Ilustrasi: Shutterstock
Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon
(PPKUP) membuahkan hasil dalam mendongkrak dana kelolaan Dana Pensiun
Lembaga Keuangan (DPLK). Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus
mengembangkan program pesangon ini dan akan menyasar untuk mengalihkan
pesangon karyawan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) minyak dan gas
bumi (migas) ke DPLK.
Selama ini, KKKS sendiri sudah mempunyai lembaga dana pensiun sendiri. Lalu apa tanggapan pelaku sektor migas?.
CEO dan President Director PT Medco Energi International Lukman Mahfoedz mengaku baru mendengar kabar tersebut. Namun, dirinya menolak jika rencana tersebut masuk ke dalam dunia migas.
"Saya baru terima kabar ini kan, saya tidak tahu detailnya, tapi mekanisme saat ini dana pensiun enggak jadi masalah. Jangan dikotak-katik lagi lah," kata Lukman di SKK Migas, Jakarta, Rabu (29/7/2015).
"Kan saat ini banyak isu Jamsostek itu apa lah, itu aja sudah masalah, itu saja diselesaikan, yang ini jangan di otak-atik," tegasnya kembali.
Menurut Lukman, saat ini dunia migas dalam negeri banyak permasalahan yang harus diselesaikan, sehingga jangan ditambah masalah lagi.
"Kita ini sudah banyak urusan hari ini istilahnya, jangan ditambah urusan lagi , jadi kapan tambah oil and gasnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Dumoly F Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK mengatakan, potensi dana yang bisa dikelola DPLK dari industri migas ini mencapai Rp20 triliun dari 32.000 karyawan. Selama ini, cadangan pesangon tenaga kerja masih dikelola secara mandiri oleh perusahaan migas.
Selama ini, KKKS sendiri sudah mempunyai lembaga dana pensiun sendiri. Lalu apa tanggapan pelaku sektor migas?.
CEO dan President Director PT Medco Energi International Lukman Mahfoedz mengaku baru mendengar kabar tersebut. Namun, dirinya menolak jika rencana tersebut masuk ke dalam dunia migas.
"Saya baru terima kabar ini kan, saya tidak tahu detailnya, tapi mekanisme saat ini dana pensiun enggak jadi masalah. Jangan dikotak-katik lagi lah," kata Lukman di SKK Migas, Jakarta, Rabu (29/7/2015).
"Kan saat ini banyak isu Jamsostek itu apa lah, itu aja sudah masalah, itu saja diselesaikan, yang ini jangan di otak-atik," tegasnya kembali.
Menurut Lukman, saat ini dunia migas dalam negeri banyak permasalahan yang harus diselesaikan, sehingga jangan ditambah masalah lagi.
"Kita ini sudah banyak urusan hari ini istilahnya, jangan ditambah urusan lagi , jadi kapan tambah oil and gasnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Dumoly F Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK mengatakan, potensi dana yang bisa dikelola DPLK dari industri migas ini mencapai Rp20 triliun dari 32.000 karyawan. Selama ini, cadangan pesangon tenaga kerja masih dikelola secara mandiri oleh perusahaan migas.
No comments:
Post a Comment