan I , Rp1,5 juta untuk PNS golongan II, dan Rp1,8 juta untuk PNS golongan III. (sesuai Keputusan Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Bapertarum-PNS nomor 01/KPTS/1995 pada 5 Januari 1995 tentang Perubahan Bantuan Pemilikan Rumah bagi PNS). Anggaran yang dialokasikan untuk bantuan Rp4 juta di tahun 2015 sebanyak Rp400 milyar.
Untuk memanfaatkan tambahan bantuan dari Bapertarum-PNS harus dikaitkan dengan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga 5 persen dengan jangka waktu sampai dengan 20 tahun. Dengan adanya berbagai terobosan layanan ini, saat ini PNS memiliki pilihan manfaat bantuan yang cukup beragam dan diharapkan itu menjadi angin segar bagi PNS di seluruh Indonesia, khususnya yang belum memiliki rumah.

sumber: http://economy.okezone.com

Pemerintah Atur Tersendiri Jaminan Sosial Penyelenggara Negara

Warga mengantri melakukan pencairan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) maupun TNI dan Polri yang berupa gaji ke 13 di Kantor Pos. 

 

Pemerintah menambah pasal peraturan pemerintah untuk memisahkan penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi pegawai negeri dalam aturan tersendiri.
Dalam Peraturan Pemerintah No 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepesertaan penyelenggara negara diatur dalam peraturan pemerintah tersediri. Pasal yang sama juga ditemukan pada Peraturan Pemerintah No 45/2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pensiun.
Selain itu, pelaksanaan jaminan sosial terpisah juga ditemukan di dalam Peraturan Pemerintah No 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Pada Pasal 3 beleid ini mengamanatkan penyelenggara negara juga diatur dalam aturan tersendiri di luar yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Isa Rachmatawarta, Staf Ahli Kementerian Keuangan menuturkan pemerintah masih merancang finalisasi penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyelenggara negara. Menurutnya bentuk final badan penyelenggara ini masih dikaji dan baru final dalam satu atau dua tahun kedepan.
"Karena menurut undang-undang bisa sampai tahun 2029. Karena ada transisi yang panjang, untuk sementara transisi," kata Isa kepada Bisnis di Jakarta seperti yang dikutip, Kamis (9/7/2015).
Dia menuturkan semangat BPJS hanya terdiri dari dua lembaga yakni ketenagakerjaan dan kesehatan. Namun bentuk lembaga yang sedang disusun memungkinkan penambahan manfaat bagi penyelenggara negara maupun peserta dari swasta.
"Ada organisasi semacam BPJS untuk tambahan itu memungkinkan," katanya.
Menurutnya, amanat peraturan pemerintah yang meminta dibuatkan peraturan tersendiri bukan berarti otomatis berpisah dari BPJS.
Pemerintah mengubah skema pendanaan pensiunan pegawai negeri dari Pay as You Go menjadi Fully Funded dalam rancangan peraturan pemerintah. Skema ini ditargetkan terlaksana pada 2017.
Sebelumnya, Yuliana Setiawati, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menjelaskan peraturan pemerintah tentang jaminan sosial bagi penyelenggara negara ditargetkan rampung pada tahun ini. Aturan akan selesai bersamaan dengan lima peraturan pemerintah lain yang diamanatkan dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
sumber: Bisnis.com

Warga Gunungkidul Meninggal Dunia akan Diberi Santunan Kematian

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)

Rabu, 1 Juli 2015 15:45 WIB | 

 Santunan kematian untuk warga Gunungkidul rencananya akan dimulai tahun depan

Santunan bagi warga yang mengurus akta kematian rencananya diberikan mulai tahun depan. Kebijakan ini sudah tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda No 4/2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang saat ini dievaluasi Pemerintah DIY.

Hanya saja, Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Gunungkidul selaku instansi yang menangani masalah adminduk menolak mengurusi masalah tersebut. Adapun nominal santunan yang diberikan maksimal Rp1 juta. Harapannya adanya program ini bisa memacu kesadaran masyarakat dalam upaya tertib administrasi kependudukan.
Kepala Disdukcapil Gunungkidul Eko Subiantoro mengaku tidak memermasalahkan adanya kebijakan tersebut. Hanya saja, dalam pengurusan nanti, pihaknya tidak mau menangani, karena tidak masuk dalam tugas pokok dan fungsi kedinasan.
“Kami hanya menangani masalah administrasi kependudukan. Kalau pemberian santunan, itu bukan tugas kami karena masuk dalam bidang pelayanan public, utamanya santunan sosial,” kata Eko saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/6/2015).

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah itu menambahkan, perda tersebut masih dievaluasi oleh Bagian Hukum Pemerintah DIY. Saat perda ini dilakukan, akan ada peraturan turunan yang diatur dalam Peraturan Bupati. “Salah satunya mengenani aturan pemberian santunan kematian. Tapi agar bisa lebih kuat lagi, harusnya ini bisa dibuat perda sendiri,” ungkap Eko.
Meski akan diatur lebih rinci dalam perbup, Eko berharap agar ada kriteria khusus dalam pemberian santunan. Jangan sampai, seluruh warga yang mengurus akta kematian diberikan santunan karena kebijakan ini bisa memengaruhi anggaran milik pemkab.
“Untuk sekadar contoh, di semester pertama 2015 ada 400 warga yang mengurus akta kematian. Jadi, bisa dibanyangkan berapa anggaran yang disediakan jika warga pemohon diberikan santunan Rp1 juta,” beber pria berkacamata ini.
Sementara itu, Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PKS, Ari Siswanto mengatakan, pemberian santunan ini murni dari usulan dewan. Sebab dalam draf Raperda Perubahan Adminduk tidak sekalipun dibahas masalah santunan tersebut.
“Usulan ini juga melihat kebutuhan di masyarakat.  Apalagi di sejumlah daerah mulai dari Depok, Kabupaten Banjar hingga Kota Jogja sudah menerapkan kebijakan ini,” kata Ari.
Dia menjelaskan, dalam perda itu tidak mengatur dengan jelas berapa nominal santunan yang diberikan. Sebab, pengaturannya akan diatur lebih rinci lagi dalam Peraturan Bupati (Perbup). “Kalau dari sisi nominal, besarannya mulai dari Rp500.000-1000.000,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi itu.
Harapannya kebijakan ini diberlakukan mulai tahun depan. Sebab, jika dilaksanakan tahun ini terkendala dana, karena dalam anggaran belum ada alokasi tersebut. “Untuk saat ini fokus pada pembuatan aturan. Baru di tahun depan mulai dilaksanakan pemberian santuan,” ujarnya.
sumber: Harianjogja.com

Santunan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Meningkat Jadi Rp24 Juta

Ilustrasi: (Foto: Okezone)

 Mulai  1 Juli 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan beroperasi penuh mulai dengan menyelenggarakan empat program. Empat program tersebut di antaranya Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

Direktur Utama BPJS Ketenagkerjaan Elvyn G Masassya mengatakan, operasional penuh BPJS Ketenagkerjaan juga ditandai dengan peningkatan manfaat pada program-program lainnya, di antaranya peningkatan manfaat pada Jaminan Kematian yang sebelumnya mendapat santunan sebesar Rp21 juta bertambah menjadi Rp24 juta.
"Pada jaminan kecelakaan kerja, peningkatan manfaat pada biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit yang sebelumnya sebesar maksimal Rp20 juta, ditingkatkan menjadi pengobatan dan perawatan sampai sembuh," kata Elvyn di Kawasan Wisata Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2015).
Dia menambahkan, selain itu jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja-Return to Work (JKK-RTW), di samping santunan cacat yang diterima.
"Dengan demikian, pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan dengan keahilan lain hasil dari pelatihan yang dijalani," paparnya.
Untuk program Jaminan Pensiun sendiri, lanjut Elvyn mengatakan, program tersebut merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya saat memasuki masa pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total permanen dan atau meninggal dunia, yang diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah.
"Jaminan pensiun dipersiapkan bagi pekerja untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan disaat memasuki usia yang tidak lagi produktif. Dengan demikian, pekerja akan dapat ketenangan dalam menjalani hari-hari di masa tuanya," tukasnya.

sumber: http://economy.okezone.com

BPJS Akui Penerapan Aturan Baru Jaminan Hari Tua Terburu-buru

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberi sambutan saat Peresmian Operasional Penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kawasan Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (30/6). (ANTARA FOTO/HO/Setpres-Rusman)

 

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya mengakui bahwa penerapan kebijakan baru Jaminan Hari Tua (JHT) terburu-buru.

Kebijakan baru menyatakan pencairan JHT baru bisa dilakukan bila karyawan telah menjalani masa kerja selama sepuluh tahun. Padahal sebelumnya kebijakan yang ada hanya mengharuskan masa kerja lima tahun untuk pencairan dana JHT.

Dalam ketentuan baru dijelaskan bahwa untuk persiapan hari tua, saldo yang dapat diambil hanya 10 persen dan untuk pembiayaan perumahan saldo yang dapat diambil hanya 30 persen.

Ketentuan ini mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2015. Elvyn mengatakan pihaknya hanya mengikuti ketentuan dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Peraturan Pemerintah (PP) yang baru dikeluarkan 30 Juni 2015.

"Di satu sisi penerapannya memang mepet. Namun ini amanah regulasi. Kami harus laksanakan. Prinsipnya adalah falsafah bahwa JHT untuk hari tua. Masa kerja sepuluh tahun lebih ideal," kata Elvyn kepada CNN Indonesia, Kamis (2/7).

Elvyn menjelaskan setelah PP tersebut keluar pada 30 Juni lalu, pihaknya segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada semua perusahaan. Kemudian pada 1 Juli aturan ini pun dilaksanakan.

Selain sosialisasi ke perusahaan, Elvyn mengatakan pihaknya juga telah melakukan pengumuman melalui surat kabar dan mengadakan pertemuan dengan peserta JHT.

"Agar informasinya lebih menyebar lagi, nanti kami akan kirimkan surat lagi ke perusahaan-perusahaan," katanya.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariadi B Sukamdani mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan tentang peraturan baru BPJS Ketenagakerjaan tentang Jaminan Hari Tua tersebut kepada karyawannya.

"Kalau posisinya APINDO, itu adalah hak pekerja. Namun, kalau dari prinsip dan kewajiban akan pekerja tidak ada yang terganggu. Yang kami tahu alasannya ada JHT mestinya dipakai jangka waktu relatif memadai," kata Hariadi kepada CNN Indonesia.

Menurutnya, aturan 10 tahun tersebut tidak akan merugikan kepada para pekerja. Hanya saja, katanya, pekerja yang sudah bekerja 5 tahun umumnya sudah memiliki rencana akan penggunaan JHT mereka, sebelum aturan diubah ke 10 tahun.

"Ini yang menurut saya sosialisasi sangat tidak memadai," kata dia.

Lebih jauh, Hariadi mengatakan pihaknya selama ini telah membayarkan jaminan sosial kepada pekerja termasuk jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan ketenagakerjaan.

"Total keseluruhan jaminan sosial yang didapat karyawan sebesar 10,24 persen hingga 11,74 persen. Itu udah lebih banget. Sementara pekerja, hanya wajib membayar 4 persen saja," kata Hariadi.
sumber: http://www.cnnindonesia.com

China to let social security fund manage local pension funds

• 

China wants to strengthen its pension system to meet the demographic challenge of a shrinking working-age population. Photo: Reuters

 

The State Council has approved plans for the manager of the mainland's biggest pension fund to manage pension funds worth about 2 trillion yuan (HK$2.5 trillion) for local authorities, two industry sources said.
The mainland is trying to strengthen its pension system to meet the huge demographic challenge of an already-shrinking working-age population as it looks to turn the economy into one driven by consumption and services rather than investment and exports.
The move for the National Social Security Fund (NSSF) to manage and invest more pension funds on behalf of provincial authorities could benefit the stock market, which has fallen 20 per cent over the last two weeks.
"The plan has been approved by the State Council, the size could be around 2 trillion yuan," said one source, adding that the stock slide might have hastened the approval decision.
NSSF officials did not respond to requests for comment.
The NSSF has been managing pension funds worth about 100 billon yuan for Guangdong since 2012, with a cumulative investment return of 17.3 billion yuan, according to the fund's annual report.
The NSSF, which had total assets of about 1.5 trillion yuan at the end of last year, posted a return on investment of 11.43 per cent in 2014, up from 6.2 per cent in 2013 and 7 percent in 2012.
In April, Beijing said it was expanding the investment scope of the social security fund to allow it to buy more local government debt, investment trusts and shares in state-owned companies.

This article appeared in the South China Morning Post print edition as NSSF to manage 2tr yuan in local funds

Fuad Basya: Tidak ada Asuransi Naik Hercules

www.ibtimes.com

Lokasi terjadi jatuhnya pesawat 

 Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan pihaknya tidak pernah mengasuransikan penumpang sipil yang menaiki pesawat Hercules.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Fuad Basya, pihaknya memberikan tunjangan kepada prajurit melalui Asuransi Sosial ABRI (Asabri).
"Di TNI kita tidak pernah mengasuransikan penduduk sipil. Kita yang ada hanya asuransi Asabri untuk anggota TNI. Makanya kemarin orang-orang yang bukan TNI, anak atau istri, itu akan didukung dengan dana santunan," ujar Fuad di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (4/7/2015).
Fuad mengutakan di tentara memang tidak ada asuransi. Apalagi, lanjut dia, menumpang pesawat Hercules sangat tidak nyaman karena tempat duduknya berjejer dan tidak sama dengan pesawat komersil.
"Nggak pake asuransi. Tentara mana ada naik Hercules asuransi. Nggak ada. Duduknya juga nggak nyaman kok," kata bekas Wakil Asisten Logistik KSAD itu.
Sementara terkait dana santunan tersebut, Fuad mengatakan besaran nominalnya sedang dalam pembahasan.
Sebelumnya, sempar beredar berita TNI telah bekerjasama dengan Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 untuk santunan kematian bagi awak pesawat TNI AU, personel TNI AU, dan Siswa Pendidikan Pertama TNI AU yang gugur dalam tugas.
Sekadar informasi, pesawat angkut militer Hercules C-130 dengan registrasi A-1310 milik Skuadron 32 TNI Angkatan Udara jatuh usai take off dari Lanud Soewondo, Medan menuju Pangkal Pinang.
Pesawat bermesin empat turboprop itu mengangkut 113 penumpang. 101 penumpang adalah masyarakat sipil.
sumber: TRIBUNNEWS.COM

Daftarkan Bayi sebagai Peserta JKN Sejak di Dalam Kandungan

  Untuk mengantisipasi pembiayaan besar yang harus ditanggung akibat adanya gangguan kesehatan pada bayi baru lahir, orangtua diminta mendaftarkan anaknya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejak mereka masih dalam kandungan, yakni ketika masih berupa janin. Sistem jaminan yang ada saat ini hanya menanggung risiko persalinan pada ibu karena hanya ibu yang terdaftar sebagai peserta.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNGSuasana poli anak di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu (7/3). Untuk menghindari beban biaya besar akibat gangguan kesehatan pada bayi baru lahir, orangtua diminta mendaftarkan bayinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejak mereka dalam kandungan atau ketika masih berupa janin.

"Pendaftaran bayi sejak masih janin itu untuk mengantisipasi jika bayi lahir mengalami persoalan serius sehingga harus mendapat perawatan intensif bayi baru lahir. Biaya perawatan pada neonatal intensive care unit (NICU) mahal," kata Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris, di Jakarta, Kamis (19/3).
Belakangan ini, beberapa kali terjadi orangtua kesulitan membiayai perawatan kesehatan bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan. Padahal, orangtua merasa telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, orangtua yang menjadi peserta JKN mandiri lupa bahwa yang ditanggung BPJS Kesehatan hanya mereka yang didaftarkan, sedangkan bayi yang baru lahir belum didaftarkan sehingga tidak ditanggung. Contohnya, antara lain, kasus bayi Ryuji Marhaenis Kaizan yang memerlukan operasi cangkok hati berbiaya lebih dari Rp 1 miliar di Jakarta. Juga kasus bayi kembar prematur yang perlu perawatan khusus di Yogyakarta.
Sementara bagi peserta JKN dari kelompok pekerja penerima upah, seperti bekas peserta Asuransi Kesehatan (Askes), anggota TNI/Polri, ataupun bekas peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), pendaftaran janin hanya dilakukan untuk anak keempat atau lebih.
Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati mengatakan, peserta JKN dari kelompok penerima upah hanya ditanggung hingga anak ketiga. "Karena itu, untuk anak keempat atau lebih, yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, perlu didaftarkan sejak dalam kandungan," katanya.

Perpanjangan masa aktif

Hal ini penting, terlebih lagi BPJS Kesehatan akan memperpanjang masa aktif kepesertaan JKN dari tujuh hari sejak pendaftaran menjadi satu bulan setelah pendaftaran. Masa aktif kepesertaan adalah masa tunggu atau jeda antara pendaftaran dan pemanfaatan jaminan. Perpanjangan masa aktif kepesertaan itu dilakukan untuk mendorong masyarakat menjadi peserta JKN ketika masih sehat, bukan saat sudah sakit dan menunggu penanganan medik.
Selama ini, kelompok pekerja penerima upah membayar iuran JKN sebesar 5 persen yang berasal dari 3 persen dibayar pemberi kerja dan 2 persen dibayar peserta. Namun, iuran itu hanya berlaku untuk kedua orangtua dan tiga anak. Karena itu, untuk anak keempat dan seterusnya, iuran kelompok pekerja penerima upah akan ditambah 1 persen dan berlaku kelipatannya.
Syarat pendaftaran janin sebagai peserta JKN adalah ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan janin dalam keadaan hidup yang dibuktikan dengan adanya denyut jantung janin. Identitas yang digunakan untuk pendaftaran adalah identitas ibu. Nomor induk kependudukan yang digunakan adalah nomor kartu keluarga orangtuanya dan tanggal lahir bayi dihitung berdasar tanggal saat didaftarkan.
sumber: http://print.kompas.com

Indonesia: new regime of national social security

Herbert Smith Freehills LLP

Indonesia June 25 2015

Indonesia has introduced a new regime of national social security. We take a look at the new social security administrators and the key legislative changes.
New social security administrators
Under the new regime, there are two social security administrators, which are the Manpower Social Security Administrator (BPJS Ketenagakerjaan or “Manpower BPJS”) and the Health Social Security Administrator (BPJS Kesehatan or “Health BPJS”). Both administrators are answerable to the President of the Republic of Indonesia and both administrators have commenced their operations on 1st January 2014. The Manpower BPJS replaced the role of PT Jamsostek Persero in administering work accident, old age, pension and death benefits, while the Health BPJS replaced the role of PT Askes Persero in administering health benefits. Law No. 24 of 2011 on Social Security Administrators (“Social Security Administrators Law”) mandates that both Manpower BPJS and Health BPJS must be able to provide their full service by 1 July 2015.
Key points
The key points outlined in the Social Security Administrators Law are:

• The Manpower BPJS administers work accident, old age, pension and death benefits. This role was previously carried out by, amongst others, PT Jamsostek Persero but since the start of operation by the Manpower BPJS, PT Jamsostek Persero does not carry out this function anymore.
• The contribution amount payable to the Manpower BPJS is the same as the contribution amount under the existing Manpower Social Security Law No. 3 of 1992 (the “Jamsostek Law”), i.e. calculated by reference to the employee’s wage. The current contributions are: 

Click here to view table.

• The Health BPJS administers health benefits that were previously administered, amongst others, by PT Jamsostek Persero and further enhances the nation’s health benefit system.
• With the operation of the Manpower BPJS and the Health BPJS, PT Jamsostek Persero and PT Askes Persero have both ceased to exist.

​The end of Jamsostek
The idea is for the Social Security Administrators Law to replace the Jamsostek Law, although it is not entirely clear when this will happen. Our initial view is that the Jamsostek Law will effectively be replaced by the Social Security Administrators Law (and will no longer prevail) as of 1 July 2015, by which date both the Manpower BPJS and Health BPJS will be fully functional. (http://www.lexology.com)

Herbert Smith Freehills LLP - Narendra Adiyasa and Ardyan Winanshah Pulungan

Pasien JKN Dimintai Biaya Tambahan oleh Rumah Sakit

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan (Istimewa)

Hasil kajian Universitas Indonesia (UI) yang dipimpin oleh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Prof. Budi Hidayat menemukan fakta banyaknya rumah sakit yang menarik biaya tambahan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Padahal, seluruh biaya berobat pasien dapat diklaim ke BPJS Kesehatan melalui sistem pembayaran INA-CBG's.
"Dari hasil kajian yang kami lakukan sejak Januari - Mei 2015 di sejumlah rumah sakit, memang ada fenomena penarikan biaya tambahan ke pasien peserta JKN. Untuk pasien rawat jalan, 18 persennya mengaku ditarik biaya tambahan, sedangkan untuk pasien rawat inap jumlahnya sampai 29,8 persen," ungkap Prof. Budi Hidayat dalam acara diskusi yang digelar Elkape dan BPJS Watch di Jakarta, Rabu (15/7).
Persoalan ini, menurutnya, harus disikapi dengan serius karena menyangkut kepentingan peserta JKN yang sudah membayar iuran setiap bulan. Padahal, sekitar 73 persen iuran yang masuk ke BPJS Kesehatan digunakan untuk membayar klaim rumah sakit.
"Penarikan biaya tambahan yang dilakukan rumah sakit ini sebagian besar menggunakan alasan untuk pembelian obat yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Jadi, sangat penting bagaimana membuat obat dapat diakses dengan efektif, meningkatkan pengawasan dalam implementas JKN, dan perlunya mendidik peserta maupun provider BPJS Kesehatan untuk memahami hak-hak dan kewajibannya," tandas dia.
Kepala Group Komunikasi dan Kerja Sama Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Ihsan mengatakan, sebetulnya sudah ada regulasi yang mengatur bahwa rumah sakit tidak boleh menarik biaya tambahan kepada pasien peserta JKN. Jadi, bila pasien JKN mengalami hal tersebut, sebaiknya melapor ke BPJS Kesehatan Center yang ada di rumah sakit, atau menghubungi call center BPJS Kesehatan di nomor 1500400. sumber: http://www.beritasatu.com

3 Asumsi yang Salah Saat Tentukan Dana Pensiun

Sejumlah pensiunan menunggu di loket bank untuk mendapatkan uang pensiunan mereka di bank nasional di Iraklio, Yunani, (9/7/2015). Banyak bank di Yunani tutup dan penarikan uang tunai dari ATM dibatasi hanya 67 dolar sehari. (REUTERS/Stefanos Rapanis)

Liputan6.com, Jakarta - Banyak asumsi untuk membuat perhitungan manfaat dana pensiun. Anda mungkin sedang melakukannya dan menimbang-nimbang investasi apa yang tepat supaya manfaat itu bisa menghasilkan maksimal.
Dalam prakteknya, terkadang asumsi itu salah malah bisa membuat pensiunan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut adalah asumsi-asumi yang salah ketika membuat perhitungan dana pensiun, seperti ditulis Credit.com, Rabu (15/7/2015):
1. Rumah adalah aset terbaik
Sebuah rumah bisa menjadi aset terbesar dan bernilai bagi konsumen. Tapi belum tentu bagi seorang pensiunan. Anda harus menghitung nilai inflasi, biaya perawatan rumah kalau suatu saat ketika pensiun akan menjualnya.
Pasar perumahan bergerak sangat lincah. Kalau Anda tidak waspada dan menjualnya ketika harga tinggi, maka hasilnya akan sangat merugikan. Krisis di subprime mortgage Amerika Serikat pada 2008 mengajarkan, pasar ini bisa terpengaruh dari kontrol di luar kuasa konsumennya.
2. Kebutuhan hidup menurun ketika pensiun
Bisa jadi sebaliknya. Memang pengeluaran baju dan transportasi menurun. Anda mungkin tidak memiliki hutang lagi. Tapi bagaimana dengan biaya untuk bersosialisasi, bersenang-senang, makan enak, dan jalan-jalan?
Semua kebutuhan itu belum termasuk biaya kesehatan yang pasti akan naik. Pastikan Anda memiliki paling tidak asuransi kesehatan yang bisa meng-cover kebutuhan di masa pensiun.
3. Menikah ketika pensiun
Waktu telah berubah. Perceraian membutuhkan banyak biaya, apalagi kalau ini dilakukan lebih dari sekali. Kalau bercerai, pasangan Anda akan mendapatkan setengah dari manfaat pensiun. Bayangkan uang tersebut harus dipecah untuk lebih dari dua keluarga.
Perceraian memang hal yang tidak bisa dikontrol manusia, seperti kecelakaan dan sakit. Tapi sangat penting untuk mengontrol hal yang bisa kita lakukan, seperti berinvestasi dan menabung. Lakukan keduanya sesegera mungkin supaya hal-hal buruk yang terjadi dalam keuangan Anda dapat teratasi.
sumber: http://bisnis.liputan6.com

Asabri Tak Tanggung Asuransi Korban Sipil Hercules

Kepala Kantor Cabang Medan PT Asabri, Kabul Mulyanto

Pihak sipil yang menjadi korban dalam insiden jatuhnya pesawat Hercules tidak masuk dalam tanggungan asuransi PT Asabri (Persero). Demikian dikatakan Kepala kantor Cabang Medan PT Asabri (Persero), Kabul Mulyanto, Kamis (2/7).

“PT Asabri hanya menanggung asuransi korban dari kalangan prajurit dan keluarga prajurit saja. Kalau sipil nggak, mereka kan punya prosedur tersendiri. Ini khusus angkatan (prajurit) baik dari angkatan udara, darat semua angkatan,”ungkapnya kepada wartawan.

Proses pencairan asuransi, menurutnya, tinggal menunggu surat dari Panglima TNI melalui Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU).

Surat tersebut menjadi dasar bagi mereka untuk menetapkan santunan yang akan diserahkan kepada keluarga para korban dari kalangan prajurit tersebut.

“Kalau dia lagi operasi, maka santunannya namanya santunan resiko kematian bisa mencapai Rp 100 juta. Namun, kalau bukan operasi maka santunan didasarkan pada berapa lama dia bertugas dikali 3 kali gaji. Kemudian santunan duka yang diberikan kepada prajurit dan anggota keluarganya,” ujarnya.

Besaran santunan duka tersebut menurut Kabul berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp2,5 juta. Dengan rincian prajurit yang meninggal diberikan santunan duka dan bantuan pemakaman sebesar Rp3,5 juta.

“Jika istrinya maka santunan duka sebesar Rp3 juta. Namun jika yang meninggal merupakan anaknya maka santunan duka dan bantuan pemakaman sebesar Rp2,5 juta,”jelasnya.

Diketahui korban tewas dalam insiden jatuhnya pesawat Hercules C-130 bukan hanya dari kalangan prajurit saja. Namun sebagian diantaranya berasal dari masyarakat sipil yang tertimpa reruntuhan bangunan yang ditabrak oleh pesawat naas tersebut. (poskotanews.com)