Pengadaan dan Distribusi Fasilitas Kesehatan Belum Merata

Ruang CT Scan RS Pertamedika Sentul City, Jawa Barat. (Liputan6.com/Aditya Eka Prawira)

 Hampir setahun era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlaku. Pelan-pelan masyarakat diubah mindset-nya untuk mau berobat ke
fasilitas kesehatan mulai dari Puskesmas hingga RS dan mementingkan kesehatan. Namun, sayangnya, hal ini belum diiringi dengan masalah pengadaan dan distribusi fasilitas kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Tono Rustiano menganggap, hal ini kedepannya dapat menjadi tantangan sekaligus kendala BPJS Kesehatan tahun depan.

"Masalah distribusi fasilitas kesehatan masih minim dan belum merata di beberapa RS. Sebagai contoh, ada satu kasus kecelakaan. Masalahnya simpel saja, ia mengalami pendarahan otak dan harus dioperasi. Dokter mungkin siap tapi ruang ICU penuh. Dia harus menunggu 30 hari. Dan ternyata semua RS juga penuh. Kendala ini yang masih kita temukan di lapangan," kata Tono saat temu media di Media Center BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Menurut Tono, kelengkapan dan distribusi fasilitas kesehatan sangat penting lantaran peserta BPJS Kesehatan juga makin banyak. Oleh sebab itu, RS Swasta terus didorong untuk mau bekerjasama dengan pemerintah.

"Kami upayakan untuk mendorong RS swasta agar bisa membantu memfasilitasi peserta," tukasnya. (http://health.liputan6.com/)

159 Kabupaten/Kota Sudah Integrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Rachmat Latief memberi sambutan di acara Pertemuan Nasional DPRD dan Pemerintah Daerah Batch III di Makassar, Kamis (30/10) malam. (sumber: Beritasatu.com/Herman)

Untuk mewujudkan cakupan semesta kepersertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019, salah satu langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah daerah (Pemda) adalah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda. Progam ini dikelola Pemda ke dalam sistem JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Riduan selaku Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan menjelaskan, sampai dengan saat ini, sudah ada 159 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi yang telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan. Hal ini tentu akan semakin memantapkan komitmen BPJS Kesehatan dan Pemda terhadap pelaksanaan program JKN.

“Kami optimis pada tahun 2015 nanti, seluruh Pemda sudah akan mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Karena sebetulnya proses integrasi ini tidak sulit. Hanya saja ini menyangkut perencanaan program dari pemerintah daerah itu sendiri. Misalkan pada waktu sebelumnya, mereka sudah melakukan swakelola bekerja sama dengan asuransi kesehatan yang sudah ada, tentunya ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berintegrasi dengan BPJS Kesehatan,” kata Riduan menjelaskan dalam acara Pertemuan Nasional DPRD dan Pemerintah Daerah Batch III di Makassar, Kamis (30/10) malam.

Integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan ini menurutnya sangat penting. Sebab, peserta Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan ketika mereka berada di daerahnya sendiri. Sedangkan peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Riduan juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemda yang telah melakukan kewajibannya dalam membayar iuran peserta BPJS Kesehatan dari unsur PNS Daerah maupun unsur Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara tepat waktu dan tepat jumlah. Ia juga mengimbau Pemda untuk dapat mengupayakan membayar kewajiban sesuai ketentuan demi sustainabilitas program JKN.

“Program JKN ini kan baru diluncurkan pada 1 Januari 2014, sedangkan penyusunan anggaran APBD sudah berlangsung dari tahun 2013. Pada waktu itu dianggarkannya dari APBD baru sekitar 2 persen, sementara di dalam program JKN, Pemda harusnya mengganggarkan sampai 3 persen," katanya.

"Kita harapkan dengan pertemuan ini, DPRD maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun penetapan iuran sebesar 3 persen dari APBD, sehingga sustainabilitas program JKN bisa tetap terjaga,” harapnya.

Ia juga kembali mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki prinsip gotong royong. Artinya secara tidak langsung peserta yang sehat akan membiayai yang sakit, dan peserta yang mampu membiayai peserta yang kurang mampu.

“Jika ada peserta yang jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar, maka peserta itu akan ditanggung oleh iuran bulanan peserta yang sehat. Dengan demikian, manfaat iuran yang dibayarkan tersebut akan terus berputar, membiayai mereka yang membutuhkan, sehingga diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh jaminan kesehatan yang adil dan merata,” paparnya.

Hingga 24 Oktober 2014, total jumlah peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai angka 130.286.703 jiwa. Sampai akhir tahun 2014, target cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya 121,6 juta jiwa ditingkatkan menjadi 131 juta jiwa.

Adapun jumlah fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 17.419 faskes yang terdiri atas 9.768 puskesmas, 3.590 dokter praktik perorangan, 1890 klinik pratama, 1.327 klinik TNI/Polri, 836 dokter gigi praktik mandiri dan 8 RS D Pratama. Sedangkan faskes rujukan tingkat lanjutan sudah berjumlah 1.574 yang mencakup 18 RS pemerintah kelas A, 135 RS pemerintah kelas B, 294 RS pemerintah kelas C, 158 RS pemerintah kelas D, 127 RS Khusus, 34 RS Khusus Jiwa, 602 RS Swasta, 103 RS TNI, 40 RS Polri, dan 63 Klinik Utama. (www.beritasatu.com)

Pemkab Ngemplang Iuran Jaminan Kesehatan

Pemkab Sumedangngemplang iuran jaminan kesehatan bagi PNS dan non PNS mencapai Rp 39,19 miliar lebih. Tunggakan iuran yang diatur dalam Perpres Nomor 111 tahun 2013 sebesar 3 persen dari gaji pokok dan tunjangan itu dari tahun 2004 sampai september 2014.

Ketua Komisi C DPRD Sumedang, Nurdin Zen, mengatakan soal tunggakan iuran jaminan kesehatan PNS dan non PNS itu dilayangkan dalam surat yang diteken kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sumedang, Ketler Siahaan.

"Komisi C sudah menerima surat tembusan dari BPJS terkait tunggakan iuran jaminan kesehatan itu," kata Nurdin, Rabu (15/10).
Menurut Nurdin, untuk mengurangi tunggakan iuran jaminan kesehatan itu dalam APBD 2014 ini sudah dialokasikan Rp 5 miliar.

"Untuk mengurangi beban tunggakan itu, APBD 2014 sudah mengalokasikan Rp 5 miliar," kata mantan Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumedang ini.

Nurdin mengatakan BPJS meminta tambahan alokasi dari APBD untuk membayar tunggakan iuran jaminan kesehatan itu. Hal sama dikatakan Ketler Siahaan.

"Sehingga dapat menunggu program pembiayaan pelayanan kesehatan peserta BPJS kesehatan di Sumedang secara mandiri," tulis ketua BPJS, Ketler.

Dalam surat nomor 799/V.05/1014 tanggal 1 Oktober 2014 itu disebutkan sesuai PP 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Askes PNS dan pensiunan, tunggakan iuran jaminan kesehatan sejak 2004-2013 Rp 31,3 miliar.

Sementara total iuran jaminan kesehatan Januari-Septermber 2014 mencapai Rp 12,8 miliar dan telah dibayar Rp 5 miliar dari APBD 2014. Sehingga tunggakan iuran jaminan kesehatan dari tahun 2004-September 2014, total Rp 39,19 miliar.

Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2003, kewajiban iuran pemerintah bagi askes dibebankaan dalam APBD. Dalam PP itu disebutkan pemerintah wajib memberikan subsidi dan iuran untuk askes PNS yang besarnya tiga persen dari penghasilan PNS dan penerimaan pensiunan. (www.tribunnews.com)

OJK Terima 25.684 Pengaduan, Paling Banyak Masalah Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat sejak Januari 2013 hingga Oktober 2014 menerima 25.684 pengaduan melalui layanan Financial Customer Care (FCC), sebagian besar diselesaikan melalui mediasi jalan perdamaian.

"OJK bagaimana menyelesaikan upaya penyelesaian dengan menghadirkan kedua pihak yakni perusahaan jasa keuangan, pasar modal maupun perbankan," kata Sondang Martha Samosir, Direktur Pelayanan Konsumen OJK Pusat di Hotel Santika Medan Rabu (29/10).
Dia berbicara kepada wartawan mengenai "Tugas dan Fungsi di Bidang Edukasi dan Pelayanan Konsumen" pada acara Edukasi Wartawan Medan yang digelar OJK Rabu (29/10). Acara yang dibuka Kepala Kantor Regional V Sumatera OJK Achmad Fauzie itu berakhir Kamis (30/10). Secara nasional tahun 2014 layanan FCC OJK menerima pengaduan sebanyak 18.516.
Dari total pengaduan sebanyak 25.684 yang diterima itu terdiri dari pengaduan atas masalah yang dihadapi nasabah sebanyak 2.956, diantaranya tahun 2014 (Januari-Oktober) sebanyak 1.867. Pengaduan berupa informasi 3.131, diantaranya Januari-Oktober 2014 sebanyak 2.655 dan berupa pertanyaan 19.797 dimana Januari-Oktober 2014 sebanyak 13.994. Sebab OJK memang menerima tiga jenis pelayanan konsumen yakni pengaduan, informasi dan pertanyaan. "Layanan FCC paling banyak menerima pertanyaan," katanya.
Sondang menjelaskan OJK Pusat membuka link khusus pengaduan untuk telepon 1500-655 (OJK), Faximili (021) 386 6032, email di konsumen@ojk.go.id dan form pengaduan online http://sikapiuangmu@ojk.go.id serta alamat surat ke Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Menara Radius Prawiro lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan MH Thamrin nomor 2 Jakarta, juga melalui media sosial.
Dari beberapa link layanan pengaduan itu menurutnya, hampir 70 persen diterima melalui telepon karena umumnya masyarakat lebih enak mengadukan permasalahannya atau memberiinformasi dan pertanyaan langsung komunikasi pakai telepon dibanding link pengaduan lainnya.
Ia menyebut pengaduan yang masuk ke KR V OJK Sumatera mencapai 400 lebih diantaranya Sumut sebanyak 55, paling banyak masalah asuransi 33, kredit dengan agunan 7, dugaan investasi ilegal 6, penawaran perbankan 3, informasi terkait penawaran 3 dan perbankan via sms/telepon 3.
Sondang menyebut pengaduan asuransi tertinggi itu karena kemungkinan ketidakadanya transparan dari asuransi itu dan bukan berarti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap asuransi tersebut.
Ia minta nasabah seharusnya mengadukan dulu permasalahannya ke perusahaan jasa keuangan, perbankan atau pasar modal. Jika sudah tidak ada penyelesaian perusahaan tersebut baru OJK menanganinya dengan memdiasi nasabah dan perusahaan. Pasalnya, kalau OJK menerima pengaduan, informasi dan pertanyaan maka OJK melanjutkannya ke Satgas Waspada Investasi.
Investasi Bodon
Menyinggung banyaknya masih buka investasi bodong, Sondang meminta masyarakat
harus berhati-hati dan kalau curigas terhadap bisnis itu, masyarakat bisa menanyakan langsung ke pelayanan konsumen OJK diantaranya melalui telepon bebas pulsa 1500 655. "Yang penting, kita harus pintar mengetahui mana perusahaan yang benar, ada ijin dan mana yang tidak," jelasnya.
Sebagai contoh, katanya, jika ada satu perusahaan investasi bodong menawarkan simpanan Rp1 juta dan keuntungan dalam satu bulan berlipat ganda menjadi Rp1,5 juta atau Rp2 juta maka secara logika bisnis ini kan tidak wajar. "Pokoknya kalau bunga tidak wajar dalam tempo singkat mendapat untung besar perlu dicurigai," jelasnya. (http://beritasore.com/)

Pergulatan Karir dan Rona Kehidupan Piet Inkiriwang

* DUA

Tak seorang pun pernah memperoleh kehormatan atas apa yang diterimanya. Kehormatan diperoleh sebagai imbalan atas apa yang telah diberikannya.

Calvin Coolidge, Presiden ke-30 Amerika Serikat, 1923-1929

DESA SULEWANA, awal 1960-an. Sebuah kepahitan hidup dialami oleh seorang Piet Inkiriwang. Di tengah upayanya terus bersekolah di SD yang ada di kampungnya, Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Piet kecil harus menjadi yatim lantaran ditinggal wafat ayahandanya. Pondasi perekonomian keluarganya pun goyah gara-gara ditinggalkan oleh sang tulang punggung. Ibunya yang hanya seorang ibu rumah tangga seolah tidak memberikan asa apa-apa.

Namun, Piet tidak lantas patah arang. Terlebih lagi, Piet kecil sempat diberkati ayahandanya. Dengan memegang kepala Piet, ayahanda berpesan, “Kau harus jadi orang yang berguna dan mengangkat martabat keluarga.” Begitulah kurang-lebih memori Piet mengingat pesan ayahanda yang sedari awal mengerti karakter seorang Piet yang disiplin dan penuh kepedulian dibandingkan saudara-saudara kandung yang lain.

Karena itu pula, dalam kondisi apapun, Piet tetap terus bersekolah. Ketika lulus dari SD di desanya, Piet mau tidak mau harus keluar desa, mengingat di desanya belum ada sekolah setingkat SMP. Dia harus bersekolah SMP di Tentena. Sehari-hari kemudian dia harus berjalan kaki pergi-pulang sekolah dengan jarak sekitar 12 kilometer. Ternyata kekuatan fisik manusia relatif terbatas, lalu Piet yang baru masuk remaja itu memilih tinggal di rumah sebuah keluarga yang tinggal tidak jauh dari SMP-nya. Meski, dengan begitu, dia harus bekerja membantu keluarga yang sehari-hari membuka kedai makan tersebut. Dia mengenal keluarga yang cukup berada itu dengan sebutan Mama Lin.  

Piet mengenang, “Saya harus tahu diri kan. Waktu itu Mama Lin membantu lima orang yang tinggal di rumahnya. Ada dua orang laki-laki tukang masak, lalu saya sebagai tukang nyuci dan nimba air. Sampai selesai kelas tiga SMP saya tinggal di situ. Mama Lin itu kenalan baik ibu saya, dan Lin sendiri teman saya sekolah di SMP. Semua itu bisa berjalan berkat Tuhan.”

Lulus dari SMP, Piet melanjutkan SMA di Poso. Jelas, Poso lebih jauh lagi dari rumahnya di Desa Sulewana. Tidak sekadar jauh, di SMA pun Piet tidak punya sepatu, bersekolah dengan telanjang kaki. Padahal, dia harus berjalan kaki relatif jauh, sekitar 12 kilometer dari tempatnya saat masih di SMP. Bersyukur, dia kemudian memperoleh tumpangan tinggal pada keluarga pengusaha es batu di Kota Poso. Dan dia tidak perlu jauh-jauh berjalan kaki dengan buku sekolah diselipkan di bagian belakang celana.

Ujar Piet mengenang lebih mendalam:

“Di SMA saya tidak punya sepatu, padahal sehari-hari harus berjalan kaki ke sekolah. Pakaian juga bukan kemeja, tapi seperti kaos berbahan karung gandum. Buku dilipat di sini (bagian belakang celana), lalu jalan kaki. Pulang sekolah terpaksa utang untuk beli sandal nilek, saya masih ingat sandal nilek. Saya harus menyadari diri sebagai orang miskin. Saya punya banyak teman pakai sepatu mahal dan bersepeda ke sekolah. Tak ada sedikitpun rasa rendah diri, karena banyak teman bertanya soal pelajaran ke saya. Dari banyak teman sekolah, cuma saya yang jadi bupati. Itu Tuhan yang atur. Waktu di SMA sempat jualan dan bikin es batu. Karena saya tinggal di orang Cina yang punya pabrik es yang istrinya orang asli sini. Di situ sampai kelas tiga.”

Kerja keras dan belajar yang tekun ternyata tidak membuahkan hasil optimal bagi seorang Piet Inkiriwang muda. Pada saat duduk di kelas tiga SMA, dia tidak bisa ikut ujian karena pecah peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S). “Kami tidak diberi ijazah karena ada dua guru kami terlibat komunis,” tutur Piet mengenang masa getir di SMA.     

Jelas, Piet kecewa berat. Mau melamar pekerjaan terpaksa hanya bermodal ijazah SMP. Apalah arti ijazah SMP untuk menggapai masa depan yang lebih berpengharapan.

A.   Dari Jantung Rimba Jadi Polisi

Piet punya kemauan keras untuk maju. Poso tanah kelahirannya langsung dia tinggalkan. Mendayung sampan sampai ke daerah Tojo. Di tempat itu biasanya ada kapal milik ABRI yang singgah tiga bulan sekali untuk mengantar logistik. Dengan menumpang kapal itulah, Piet sampai pula di Manado, Sulawesi Utara.

Hanya menyandang predikat lulusan SMP tampaknya tidak mudah buat menaklukkan Manado, kota terbesar di Sulawesi Utara. Di tengah kegalauan, dia teringat pada pesan ibunda bahwa dirinya mesti mampu mengangkat derajat keluarga dengan cepat-cepat bekerja, cukuplah sang ibunda yang hidup serba susah. Tanpa banyak berpikir, dia lantas mendaftarkan diri ke Sekolah Angkatan Kepolisian (SAK) yang berada di Jalan Sam Ratulangi Nomor 322 Kelurahan Karombasan, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Bersyukur Piet dapat diterima masuk menjadi salah satu siswa SAK Karombasan pada tahun 1965.

“Bayangkan saya ini orang ndeso, asli Desa Sulewana yang artinya jantung rimba. Hidup di tengah-tengah rimba sejak kecil. Kemudian bisa masuk di sekolah polisi. Tidak terbayangkan sebelumnya. Mengapa saya masuk polisi, karena kehidupan yang susah waktu itu,” tutur Piet yang kini mengemban amanah sebagai Bupati Poso (2005-2010 dan 2010-2015).

Piet muda pun mengikuti pendidikan selama enam bulan di Sekolah Angkatan Kepolisian—sekarang dikenal sebagai Sekolah Polisi Negara (SPN) Manado. Usai pendidikan, resmilah Piet menjadi polisi dengan pangkat Brigadir Polisi Tingkat II.

Lalu di mana Brigadir Polisi Piet bertugas? Secara kebetulan, ujar Piet, ada orang Poso yang punya kewenangan menempatkan para lulusan sekolah angkatan kepolisian di Manado tersebut. “Kebetulan yang ngatur-ngatur di sana itu orang asal Poso. Saya sampaikan ke dia bahwa saya harus bekerja untuk meringankan beban ibu dan saya juga harus merawat ibu. Waktu itu saya mau dikirim ke Sangihe, wilayah perbatasan dengan Filipina. Untung tidak jadi ke sana. Akhirnya saya ditempatkan di Poso. Saat di Poso saya ketemu dia lagi dan kemudian saya melapor ke dia selaku atasan di Markas Polres Poso,” tutur Piet penuh kenangan. Di Polres Poso, Piet ditempatkan sebagai Anggota Sub-Detasemen P2U.

Cukup dua tahun (1965-1967) Piet menempati pos di Sub-Detasemen P2U Polres Poso. Kemudian (1967-1969) dia ditugaskan pada Denpos di Desa Kuku, masih di wilayah kerja Polres Poso. Dan tahun 1969-1971, dia menjadi Polisi Lalu-lintas Polres Poso.

Bertugas di Poso di masa-masa pertengahan 1960-an yang ditandai peristiwa tragedi G-30-S itu rupanya mendatangkan apresiasi tersendiri bagi seorang Piet. Di tenggang dua tahun, 1965-1967, Piet betul-betul bekerja keras ikut aktif memberantas gerakan berdarah yang sangat menggores di ingatan rakyat Republik Indonesia itu. Berkat kerja kerasnya, dia memperoleh penghargaan Satya Lencana Penegak. Sedikit pengetahuan, Satyalencana Penegak adalah sebuah tanda kehormatan yang dikeluarkan dan diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang secara aktif sedikit-dikitnya selama 30 hari sejak 1 Oktober 1965 sampai tanggal yang ditentukan oleh Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan dalam gerakan pembersihan dan pemberantasan G-30-S PKI.

Tahun 1972, Piet harus meninggalkan Poso yang dicintainya. Dia diberi kesempatan untuk mengikuti Sekolah Lanjutan Brigadir Khusus Instruktur di Candi, Semarang, Jawa Tengah. Sepulang dari Semarang, Piet tidak lagi ditugaskan di Polres Poso. Dia langsung mendapat tempat sebagai instruktur di Sekolah Polisi Negara (SPN) Karombasan, Manado. Sampai sekitar tahun 1982 di sana dengan jabatan terakhir Kepala Sub-Detasemen Provoost.

Di SPN Karombasan, Piet berusaha banyak belajar kepada atasannya. Atasan yang paling dia idolakan adalah AKBP A. Sujuti Mappasiata. Piet banyak belajar dari AKBP Sujuti yang menjadi Kepala SPN Karombasan pada 1983-1987.  “Sekali waktu beliau panggil saya, beliau berpesan bila kau nanti memimpin maka tulislah agendamu tiap hari, apa yang akan dikerjakan hari ini, besok dan seterusnya. Begitu masuk kantor langsung sudah melihat apa yang harus dikerjakan. Jadi kerja tidak semrawut. Kami susun rencana bulanan, rencana mingguan, dan rencana harian. Kalau tidak ada itu, maka akan sulit bekerja. Kita tidak akan tahu apa yang mesti kita kerjakan. Sebagai pemimpin, juga harus berani menegur bila ada bawahan yang bersalah,” tutur Piet yang memegang prinsip selalu belajar dari pengalaman. Arti kata, ketika menjadi bawahan dia belajar pada atasan, dan tatkala menjadi atasan maka dia tidak segan-segan belajar dari bawahan yang langsung berada di ujung tombak pelayanan masyarakat.  

Usai mengemban jabatan Kepala Sub-Detasemen Provoost SPN Karombasan, 1983, Piet memperoleh promosi menjadi Kepala Satuan Lalu-lintas (Kasatlantas) Polres Bolmong, Polda Sulutteng. Hanya dalam hitungan bulan dia menyandang jabatan Kasatlantas.

Masih di tahun 1983, Kapolda Sulutteng mencari polisi muda untuk dijadikan ajudan. Piet bercerita, “Kapolda Sulutteng waktu itu, Pak Boby Rama, tengah mencari ajudan, beliau menugaskan beberapa perwira untuk menyeleksi beberapa polisi yang layak menjadi ajudan, beliau ingin laki-laki yang tinggi dan gagah. Dari beberapa orang, saya lah yang kemudian terpilih. Jadi nasib saya di situ. Sebelum-sebelumnya tidak ada ajudan yang tinggal di rumah dinas Kapolda. Waktu itu usai menikah, saya bawa isteri tinggal di rumah dinas Kapolda. Urusan Kapolda dan ibu, semua kami yang atur. Saya diberi kepercayaan penuh. Sampai urusan jahit baju, isteri saya yang menjahit. Kebetulan isteri saya penjahit. Kapolda memberi banyak pelajaran. Saya belajar dari beliau soal kepemimpinan. Beliau katakan ‘kau punya bakat jadi pemimpin, kau ada bakat tersembunyi’. Namun saya katakan saya belum pernah ikut Sespim. Beliau hanya berpesan ‘lihat apa yang saya perbuat’.”

Sekitar dua tahun Piet Inkiriwang menjadi ajudan Kapolda Sulutteng. Lalu, 1987-1988, dia kembali bertugas di lapangan. Kali ini dipercaya menjadi Kepala Polsek di salah sudut Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebagai orang lapangan, karirnya lumayan bagus. Akhir 1988 dia kembali dipromosikan dan menjadi Kepala Satuan Reserse Kepolisian Wilayah (Kasatserse Polwil) Sulteng. Sampai tahun 1989 dia mengemban tugas sebagai Kasatserse.

Kembali ke Manado. Dan kembali menjadi guru atau instruktur. Begitulah tapak karir Piet Inkiriwang memasuki kalender tahun 1989. Dia kembali masuk ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Karombasan, Manado, dengan posisi sebagai Kepala Korps Siswa (Kakorsis). Berkat kesetiaannya sebagai guru atau instruktur, dia memperoleh apresiasi Satya Lencana Dwidiasista (pengabdian sebagai instruktur atau guru).

Sekali lagi sebagai orang lapangan, setelah sekitar tiga tahun menjadi Kakorsis SPN Karombasan, Piet kemudian dipromosikan lagi menjadi Kepala Pusat Komando Pengendalian dan Operasional (Kapuskodalops) pada Polresta Manado. Selama kurang-lebih tiga tahun pula dia berada di kursi ini.

B.    Bawa Mama ke Lautan Luas

Di sela-sela tugasnya ke Polresta Manado, ibunda memanggil Piet. Memang dia demikian dekat dengan ibunda. Banyak nasehat dan curahan hati ibunda yang kemudian seolah menjadi guratan tapak karir Piet di dunia kepolisian.   

Memasuki tahun 1995, Piet tour of duty dari Polresta Manado ke Polres Bolmong, masih di wilayah Polda Sulut. Dari Kapuskodalops, dia kemudian diberi tanggung jawab sebagai Wakil Kapolres Bolmong. Ya, dia menjadi orang nomor dua di Markas Polres Bolmong.

Satu waktu di tahun 1997, Piet dipanggil ibunda yang ingin menyampaikan curahan hati. Sampai sekarang dia masih ingat benar apa yang disampaikan ibunda, karena curahan hati ibunda seolah menjadi titian karir yang tidak pernah diimpikannya. Tutur Piet penuh kenangan:

“Sebelum jadi Kapolres Sangihe-Talaud, beliau panggil saya. Beliau sampaikan, kamu ini mau bawa mama ke lautan yang sangat luas. Lho mau ke mana? Mama belum pernah lihat itu daerah, di situlah kau akan sampai di satu pulau. Sampai kemudian turun surat keputusan Kapolri, saya diangkat jadi Kapolres Sangihe dari Wakapolres Bolmong. Setelah beberapa waktu menjadi Kapolres Sangihe, beliau panggil saya lagi. Katanya beliau ingin lihat laut, tapi merasa ramai sekali. Beliau bilang banyak uang di situ. Berapa pekan kemudian saya ditelepon staf Kapolri yang menyampaikan surat keputusan perihal pengangkatan saya menjadi Kapolres Bitung. Dibandingkan Sangihe, Bitung jelas lebih ramai karena Polres Bitung termasuk Polres tipe A sedangkan Polres Sangihe tergolong tipe C. Sepertinya beliau sudah tahu ke depan dalam doanya. Di lain waktu beliau juga memberi tahu bahwa saya jadi orang baik, jadi pemimpin. Belum dua tahun di Bitung, saya pulang ke rumah (Manado), jadi Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Karombasan setelah  keluar SK pengangkatan dari Kapolri.”

Tatkala menjabat sebagai Kepala Polres Sangihe-Talaud, Piet Inkiriwang sempat menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Ketika itu, bersama jajarannya, dia memperoleh tugas mengungkap jaringan terorisme yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui laut Filipina Selatan (Moro). Di bawah komando Piet, tim dari Polres Sangihe berhasil menangkap delapan orang kader terlatih. Bermula dari pantauan radio, kode SOS berasal dari tengah laut, sebuah kapal dibajak kelompok bersenjata. Piet berusaha menindak-lanjutinya namun apa daya Polres Sangihe tak punya kapal laut. Dia berupaya meminjam ke beberapa perusahaan perikanan tapi nihil hasil. Akhirnya, dengan menggunakan kapal nelayan seadanya, sambil terus mendayung, dia dapat tiba di kapal yang dibajak kelompok bersenjata.

Terjadilah perlawanan, namun Piet berhasil meringkus –kendati ada beberapa orang mampu melarikan diri. Kelompok teroris tersebut semula tidak bersedia mengakui di mana mereka menyembunyikan senjata-senjatanya. “Di tempat penyimpanan ikan, senjata-senjata canggih milik mereka kami temukan. Semua senjata otomatis, kami saja yang aparatur kepolisian ketika itu belum menggunakan senjata seperti itu,” kenang Piet.

C.   Apresiasi dari Gus Dur Lalu Jadi Kepala SPN Karombasan

Berkat torehan prestasi tersebut, Piet memperoleh apresiasi dari Presiden (saat itu) Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tak seberapa lama setelah keberhasilan penangkapan kelompok bersenjata dari Moro tersebut, dia menerima sambungan telepon dari Presiden Gus Dur. Berikut sekilas petikannya:

“Saya Gus Dur, apakah saya berbicara dengan Bapak Kapolres?” suara terdengar dari seberang telepon.

“Siap perintah Bapak Presiden,” Piet menjawab tegas.

“Saya mendengar bahwa kamu berhasil menumpas kelompok teroris yang akan masuk ke Indonesia. Saya ucapkan selamat. Sudah berapa lama kamu menjadi Kapolres?” Gus Dur bertanya dalam gayanya yang santai.

“Siap, sudah dua tahun Bapak Presiden,” Piet kembali menjawab.

 “Ah sudah lama, kamu mau minta jabatan apa?” Gus Dur memberikan tawaran.

“Siap, sebagai prajurit, saya siap ditugaskan di mana saja Bapak Presiden, terserah pimpinan saya Bapak Kapolda dan Kapolri,” jawab Piet.

“Bilang saja kamu mau jabatan apa, orang lain sampai minta-minta jabatan, kamu ditawarin kok malah menolak,” sergah Gus Dur.

Berselang beberapa waktu, Piet Inkiriwang yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel (sekarang istilahnya Komisaris Besar) Polisi menerima Surat Keputusan dari Kapolri ihwal penugasan dirinya sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Karombasan. Dia menjadi kepala sekolah yang ke-10 yang bertugas pada rentang tahun 2001-2002.

Sekadar catatan historis, SPN Karombasan merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Polri yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Nomor 322 Manado, dengan luas keseluruhan baik lingkungan pendidikan maupun asrama/perumahan seluas 28 Ha (280.000 meter persegi) dengan sertifikat dari Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 18 tgl 22 September 2000. Lokasi SPN Karombasan terletak di salah satu pemukiman masyarakat Kota Manado, tepatnya di Kelurahan Karombasan, Kecamatan Wanea.

SPN Karombasan didirikan pada tahun 1961 dengan nama semula Sekolah Kepolisian Negara dan sebagai Direktur/Kepala Sekolah adalah Komisaris Polisi Tingkat II Jep Torpedo, di mana sekolah ini mendidik siswa kepolisian menjadi Agen Polisi Angkatan Pertama dengan jumlah siswa 240 dan berada di Wilayah Kecamatan Sario, Manado.

Pada tanggal 16 Mei 1963 berubah nama menjadi Sekolah Angkatan Kepolisian (SAK). Dan dalam perkembangan selanjutnya, tanggal 11 Agustus 1964 Sekolah Angkatan Kepolisian SAK berubah menjadi Deplat 019 Karombasan dan Kompol Tingkat I Imam Wahono sebagai Dan Deplat. Kemudian pada tahun 1979 nama Deplat 019 berubah menjadi Dodiklat 015 dan sebagai Kepala Dodiklat adalah Letkol Pol Sujuti Mappasiata BSc.

Pada tahun 1985, nama Dodiklat berubah menjadi Sekolah Kepolisian Negara (SPN) yang mendidik siswa Kepolisian menjadi Anggota Polri yang berpangkat Brigadir II Polisi. Seiring dengan perkembangan Polri, maka mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang Kepala Sekolah Polisi Negara Karombasan (Kepala SPN) dijabat oleh AKBP Satake Bayu, SIK,MSi. SPN Karombasan mengusung filosofi pendidikan Polri “Mahir, Terpuji dan Patuh Hukum” dengan motto “Disiplin adalah kunci kesuksesan”.

Tercatat nama-nama yang pernah membangun dan menggawangi sebagai Kepala SPN Karombasan:

NO	Nama	Pangkat	Periode
1	Victor Pantow	LETKOL POL	1972-1979
2	Drs. A.F Abast	LETKOL POL	1979-1983
3	A Sujuti Mappasiata	LETKOL POL	1983-1987
4	Drs. Soekarji	LETKOL POL	1987-1990
5	Drs. Irwan Sumarno	LETKOL POL	1990-1993
6	Drs. Setyono P	LETKOL POL	1993-1995
7	Drs. A.A Mapparessa	LETKOL POL	1995-1997
8	Drs. Heru Purnomo	LETKOL POL	1997-1999
9	Drs. Edi Sugianto	LETKOL POL	1999-2001
10	Piet Inkiriwang, MSi	LETKOL POL	2001-2002
11	Drs. Yohanes Wardoyo	AKBP	2002-2004
12	Drs. I Nyoman S, Jaya	AKBP	2004-2006
13	Drs. Daniel Pasaribu	AKBP	2006-2007
14	Drs, Yadi Suryadinata, MSi	AKBP	2007-2009
15	Drs. H Sesmawan Putra, MH	AKBP	2009-2010
16	Rio Permana, SH,MH	AKBP	2010-2012

Mengakhiri masa pengabdian sebagai Kepala SPN Karombasan, 2002, Piet sudah memasuki umur 55 tahun. Sebuah usia mendekati masa pensiun. Dia pun memilih untuk segera pensiun dari dunia Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Terlebih lagi dia sudah mengantongi penghargaan Bintang Bhayangkara Nararya dari Kapolri. Penghargaan ini diberikan kepada polisi yang tidak memiliki cacat selama bertugas. Dia juga sudah menyabet penghargaan Satyalencana Kesetiaan 24 tahun. Pendek kata tidak ada lagi mimpi-mimpi yang lebih tinggi. Dia mengakui sebagai rakyat jelata dari jantung rimba, cukuplah sampai di titik karir Kepala SPN Karombasan.

D.   Memikul Kayu Beserta Akar-akarnya

Benar, Piet Inkiriwang memilih pensiun lebih cepat dari batas waktu yang diberikan oleh negara. Ya, di seputaran tahun 2002, dia memasuki masa pensiun. Beberapa saat sebelum mengajukan pensiun lebih awal daripada waktunya, dia bersua ibunda dan nasihat pun keluar dari mimik ibunda yang sarat petuah nan menyejukkan.  

Tutur Piet Inkiriwang ihwal nasehat ibunda terakhir kalinya:

“Nasehat terakhir, mama lihat saya akan pikul kayu yang sangat berat. Berat sekali kayu tersebut, karena berupa pohon yang masih ada akar-akar dan cabang-cabangnya, berat untuk dipikul. Kata ibu saya, tangan kiri saya menjinjing karung yang sangat berat. Tapi kau tetap jalan sampai di suatu batas tidak ada lagi pohon dan tidak ada lagi karung. Itu nasehat terakhir mama saya yang meninggal dunia tahun 2009. Setelah bernasehat usai saya mendekati pensiun, mama tidak pernah ngomong apa-apa lagi. Nasehat mama saya luar biasa. Begitu beliau meninggal, tidak ada lagi orang yang beri nasehat ke saya. Mama saya ini sumber nasehat.”

Pensiun dari kepolisian, Piet tidak berhenti mengabdi kepada bumi pertiwi. Dia memilih terjun ke jagad politik praktis sampai kemudian terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan Piet yang maju ke pemilihan legislatif lewat Partai Demokrat ini sempat didaulat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Minsel.

Sebagai kader Partai Demokrat, pada tahun 2004 Piet memperoleh amanah sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Gabungan Lintas Partai Capres/Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK). Dan dia berhasil “memberikan” suara terbanyak buat pasangan SBY-JK untuk wilayah pemilihan Sulawesi Utara.

Ya, Piet Inkiriwang telah memberikan banyak hal kepada institusi pengabdiannya, kepada parta politik, dan kepada rakyat yang diwakilinya. Dia telah pula memperoleh berbagai apresiasi dan penghargaan dari pemerintah dan berbagai lembaga. Bahkan ladang pengabdiannya bertambah luas, merambah pada ranah agama yang dianutnya. Dia sempat menjadi Ketua Pemuda GPdl Pakowa, Kodya Manado; Ketua Rukun Keluarga Besar Inkiriwang; Ketua Rukun Kemurahan Masyarakat Karombasan, Kodya Manado; Pelaksana Gembala GPdl Sulawesi Utara; dan Ketua Bidang Penginjilan GPdl Jemaat Sam Ratulangi Kota Manado.

Dan saatnya apresiasi dari rakyat-masyarakat segera tiba, saat memikul kayu beserta akar-akarnya dan tangan menjinjing karung yang berat. (*)      

Dana Pensiun Buat Mantan PM Jepang Capai Ratusan Juta per Bulan

Pemerintah Jepang bersikukuh untuk melakukan reformasi dana pensiun yang dianggap sudah terlalu membengkak. Semua upaya itu dipimpin Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Sebagai pimpinan negara, Shinzo tercatat menerima bayaran hingga ratusan juta rupiah per bulan. Meski angkanya sangat tinggi tapi jumlah tersebut masih tiga kali lipat di bawah gaji presiden AS.

Selain itu, tentu saja Shinzo mendapatkan rumah dan kantor pribadi dari negara. Dia bahkan menempati kantor perdana menteri yang sejak 1948 sudah tidak digunakan.

Meski sedang mereformasi dana pensiun di Jepang, dana pensiun seorang perdana menteri Jepang masih cukup tinggi. Apa saja yang diterima perdana menteri Jepang usai pensiun? Berikut ulasannya seperti dirangku, dari BBC News, centuryrealtime.com dan sejumlah sumber lain, Jumat (24/10/2014).

Gaji perdana menteri Jepang
Perdana menteri di Jepang menerima gaji sekitar US$ 273.676 atau Rp 3,3 miliar per tahun. Angka tersebut tercatat tiga kali lebih rendah dibandingkan pendapatan per tahun presiden Amerika Serikat (estimasi kurs: Rp 12.069 per dolar AS)

Setiap bulannya, perdana menteri Jepang memperoleh bayaran sekitar US$ 20.200 atau Rp 243,8 juta. Selain mendapatkan gaji per bulan, perdana menteri Jepang juga mendapatkan kantor kerja pribadi yang disebut dengan Kantei.

Setiap perdana menteri hanya menjabat selama empat tahun dan dapat berhenti sebelum masa jabatannya habis. Saat ini kedudukan perdana menteri Jepang diduduki Shinzo Abe yang dilantik sejak 26 Desember 2012.

Salah satu mantan perdana menteri Jepang pernah rela tak digaji

Dengan gaji mewah, tak semua perdana menteri menuntut haknya untuk selalu dipenuhi. Mantan Perdana Menteri Jepang Naoto Kan bahkan pernah menyerahkan seluruh gajinya yang bernilai ratusan juta rupiah untuk para korban krisis nuklir di negaranya.

Meski begitu, dia masih menerima bayaran untuk posisinya sebagai salah satu pembuat kebijakan negara. Dia mengatakan negaranya tengah membutuhkan dana untuk membantu para korban pengungsian akibat tragedi nuklir di Fukushima.

Saat itu, kondisi di Fukushima memang sangat genting. Bahkan penduduknya harus mengepak barang dalam waktu dua jam saja sebelum pergi ke pengungsian.

Pensiunan perdana menteri di Jepang
Pemberian dana pensiun memang masih menjadi salah satu masalah besar di Jepang. Seperti kebanyakan pegawai negara lainnya, pensiunan perdana menteri Jepang memperoleh layanan kesehatan, tunjangan untuk anak dan keluarga, serta sejumlah fasilitas lain seperti kendaraan dan tempat tinggal.

Pensiunan perdana menteri Jepang juga akan menerima dana pensiun lengkap dengan seluruh tunjanga dan kompensasi secara bertahap.

Kini Perdana Menteri Jepang tengah bersemangat melakukan reformasi terhadap undang-undang yang mengatur sistem dana pensiun di Jepang. Kali ini pemerintah memang tengah memegang erat komitmennya untuk mereformasi dana pensiun. (http://bisnis.liputan6.com/)

Klaim Jasa Raharja Menurun

Penurunan angka kecelakaan lalu lintas membuat penurunan pembayaran klaim asuransi PT Jasa Raharja, ikut berkurang. Pada 2013 lalu, misalnya, perusahaan pelat merah yang menggarap jaminan sosial untuk korban kecelakaan kendaraan tersebut, membayar kira-kira Rp52,2 miliar klaim asuransi.

Kepala Cabang PT Jasa Raharja Sulawesi Selatan, Sulistianingtias, mengemukakan, sampai September 2014, Jasa Raharja Sulsel baru membayarkan klaim Rp35,9 miliar.

“Jumlah ini menurun jika dibandingkan periode yang sama di 2013 lalu, yakni sebesar Rp40 miliar. Untuk itu, kita harap ke depannya, penurunan angka kecelakaan lalu lintas ini tetap berlanjut,” jelas Sulistianingtias, kepada wartawan, kemarin. (http://fajar.co.id/)

Bantuan sosial akan disalurkan lewat satu pintu

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.(ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan sosial selanjutnya akan disalurkan lewat satu pintu.

"Arahan Presiden kemarin bansos di satu pintu, tapi belum ditunjuk pintu mana," kata Khofifah usai serah terima jabatan dengan Menteri Sosial periode 2009-2014 Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Selasa.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ia menjelaskan, program bantuan sosial seharusnya tidak tersebar di 19 kementerian/lembaga seperti sekarang supaya pelaksanaannya lebih mudah diawasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusulkan agar bantuan sosial hanya satu pintu yaitu melalui Kementerian Sosial.

Terkait kesiapan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial, Khofifah menjelaskan bahwa sistem pelayanan di Kementerian Sosial sudah terintegrasi.

"Semua ada di sini, ada Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Pemberdayan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial," katanya.

Namun tergantung jika nanti bansos fokus ke bidang tertentu seperti kesehatan, pendidikan sudah ada leading sector masing-masing, tambah Khofifah. (www.antaranews.com)

Pension Fund Transparency

 Enlarge

Tori James, MML News Reporter

Continuing his quest for transparency, State Controller John Chiang has just made over a decade’s worth of state pension fund information available for public view on his open data website,ByTheNumbers.sco.ca.gov.

The site already allows taxpayers to track balance sheets of the state’s 58 counties and 450-plus cities in terms of their revenues, expenditures, liabilities, assets, and fund balances.

According to Chiang, this latest, massive data dump, representing over a million new data fields, provides “a one-stop portal into the financial underpinnings” of each of California’s 130 public pension systems. The information comes as the state and local communities continue to wrestle with managing pension costs, including how to manage the unfunded liabilities associated with providing retirement security to police, firefighters, teachers and other providers of critical public services.

The site provides 11 fiscal years’ worth of defined benefits for pension systems ranging from the California Public Employees’ Retirement System – the nation’s largest – which shows $281.1 billion in assets for the 2012-13 fiscal year, to the state’s smallest pension system, which reports under $9,000 in assets for the same period.

Pension system data parsed from the site shows approximately 2.1 million active members in 2013, a slight decrease from a decade ago. Retired members who are drawing pensions, numbering over 1.2 million in 2013, represent an increase of over 20 percent from the last decade.

The data shows that employer contributions, now over $17.5 billion, have nearly tripled since 2003. Now at over $9 billion, total employee contributions to the system roughly rose some 40 percent for the same period.

The present value of benefits earned to date that are not covered by current plan assets has steadily risen over the past decade from $6.3 billion to over $198.16 billion in 2013. Total assets, $447.7 billion in 2003, peaking at $771.6 billion in 2007, were at $722.13 billion in 2013. (http://www.mymotherlode.com/)

Written by Tori James