Pekerja Kebersihan non-DKI Juga Tuntut Kartu Sehat & Pintar

Ratusan pegawai lepas kebersihan yang tak ber-KTP DKI Jakarta meminta untuk diberikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Alasannya, tidak sedikit usaha dan kerja keras mereka untuk kebersihan dinikmati oleh warga ibukota.

Syara, pria berusia 40 tahun, misalnya telah menjadi petugas penyapu sampah di Jakarta Utara selama 25 tahun. Karena ber-KTP Bogor, Syara tidak menikmati kemudahan akses pendidikan dan kesehatan. Padahal ia sangat berharap bisa mendapatkannya. "Saya inginnya punya KJS dan KJP, kayak temen-temen lain yang ber-KTP Jakarta. Apalagi pendidikan tuh buat anak saya, biar bisa sekolah. Sekarang kagak dapat apa-apa," ungkap di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jumat (19/7) .

Untuk akses kesehatan dan pendidikan kedua anaknya, Syara hanya mengandalkan honor bulanan, sebesar Rp 2 juta rupiah. Angka itu, hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan sederhana untuk hidup di Jakarta.

Nasib yang sama dialami, Hara Simatupang, pegawai lepas kebersihan lainnya juga meminta diberikan fasilitas kedua kartu sakti rintisan Gubernur Joko Widodo itu. Karena ber-KTP Depok dirinya tidak menikmati kemudahan mengakses kesehatan maupun pendidikan bagi kedua anaknya. "Minta KJP sajalah buat anak-anak sekolah di Jakarta. Maklumlah, kita ini kerja penyapu sampah lama. Pak wagub (Basuki Tjahaja Purnama) bilang kita bisa dapat itu kartu," ucapnya.

Hara menambahkan, setelah kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu. Upah Rp 2,2 juta setiap bulannya tidak bisa menutupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Terlebih biaya pendidikan juga ikut meningkat. Dengan adanya KJP, setidaknya diberikan kepastian mendapatkan sekolah gratis di Jakarta. "Kalau ada KJP kan dah dapat tuh pendidikan gratis, kalau cuma ngandelin gaji penyapu jalan enggak cukup. Rp 2,2 juta sekarang dapat apa? Harga pada naik," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengatakan, akan memberikan fasilitas KJS dan KJP bagi petugas kebersihan di Jakarta untuk yang ber-KTP ibukota. Selain itu, diberikan pula fasilitas rusun secara prioritas. "Tugas kami paling pokok sudah ada KJP dan KJS buat mereka. Kita mau sediakan perumahan atau rusun mau disediakan dan diprioritaskan. Syaratnya KTP DKI lah, kalau nggak ada kita urusin. Kita masukkan bertahap yang nggak punya rumah musti dapat," terang Basuki. (www.gatra.com)