Sukses
besar menuntut Anda memikul tanggung jawab. Jika dianalisa, maka akhirnya
ditemukan bahwa suatu kualitas yang dimiliki oleh semua orang sukses adalah
kemampuannya dalam memikul tanggung jawab.
Michael Korda,
Pimpinan Simon & Schuster
SORENDIWERI.
Sebuah kota yang relatif kecil dan sepi di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua.
Kota kecil di Distrik Supiori Timur ini sekarang menjadi ibukota Kabupaten
Supiori. Sebuah kabupaten termuda di Provinsi Papua yang merupakan hasil
pemekaran Kabupaten Biak Numfor yang disahkan dan diresmikan berdasarkan
Undang-undang Nomor (UU) 35 Tahun 2003 tertanggal 18 Desember 2003.
Sorendiweri hanyalah
sebuah kota kecil yang cukup dengan berjalan kaki saja Anda dapat mengitari
hampir segenap penjuru di sekelilingnya. Menyusuri setiap sudut dan penjuru,
Anda akan disuguhi potret sebuah daerah yang tengah berbenah. Ya, Bupati
Supriori Fredrik Menufandu memang tengah bertekad membangun sarana dan
prasarana di wilayah ini sebelum pemerintah kabupaten mengundang investor untuk
menanamkan modalnya di wilayah yang kaya sumberdaya alam ini.
“Apa artinya investor
atau wisatawan berbondong-bondong datang kalau infrastruktur dan akomodasi
belum ada. Kami memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana, baru kemudian
nanti mempromosikan ke dunia luar,” jelas Bupati Fredrik Menufandu dalam satu
kesempatan di Jakarta.
Kabupaten Supuiori mempunyai
wilayah daratan dengan luas 704,24 Km2 dan wilayah perairan seluas 5.993 Km2.
Wilayah Kabupaten ini sebagian besar terletak di Pulau Supiori dan sebagian yang
lain berada di Pulau Biak yang dipisahkan oleh Selat Sorendiweri. Kedua pulau
ini terhubung oleh jembatan sepanjang 100 meter yang berada di atas Selat
Sorendiweri. Kabupaten ini terbagi ke dalam lima distrik, masing-masing Supiori
Timur, Supiori Barat, Supiori Utara, Supiori Selatan dan Kepulauan Aruri. Sebagian
besar wilayah kabupaten ini berupa cagar alam yang dilindungi.
Kondisi topografi
daerah ini pada umumnya bergunung-gunung dan hanya pada beberapa bagian
tertentu saja yang merupakan daerah datar hingga landai. Daerah yang datar dan
landai tersebar di sepanjang daerah pesisir pantai. Pada daerah yang datar dan
landai inilah warga masyarakat membangun permukiman, berkebun, berladang dan
melakukan aktivitas ekonomi lainnya.
Akses transportasi
untuk menuju ke wilayah Kabupaten Kabupaten Supiori relatif tidak terlalu
sulit. Dari Jakarta, dapat dicapai dengan penerbangan Jakarta-Biak. Setiba di
Biak, dapat ditempuh lewat jalan darat melalui 3 jalur, yaitu: pertama, jalur Biak Utara yang berjarak
90 Km menuju Sorendiweri dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam. Kedua, jalur Biak Barat, lewat Samber
berjarak 80 Km sampai Sorendiweri dapat ditempuh dengan waktu berkisar 2-2,5
jam. Dan ketiga, lewat Boibaken dan
Syabes berjarak 78 Km dengan waktu tempuh sekitar 2-2,5 jam perjalanan darat.
Sorendiweri terasa
sedikit ramai lantaran tengah ada geliat membangun sarana dan prasarana yang
memang sangat dibutuhkan oleh daerah yang dalam sepuluh tahun terakhir berpisah
dari Kabupaten Biak Numfor. Bupati Fredrik Menufandu telah berpikir jauh ke
depan bahwa infrastruktur kabupaten ini harus dibenahi setelah sedikit
terbengkalai akibat ketidak-jelasan prioritas pembangunan pemimpin daerah
sebelumnya.
Di tengah
kesederhanaan Sorendiweri, saat ini banyak peluang usaha yang terbuka. Antara
lain usaha perikanan tuna dan cakalang (jenis pelagis besar), baik dalam bentuk
segar maupun olahan; usaha perikanan ikan demersal yang memiliki nilai ekonomis
tinggi; usaha perikanan jenis pelagis kecil (dalam hal ini ikan tongkol,
layang, kembung dan sejenisnya) untuk kebutuhan industri pengalengan ikan;
usaha budidaya rumput laut; dan wisata bahari panorama alam bawah laut.
A.
Kondisi
Lingkungan dan Sosial-Ekonomi
Kondisi lingkungan
hidup ekosistem Pulau Supiori secara umum masih relatif baik.
Menurut peta kawasan
hutan dan wilayah perairan Provinsi Papua, sebagian besar wilayah Kabupaten
Supiori merupakan kawasan hutan suaka alam. Secara total wilayah daratan Kabupaten
Supiori mencapai luas 704,24 Km2 dan wilayah perairan seluas 5.993 Km2.
Kawasan hutan di daerah
Kabupaten Supiori dibagi menjadi 4 fungsi: kawasan hutan lindung, kawasan hutan
produksi, kawasan suaka alam (cagar alam) dan kawasan lainnya. Berdasarkan UU Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan-kawasan hutan tersebut
memiliki pendefenisian tersendiri.
Potensi sumberdaya
hutan didasarkan pada SK Menthutbun Nomor 891/KPTS-II/1999, kawasan hutan
lindung mempunyai luas yang paling besar yaitu 123.436,89 Ha (42,33% dari luas
wilayah hutan) dan menempati urutan berikutnya adalah kawasan hutan produksi
terbatas seluas 54.648,83 Ha (18,74% dari luas wilayah hutan), kawasan hutan
konservasi seluas 45,148,96 Ha (15,46% dari luas wilayah hutan), areal
penggunaan lain seluas 34.500,23 Ha (11,83%) dan hutan produksi seluas
33.860.83 Ha (11,61% dari luas wilayah hutan).
Hutan konservasi
terdiri dari cagar alam Kabupaten Supiori terletak di Supiori Selatan dan Supiori
Utara, berdasarkan hasil tata batas panjangnya 159,14 Km, luas 41,990 Ha dengan
SK Penetapan No.026/Kpts-II/1988 tanggal 11 Januari 1988.
Atas dasar tersebut,
diperlukan adanya perlindungan terhadap kawasan hutan lindung, kawasan hutan
konservasi serta pengawasan terhadap pengelolaan kawasan hutan produksi supaya
produktivitas kayu stabil atau mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun
ke tahun dengan tujuan untuk menopang kesejahteraan masyarakat dan tetap
terjaganya kelestarian alam.
Wilayah Kabupaten
Supiori didominasi oleh kelerengan yang curam hingga sangat curam dan hanya
sebagian kecil yang datar hingga landai. Kelas lereng yang sangat curam
(>40%) mendominasi wilayah Kabupaten Supiori dengan luas areal 40.393 Ha
atau 57,35% kelerengan sedang sampai curam (15-40%) menempati areal seluas
12.251 Ha (17,40%) dan areal datar sampai landai (0-15%) seluas 17.780 Ha
(25,25%).
Kondisi peruntukan
lahan di Kabupaten Supiori menunjukkan bahwa lebih dari 61% wilayah ini
merupakan kawasan hutan tutupan, baik untuk kepentingan pelestarian alam maupun
untuk sistem penyangga kehidupan dan hanya sekitar 27.218 Ha (39%) yang
diperuntukkan bagi kegiatan produktif. Dilihat dari faktor topografi,
erodibilitas dan erosivitas, pola penutupan dan penggunaan lahan ini cukup
baik.
Penutupan lahan di
Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, didominasi oleh hutan tropika basah yang
kaya dengan spesies-spesies tumbuhan. Jenis vegetasi yang banyak ditemui di
daerah ini adalah kayu besi (Instia
bijuga), Matoa, Kayu Cina, damar hutan, ketapang hutan, dan cemara papua.
Lahan yang cukup sesuai dengan kegiatan pertanian di Kabupaten Supiori Provinsi
Papua tercatat seluas 3.503 Ha. Lahan ini tersebar di tiga distrik dan yang
terluas di Distrik Supiori Utara, disusul oleh Supiori Timur dan Supiori Selatan.
Semua jenis penutupan
lahan ini menyebar merata pada ketiga distrik di Kabupaten Supiori. Hutan lahan
kering primer menempati areal terluas yaitu 55.350 Ha atau 78,60% dari luas
total areal Kabupaten Supiori (didominasi oleh cagar alam), sisanya 21,4%
terdiri atas hutan lahan kering sekunder, semak belukar, mangrove dan pertanian
lahan kering.
Berbagai jenis ikan menjadi
kekayaan yang amat potensial di perairan Supiori. Di sini terdapat ikan hiu,
pari, napoleon, tuna, cakalang, kerapu dan berbagai jenis ikan karang seperti
baronang, ikan merah, bawal, sunu, ikan batu, kerang, lola, dan batu laga.
Selain itu terdapat berbagai jenis udang dan lobster. Di Pulau Mapia terdapat
banyak penyu dan ikan tenggiri. Bilamana potensi perairan ini dikelola secara
baik maka akan mendatangkan nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi Kabupaten Supiori.
Potensi ikan tuna dan
cakalang di perairan Supiori diperkirakan mencapai 120 ribu ton per tahun. Potensi
yang ada tersebut baru sebagian kecil yang dimanfaatkan. Itu pula sebagian ditangkap
di perairan teritorial (0-12 mil). Sedangkan yang berada di Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE), tingkat pemanfaatannya masih relatif rendah lantaran kemampuan
armada dan teknologi nelayan lokal Supiori masih relatif rendah.
Perairan ZEE selama
ini lebih banyak dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan yang berasal dari daerah
lain serta nelayan-nelayan asing. Sebab itu, Pemerintah Kabupaten Supiori kini
berupaya untuk meningkatkan kemampuan armada buat mengeksploitasi perairan
tersebut sembari melakukan pengawasan terhadap illegal fishing.
Tingkat pemanfaatan
perairan teritorial zona 0-4 mil pun masih relatif rendah. Namun, karena
pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil yang dilakukan nelayan tidak merata
pada seluruh perairan, ada kecenderungan pemanfaatan sumber daya perikanan
–terutama jenis ikan pelagis kecil—sudah hampir mendekati over fishing. Sementara tingkat pemanfaatan perairan zona 4-12 mil
juga masih relatif rendah. Dengan begitu masih memberi peluang yang besar untuk
dieksploitasi dalam jumlah yang terbatas pada potensi lestari guna menjaga
kelestarian sumber daya yang ada.
Selanjutnya, potensi flora
dan fauna di Kabupaten Supiori cukup beragam. Jenis flora endemik yang banyak
dijumpai di Kabupaten Supiori, terdiri dari jenis pohon-pohonan dan berbagai
jenis anggrek. Jenis pohon hutan yang
potensial antara lain merbau, matoa, kayu cina/ damar, ketapang hutan,
manggustan, pandanus (pohon buah merah), dan berbagai jenis bambu. Berbagai
jenis anggrek dapat ditemukan dalam hutan --termasuk jenis anggrek hitam yang
dilindungi. Tanaman perkebunan yang dikembangkan oleh penduduk antara lain
kelapa sawit, durian, rambutan, langsat, cempedak, kakao dan kelapa. Selain itu
penduduk mengusahakan tanaman pinang dan siri untuk keperluan makan siri, dan
tanaman sagu sebagai bahan makanan. Tanaman semusim yang banyak dikembangkan
sebagai bahan makanan adalah keladi, ubi jalar dan singkong. Masih ada lagi tanaman
musiman yang banyak dikembangkan, yaitu pisang dan nanas.
Jenis fauna yang banyak
ditemukan umumnya jenis endemik lokal seperti kuskus, babi hutan dan tikus
hutan. Jenis burung yang banyak ditemukan adalah burung mahkota, cenderawasih
biak, kakak tua putih, mambruk, nuri hijau/merah, nuri kepala hitam, dan kumkum.
Sebagian dari jenis endemik tersebut termasuk jenis yang dilindungi.
Kondisi demografi, jumlah
penduduk di Kabupaten Supiori tercatat sebanyak 19.182 jiwa. Penduduk tersebar
di lima distrik yang ada, masing-masing 6.050 jiwa di Distrik Supiori Timur,
1.894 di Distrik Supiori Utara, 2.241 di Distrik Supiori Barat, 3.495 di
Distrik Supiori Selatan dan 5.502 di Distrik Kepulauan Aruri. Penduduk pada
umumnya bermukim di daerah sepanjang pesisir pantai, baik di pantai utara,
pantai selatan, pantai barat maupun pantai timur.
Berdasarkan kondisi
dan status kawasan serta perkembangan penduduk di wilayah Kabupaten Supiori
tersebut, maka mudah dipahami apabila wilayah ini dikategorikan sebagai wilayah
yang rentan terhadap berbagai perubahan lingkungan akibat pembangunan. Seiring
dengan terbentuknya Kabupaten baru ini, maka laju pembangunan juga menjadi
semakin meningkat. Kebutuhan lahan bagi pembangunan berbagai prasarana ekonomi
seperti perumahan, perkantoran dan berbagai fasilitas umum lainnya segera
diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk dengan berbagai kebutuhan yang
memerlukan lahan untuk berbagai kegiatan usaha seperti tanaman pangan, hortikultura,
tanaman industri, perkebunan, pemeliharaan ternak dan sebagainya. Peningkatan
kebutuhan lahan bagi pembangunan ini akan menjadi ancaman terhadap kelestarian
lingkungan hidup apabila tidak dikelola secara baik.
Kelestarian berbagai
fauna dan flora endemik/spesifik lokal seperti burung kakak tua raja jambul
merah, kakak tua hitam jambul kuning, cenderawasih, kuskus dan berbagai jenis
reptil, anggrek hitam dan berbagai spesias fauna dan flora lainnya akan
terancam punah. Demikian pula dengan kelestarian terumbu karang, padang lamun,
estuaria, dan ekosistem mangrove akan mengalami gangguan yang serius. Menyadari
potensi dampak lingkungan hidup yang begitu luas yang dapat timbul dari
pembangunan di Kabupaten Supiori ke depan maka perlu adanya sosialisasi pihak
pemerintah kepada masyarakat terhadap pengaruh pembangunan pada sumber daya alam
yang dimiliki Kabupaten Supiori.
B.
Parameter
Keberhasilan
Mengacu pada potensi,
visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah digariskan, arah pembangunan
Pemerintah Kabupaten Supiori sangat tergantung pada delapan faktor parameter
keberhasilan, yaitu:
1. Peningkatan
produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat,
penyediaan bahan baku industri serta ekspor hasil perikanan melalui penangkapan
dan budidaya komoditi perikanan dan kelautan.
2. Mengembangkan
pemanfaatan potensi perikanan laut/darat yang diikuti dengan modernisasi
alat-alat penangkapan ikan, sehingga mampu meningkatkan produksi perikanan dan
pendapatan nelayan. Saat ini teknologi dan usaha perikanan warga masyarakat
Kabupaten Supiori belum memadai karena kekurangan fasilitas penyimpanan produk
hasil perikanan. Hal ini berdampak pada tingginya fluktuasi harga hasil
perikanan di pasaran.
3. Pemberian
bantuan permodalan dan kemudahan bagi nelayan untuk mengakses sumber-sumber
permodalan. Tentu tidak semata-mata akses permodalan, nelayan di Kabupaten
Supiori juga masih kesulitan mengakses pasar yang lebih luas karena
keterbatasan informasi pasar dan promosi produk. Mereka belum mampu menjadikan
produk perikanan sebagai produk unggulan yang memiliki nilai kompetitif yang
tinggi.
Terdapat
struktur pasar yang cenderung oligopsoni dengan rantai pemasaran yang relatif
panjang sehingga biaya yang harus ditanggung menjadi lebih tinggi. Hal ini
mesti dipahami oleh para nelayan Kabupaten Supiori.
4. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia agar lebih maju, terampil, kompetitif dan
profesional. Sumber daya manusia (terutama nelayan) Kabupaten Supiori masih
relatif rendah pada tingkat pendidikan dan keterampilan. Dengan pendidikan dan
keterampilan yang rendah, mereka hanya bisa melakukan usaha perikanan pada
usaha perikanan skala kecil dan menengah.
5. Meningkatkan
ketersediaan sarana dan prasarana guna meningkatkan mutu dan produktivitas
hasil perikanan.
6. Peningkatan
dan pemantapan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagai basis kekuatan
ekonomi kerakyatan. Saat ini penguatan kelembagaan kelompok usaha perikanan
masih sangat lemah.
7. Peningkatan
pengawasan sumber daya ikan dan illegal
fishing. Saat ini masih dijumpai pemanfaatan sumber daya perikanan yang
menyimpang dari ketentuan seperti menangkap ikan dengan menggunakan bahan
peledak dan racun sianida.
Pencurian
ikan di ZEE Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga relatif
tinggi. Kabupaten Supiori merupakan salah satu kabupaten yang menjadi serambi
negara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga harus memprioritaskan
pengawasan.
8. Pembinaan
wilayah konservasi dan perlindungan spesies endemik asli Supiori.
Untuk menggapai
parameter keberhasilan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, Pemerintah
Kabupaten Supiori membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap investor yang
berminat menanamkan modalnya di wilayah barat-utara Provinsi Papua ini.
Pemerintah Kabupaten
Supiori menyadari benar bahwa peran serta investor (baik swasta maupun
masyarakat) merupakan faktor penting dan sangat menentukan bagi keberhasilan
pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Supiori. Sebab, peran
serta investor (swasta) dan masyarakat adalah subyek sekaligus obyek (terkena
dampak) pembangunan dengan multi-peran yang diembannya sebagai perencana,
pelaksana, evaluator serta pengguna. Tingginya peran serta masyarakat dan
swasta dalam usaha dan investasi perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan
agar dapat tumbuh, berdaya saing, berdaya guna, dan berhasil guna penuh
manfaat. Kebijakan yang mendorong dan mempromosikan peran serta masyarakat
dalam pembangunan di Kabupaten Supiori harus diberikan perhatian lebih supaya
pihak masyarakat dan swasta terdorong dan tertarik berpartisipasi dalam
investasi dan pembangunan daerah.
Delapan arah
pembangunan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah
KabupatenSupiori harus pula didukung dengan jaminan keamanan dan ketertiban
masyarakat yang kondusif.
Jaminan keamanan
merupakan faktor penting dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan
keberlanjutan pembangunan. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif
mengandung pengertian suatu kondisi yang diciptakan agar masyarakat di berbagai
lapisan merasa terlindungi, merasa nyaman, dan tidak ada gangguan yang berarti
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Supiori
berusaha keras mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan masyarakat,
sampai kemudian tercipta tingkat kesadaran hukum yang baik di wilayah Kabupaten
Supiori.
Upaya dan
langkah-langkah taktis buat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,
adalah:
·
Menurunkan gangguan keamanan terhadap
masyarakat, baik fisik maupun psikis.
·
Mendorong masyarakat agar sadar dan
patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
·
Melakukan penegakan hukum dan keadilan
yang proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi
manusia.
·
Menjaga dan memelihara keamanan dan
ketertiban dengan tetap memperhatikan norma dan nilai-nilai budaya bangsa dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
·
Menyiagakan langkah-langkah preventif,
preemtif dan kuratif guna mencegah, menghindarkan, atau mengatasi munculnya
gerakan-gerakan atau isu-isu yang sensitif dan potensial yang menimbulkan
keresahan atau gesekan di antara unsur-unsur masyarakat, khususnya yang
bersinggungan dengan SARA, ketidak-adilan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM).
C.
Kinerja
dan Pencapaian Dua Tahun Pemerintahan
Pemerintah Kabupaten
Supiori berusaha bekerja keras pada koridor visi, misi, strategi dan kebijakan
yang bersandar pada prioritas dan faktor-faktor yang cukup mempengaruhi
keberhasilan pembangunan. Dengan menaati koridor tersebut, dalam dua tahun
(2011-2012) ini, kepemimpinan Bupati Fredrik Menufandu dan Wakil Bupati Yan Imbab
telah menampakkan sejumlah kemajuan di beberapa sektor kehidupan masyarakat
Supiori. Ayo kita simak berbagai kemajuan yang dicapai Kabupaten Supiori di
bawah kepemimpinan Bupati Fredrik Menufandu dan Wakil Bupati Yan Imbab dalam
dua tahun belakangan.
·
Peningkatan
Sektor Pendidikan
Tatkala Bupati
Fredrik Menufandu mulai memimpin Kabupaten Supiori pada Mei 2011, anak-anak
usia sekolah di wilayah ini baru mampu menikmati lama sekolah rata-rata 7,70
tahun. Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 7,97 tahun pada tahun
pertama dan 8,03 tahun pada selang satu tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten
Supiori menargetkan pencapaian lama sekolah rata-rata 9 tahun pada akhir
kepemimpinan Fredrik Menufandu.
Pencapaian di dua
tahun kepemimpinannya memang masih relatif jauh dari target provinsi yang berada
pada kisaran 8,5-8,7. Pemerintah Kabupaten Supiori sengaja mematok target
sedikit di atas angka provinsi agar segenap aparatur yang dipimpinnya terpacu
untuk ‘berlari’ mengejar ketertinggalan dibandingkan wilayah lain di Provinsi
Papua.
Pencapaian angka lama
sekolah relatif sejalan dengan angka melek huruf rakyat Supiori. Dari
sebelumnya 95,37% lalu dalam dua tahun belakangan bergerak tipis ke angka
95,71% dan 96,16%.
Membaiknya kondisi
pendidikan rakyat Kabupaten Supiori dapat pula dilihat pada latar pendidikan
pada pencari kerja. Data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Supiori
menyebutkan bahwa sebanyak 297 pencari kerja terdiri dari 165 orang lulusan
SMA/Sederajat, 86 orang lulusan D-III, dan 46 orang lulusan D-IV/S-1. Sebuah
gambaran yang cukup baik sebagai daerah yang belum lama mekar dari induk
Kabupaten Biak Numfor.
Bupati Fredrik
Menufandu akan terus memacu pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Supiori dalam
tiga tahun kepemimpinannya sampai 2016. Pemerintah kabupaten –melalui Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga— berusaha meningkatkan kualitas peserta didik
dan guru yang mengajar di sekolah-sekolah di wilayah Supiori. Ke depan
direncanakan adanya penambahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang saat ini
baru ada satu sekolah yang diasuh oleh 11 orang guru dan mendidik 58 orang
murid.
·
Peningkatan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Satu hal menarik, angka
kriminalitas di wilayah Kabupaten Supiori relatif kecil. Dalam setahun tidak
lebih dari 20 kasus tercatat di Markas Polres Supiori. Tahun 2009 misalkan,
sebagaimana tercatat pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Polres Supiori
menyelesaikan 14 kasus kriminal yang terdiri dari 7 kasus penganiayaan, 2 kasus
pencurian biasa, 1 kasus pencurian dengan pemberatan (curat), dan 4 kasus
pengrusakan. Jelas, angka ini cukup menggembirakan. Warga masyarakat dan siapa
saja yang ingin datang ke Supiori tidak perlu merasa was-was.
“Supiori termasuk
wilayah yang paling aman di Papua, tidak ada masalah ataupun kejadian luar
biasa di sini (Supiori). Misalkan saat pemilihan gubernur, mulai dari tahapan
awal sampai hari pencoblosan, tidak ada gangguan apapun. Semua berjalan normal-normal
saja. Dan masyarakat memang terlibat langsung untuk menjaga suasana di Supiori
ini agar tetap aman,” jelas Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Supiori AKBP
Hary Supriono.
Pemerintah Kabupaten
Supiori benar-benar ingin memberikan kenyamanan warga dan mereka yang ingin
datang ke wilayah yang amat potensial untuk pengembangan sektor perikanan,
kelautan dan pariwisata. Ke dalam tubuh pemerintah kabupaten, dalam dua tahun
terakhir Pemkab Supiori mengintensifkan penertiban aset milik pemkab.
Dalam setahun
terakhir Satpol PP Kabupaten Supiori terus memantapkan tugas pokok dan
fungsinya dalam menegakkan serta mengamankan produk peraturan daerah Kabupaten
Supiori. Hal ini dibuktikan dengan telah ditertibkannya 13 unit kendaraan roda
empat dari 22 kendaraan yang menjadi daftar penertiban Pemkab Supiori
berdasarkan Instruksi Bupati Supiori Nomor 188.5/1197 tentang Penertiban Aset
Daerah milik Pemda Supiori.
Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Supiori, AKP Marthen Kafiar, menjelaskan bahwa pihaknya
telah dan akan terus melakukan penertiban hingga semua kendaraan dinas yang
masuk dalam daftar penertiban ditertibkan. “Sudah ada 13 unit yang ditertibkan,
masih ada 9 unit yang juga akan ditertibkan nantinya,” terang Kafiar.
Kafiar mengakui
selama ini penertiban tidak berjalan mulus, para penguasa aset (mobil) kerap
menggunakan kekuatan tertentu seperti jabatan, pengaruh di lingkungan tempat
tinggal yang bersangkutan, sampai dengan kekuatan keluarga untuk menghambat
upaya penertiban. Namun, sampai sejauh ini semua upaya penertiban dapat
dilakukan.
“Yang pasti,
perlawanan, protes itu ada. Kebanyakan dari mereka (PNS) senior yang pernah
memangku jabatan atau yang memangku jabatan saat ini di SKPD tertentu namun
pernah juga memangku jabatan sebelumnya di SKPD lain dan saat dimutasi membawa
turut kendaraan tersebut. Tapi, semua dapat terkendali, sehingga proses
penertiban aset dapat dilakukan dengan lancar,” jelas Kafiar.
Sekadar diketahui,
kendaraan dinas yang masuk daftar penertiban adalah sepuluh unit mobil Kijang Inova
dengan nomor polisi DS 5898 U, DS 5893 U, DS 5894 U, DS 5896 U, DS 5891 U, DS
5869 U, DS 5828 U, DS 5865 U, DS 5890 U, DS 5925 U. Empat unit Mobil Avansa DS
5810 U, DS 5827 U, DS 5837 U, dan DS 5835 U. Empat unit mobil jenis Hilux DS 5936 U, DS 5924 U, DS 5925 U, dan DS 5919 U. Dua unit mobil jenis kuda DS
5805 CB, DS 5804 CB serta satu jenis
vitara DS 5820 U.
Selain menertibkan
kendaraan dinas, lanjut Kafiar, pihaknya juga menertibkan rumah-rumah PNS di
kompleks perumahan PNS di Mansoben dan Wakre yang juga menjadi penekanan dalam
Instruksi Bupati Supiori.
Langkah yang juga tak
kalah penting adalah menertibkan tanah-tanah adat yang dibebaskan dan menjadi
aset milik Pemkab Supiori. Sampai akhir tahun 2012 lalu, Pemkab Supiori
menggelontorkan dana sebesar Rp9 miliar untuk membebaskan tanah adat untuk
dijadikan aset pemerintah kabupaten. Pada tahun 2013, Pemkab Supiori fokus pada
pendataan dan penataan kembali semua aset tidak bergerak berupa tanah yang
telah dibebaskan pemkab sejak tahun 2005 silam.
Dijelaskan Kepala
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Supiori, Izaak D. Abaa, SSTP, fokus
pendataan aset tanah dilakukan menyusul data tanah-tanah milik Pemkab Supiori
yang telah dibebaskan sejak tahun 2005 hingga saat ini tidak tercatat secara
baik dan masih banyak yang belum bersertifikat.
“Tahun ini (2013) kami
fokus pada pendataan. Semua tanah yang telah dibebaskan Pemkab akan kami data
dan kami ukur kembali bersama aparatur BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk
segera disertifikasi,” terang Abaa.
Dijelaskan Abaa,
pendataan aset tanah Pemkab Supiori menjadi kebutuhan yang diprioritaskan,
menyusul aksi atau terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah yang kerap berujung
pada aksi pemalangan dari masyarakat adat terhadap tanah-tanah adat yang telah
dibebaskan Pemkab Supiori.
“Supiori saat ini
terus membangun. Nah, jangan sampai tanah-tanah yang telah dibebaskan Pemda itu
dipakai oleh pihak lain atau diberikan kepada pihak lain. Ini yang harus kami
jaga. Sebab itu perlu didata dan dibuatkan sertifikat tanah,” kata Abaa.
Data aset tanah Pemkab
Supiori tersebut, lanjut Abaa, khususnya tanah akan ditampilkan pada media
publik sehingga menjadi rujukan bagi warga masyarakat pemilik hak ulayat serta
Pemkab Supiori --dalam hal ini SKPD-- guna kepentingan pembangunan di wilayah Kabupaten
Supiori.
Bupati Fredrik
Menufandu menegaskan kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk
melaporkan aset yang dimilikinya. Pasalnya, dari laporan masyarakat, sejauh ini
masih banyak aset Pemkab yang dipakai oleh oknum tertentu untuk memperkaya
diri. “Yang dipinjamkan atau dipindahkan ke pihak kedua harus ada tanda bukti
atau tanda terima. Ada informasi yang masuk ke telinga saya, ada kendaraan
rumah sakit dijadikan taksi,” ungkap Pak Fred.
Sebab itu, untuk
penertiban aset Pemkab Supiori, kata Pak Fred, Pemkab membuat perjanjian
kerjasama dengan institusi Polri -- dalam hal ini Polres Supiori-- sebagai
lembaga yang diakui Undang-undang untuk menertibkan semua aset Pemda. “Kita
akan buat nota kesepahaman dengan Polres untuk usut. Kalau memang dihibahkan
atau diserahkan kepada pihak kedua, mana buktinya dan barangnya berada di mana.
Harus melalui mekanisme yang jelas dan benar,” tegas Fred.
Dengan upaya-upaya
tersebut, Bupati Fred berharap Pemkab Supiori memperoleh citra positif di mata
calon investor karena ada kepastian hukum kepemilikan tanah dan segenap aset
pemerintah kabupaten. “Swasta atau investor diharapkan tidak takut lagi
berusaha di Supiori karena status tanah yang akan digunakan jelas,” ujar Bupati
Fredrik Menufandu suatu waktu.
·
Birokrasi
yang Disiplin dan Pemerintahan yang Baik
Ketika mula memimpin
Kabupaten Supiori, Bupati Fredrik Menufandu harus menghadapi kenyataan betapa
mesin birokrasi di sini nyaris tak bergerak dan sulit diajak untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, di tahun awal pemerintahannya, dalam nada
paksaan, Bupati Fredrik mendisiplinkan segenap aparatur yang berada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori. Dia langsung memberikan contoh dengan
datang paling awal dan pulang paling akhir.
Dan kedisiplinan
segenap aparatur Pemkab Supiori dapat dikatakan relatif membaik. Bupati Fredrik
Menufandu berharap disiplin PNS yang semakin membaik dalam kurun waktu dua
tahun terakhir ini tidak kendur, menyusul signifikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten
guna meningkatkan kesejahteraan PNS.
“Saya berharap kita jangan
sampai mundur lagi ke titik nol, kita jaga suasana kerja yang sudah ada ini dan
kita terus tingkatkan. Biarlah disiplin masuk dan pulang kantor tepat waktu
yang selama ini kami paksa dan kami genjot menjadi budaya dan tidak lagi
menjadi paksaan,” tandas Bupati Fredrik Menufandu.
Bupati Fred pun
berharap kepada para pimpinan SKPD, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas,
Kepala Bidang, Kepala Bagian, sampai Kepala Seksi dan Sub Seksi di lingkup Pemkab
Supiori agar senantiasa menjunjung dan menjaga kewibawaan Pemerintah Kabupaten
Supiori di mata masyarakat Supiori.
“Dan yang terpenting
tidak melupakan sumpah janji ketika mereka menerima penyerahan tanggung jawab. Mereka
sendiri yang bersumpah dan berjanji kepada Tuhan dan Pemerintah, jangan mereka
menganggap remeh dan biasa-biasa saja terhadap sumpah dan janji itu. Tapi,
ingat dan laksanakan dalam praktiknya sebagai PNS,” tegas Bupati Fredrik.
Bupati Fredrik mengakui
bahwa upaya mendisiplinkan aparatur ini memang bukan langkah yang mudah. Perlu
ada pemaksaan secara terus-menerus. Sebab itu, dia fokus betul pada upaya
pemaksaan disiplin. Sampai-sampai, dia menyebutkan dirinya membutuhkan waktu
transisi lebih lama dibandingkan pemimpin di kabupaten lain. “Saya butuh fase
transisi, dari lima fase yang kami rencanakan, lebih lama dibandingkan transisi
di tempat lain. Di wilayah lain biasanya cukup tiga sampai enam bulan, di
Supiori ini fase transisi memakan waktu lebih dari setahun. Bahkan, sampai
akhir 2012 lalu masih banyak persoalan birokrasi ini yang mesti dibenahi agar
lebih disiplin dan melayani,” papar Bupati Fredrik Menufandu.
Untuk membenahi
birokrasi ke arah terselenggaranya pemerintahan yang baik, Bupati Fredrik bahkan
membekali aparatur sampai di tingkat distrik dengan pengetahuan teknis guna
mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemahaman tentang pelaksanaan tupoksi dan
manajemen pemerintahan.
Tegasnya, “Saya
sangat berharap, unsur pemerintah di tingkat distrik bisa menjadi pelaksana dan
pilar yang baik dalam setiap menata manajemen pemerintahan untuk kemajuan dan
pembangunan, supaya yang dicita-citakan dapat tercapai sebagaimana yang ada
dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati saat ini.”
Bupati Fred menegaskan
bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan pengawasan dan
pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan, sehingga keberhasilan yang ingin
dicapai dapat terwujud. Perwujudan tersebut, lanjut Bupati, adalah
kesejahteraan masyarakat meningkat, sejalan dengan peningkatan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, dan
kegiatan sejenis yang lain.
Dia juga berharap
kepada Bagian Pemerintahan Setda Pemerintah Kabupaten Supiori agar senantiasa
memfasilitasi dan menyelenggarakan bimbingan teknis manajemen pemerintahan di
Kabupaten Supiori kepada para Kepala Distrik, Kepala Kampung serta Bamuskam di seluruh
wilayah Kabupaten Supiori. Hal ini penting, karena undang-undang otonomi daerah
telah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah Kabupaten/Kota untuk
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mempercepat
tercapainya kesejahtrearaan masyarakat.
“Masyarakat sejahtera
bila program pemerintah itu tepat sasaran, dilakukan secara komprehensif dan
sesuai kebutuhan serta karakteristik wilayah serta budaya masyarakat setempat,
dan berkelanjutan baik di tingkat kampung, di tingkat kabupaten, maupun di
tingkat provinsi. Sebab, secara terstruktur proses manajemen pemerintahan yang
baik di suatu daerah merupakan bagian integral dari tercapainya pembangunan
yang kita impikan,” terang Bupati Fred.
Kendati perlahan,
namun hasilnya cukup dapat dirasakan oleh rakyat dan kalangan dunia usaha di
Supiori. Salah satunya adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Papua,
Sorendiweri, Supiori, yang dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Hingga
tutup kas tahun 2012, permintaan kredit di Bank Papua KCP Sorendiweri menembus
angka Rp 55,4 miliar dari target Rp42,6 miliar. Hal yang sama juga terjadi pada
tabungan masyarakat yakni tahun 2011 hanya Rp18,5 miliar meningkat pada tahun
2012 menjadi Rp61,8 miliar lebih.
Kepala KCP
Sorendiweri, Fritson Karubaba, menilai peningkatan pemanfaatan layanan Bank
oleh masyarakat tersebut merupakan imbas positif dari semakin tingginya layanan
prima yang diberikan Pemerintah Kabupaten Supiori kepada warga masyarakat
Supiori. “Kami terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah
dan pelanggan kami. Peningkatan ini juga tidak lepas dari iklim dan layanan
yang diberikan Pemkab Supiori kepada masyarakat. Hasilnya, pada tutup kas tahun
2012 lalu, kami melampui target yang diberikan kepada KCP di seluruh Tanah
Papua oleh Kantor Pusat,” jelasnya.
Karubaba mengakui
bahwa layanan Bank Papua KCP Sorendiweri sejak tiga tahun terakhir terus
mengalami peningkatan yang signifikan. Dia berharap, kerjasama dengan Pemkab
Supiori dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, sehingga ke depan Bank
Papua --khususnya KCP Sorendiweri-- bisa menjadi andalan Pemerintah Kabupaten
dan warga masyarakat Supiori.
“Kami berharap
kerjasama dan komitmen Pemkab Supiori dengan Bank Papua semakin harmonis dalam
rangka menumbuh-kembangkan perekonomian dan pembangunan di Supiori, dan juga
masyarakat Supiori selaku nasabah Bank Papua agar bisa memanfaatkan
kemudahan-kemudahan yang ditawarkan Bank Papua khususnya KCP Bank Papua
Sorendiweri,” tandasnya.
Dengan keadaan
birokrasi yang mulai kondusif, disiplin dan bergerak melayani, Bupati Fredrik
Menufandu merasa tekadnya untuk melanjutkan fase-fase berikutnya akan berjalan
lancar. Mulai tahun 2013 ini, Pak Fred –demikian sapaan akrab Bupati Fredrik
Menufandu—meletakkan dasar-dasar pembangunan dengan prioritas pengadaan
infrastruktur, tanpa mengurangi intensitas untuk terus menggenjot disiplin dan
profesionalisme aparatur birokrasi Pemkab Supiori.
Pada waktu-waktu
mendatang sampai selesai masa pengabdian 2011-2016, Pak Fred merasa optimis
mampu menggelindingkan fase-fase pengembangan bidang unggulan, peningkatan
kualitas bidang unggulan dan kemandirian masyarakat Supiori yang sejahtera,
maju dan adil.
·
Prioritas
Pembangunan Infrastruktur
Sebagai wilayah
terdepan NKRI, Pemerintah Kabupaten Supiori telah berhasil membangun dermaga di
Kepulauan Mapia pada medio Desember 2012 lalu. Dengan demikian diharapkan
pelayanan pemerintah daerah ke pulau terdepan NKRI tersebut dapat
dimaksimalkan. Selain itu, dapat pula menjadi pintu gerbang masuk ke wilayah RI
dan pintu masuk ke destinasi wisata di Kabupaten Supiori yang penuh pesona.
“Kami berharap kalau
memang sudah selesai pekerjaannya, Pemprov Papua dapat segera meresmikan dermaga
Pulau Mapia. Sehingga, dermaga itu bisa disandari kapal-kapal perintis yang
selama ini menyinggahi Pulau Mapia,” terang Asisten II Sekda Supiori, Drs. Piet
Maniagasi.
Menurut Piet
Maniagasi, gugusan Kepulauan Mapia yang merupakan pulau terdepan NKRI, selama
ini belum memiliki dermaga, kapal-kapal perintis yang menyinggahi dan melakukan
aktivitas bongkar-muat barang dan manusia di pulau tersebut harus berlabuh
puluhan mill dari pulau tersebut karena karang atol yang melingkari pulau itu
tidak memungkinkan kapal merapat lebih dekat ke tepian daratan pulau. Kondisi
ini cukup menguras energi dan kantong masyarakat di pulau tersebut.
Kapal-kapal yang
selama ini menyinggahi Pulau Mapia, seperti KM Papua Lima milik Pemprov Papua
dan KM Yap Wairon milik Pemkab Biak Numfor, hanya menyinggahi Pulau Mapia
beberapa jam saja. Sedangkan untuk mencapai Pulau Mapia, dibutuhkan waktu kurang
lebih 18 jam pelayaran. Waktu tempuh ini dapat berubah bilamana cuaca di
perairan Pasifik kurang mendukung untuk dilakukan pelayaran. Saat cuaca tidak
memungkinkan, rute pelayaran ke Pulau terdepan NKRI itu bisa dialihkan atau bahkan
dibatalkan.
Kepala Kampung Mapia,
Andris Msen, mengatakan, pembangunan dermaga Mapia yang cukup panjang akan
sangat membantu warga masyarakat dan pengunjung yang hendak ke Mapia. Pasalnya,
selain biaya yang cukup murah, mereka juga punya cukup waktu luang untuk
berkeliling pulau tersebut. “Dari dulu, masyarakat kami sudah inginkan agar ada
dermaga di Mapia, dan sekarang sudah ada, ini akan sangat membantu kami,” jelasnya.
Pencapaian yang juga
penting, sejak akhir 2011, rakyat Kabupaten Supiori mulai dapat menikmati
sambungan listrik 24 jam. “Waktu saya mulai memimpin kabupaten ini, listrik
belum bisa masuk ke Supiori. Sejak akhir Desember 2011, warga kami bisa
menikmati sambungan listrik, meski masih mengandalkan sambungan dari Kabupaten
Biak Numfor,” terang Pak Fred.
Pada Desember 2011, perjuangan
Bupati Fredrik Menufandu dan Wakil Bupati Supiori Yan Imbab untuk menerangi
Supiori mendapat respon positif dari Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dibuktikan
dengan pelimpahan aset jaringan sepanjang 13 Km dari Kampung Sarwa hingga Kampung
Oksdori, Distrik Biak Barat/Distrik Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor, ke
Pemerintah Kabupaten Supiori.
“Akhirnya upaya kami
untuk mengaliri listrik tiap rumah di Supiori menemui titik terang. Hari ini
kami menerima surat dari Pemerintah Provinsi Papua, yang intinya menyetujui
permintaan Pemerintah Kabupaten Supiori untuk memanfaatkan aset mereka
(Pemerintah Provinsi Papua), jaringan listrik sepanjang 13 Km itu,” ungkap
Bupati Fredrik Menufandu, beberapa waktu lalu.
Sekadar pengetahuan,
aset Pemprov Papua berupa jaringan listrik sepanjang 13 Km yang dibangun Dinas
Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2006 silam itu
tidak dimanfaatkan alias nol tegangan dan ditinggal terbengkalai. Bahkan,
sebagian kabel jaringan serta tiangnya sampai rusak parah. Hal inilah yang
membuat pasokan energi listrik tidak bisa melayani sampai di wilayah Kabupaten Supiori.
Pemasangan jaringan listrik ke Supiori ini baru menemui titik terang setelah
Bupati Fredrik Menufandu bertemu dengan pihak PT PLN Cabang Biak Numfor.
Selain melakukan
pertemuan yang intens dengan PT PLN (setidaknya empat kali pertemuan, selama
tiga bulan Pak Fred menjadi Bupati Supiori), mereka juga melakukan lobi-lobi
yang cukup intens dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait aset jaringan yang
terbengkalai sepanjang 13 Km tersebut. Surat pemerintah Provinsi Papua,
tertanggal 23 Agustus 2011, nomor 171/2573/SET, tentang Izin Pemakaian Aset
Provinsi yang ditanda-tangani oleh Sekda Provinsi Papua diwakili Drs. Elia I.
Loupatty, MM, kepada Bupati Kabupaten Supiori, menyebutkan bahwa merujuk pada
surat Bupati Supiori Nomor: 671.11/480/SET tanggal 16 Agustus 2011, Pemerintah
Provinsi Papua melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah membentuk Tim Kerja.
Tim ini, jelas Pak
Fred, telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor,
Pemerintah Kabupaten Supiori dan PT PLN Biak. Tim juga melakukan pemantauan
langsung ke lokasi aset jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yaitu
di Kampung Sarwa (titik nol jaringan) sampai ke Kampung Wombrisauw/Oksdori
(titik Km 13 jaringan).
Hasil kerja Tim ini, lanjut
Bupati, menyimpulkan bahwa aset jaringan SUTM milik Pemerintah Provinsi Papua
itu mengalami kerusakan pada beberapa komponen/peralatan, karena tidak ada
perawatan, namun masih dapat dipergunakan apabila komponen/peralatan STUM tersebut
diperbaiki.
“Nah, waktu itu kami
meminta izin untuk menggunakan aset milik Pemprov Papua tersebut, atas
pertemuan kami (Pemkab Supiori) dengan pihak PT PLN beberapa kali itu, maka
Pemprov Papua merespon dengan memberi Izin,” ungkap Fred.
Terakhir, data dari
PLN Cabang Biak mencatat produksi listrik yang masuk ke Supiori sebanyak 85.479
KWh dan terdistribusi 73.037 KWh. Daerah layanan Supiori terbagi ke dalam dua
wilayah, yakni Sabarmiokre dan Warbor. Di Warbor terdapat 3 pembangkit listrik
dengan kapasitas terpasang sebesar 50 KWh dan beban puncak 28 Kwh. Sedangkan di
Sabarmiokre terdapat 2 pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 50 Kwh dan
beban puncak 26 Kwh. Jaringan tegangan menengah di Supiori sepanjang 7,34 Km
dan jaringan tegangan rendah sepanjang 6,75 Km. Jaringan dan fasilitas sebanyak
itu kini melayani sebanyak 1.102 pelanggan di sebagian besar wilayah Kabupaten
Supiori.
·
Penataan
Kampung dan Menyehatkan Masyarakat
Mulai akhir 2012 lalu
Pemkab Supiori melakukan penataan kampung, khususnya Kampung Sowek di Distrik
Kepulauan Aruri. Pemkab membangun dan menata kembali perkampungan yang sempat
terkena bencana angin ribut itu. Komitmen Pemkab Supiori untuk membantu dan
menata perkampungan masyarakat Kampung Sowek itu ditunjukkan melalui peninjauan
langsung ke lokasi bencana yang dilakukan Bupati Fred Menufandu, Wakil Bupati
Yan Imbab dan Kapolres Supiori beserta seluruh pejabat di lingkup Pemkab
Supiori awal 2013.
Dalam peninjauan
tersebut, bersama rombongan, Bupati Fred melakukan pertemuan dengan masyarakat korban
bencana guna membicarakan rencana relokasi dan penataan kembali perkampungan
tersebut. Selain relokasi dan penataan kembali, Bupati Fred juga menunjukkan
denah atau gambar rencana pembangunan perumahan kepada masyarakat korban
bencana.
Melalui kesempatan itu,
warga masyarakat korban bencana --yang sejak perayaan Natal 25 Desember 2012
dan Tahun Baru 1 Januari 2013 lalu terpaksa menumpang di rumah-rumah sanak
keluarga mereka karena rumah-rumah mereka hilang atau rusak berat-- mengaku
tidak dapat berbuat banyak selain menunggu uluran tangan pemerintah kabupaten untuk
membantu pembangunan kembali rumah-rumah mereka.
Sekadar pengetahuan
pada Sabtu (22/12/2012) sekitar pukul 07.30 WIT, warga masyarakat Kampung Sowek
dikejutkan oleh tiupan angin kencang yang meruntuhkan rumah-rumah mereka,
merusak jaringan listrik, air bersih dan jembatan penghubung di kampung yang
mayoritas penduduknya hidup di atas permukaan air laut alias mendirikan
rumah-rumah mereka di atas air laut.
Pasa saat bencana,
melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsostek) dan dibantu Tim Tanggap
Bencana (Tagana), Pemerintah Kabupaten Supiori langsung terjun ke lokasi
bencana guna membantu merelokasi dan mendata kerusakan yang diakibatkan bencana
tersebut.
Selain menata
kampung, melalui Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Supiori juga memperbaiki
kondisi kesehatan warga Supiori dengan sejumlah program dan fasilitas. Pemkab
terus berusaha memaksimalkan pemanfaatan RSUD dan satu unit rumah sakit milik
TNI/Polri. Juga mengoptimalkan Puskesmas di tiap distrik dan tujuh Pustu.
Kemudian, sebagai kabupaten dengan wilayah kepulauan, Pemkab memanfaatkan pula
36 Puskesmas Keliling yang terdiri dari 4 unit kendaraan roda empat, 23 unit
kendaraan roda dua, dan sembilan unit perahu.
“Kami akan terus memaksimalkan
fasilitas yang ada dan menambah sumber daya manusia dokter yang lebih baik
lagi. Saat ini Pemkab belum memiliki dokter spesialis dan dokter gigi, yang ada
baru seorang dokter umum di tiap distrik,” papar Bupati Fred.
·
Perikanan
dan Kelautan
Memasuki kepemimpinan
Bupati Fredrik Menufandu, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Pemkab
Supiori menetapkan berbagai kampung di Distrik Kepulauan Aruri sebagai sentra
pengembangan budidaya rumput laut.
Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan (Kadis DKP) Supiori Theodorus Kmur Awak, SE menilai kondisi alam
di berbagai kampung Kepulauan Aururi sangat potensial untuk dikembangkan
budidaya rumput laut. “Minat masyarakat kepulauan mengelola alam lautnya
sebagai tempat budidaya rumput laut diharapkan dapat menjadi modal utama
membangun potensi kelautan setempat,” katanya.
Ia menyebutkan,
beberapa kampung yang kini telah menjadi mitra binaan DKP untuk pengelolaan
budidaya rumput laut antara lain Aidiru, Insobabi, Sawendi dan Insubaray. Untuk
mendukung kelancaran budidaya rumput laut di wilayah Kepulauan Aururi, Pemkab
Supiori memberikan bantuan enam unit motor tempel kepada kelompok nelayan
setempat.
“Adanya bantuan
sarana motor tempel dari Pemkab Supiori melalui DKP diharapkan bisa membantu
sarana transportasi untuk kegiatan budidaya rumput laut,” kata Thedorus Kmur
Awak.
Berbagai kampung lain
di kepulauan Kabupaten Supiori, lanjut Theodorus, tetap menjadi prioritas
pembinaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dengan mendorong peran
serta masyarakat untuk menjaga lingkungan laut dengan tidak melakukan
penangkapan ikan dengan bahan peledak atau bahan kimia berbahaya lainnya.
Selain budidaya rumput
laut, Pemkab Supiori juga mengembangkan usaha pengolahan ikan asin dan terasi.
Untuk itu, Pemkab memberikan pelatihan manajemen pengolahan ikan asin dan
terasi kepada para nelayan dan warga masyarakat lain yang berminat.
Sebelum memberikan
pelatihan, Pemkab Supiori mengirimkan aparaturnya untuk menimba ilmu dari
daerah-daerah lain, salah satunya pada pertengahan 2012 lalu mereka mengunjungi
wilayah Kabupaten Rohil (Rokan Hilir), Provinsi Riau. Pada kesempatan itu
mereka ke Kota Bagansiapi-api (Kecamatan Bangko) dan Pulauhalang (Kecamatan
Kubu Babussalam).
“Berbicara masalah
sektor perikanan dan kelautan, terus terang saja di daerah kami sangat banyak
dan hampir sama dengan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Rohil. Kami juga
memiliki sejumlah ikan-ikan yang bernilai ekonomis tinggi yang dapat
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Hanya saja, di tempat kami belum ada
bangliau yang menjadi tempat kegiatan pembuatan dan pengolahan ikan asin dan
terasi,” ujar Wakil Bupati Supiori, Yan Imbab, di sela-sela memimpin kunjungan
aparatur Pemkab Supiori ke melihat bangliau di Pulau Halang waktu itu.
Lantaran nelayan dak
rakyat di Kabupaten Supiori tidak memiliki tempat usaha pengolahan dan
pembuatan ikan asin semacam itulah, tambah Yan Imbab, rombongan aparatur Pemkab
Supiori melakukan kunjungan kerja ke daerah pesisir yang ada di wilayah
Kabupaten Rohil, di antaranya Pulau Halang.
“Jadi, kami sudah
menyaksikan prosesi pembuatan dan pengolahan ikan asin dan terasi itu. Giliran
berikutnya, ilmu yang didapatkan dari Kabupaten Rohil ini, segera kami terapkan
di tempat kami. Dan terus terang saja, saya belum pernah makan ikan asin.
Setelah di Kabupaten Rohil inilah, baru saya menikmati rasa ikan asin itu,”
kata Yan Imbab.
Wakil Bupati Yan
Imbab menambahkan kunjungan kerja ke Kabuipaten Rohil tersebut bakal terus
ditindaklanjuti, salah satu di antaranya menjalin kerjasama dengan Pemkab
Rohil. “Salah satu bentuk kerjasama itu, ya kami menginginkan ada tenaga-tenaga
dari Rohil untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada warga masyarakat
kami tentang bagaimana cara membuat dan mengolah ikan asin dan terasi itu.
Karena, produk ikan asin dan terasi ini memiliki potensi yang besar dalam
meningkatkan sektor pendapatan perekonomian masyarakat,” kata Yan Imbab.
D.
Prestasi
dan Apresiasi
Kemajuan yang telah
ditorehkan oleh kepemimpinan Bupati Fredrik Menufandu dan Wakil Bupati Yan
Imbab tahun 2012 lalu diapresiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Melalui
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Pemerintah Pusat memberikan
penghargaan kepada Bupati Supiori, Fredrik Menufandu, sebagai satu-satunya
Bupati berprestasi dari 148 Bupati di daerah tertinggal di Indonesia.
Penghargaan diberikan dalam konteks politik anggaran, yakni “Bupati Berprestasi
Bidang Kualitas Belanja APBD di Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal”. Bupati Supiori Fredrik Manufandu tampak
bersemangat menerima penghargaan itu.
Penyerahan penghargaan
dilaksanakan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Boediono, di Istana Wakil
Presiden RI, Jakarta, Senin (8 Oktober 2012) yang sekaligus membuka Rakornas
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) 2012 tentang Kebijakan Afirmatif
Percepatan PDT melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Rakornas itu diikuti 148
Kepala Daerah Se-Indonesia serta beberapa kementerian teknis.
Dalam sambutannya, Wakil
Presiden Boediono mengharapkan para Kepala Daerah di berbagai pelosok Tanah Air
dapat mencari sumber-sumber pembiayaan baru di luar APBN/APBD demi
menyejahterakan rakyat. Sumber-sumber tersebut bisa digali dari potensi daerah
sendiri seperti investasi kalangan swasta untuk pembangunan infrastruktur ataupun
memanfaatkan dana sosial korporasi atau organisasi dunia yang khusus --misalnya
kesehatan atau lingkungan.
“Bukan berarti
menggunakan cara-cara di luar ketentuan,” ujar Wakil Presiden Boediono. Jika di
daerah itu terdapat perusahaan besar, lanjut Wapres, pemerintah daerah dapat
memanfaatkan alokasi dana Corporate
Social Responsibility (CSR) perusahaan besar itu untuk menyejahterakan rakyat.
Sedangkan di beberapa daerah lain, kadang ada perhatian khusus dari lembaga
internasional seperti bidang kesehatan atau lingkungan. Perhatian seperti itu
bisa dieksplorasi lebih lanjut. Selain itu, pemerintah daerah dapat pula membangun
sasaran tidak hanya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun juga dengan
mengajak bekerjasama kementerian lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menteri Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Helmy Faishal Zaini, menjelaskan bahwa
pemberian penghargaan ini berkat kemampuan Bupati Fredrik Menufandu membalikkan
paradigma politik anggaran menjadi anggaran yang berbasis pembangunan.
“Bupati Fredrik
Menufandu memiliki kemampuan dalam hal politik anggaran. Artinya, kepala daerah
mampu membalikkan paradigma politik anggaran yang berbasis pada pembangunan,” kata
Menteri Helmy Faishal Zaini, yang mengaku dirinya belum lama pulang kunjungan
kerja dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.
Menteri Helmy mengungkapkan,
jika semula proporsi anggaran belanja pegawai yang terangkum dalam APBD Kabupaten
Supiori mendapat alokasi anggaran yang cukup besar, sekitar 60 sampai 70 persen,
maka melalui upaya yang sungguh-sungguh, disiplin dan komprehensif, Bupati
Supiori berhasil membalikkan porsentasi tersebut dengan memberikan prioritas
yang besar bagi infrastruktur.
“Jadi yang dulunya
anggaran belanja pegawainya sekitar 60 sampai 70 persen, ini dia bisa
membalikkan yaitu 30 persen untuk belanja pegawai dan 70 persen untuk belanja
infrastruktur,” terang Menteri Helmy Faishal di hadapan ratusan Bupati se-
Indonesia, sembari menambahkan, “Tentu ini prestasi yang akan kami catat dan
kami semua berharap, para Bupati bisa mencontoh.”
Sebelumnya, pada
kunjungan kerja Menteri PDT RI Helmy Faishal Zaini dan rombongan bersama
anggota DPR RI asal Papua, Etta Bulo, ke Supiori, pada akhir September 2012,
Sektretaris Menteri KPDT, Dr. Ir. H. M. Nurdin, MT, memberikan apresiasi bagi
Pemkab Supiori yang mampu memberikan alokasi anggaran yang sangat besar bagi
belanja publik.
Bupati Supiori
Fredrik Menufandu juga dinilai mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), mampu menurunkan Angka Kemiskinan, mampu meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah, dan mampu meningkatkan produktivitas hasil bumi.
Atas penggunaan dan
pengelolaan anggaran yang baik dan transparan, Desember 2012 lalu Pemerintah
Kabupaten Supiori di bawah kepemimpinan Fredrik Menufandu mengantongi Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan wajar tanpa
pengecualian. Sebuah prestasi yang cukup membanggakan bagi kabupaten yang baru
mekar pada tahun 2003 ini. Sebuah pencapaian yang tidak mudah di tengah mesin
birokrasi yang dirasakan oleh Bupati Fredrik Menufandu kurang kondusif.
Apresiasi juga datang
dari Gapensi Kabupaten Supiori atas langkah Bupati Fredrik Menufandu yang
memprioritaskan pembangunan infrastruktur bagi pengembangan wilayah dan memberi
daya tarik investor untuk datang ke wilayah yang sangat potensial sumber daya
alamnya ini. Prioritas pada pembangunan infrastruktur ini dapat ditempuh berkat
Bank Papua yang membuka pintu lebar-lebar bagi kerjasama dengan Pemerintah
Kabupaten Supiori. Tepatnya pada Juni 2011, Bank Papua dan Pemerintah Kabupaten
Supiori menanda-tangani naskah kerjasama untuk percepatan pembangunan
infrastruktur.
Selama kepemimpinan
Bupati Fredrik Menufandu, Kabupaten Supiori mampu berkembang dari sisi
indikator pembangunan manusia. Tercatat Angka Harapan Hidup (AHH) berkembang
dari 65,48 tahun naik ke 65,96 tahun. Kemudian pengeluaran riil terlihat
meningkat dari Rp595.830 menjadi Rp598.600. Sementara itu Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) bergerak dari angka 67,55 ke angka 68,46. Pencapaian IPM sebesar
itu menempatkan ranking Kabupaten yang semula berada di urutan 13 menjadi
urutan 7 di Provinsi Papua. Sebuah pencapaian yang sudah sepantasnya
diapresiasi. ***
No comments:
Post a Comment