Ilustrasi, (SINDOphoto).
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) Sujana Royat mengatakan, program jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan harus tetap dijalankan.
Menurut Sujana, karena siapapun presidennya harus tetap menjalani amanat Undang-undang (UU) di masa transisi. Sebab, kemungkinan program yang direncanakan tersebut adalah melanjutkan sistem yang ada.
"Iya, kemungkinan itu sama saja karena uangnya dari mana, yang pasti dari anggaran juga kan," kata Sujana saat ditemui wartawan di Jakarta, Minggu (3/8/2014).
Karenanya, saat ini tidak semua masyarakat Indonesia mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Kesehatan. Karena harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lainnya.
Menurutnya, pembuatan kartu Indonesia sehat versi Joko Widodo (Jokowi), mungkin terobosan yang memermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan (faskes). "Ini hanya terkait proses pelayanan, jadi tidak ada masalah karena sistemnya sudah dibentuk," ujarnya.
Karenanya, siapapun presidennya hanya tinggal melanjutkan program yang sudah ada. Jika diharuskan mengubah sistem, maka akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Maka hal tersebut dapat dilakukan karena mengacu pada perbaikan, karena setiap warga Indonesia berhak mendapatkan fasilitas kesehatan," pungkasnya.
(http://nasional.sindonews.com/)
Menurut Sujana, karena siapapun presidennya harus tetap menjalani amanat Undang-undang (UU) di masa transisi. Sebab, kemungkinan program yang direncanakan tersebut adalah melanjutkan sistem yang ada.
"Iya, kemungkinan itu sama saja karena uangnya dari mana, yang pasti dari anggaran juga kan," kata Sujana saat ditemui wartawan di Jakarta, Minggu (3/8/2014).
Karenanya, saat ini tidak semua masyarakat Indonesia mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Kesehatan. Karena harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lainnya.
Menurutnya, pembuatan kartu Indonesia sehat versi Joko Widodo (Jokowi), mungkin terobosan yang memermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan (faskes). "Ini hanya terkait proses pelayanan, jadi tidak ada masalah karena sistemnya sudah dibentuk," ujarnya.
Karenanya, siapapun presidennya hanya tinggal melanjutkan program yang sudah ada. Jika diharuskan mengubah sistem, maka akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Maka hal tersebut dapat dilakukan karena mengacu pada perbaikan, karena setiap warga Indonesia berhak mendapatkan fasilitas kesehatan," pungkasnya.
(http://nasional.sindonews.com/)
No comments:
Post a Comment