Kepemimpinan
itu terkait dengan kecerdasan, sifat dapat dipercaya, rasa kemanusiaan, keberanian
dan disiplin.
Sun Tzu, Ahli Strategi Perang dari
Cina
TIDENG
PALE
(baca: Tidung Pala). Kota kecil mungil yang kini menjadi ibukota Kabupaten Tana
Tidung atau lebih akrab disebut KTT. Kabupaten ini dibentuk tanggal 17 Juli
2007 dengan pelantikan pejabat bupati pertamanya pada tanggal 18 Januari 2010.
Tideng Pale adalah ‘kota’ kecil
yang cukup dengan berjalan kaki saja Anda dapat mengitari hampir setiap sudut
dan relung-relung di dalamnya. Menyusuri setiap sudutnya, Anda akan disuguhi
potret daerah yang tengah menggeliat berbenah. Terlihat beberapa konstruksi
bangunan yang sedang dikerjakan, terlihat alat berat yang sedang meratakan jalan
dan terpampang pula beberapa papan plakat yang menerangkan bakal dibangunnya
bangunan mewah di areal yang masih kosong.
Kabupaten Tana Tidung memiliki luas
4.828,58 Km2, terdiri dari tiga kecamatan: Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia.
Sebagian besar wilayah kabupaten yang merupakan hasil proses pemekaran dari
induk Kabupaten Bulungan ini masih berupa hutan belantara dan kawasan budidaya
kehutanan yang kewenangan pengelolaan di tangan pemerintah pusat (Kementerian
Kehutanan).
Akses transportasi buat menuju ke
wilayah kabupaten berpenduduk asli Suku Tidung dan Suku Dayak Berusu ini masih
relatif terbatas. Dari kota Tarakan, terutama melalui jalur perairan, dapat dijangkau
menggunakan armada kapal cepat (speed
boat) dengan waktu tempuh dua jam perjalanan dan ongkos sekitar Rp150.000
per penumpang. Sementara jalur darat dapat ditempuh melalui ibukota kabupaten
Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan) ataupun dari kota kabupaten Malinau. Untuk
transportasi dalam kota, saat ini masih mengandalkan alat transportasi roda dua
atau ojek.
Tideng Pale menjadi terasa ramai
karena proses perekrutan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) untuk menduduki
pos-pos pemerintahan yang memang baru berbenah. Tidak mengherankan, bila kota kecil
ini ramai wara-wiri pegawai pemerintahan. Ramai pula dengan transportasi mobil berplat
merah nan mewah yang kontras di antara debu jalanan dan rumah penduduk yang masih
amat sederhana. Jelas, masih banyak yang harus didandani dan dibenahi di
kabupaten yang baru terbentuk tahun 2007 ini. Suara sumbang acap terdengar dari
pendatang yang menilai betapa belum layaknya Tideng Pale disebut sebagai ibukota
kabupaten. Namun Bupati Undunsyah telah berpikir jauh ke depan, bahwa pemekaran
wilayah merupakan salah satu cara daerah untuk lebih cepat berbenah mengejar
ketertinggalan, menggiatkan semua sektor pembangunan dan berusaha
menterjemahkan arti pemerataan dengan lebih menyentuh ke lapisan terbawah
masyarakat.
Nama Tideng Pale diambil dari
bahasa Tidung. Tideng berarti gunung, sementara Pale berarti tawar atau hambar.
Tideng Pale berarti “Gunung Hambar”. Gunung hambar (bukit hambar) adalah sebuah
bukit yang di kaki bukitnya mengalir Sungai Sesayap yang bilamana musim
kemarau, air sungai ini akan tercampur dengan air laut. Sebab itu, daerah ini
disebut sebagai daerah pembatas antara air asin dan air tawar.
Di tengah kesederhanaan kondisi
Kabupaten Tana Tidung, saat ini banyak peluang usaha yang semakin terbuka. Kini
sedikitnya tengah beroperasi 15 perusahaan pertambangan, terdapat dua
perusahaan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman
Industri) dengan luas lebih dari 283.000 hektar. Di sektor perkebunanan
tercatat lima perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala nasional yang telah
mengajukan IUP (Izin Usaha Perkebunan) dengan total areal yang bakal dikembangkan
seluas 61.200 hektar. Kemudian di sektor kelautan, kabupaten ini memiliki
potensi pengembangan hasil laut berupa tani tambak udang, kepiting dan ikan.
Data tahun 2008 menyebutkan nilai produksi perikanan di kabupaten ini mencapai
angka Rp7,24 triliun.
A. Kondisi Alam dan Perekonomian
Hampir sebagian besar wilayah
Kabupaten Tana Tidung berupa hutan belantara dan Kawasan Budidaya Kehutanan
(KBK). Karena itu, penggunaan lahan di Kabupaten Tana Tidung masih didominasi
oleh sektor kehutanan. Sekitar 59,54% wilayah kabupaten ini adalah hutan (baik
hutan lindung maupun hutan negara), dan sebagian lagi digunakan untuk pertanian
melalui pola pengelolaan konsesi. Selain peruntukan hutan dan pertanian tersebut,
lahan juga digunakan sebagai kawasan konservasi, bufer zone, dan pusat pemerintahan. Kemudian sebagian lagi
digunakan buat area pembangunan infrastruktur dan pemukiman warga (desa). Tata
guna tanah di kabupaten Tana Tidung secara agak terperinci dapat dilihat pada
berikut:
Tabel
7.1
Rencana Tata Guna Tanah di Kabupaten Tana Tidung
(padu serasi 1999)
No
|
Fungsi
|
Ha
|
%
|
1
|
Kawasan Lindung
|
11.030
|
0,23
|
2
|
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)
|
190.300
|
39,4
|
3
|
Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK)
|
154.900
|
32,1
|
4
|
Tubuh Air
|
4.158,1
|
0,08
|
5
|
Konservasi Hutan Gunung Rian
|
9.763
|
10,47
|
6
|
Luas Laut
|
505.71
|
10,47
|
7
|
Lain-lain (perairan/DAS)
|
112.201
|
23,23
|
Luas
Total Kabupaten Tana Tidung
|
482.858
|
100
|
Sumber: Kabupaten Tana Tidung 2009
Hutan di wilayah Kabupaten Tana
Tidung mencapai luas 246.505 Ha yang
terbagi dalam empat kelompok jenis hutan, yaitu hutan lindung, hutan produksi
tetap, hutan produksi tidak tetap, dan hutan lainnya/budidaya. Berikut rincian
tata guna hutan di Kabupaten Tana Tidung:
Tabel
7.2
Jenis
Kawasan Hutan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010
Jenis Hutan
|
Luas (Ha)
|
1)
Hutan Lindung
|
10 000
|
2)
Hutan Suaka Alam Margasatwa
|
0
|
3)
Hutan Produksi Tetap
|
147 885
|
4)
Hutan Produksi Terbatas
|
10 000
|
5)
Hutan Lainya/Kawasan Budidaya Non Kehutanan
|
78 620
|
Jumlah
|
246.505
|
Sumber: Kabupaten Tana Tidung 2009
Kabupaten Tana Tidung merupakan
wilayah yang relatif kaya Sumber Daya Alam (SDA). Wilayah kaya akan minyak bumi
dan gas, batubara, emas, sumberdaya hutan, ketersediaan lahan perkebunan, dan
wilayah perairan yang luas.
Secara geo-ekonomis, Kabupaten Tana
Tidung berada di tengah-tengah antara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang merupakan jalur strategis
perekonomian. Berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan
Tarakan, Bulungan, Malinau, dan Nunukan (Serawak-Sabah). Potensi perairan di Kabupaten
Tana Tidung dengan zona Laut Sulawesi seluas 297.813 km2 terbagi menjadi
beberapa wilayah, dengan wilayah penangkapan di pantai seluas 45.000 km2, Hutan
Mangrove yang dikonversi untuk budidaya air payau seluas 10 Ha, dan Perairan
Umum seluas 180.000 Ha.
B. Parameter Keberhasilan
Berdasarkan potensi, visi, misi, strategi
dan kebijakan, pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
sangat tergantungan pada enam faktor parameter keberhasilan, yaitu:
1. Tingginya kualitas pelayanan publik, terutama
pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Tingkat kualitas pelayanan publik
merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk menjelaskan kinerja
organisasi pelayanan publik. Sebab itu, pelayanan publik yang menjadi salah
satu fungsi dan tugas utama pemerintah daerah harus ditingkatkan kualitasnya
seiring dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Kualitas pelayanan
publik memiliki implikasi yang sangat luas dalam kehidupan sosial, ekonomi dan
politik masyarakat.
Pemberian pelayanan publik yang
berorientasi pada kekuasaan pada beberapa tahun yang lalu telah membentuk sikap
dan perilaku birokrasi yang cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan
masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan rapuhnya kepercayaan dan legitimasi
pemerintah dan birokrasinya di mata publik.
Berkenaan dengan hal tersebut,
penyelengaraan pelayanan publik harus dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya ke
arah pelayanan masyarakat yang responsif dan sensitif terhadap kepentingan
masyarakat, sehingga “image”
pemerintah di mata masyarakat dapat terangkat.
Kualitas pelayanan publik tidak
hanya memiliki keterkaitan dengan efesiensi, efektivitas, dan responsibilitas
pelayanan namun juga sangat terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan
keadilan. Karena itu, pemberian pelayanan publik harus mendasarkan diri pada
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good
governance) dan standar minimum dalam pemberian pelayanan publik. Artinya,
pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan yang menjadi hak masyarakat tanpa
harus diminta.
2. Pemberdayaan masyarakat miskin.
Ukuran dan kriteria keberhasilan
pembangunan pemerintah daerah adalah ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan
masyarakat yang berarti adanya penurunan jumlah keluarga miskin di Kabupaten
Tana Tidung. Penurunan keluarga miskin ini merupakan faktor terpenting, sebab
itu harus selalu diupayakan dengan berbagai strategi kebijakan khusus melalui
lintas instansi dan lintas program. Upaya penurunan jumlah keluarga miskin
dicapai melalui pendekatan pemberdayaan dan perbaikan semua potensi ekonomi
dengan pemberian pelatihan keterampilan, peningkatan akses ke sumber daya, dan
bantuan modal usaha produktif, serta bantuan pemasaran sehingga terjadi peningkatan aktivitas kehidupan ekonomi bagi
penduduk miskin. Melalui pemberdayaan potensi yang ada diharapkan jumlah
penduduk miskin secara bertahap akan
berkurang.
3. Tingginya kontribusi pendapatan daerah dalam
pembangunan daerah.
Keberhasilan dan kelancaran
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung
tidak dapat lepas dari sumber-sumber keuangan atau pendapatan yang diterima
oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
Salah satu sumber pendapatan daerah
yang penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terlihat dari tahun ke
tahun semakin meningkat jumlahnya walaupun jika dibandingkan dengan jumlah APBD
masih terlalu kecil prosentasenya.
Potensi peningkatan PAD sebenarnya
masih mempunyai banyak peluang untuk digali baik dengan cara intensifikasi ataupun
ekstensifikasi, sehingga dapat dikembangkan sumber-sumber baru PAD bagi Kabupaten Tana Tidung. Upaya nyata untuk
menciptakan sumber-sumber PAD baru, pemerintah daerah harus meningkatkan
kualitas kebijakannya khususnya dalam menciptakan aktivitas pertumbuhan ekonomi
di semua wilayah di Kabupaten Tana Tidung. Melalui cara demikian akan tercipta
lapangan usaha baru, pekerjaan baru, dan pada akhirnya akan meningkatkan
pendapatan masyarakat dan PAD.
4. Tersedianya data yang akurat dan mutakhir.
Ketersediaan data yang akurat
merupakan faktor penting dan memiliki nilai yang strategis dalam pencapaian
visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Data yang akurat dan mutakhir
merupakan informasi dasar yang sangat menentukan penyusunan kebijakan,
perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung.
Dalam penyelenggaraan otonomi
daerah, informasi memiliki posisi strategis untuk merealisasikan terwujudnya
kebijakan pemerintah yang responsif, cermat, dan tepat sasaran. Semangat
desentralisasi dalam otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah lebih mendaya-gunakan
dan mengembangkan potensi daerah. Dengan adanya tuntutan tersebut, mau tidak
mau daerah memerlukan data potensi dan kondisi daerah yang obyektif, akurat dan
aktual, sebagai bahan informasi memperkuat kebijakan daerah. Hal tersebut
dikarenakan suatu informasi tidak akan bernilai tanpa didukung data. Informasi
yang baik dan berbobot hanyalah informasi yang didukung oleh data.
Penggunaan data yang salah akan
menghasilkan informasi yang salah dan sudah barang tentu akan mewujudkan
kebijakan/keputusan yang salah pula. Selain hal tersebut, keputusan yang baik
hanya berasal dari pembuat keputusan yang baik (jujur, berani, obyektif, dan
tahu persoalan) dan didukung dengan data yang obyektif, mewakili
(representatif), memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan relevan terhadap
permasalahan yang dipecahkan. Apabila data yang digunakan sebagai input
merupakan data yang salah maka apabila diproses akan menghasilkan output berupa
informasi yang salah. Informasi yang salah akan menghasilkan keputusan yang
salah pula sehingga tujuan yang diharapkan tidak dapat dicapai.
5. Tingginya peran serta masyarakat dan swasta
dalam dunia usaha dan investasi.
Tingginya peran serta masyarakat
dan swasta merupakan faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan
pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, sebab peran serta
masyarakat dan swasta merupakan subyek sekaligus obyek (terkena dampak) pembangunan
dengan multi-peran yang diembannya sebagai perencana, pelaksana, evaluator,
serta pengguna. Tingginya peran serta masyarakat dan swasta dalam dunia usaha
dan investasi perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan agar dapat tumbuh,
berdaya saing, berdaya guna, dan berhasil guna. Kebijakan yang mendorong dan
mempromosikan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Tana Tidung
harus diberi perhatian lebih supaya pihak masyarakat dan swasta terdorong dan
tertarik berpartisipasi dalam investasi dan pembangunan daerah.
6. Jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat yang
kondusif.
Jaminan keamanan merupakan faktor
penting dan sangat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan
apabila suasana keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terwujud. Kondisi
keamanan dan ketertiban yang kondusif mengandung pengertian suatu kondisi yang
diciptakan agar masyarakat di berbagai lapisan merasa terlindungi, nyaman dan
tidak ada gangguan apapun dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu, pemerintah
Kabupaten Tana Tidung berupaya keras mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan
melibatkan masyarakat sehingga tercipta tingkat kesadaran hukum yang baik di
Kabupaten Tana Tidung.
Upaya dan langkah-langkah taktis
untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban
masyarakat, adalah:
a) Menurunkan
gangguan keamanan terhadap masyarakat
baik fisik maupun psikis;
b) Mendorong
masyarakat agar sadar dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c) Melakukan
penegakan hukum yang proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan
hak azazi manusia;
d) Menjaga
dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan
norma dan nilai-nilai budaya bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI);
e) Menyiagakan
langkah-langkah preventif, preemtif, dan kuratif untuk mencegah, menghindarkan,
atau mengatasi munculnya gerakan-gerakan atau isu-isu yang sensitif dan
potensial menimbulkan keresahan atau gesekan di antara unsur-unsur masyarakat,
khususnya yang bersinggungan dengan SARA, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM.
C. Pencapaian-pencapaian Tiga Tahun Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
berusaha bekerja pada koridor visi, misi, strategi dan kebijakan yang bersandar
pada prioritas faktor-faktor yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan
pembangunan. Dengan taat pada koridor tersebut, dalam tiga tahun (2010-2012)
kepemimpinan Bupati Undunsyah, telah tampak sejumlah kemajuan di beberapa
bidang kehidupan masyarakat Tana Tidung. Mari kita simak kemajuan-kemajuan yang
dicapai Kabupaten Tanah di bawah kepemimpinan Bupati Undunsyah dalam tiga tahun
terakhir (2010-2012) berikut:
1. Perbaikan Kinerja Sektor Pendidikan.
Ketika Bupati Undunsyah mulai
memimpin Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2010, anak-anak usia sekolah di
wilayah ini baru mampu menikmat lama sekolah rata-rata 7,08 tahun. Angka ini
kemudian naik menjadi 7,10 tahun pada tahun 2011dan pada 2012 mencapai angka 7,24
dari rencana target di angka 9 tahun . Target di angka 9 bukanlah hal yang
muluk-muluk, karena angka 9 tahun merupakan angka rata-rata lama sekolah secara
nasional. Angka rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh anak-anak usia sekolah
di Kabupaten Tanah Tidung di tahun 2012 masih jauh di bawah pencapaian Provinsi
Kalimantan Timur yang berada pada angka 8,87 tahun. Sebab itu, Bupati Undunsyah
mematok target angka 9 agar mampu ‘berlari’ mengejar ketertinggalan dari
kabupaten-kabupaten lain. Bahkan, di akhir kepemimpinannya, dia menargetkan
pencapaian angka lama sekolah 15 tahun.
Perkembangan yang cukup menggembirakan
tampak pada Angka Partisipasi Murid (APM) SD dalam dua tahun belakangan (97,28%
dan 92,14%) yang melebihi APM provinsi (96,77%) dan APM nasional (85,41%).
Tahun 2012 Pemkab Tana Tidung menargetkan APM sebesar 98,5%. Untuk tingkat
SLTP, tahun 2010 dan 2011, APM yang dicapai 83,76% dan 67,99%. Lalu tahun 2012
ditargetkan pencapaian APM 90,12%. Angka pencapaian tersebut tidak terlalu jauh
dari angka APM SLTP nasional 2010 (75,64%) dan provinsi 2011 (85,25%). Dan APM
SMU Kabupaten Tana Tidung berada pada angka 20,62% (2010), 47,14% (2011), dan
tahun 2012 ditargetkan 78,1%. Bupati Undunsyah berobsesi angka APM itu terus
meningkat sampai pada apa yang dicapai Provinsi Kalimantan Timur pada 2010,
yakni 80,23%. Minimal target itu dapat digapai pada akhir masa kepemimpinannya
pada tahun 2015.
Dari sisi Angka Melek Huruf (AMH)
penduduk berumur lebih dari 15 tahun, tahun 2010 berada pada angka 89,05%,
meningkat ke 89,93% pada 2011 dan ditargetkan 92,19% pada 2012. Bupati
Undunsyah bersama segenap aparaturnya terus memacu agar mencapai AMH standar
nasional 99,45% atau minimal standar provinsi 97,71% (2011). Salah satu langkah
untuk mencapai hal itu adalah peningkatkan jumlah guru secara signifikan. Dalam
tiga tahun berlakangan, jumlah guru SD tampak terdapat perkembangan: 288 orang,
312 orang dan 306 orang. Kemudian guru SLTP: 86 orang, 97 orang dan 96 orang.
Dan guru SMU: 66 orang, 90 orang dan 89 orang. Selain menambah jumlah guru,
guna meningkatkan kualitas guru atau pendidik, Dinas Pendidikan KTT melaksanaka
kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pembuatan karya tulis guru tingka SD.
Tujuannya agar para pendidik dapat mengembangkan karya nyata atau prestasi
tinggi dalam menunaikan tugas dan profesinya sebagai guru profesional. Pada
tingkat lanjut, mereka diharapkan dapat menghasilkan anak didik ke arah yang
lebih baik dan mampu mencapai masa depan yang gemilang.
“Pembuatan karya tulis ilmiah bagi
guru mutlak harus dilakukan agar wawasan dan pengalaman lebih luas,” terang
Wakil Bupati Markus. Untuk meningkatka mutu guru, kata Markus, juga diupayakan
langkah-langkah meningkatkan kemampuan dan pengembangan keterampilan guru agar
mampu sejajar dengan kualitas guru di kabupaten lain di wilayah Provinsi
Kalimantan Timur.
Masih dalam upaya meningkatkan
kualitas guru, tahun 2012 Pemerintah KTT melakukan kerjasama dengan Universitas
Negeri Jakarta (UNJ). Kerjasama ini meliputi pelatihan, pengembangan dan
penelitian. Harus diakui bahwa saat ini KTT merupakan wilayah kabupaten yang
kaya akan sumberdaya alam namun tidak cukup mempunyai sumberdaya manusia yang
mumpuni di bidang pendidikan. Setelah dicanangkan wajib belajar 18 tahun di
KTT, Undunsyah menginginkan adanya kerjasama seperti program magang untuk tenaga
pendidik di Tanah Tidung, selain itu juga menginginkan adanya kunjungan kerja
untuk mendapatkan info-info serta pengalaman bagaimana membangun pendidikan di
Jakarta --terutama UNJ.
Langkah lain buat memajukan sektor
pendidikan adalah penambahan jumlah bangunan sekolah, namun sejauh ini belum
bisa dilakukan secara optimal. Perkembangan jumlah bangunan sekolah dalam tiga
tahun belakangan relatif stagnan.
Untuk mengejar ketertinggalan
sektor pendidikan, pasangan Bupati Undunsyah dan Wakil Bupati Markus pun
menempuh langkah cepat dengan membangun sekolah terpadu. Kendati alokasi
anggaran di sektor pendidikan relatif terbatas, Pemkab Tana Tidung saat ini
tengah menyelesaikan pembangunan TK dan SD Terpadu Unggulan di Kecamatan Tana
Lia, SD dan SMP Unggulan Terpadu di Kecamatan Sesayap Hilir, serta SMP dan SMA
Terpadu Unggulan di Kecamatan Sesayap. Dengan pembangunan sekolah semacam ini
diharapkan bisa mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Tana
Tidung. “Bila kita ingin SDM Kabupaten Tana Tidung punya nilai tambah dan
berdaya saing tinggi, maka langkah kongkret yang harus ditempuh hanya dengan
meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Wakil Bupati Markus.
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
Tingat kualitas kesehatan
masyarakat dapat dilihat dari indikator-indikator antara lain angka kematian
bayi, umur harapan hidup, angka kematian ibu, dan prevalensi balita dengan gizi
kurang/buruk. Indikator angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup relatif bagus,
yakni angka 5 (2010) dan 20,7 (2011). Angka tersebut relatif lebih baik
dibandingkan angka serupa secara nasional yang mencapai 34 (2011) dan provinsi
yang berada pada angka 17,9 (2010). Bupati Undunsyah bertekad menggapai angka
yang ditargetkan MDG’s pada 2015, yakni 19.
Selanjutnya umur harapan hidup,
rata-rata mencapai umur 72,61 tahan (2010), 72,64 tahun (2011) dan target 72,9
tahun (2012). Angka ini hanya sedikit di bawah angka provinsi 73,4 tahun (2011)
dan nasional (MDG’s) pada angka 73,7 tahun. Lalu angka kematian ibu, tahun 2010
belum ada data dan pada tahun 2011 mencapai 11 kematian per 100.000 ibu
melahirkan. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan angka provinsi yang mencapai
171, nasional pada angka 228 dan target MDG’s 110.
Angka prevalensi gizi balita buruk
di Kabupaten Tana Tidung relatif kurang bagus. Tahun 2010 berada pada angka 17
dan menurun pada angka 3,14 pada tahun 2011. Sementara target MDG’s adalah 18
dan angka provinsi (Kalimantan Timur) pada 17,1.
Untuk mengendalikan populasi
penduduk, angka partisipasi ber-KB di kalangan pasangan usia produktif lumayan tinggi, berturut-turut 79,05% (2010),
62,34% (2011) dan 82% (2012). Sedangkan angka tingkat provinsi Kalimantan Timur
hanya bertengger di kisaran 57,90%.
Masih dari sisi perbaikan kualitas
kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung bertekad meningkatkan rasio dokter
per 100.000 penduduk sampai pada angka target Indonesia Sehat, yakni 40. Dalam
tiga tahun terakhir, rasio dokter berada pada angka 19,3 (2010) dan 47,8
(2011-2012). Selain mengejar target Indonesia Sehat, sarana rumah sakit dan
Puskesmas yang ada sekarang. Saat ini Pemkab Tana Tidung memiliki 1 RSUD, 3
Puskesmas 24 jam, 11 Puskesmas Pembantu, 9 Puskesmas Desa dan 31 Posyandu. Pada
saat ini Pemkab tengah menyelesaikan pembangunan RSUD Tipe D.
Kemudian, pada tahun 2012, Dinas
Kesehatan KTT, membentuk Desa Siaga di tiga kecamatan (Sesayap, Sesayap Hilir
dan Tana Tidung). Dengan adanya Desa Siaga yang tersebar di tiga kecamatan
tersebut, Pemerintah KTT berharap akan mampu mendorong masyarakat desa memahami
arti penting kesehatan. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat berobat
secara mudah. Tidak ada lagi alasan kekurangan dana, karena saat ini KTT telah
menerapkan sistem kesehatan gratis.
Di desa yang menjadi percontohan
program ini dibentuk kelompok-kelompok masyarakat yang memahami masalah
kesehatan. Mereka inilah yang kemudian menjadi ujung tombak mewujudkan Desa
Siaga. Selain memberikan pemahaman kepada warga yang belum mengetahui cara
berperilaku hidup sehat, kelompok ini juga akan memberikan pertolongan awal
kepada warga yang mengalami gangguan kesehatan.
Sebagaimana kita ketahui bersama,
Desa Siaga merupakan desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan
untuk mencegah dan mengatasi masalah atau ancaman kesehatan di lingkungan
masing-masing, termasuk bencana dan gawat darurat secara mandiri. Agar sebuah
desa menjadi Desa Siaga, maka desa tersebut harus memiliki forum desa atau
lembaga kemasyarakatan yang aktif dan didukung dengan sarana serta akses
pelayanan kesehatan dasar. Sementara dalam perkembangannya, Desa Siaga akan
meningkat dalam empat tahap pertumbuhan, yakni tahap pembinaan, tahap pertumbuhan,
tahap perkembangan dan tahap paripurna.
Berkat sejumlah kebijakan pembangunan
sosial-kesehatan yang dilaksanakan tiga tahun belakangan, tingkat kemiskinan di
Kabupaten Tana Tidung relatif menurun dan di bawah angka nasional. Tingkat
kemiskinan yang ada tergambar: 15,42% (2009), 13,89% (2010), 11,41% (2011) dan 7,00%
(2012). Angka pada 2012 relatif lebih baik daripada angka nasional yang berada
pada 13,33% dan hanya sedikit di bawah angka provinsi 7,66%.
Pemkab Tana Tidung terus berusaha
memperbaiki derajat dan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menggelontorkan
berbagai program pembangunan, antara lain pemberian pelatihan keterampilan,
peningkatan akses ke sumber daya, bantuan modal usaha produktif, dan bantuan
pemasaran. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan jumlah warga masyarakat
miskin terus berkurang.
3. Pembangunan Sektor Pertanian dan Ketahanan
Pangan.
Dapat dikatakan, saat ini sektor pertanian
masih menjadi andalan mata pencaharian rakyat Kabupaten Tana Tidung dan
menempati peringkat pertama dalam struktur ekonomi masyarakat setempat. Tahun
2011 lalu, sektor pertanian mengambil porsi 35,58% dalam strukur ekonomi,
disusul pertambangan & galian 34,32%; perdagangan, hotel & resto 12,37%
dan jasa-jasa 13,55%.
Produksi Domestik Regional Bruto
(PDRB) sektor pertanian mencapai Rp125.455,67 (2010); Rp135.032,92 (2011) dan Rp155.287,86
(2012). Secara total PDRB Kabupaten Tana Tidung tercatat Rp242,75 miliar (2007)
dan Rp379,56 miliar (2011). Agar PDRB ini stabil atau bahkan meningkat, Dinas
Pertanian Kabupaten Tana Tidung berusaha menjaga agar tidak terjadi penyusutan
lahan sawah –minimal luasannya relatif tetap. Dalam tempo tiga tahun
belakangan, lahan sawah yang ada tercatat 627 hektar dengan produksi padi 2.533
ton (2010), 825 hektar dengan produksi 1.363,5 ton (2011) dan 1.039 hektar
dengan produksi 2.661 ton (2012). Untuk terus meningkatkan produksi pertanian
(padi), Dinas Pertanian menurunkan tenaga penyuluh lapangan pertanian sebanyak
23 orang (2010), 34 orang (2011) dan 35 orang penyuluh pada tahun 2012.
Pemkab Tana Tidung bertekad
membangun sektor pertanian agar tercapai ketahanan pangan masyarakat yang kuat.
Selain terus menguatkan pembangunan pertanian, Pemerintah KTT juga mendorong
para camat dan warga masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal, terutama pada
perkebunan, peternakan dan perikanan. Misalkan pada Desa Trans Kujau UPT III
Kecamatan Sesayap sangat potensial untuk pengembangan pertanian sayuran dan
palawija, dan peternakan domba. “Tinggal bagaimana camat, kepala desa dan warga
masyarakat mengelola dan menciptakan perekonomian yang lebih baik dalam bidang
pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dapat dikembangkan serta
dijual di wilayah ini,” tandas Bupati Undunsyah.
Masih bersinggungan dengan sektor pertanian,
Pemkab Tana Tidung juga aktif mengintensifkan program biogas peternakan dan budidaya
udang sungai. Ada beberapa sungai yang cukup potensial untuk usaha budidaya
udang, salah satu di antaranya Sungai Sesayap.
4. Daya Saing Ekonomi dan Iklim Investasi.
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
berupaya kuat untuk menarik investasi –terutama dari kalangan swasta—untuk
menggerakkan perekonomian di wilayah Bumi Upun Taka ini. Pertumbuhan ekonomi
wilayah ini dalam tiga tahun terakhir tercatat 5,77% (2010), 5,91% (2011) dan 6,40%
(2012). Pertumbuhan ini masih berada di bawah pertumbuhan tingkat provinsi
(7,89%) dan nasional (6,9%). Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Pemkab Tana
Tidung juga berusaha menjaga tingkat inflasi; tercatat angka inflasi di sini 7,73%
(2010), 5,20% (2011) dan 5,12% (2012). Angka inflasi ini masih di bawah inflasi
tingkat provinsi (6,09%) dan di atas inflasi nasional (2,97%). Masih dalam
upaya menggerakkan perekonomian, Pemkab Tana Tidung pun membuka lebar-lebar
pintu investasi bagi Penanaman Modal Asing (PMA): US$106,00 juta (2011) dan
target US$253 juta (2012).
Pemkab Tana Tidung sangat berharap
investor yang masuk ke wilayah ini semakin banyak mengingat Pendapatan Asli
Daerah (PAD) kabupaten ini relatif kecil. Dalam rentang lima tahun (2008-2012)
PAD Kabupaten Tana Tidung tergambar Rp15,8 miliar, Rp10,215 miliar, Rp10,061
miliar, Rp18,063 miliar dan Rp21,005 miliar. Selain berharap investasi PMA,
Pemkab Tana Tidung juga mendorong pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM): 274
unit (2010), 443 unit (2011) dan 468 unit (2012).
5. Telekomunikasi dan Energi.
Ketika Undunsyah mulai memimpin
Kabupaten Tana Tidung, baru sekitar 30% wilayah ini yang menikmati listrik. Itu
pun tak lebih dari 12 jam dalam sehari-semalam. Setahun berselang, tahun 2011, sekitar
70 wilayah Tanah Tidung telah diterangi listrik dan tahun 2012 diperkirakan
sudah mencapai 90% yang mampu diterangi listrik 24 penuh. Tercatat bahwa pada
tahun 2010, daya terpasang listrik baru 400 KW dan kini telah mencapai 1240 KW.
Sementara beban puncak saat ini sekitar 1500 KW. Pelanggan listrik PLN sekarang
ada 850 di Tidung Pale dan 341 di Tana Merah. Pemkab Tana Tidung kini terusaha
menambah kapasitas terpasang listrik agar benar-benar mampu memenuhi kebutuhan
saat beban puncak.
Selain itu, Pemkab juga terus
mendorong operator telekomunikasi untuk menambah jumlah menara BTS. Saat di
wilayah Kabupaten Tanah Tidung baru terdapat 10 BTS dengan rincian: 6 BTS
Telkomsel dan 4 BTS Indosat.
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
Pemkab Tana Tidung terus menggenjot
percepatan pembangunan jalan di wilayah ini. Tergambar bahwa untuk jalan
kondisi baik terbangun 15,207 Km (2010), 42,535 Km (2011) dan 66,552 Km (2012).
Lalu jalan kategori sedang: 42,115 Km, 56, 016 Km dan 150,916 Km. Dan perbaikan
jalan kondisi buruk: 100,086 Km, 88,325 Km dan 21,773 Km.
Di samping itu, Pemkab juga
berusaha berpartisipasi dalam pembangunan jalan yang bersifat multiyears
sepanjang 88,7 Km. Jalan-jalan yang termasuk proyek multiyears adalah Trans
Kaltim Simpang Seputuk – Kapuak/Rian 14,8 Km, Kapuak/Rian – Tidung Pale 9,4 Km,
Ibukota Kabupaten Sebawang – Tideng Pale 8,9 Km, Sesayap – Sengkong 18,0 Km,
Sesayap – Bebatu 5,9 Km, Tanah Merah – Tanjung Keramat – Tengku Dacing 21,8 Km,
dan Trans Kaltim – Pelabuhan Nusantara 9,8 Km. Masih pula berpartisipasi aktif
membangun jaringan jalan di perbatasan Poros Utara Kalimantan Timur.
Kemudian, Pemkab Tana Tidung
berencana membangunan jalan baru poros utara sepanjang 120 Km. Juga masih dalam
perencanaab, adalah membangunan jembatan Sungai Sesayap 3.111 meter, jembatan
Sungai Bengkawat 129 meter, jembatan Sungai Linuang Kayam 909 meter dan
jembatan Sungai Sembakung 443 meter.
Pembangunan jalan masih menjadi
prioritas dan kebutuhan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Tana Tidung. Jalan-jalan
yang menghubungkan desa dengan desa, desa dengan kota dan kota dengan kota pada
tahun 2011 sudah mulai dibangun secara intensif. Misalkan pada Desa Sesayap
Hilir dengan Desa Sengkong, Desa Sengkong dengan Desa Bebatu, Desa Bebatu dan
Desa Buong Baru dan jalan-jalan penghubung lain yang sebagian masih dalam rencana dan segera dilelang.
Untuk jalan di Desa Limbu Sedulun, Kecamatan
Sesayap, tahun 2012 Pemkab Tana Tidung telah melanjutkan pembangunan jalan sepanjang
5 Km dengan lebar 12 meter dari Lasau menuju Sungai Sedulun. Kegiatan
pembangunan jalan ini bersifat mendesak, lantaran topografi badan jalan yang
berada di antara sungai dan gunung rentan tergerus air sungai. Pada ahun 2003
sempat terjadi bencana longsor yang mengakibatkan 6 rumah ambruk.
Jalan di Desa Limbu Sedulun ini
sebetulnya telah eksis sejak 2010. Namun ketika itu masih berupa jalan jalan
tanah (belum diaspal). Saat itu, oleh pemerintah desa setempat, badan jalan
ditimbun dengan tanah sepanjang 500 meter dan lebar 10 meter, dengan harapan
mampu dimanfaatkan warga untuk menjangkau dan menuju ke wilayah desa-desa
terjauh.
Selain itu Pemerintah KTT juga
memprioritaskan pembangunan instalasi pengolahan air dan pembangunan
pelabuhan-pelabuhan besar. Untuk distribusi air, sampai saat ini masih dalam
proses pengerjaan. Dari target 100 Km yang direncanakan, sudah 20 kilometer
yang dikerjakan. Masih seputar instalasi
air, Pemerintah KTT juga merencakan berbagai proyek pembangunan, antara lain
DED Embung Gunung Rian dan DED Air Bersih. Pembangunan instalasi air bersih ini
bertujuan agar warga masyarakat semakin berkualitas dan memperluas pelayanan
air bersih. Tergambar peningkatan pelayanan air bersih dalam tiga tahun
terakhir: 437 SR, 452 SR dan 460 SR. Saat ini Pemkab juga mengupayakan
pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang lebih memadai dan
memberikan pelayanan kepada konsumen yang lebih luas lagi.
Pada insfrastruktur dalam arti
luas, Pemerintah KTT juga tengah membangun stadion mini di Kecamatan Sesayap,
Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia. Lalu adanya perencanaan
penataan relokasi permukiman warga di sekitar kawasan jalur hijau Desa Badan Bikis,
penataan relokasi permukiman warga di sekitar kawasan jalur hijau Desa Bebatu,
perencanaan penataan relokasi permukiman warga di sekitar kawasan jalur hijau
Desa Menjelutung, perencanaan penataan
relokasi permukiman warga di sekitar kawasan jalur hijau Desa Sengkong,
perencanaan terusan Tanjung Sebidai, serta pembangunan kanal Desa Sebawang.
Upaya relokasi tersebut
diimplementasikan dengan upaya membangun rumah layak huni bagi warganya. Tahun
2010 terbangun sebanyak 175 unit rumah layak huni dan tahun 2011 sebanyak 275
unit. Kemudian pembangunan fisik, Pemkab Tana Tidung tengah membangun turap di
Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Tana Lia.
7. Pelatihan Profil Desa.
Sejalan dengan penataan
perkampungan atau pedesaan, tahun 2012, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa (KPMPD) KTT menggelar pelatihan aplikasi program profil desa
yang diikuti kepala desa, staf desa dan aparatur kecamatan. Dalam pembuatan
profil, Pemerintah KTT melakukan pengumpulan, pemilahan data dan cara
menganalisa data.
Dalam pelatihan ini, diharapkan staf
desa dan aparatur kecamatan mampu membuat profil desa yang lebih baik yang
nantinya berguna untuk menentukan arah pembangunan, peningkatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
Bupati Undunsyah menandaskan bahwa kegiatan
ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama serta
relasi sosial yang lebih interaktif antara pemerintah daerah, pemerintah desa
dan warga masyarakat. Dengan begitu, segala sesuatu yang berkaitan dengan
aplikasi program profil desa dapat diketahui oleh publik dan menjadi modal
berharga guna mewujudkan suatu desa yang lebih baik, makmur, dan
sejahtera.
8. Pembangunan Sektor Keagamaan.
Kemudian, untuk memenuhi sarana
peribadahan, Pemkab membangun Masjid Agung di Tideng Pale. Masjid berkapasitas
sekitar 6.000 jamaah itu yang saat ini tengah dalam pembangunan dan
direncanakan selesai pada tahun 2013. “Nanti setelah masjid ini selesai,
rencana kami adalah merenovasi masjid-masjid lainnya, seperti Masjid Fastabiqul
Khairat dan Masjid Al-Jihad,” jelas Bupati Undunsyah.
Tidak cukup sampai di situ,
Pemerintah KTT juga akan mendirikan Islamic Center. “Kami juga ada rencana
untuk mendirikan Islamic Center, minimal satu unit, untuk dibangun di tengah-tengah
masyarakat KTT, namun kami menunggu penuntasan pembangunan lainnya terlebih
dulu,” terang Undunsyah dalam suatu kesempatan.
9. Mengembangkan Obyek Pariwisata.
Kabupaten Tana Tidung merupakan
daerah yang memiliki potensi wisata alam yang indah dan unik, di mana wilayah
ini dikelilingi oleh gunung-gunung dan sungai yang sangat luas. Kabupaten yang
lahir tahun 2007 ini mempunyai panorama yang indah dan dapat dijadikan sebagai
salah satu daerah tujuan wisata alam. Ada beberapa obyek wisata yang menjadi
unggulan kabupaten ini, antara lain wisata alam Gunung Rian, objek wisata Batu Mapan,
persemaian Inhutani, dan hutan lindung Sungai Sesayap.
Memang mesti disadari, potensi
wisata yang ada belum digarap secara maksimal. Karena itu, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata KTT berusaha fokus melakukan pengembangan beberapa destinasi wisata
alam seperti air terjun Rian dan Bikis, pemandian air panas Mantalapan, serta
mensosialisaikan adat- istiadat kebudayaan Suku Tidung.
Untuk pengembangan obyek wisata
Gunung Rian, Pemerintah KTT menganggarkan dana pembangunan sarana dan prasarana
sebesar Rp1.498.440.000. Dana ini sudah termasuk pembangunan area parkir (baik
kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat), pembangunan akses jalan menuju
air terjun, dan infrastruktur penunjang lainya.
Proses pengembangan obyek wisata
Gunung Rian saat ini tinggal menunggu lelang dengan pihak ketiga. Meski untuk
tahun 2012 baru Gunung Rian yang mendapatkan sokongan dana, sumber air panas di
Mantalapan dan air terjun Bikis masih akan menyusul di tahun 2013.
10.
Pemerintahan
yang Baik
Kementerian Dalam Negeri mencatat,
sepanjang Oktober 2004 hingga Juli 2012 ada ribuan pejabat daerah yang terlibat
kasus korupsi. Setiap lapisan pejabat daerah, mulai dari gubernur, wali kota,
bupati, hingga anggota dewan perwakilan daerah terlibat korupsi. Tercatat, ada
277 kasus.
Tingginya jumlah pejabat daerah
yang terlibat kasus korupsi merupakan salah satu imbas dari politik berbiaya
tinggi. Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
diberlakukan, biaya politik mendadak melonjak tinggi dibanding masa-masa
sebelumnya. Melalui UU tersebut, rakyat langsung memilih kepala daerah. Berbeda
dengan sebelumnya ketika kepala daerah cukup dipilih oleh anggota DPRD. Karena
kebutuhan dana besar, calon-calon kepala daerah mencari uang ke mana-mana,
sehingga ketika naik jabatan, si kepala daerah akhirnya berutang. Karena utang
yang besar itu akhirnya marak terjadi kasus korupsi di daerah.
Penyebab lain, karena sistem
keuangan yang dikelola oleh orang yang tidak tepat. Sebab itu, pengelola keuangan
tidak tahu track atau jalur keuangan, yang mengakibatkan dirinya terpeleset
dalam tindak perkara korupsi. Misalnya dalam kasus pengadaan barang yang menuai
banyak dugaan korupsi.
Karena itulah Undunsyah menyepakati
penandatanganan pakta integritas dengan Provinsi Kalimantan Timur untuk
bersama-sama memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN ). Dia berharap aparatur
pemerintahan di bawah kepemimpinan bersih dan berkualitas, sehingga apa yang
menjadi cita-cita pembangunan KTT dapat terlaksana.
Kinerja aparatur pemerintahan yang
baik dan profesional menjadi kunci sukses pelaksanaan pembangunan di setiap
daerah. Begitu juga dengan KTT, yang mengharapkan dapat memiliki aparatur
pemerintahan yang baik. Untuk itu, Pemerintah KTT mengadakan Kegiatan Pendidikan
dan Latihan (Diklat) atau pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah Golongan II dan III angkatan 2012.
Pelaksanaan diklat ini merupakan
salah satu upaya dan komitmen Bupati Undunsyah untuk menciptakan CPNS menjadi
PNS yang dapat berperan aktif dalam mengisi, mendukung, dan mensukseskan
kegiatan pembangunan di Bumi Upun Taka. Apalagi mengingat aparatur merupakan
ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat dan negara.
Penyelenggaraan Diklat prajabatan
bagi CPNS ini telah diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma dan
standar dengan kegiatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan manajemen PNS. Dengan
demikian diharapkan akan dapat terwujud PNS-PNS yang berkualitas.
Tak hanya itu, Undunsyah juga
berharap para calon PNS ini kelak menjadi pegawai yang dapat diandalkan dan
memiliki etos kerja serta disiplin yang tinggi dalam melaksanakan segala tugas
pelayanan serta mampu bertanggung-jawab.
Dengan kualitas aparatur yang baik,
diharapkan pelayanan publik juga semakin membaik dan profesional.Pelayanan
publik yang profesional dapat dicirikan oleh beberapa hal, yakni efektif,
sederhana, jelas, pasti dan terbuka.
Pelayanan profesional dengan
aparatur yang baik dan bermoral inilah yang kini menjadi titik perhatian Pemerintah
KTT. Hasilnya, KTT mendapatkan penghargaan dalam hal Penyediaan Layanan Publik
Untuk Indikator Sarana Dan Prasarana Umum.
Berkat pelayanan aparatur yang
semakin profesional, ada peningkatan penanganan kasus indikasi korupsi secara
signifikan. Tahun 2011, dari sejumlah kasus yang dilaporkan, hanya 11,5% yang
tertangani, dan pada tahun 2012 naik menjadi sekitar 70% kasus korupsi yang
tertangani. Begitu pula dari sisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
melaksanakan SPM, dari 3 naik menjadi 5. Kemudian dari opini Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terhadap keuangan daerah, bila di tahun 2011 Pemerintah KTT
memperoleh disclaimer maka di tahun
2012 mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bupati Undunsyah
berharap di tahun mendapat dapat menggapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
D. Prestasi dan Apresiasi
1. Kabupaten Pemekaran Terbaik
Jelas, pencapaian ini merupakan
prestasi yang membanggakan bagi kabupaten baru seperti KTT. Pada 2012, dari 57
kabupaten/kota yang baru terbentuk, Kabupaten Tana Tidung menempati peringkat
pertama sebagai kabupaten pemekaran terbaik, terlengkap sesuai data dan fakta
di lapangan. Ini berarti terjadi peningkatan, karena tahun 2011, KTT mendapat
penilaian kurang baik pada evaluasi pembangunan daerah pemekaran. Penilaian
kurang baik tersebut berdasarkan evaluasi pemahaman pengisian pokja yang tidak
sesuai dengan Peraturan Mendagri. Lalu juga persoalan kurang baiknya komunikasi
jaringan telkom, jaringan listrik, sarana pendidikan, tenaga PNS, masalah
kesehatan, dan sarana prasarana pembangunan daerah.
Menurut Direktorat Penataan Otsus
dan DPOD Kementerian Dalam Negeri, tahun 2012 pembangunan KTT sangat maju.
Semua fasilitas lengkap, jaringan listrik 24 jam, pembangunan jalan sudah
tersedia, perbankan dan jaringan Telkom sudah tersedia, hingga kesehatan dan
pendidikan sudah cukup maju.
“Kami sangat kaget melihat proses
pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang dipimpin Bupati Undunsyah, memang sangat
cepat. Belum cukup lima tahun pembangunan sudah banyak berjalan dengan baik. Banyak
kabupaten yang berumur empat sampai lima tahun masih belum maksimal pembangunannya,”
puji Kasubdit Wilayah I Direktorat Penataan Otsus dan DPOD Kementerian Dalam
Negeri, Hendaryanto, sebagaimana dilansir www.radartarakan.co.id. Dengan
hasil itu KTT menerima penghargaan peringkat pertama pemekaran tersukses tingkat
nasional.
Dari segi peningkatan ekonomi dan
kesajahteraan masyarakat, Direktorat Penataan Otsus dan DPOD Kementerian Dalam
Negeri juga menilai sudah cukup bagus. Paling tidak, KTT telah menjalankan tiga
aspek penting sebagai wilayah pemekaran, yaitu geografis, demografis dan
kesisteman.
2. Juara II Otonomi Expo & Forum 2012.
Sebagai kabupaten termuda, KTT
mampu membuktikan yang terbaik dari sekitar 500 kabupaten/kota se-Indonesia
dengan memperkenalkan potensi unggulan daerah melalui ajang Otonomi Expo &
Forum 2012 in Conjunction With ASEAN-China Free Trade International di Jakarta
Convention Center (JCC) Jakarta.
Pada ajang itu, KTT meraih juara II
dengan indikator mengedepankan keunggulan potensi daerah yang berdaya saing
dalam rangka memanfaatkan dan memaksimalkan ACFTA tahun 2012. Prestasi tersebut diraih setelah melihat potensi
yang ada di KTT, seperti kerajinan anyaman bambu dan rotan, tekstil baju, kain
batik, kaos motif Tidung, hiasan manik, madu, dan kerupuk yang menjadi potensi
daerah dapat dikembangkan. Selain itu, kata Bupati Undunsyah, pemerintah daerah
juga mengembangkan sektor perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.
3. Ubah Kotoran Sapi jadi Biogas.
Satu lagi yang menjadi kebanggaan
KTT adalah dari warga Desa Kujau, Kecamatan Sesayap. Warga Desa Kujau ternyata mampu
memanfaatkan kotoran ternak sapi menjadi biogas yang bisa difungsikan sebagai
bahan bakar memasak di dapur. Padahal, sebelum ada pemanfaatan limbah kotoran
ternak sapi menjadi biogas, kondisi lingkungan kampung tersebut terlihat kotor.
Proses pembuatan sangat sederhana,
di mana kotoran sapi yang menumpuk dicampur dengan air lalu dimasukkan ke dalam
bak penampungan. Endapannya menghasilkan biogas dan bisa langsung digunakan
untuk memasak dengan menggunakan kompor khusus. Adanya biogas ini dapat
mengurangi beban warga dalam membeli minyak tanah. Dengan cara seperti ini
warga Desa Kujau mendapatkan dua keuntungan, yaitu lingkungan bersih dan sehat
sekaligus mendapatkan bahan bakar yang murah. Tentu ini menjadi keuntungan
tersendiri bagi kelompok tani yang memiliki sapi.
Ujicoba instalasi biogas di Desa
Kujau sebenarnya sudah lama diprogramkan oleh Dinas Peternakan KTT. Biogas ini
berasal dari empat ekor sapi yang dikandangkan. Tiap sapi menghasilkan 10
kilogram kotoran, di mana setiap hari tersedia 40 kilogram kotoran sapi yang
siap diolah menjadi biogas. Ke depan, Dinas Peternakan KTT berencana terus
menambah peternak yang bisa menggunakan kotoran sapi menjadi biogas.
4. Investasi dari Malaysia.
Keberhasilan kepemimpinan Bupati Undunsyah
di KTT tidak perlu diragukan lagi. Setelah berhasil meraih penghargaan tingkat
nasional, Undunsyah juga berhasil menarik pemodal asing untuk menanamkan
sahamnya di KTT.
Tahun 2012, investor dari Malaysia
siap menanamkan modalnya untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit di
Kecamatan Sesayap yang ditargetkan 2013 mendatang sudah bisa beroperasi dan
akan menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja. Karena memang Kecamatan Sesayap
merupakan salah satu kawasan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas, dalam
setahun dapat dipanen dua kali. KTT memliki 60 ribu hingga 70 ribu hektar
perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu jika tidak ada pabrik pengolahan,
hasil panen kelapa sawit ini akan menjadi tidak produktif dan sia-sia.
Dua investor yang telah siap
membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Sesayap adalah PT Tabung Haji dan Pelda. Dengan
adanya pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO) di KTT, diharapkan kesejahteraan
warga yang berada di lingkungan perkebunan bisa meningkat. Selain dapat
menyerap banyak tenaga kerja, masyarakat juga bisa mengelola kebun kelapa sawit
dengan sistem plasma. Bahkan, bila memungkinkan masyarakat dapat menanam dan
mengelola sendiri kebun kelapa sawit lalu hasilnya disetor ke pabrik
pengolahan.
5. Tuan Rumah HUT Ke-51 Pramuka Kaltim
Suatu kebanggaan dan penghargaan
yang besar bagi Kabupaten Tana Tidung yang telah ditunjuk sebagai tuan rumah
pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-51 Pramuka Kalimantan Timur pada 9
Oktober 2012 lalu.
Acara yang digelar di lapangan
Inhutani, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, ini bukan saja meriah tetapi
juga berlangsung dengan lancar, karena dihadiri tak kurang dari 1.000 anggota
Pramuka dan seluruh Ketua Kwartir Cabang dari 14 Kabupetan/Kota di Provinsi Kalimantan
Timur.
Dipilihnya KTT sebagai tuan rumah
pelaksanaan HUT ke-51 Pramuka Se-Kaltim, merupakan hasil musyawarah bersama
pada rapat kerja di Penajam Paser Utara tahun 2011. Sebab itu, sebagai tuan
rumah tentunya KTT ingin memberikan kesan yang baik bagi para tamu atau para
anggota Pramuka, agar KTT dikenal oleh masyarakat luas sebagai daerah yang
penduduknya cukup ramah.
6. Penghargan Penyediaan Layanan Publik Untuk
Indikator Sarana Dan Prasarana Umum.
Tahun 2011 juga KTT juga memperoleh
kejutan. Meski Kabupaten Tana Tidung baru beberapa tahun berdiri, dalam dua
tahun terakhir terus menyabet penghargaan. Dan tahun 2011 KTT berhasil
memperoleh penghargaan dalam penyediaan layanan publik untuk indikator sarana
dan prasarana umum dalam Malam Anugerah Otonomi Award 2011. Malam anugerah ini
digagas Jawa Pos Institute Pro-Otonomi
(JPIP) Area Kaltim dan dilangsungkan di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda.
7. Terbaik Operasikan Mobil Pintar.
Lagi-lagi ini prestasi yang cukup
membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Tana Tidung. Kali ini, kabupaten yang
dipimpin oleh Bupati Undunsyah tersebut dinilai sebagai daerah terbaik dalam
mengoperasikan internet bergerak “Mobil Pintar” dari Dinas Komunikasi dan
Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim.
Penilaian ini berawal dari anggaran
APBN 2011, di mana saat itu Kementerian Komunikasi memberikan jatah kepada
Kaltim sebanyak 72 unit mobil pintar atau Mobil Pusat Layanan Internet
Kecamatan (MPLIK) untuk 72 kecamatan se-Kaltim.
Dari 72 mobil pintar itu, KTT
mendapat jatah tiga unit untuk tiga kecamatan dan semua daerah yang ada dinilai mampu
mengoperasikan lebih dari 7 jam sehari dari pelayanan minimal yang ditetapkan
oleh Kemenkominfo. Sedangkan daerah lainnya, jam operasi MPLIK masih standar,
sehingga Tana Tidung mendapat nilai lebih.
E. Bukan Tanpa Persoalan
Kendati Pemerintahan Kabupaten Tana
Tidung di bawah kepemimpinan Bupati Undunsyah telah menggapai berbagai kemajuan,
capaian-capaian positif pembangunan, prestasi dan sejumlah apresiasi, harus
disadari bahwa saat ini Kabupaten Tana Tidung masih menghadapi sejumlah persoalan
pembangunan, yakni, pertama, Batas
wilayah Kabupaten Tana Tidung dengan Kabupaten sekitarnya. Kedua, Sebagian besar, yakni sebesar 52,12% dari total luas wilayah
Kabupaten Tana Tidung, masih merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
Ihwal KBK ini, sebelum wilayah ini
menjadi daerah otonom kabupaten, kata Bupati Undunsyah, “Karena basic saya bukan ahli kehutanan, saya
berpikir di atas lahan yang masuk wilayah KBK ini bisa kita lakukan apa saja.
Ternyata bukan, KBK ini ada pemiliknya, seperti pemilik izin HPH dan izin Hutan
Tanam Industri. Inilah yang tidak terpikirkan dalam benak saya. Masa itu dalam pikiran
saya, wah kita bisa membangun apa saja di wilayah yang demikian luas. Saya juga
sempat pikir wilayah ini lebih banyak KBNK (Kawasan Budidaya Non Kehutanan),
ternyata KBK justru lebih banyak, mencapai sekitar 52%. Begitu saya jadi bupati
menghadapi persoalan bagaimana membangun wilayah yang 52% berupa KBK ini. Saat
mau membangun berhadapan dengan pemilik hak. Ini tantangan terbesar buat saya.
Angan-angan saya untuk cepat membangun ternyata menghadapi hambatan yang tidak
ringan. Semula tidak pernah terpikir sampai ke situ. Jadi kalau orang berpikir
mengapa pembangunan di KTT berjalan lamban sementara dana yang digelontorkan
relatif besar, maka mereka harus melihat persoalan yang sesungguhnya kami
hadapi di sini. Ke depan kami berusaha membangun sinergi dengan Kementerian
Kehutanan, Pemerintah Pusat, dan kalangan usaha agar tidak terjadi silang
persoalan pemanfaatan dan penggunaan lahan.”
Lalu ketiga, KTT menghadapi persoalan Pendapatan Daerah dari sektor
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal dan masih bergantung pada
pendapatan dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Tiga tahun belakangan PAD
Kabupaten Tana Tidung hanya bergerak dari Rp10,061 miliar, Rp18,063 miliar dan
Rp21,055 miliar. Sementara dana perimbangan mencapai Rp685,5 miliar, Rp783,55
miliar dan Rp675,090 miliar. Tampak sedikit timpang memang. Hal ini disebabkan
belum tergalinya secara maksimal potensi-potensi pendapatan, terutama dari
sektor sumber daya alam. Ke depan, Pemkab Tana Tidung akan terus mengoptimalkan
penuh dalam penggalian sumber daya alam yang melimpah di Bumi Upun Taka ini.
Bupati Undunsyah bertekad kuat
menggunakan kecerdasan, amanah yang melekat pada dirinya, rasa kemanusiaan,
keberanian dan disiplin untuk membangun KTT menjadi lebih baik demi kesejahteraan
sosial rakyat Tana Tidung. Dan untuk lebih mempercepat jalannya pemerataan
pembangunan, Bupati Undunsyah juga segera mewujudkan dua kecamatan baru, yakni
Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Betayau, yang telah disepakati oleh DPRD
Kabupaten Tana Tidung pada Sidang Paripurna XII masa sidang kedua tahun 2012
lalu. Perwujudan kedua kecamatan itu diharapkan menjadikan pembangunan yang
tepat sasaran dan merata pda segenap rakyat Tana Tidung. ***
No comments:
Post a Comment