Pemerintah
akan mengalihkan pelayanan kesehatan bagi semua karyawan BUMN dan keluarganya
ke Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pengalihan
tersebut dilaksanakan serentak per 1 Januari 2014 bersamaan dengan
diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Ada 100
BUMN yang nantinya pelayanan kesehatan karyawannya akan dikelola oleh BPJS,”
papar Menko Kesra Agung Laksono, kemarin.
Meski
pengelolaan layanan kesehatan disatukan dengan program JKN lainnya, Agung
memastikan bahwa manfaat yang akan diterima karyawan BUMN tidak akan berkurang
sedikit pun.
Semua
fasilitas dan kemudahan layanan kesehatan yang selama ini sudah dinikmati
karyawan BUMN akan tetap diberikan oleh BPJS sesuai premi yang dibayarkan.
Menurut
Agung, bergabungnya karyawan BUMN dalam program JKN tersebut menjadi penggerak
bagi perusahaan swasta lainnya agar segera memutuskan kebijakan serupa. Sebab
dengan bergabung bersama BPJS, nilai kemanfaatan peserta akan bertambah dan
layanan bisa diperoleh dimana saja.
“Meski
ada peralihan pertanggungjawaban, karyawan BUMN dan keluarganya tetap bisa
mendapatkan layanan pengobatan untuk semua jenis penyakit, termasuk lima jenis
penyakit berbiaya mahal, yakni jantung, diabetes, gagal ginjal, stroke, dan
kanker,” katanya.
Sementara
itu Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris mengatakan untuk melayani 113 juta
peserta JKN, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah strategis. Mulai dari
penambahan SDM sebanyak 1.500 pegawai yang akan disebar di 400 kantor cabang,
membangun gedung baru drg Gusti Rizali Noor berlantai 12 yang saat ini memasuki
tahapan topping off, serta pemindahan
aset PT Askes menjadi aset BPJS.
“Gedung
baru drg Gusti Rizali Noor nantinya akan menjadi pusat pelayanan peserta BPJS.
Karena itu kita harapkan sebelum akhir tahun, gedung sudah bisa difungsikan,”
kata Fachmi.
Terkait
pembukaan kantor cabang baru di daerah, Fachmi mengatakan bahwa prinsip
fungsional kantor yang sudah ada akan jauh lebih baik dan menghemat anggaran.
“Kita tidak muluk-muluk, manfaatkan secara maksimal kantor cabang yang sudah
ada di semua kabupaten/kota,” pungkasnya.
Pada 1
Januari 2014, jumlah penduduk yang akan dilayani oleh BPJS melalui program JKN
berjumlah 113 juta terdiri atas penerima bantuan iur (PBI) sebanyak 86,4 juta,
TNI/Polri, PNS, dan eks peserta Jamsostek. Diluar itu, pekerja formal dan
informal diharapkan segera bergabung dalam program JKN tersebut sesuai dengan
harapan pemerintah. (www.poskotanews.com)
No comments:
Post a Comment