TRIBUNJOGJA.COM/DOK
Ali Ghufron
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagian sudah terpenuhi, namun masih ada catatan untuk perbaikan, sehingga nantinya benar-benar memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait dengan asuransi ini. Perbaikan yang paling utama yakni bidang infrastruktur termasuk profesionalitas sumberdaya manusia (SDM) kesehatan termasuk tenaga spesialis.
“Selain itu perbaikan dalam pendataan bagi yang benar-benar berhak
atas jaminan yang diberikan pemerintah serta perbaikan hubungan
kelembagaan yang selama ini masih banyak belum seiring,” kata guru besar
Fakultas Kedokteran (FK) UGM, Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD, dalam
seminar Annual Scientific Meeting (ASM) 2015 di Ruang Diklat RSUP Dr Sardjito, Sabtu (28/3/2015).
Seminar tersebut diselenggarakan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KP-MAK) FK UGM dalam rangkaian Dies Natalis ke-69 FK UGM dan HUT ke-38 RSUP Dr Sardjito. Narasumber yang dihadirkan yaitu dari para kalangan praktisi BPJS, birokrasi dan akademisi.
Mantan Wakil Menkes RI ini menjelaskan, yang tak kalah penting dalam catatan perbaikan itu yakni menyangkut manajemen, tata kelola jaminan kesehatan, penanganan keluhan dan pengendalian potensi kecurangan yang bisa dilakukan para pihak.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional VI Jateng, Dra LB Andayani Budi Lestari MM AAK mengakui implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIK) atau JKN telah mengalami berbagai kemajuan sekaligus banyak menghadapi berbagai permasalahan.
“Persoalan JKN itu didominasi oleh lemahnya layanan JKN, pemberian obat yang belum maksimal, minimnya sarana kesehatan, rendahnya kapitasi, kurangnya SDM dari tenaga medis, dan menurunnya keuntungan yang diterima peserta,” katanya. (http://jogja.tribunnews.com)
Seminar tersebut diselenggarakan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KP-MAK) FK UGM dalam rangkaian Dies Natalis ke-69 FK UGM dan HUT ke-38 RSUP Dr Sardjito. Narasumber yang dihadirkan yaitu dari para kalangan praktisi BPJS, birokrasi dan akademisi.
Mantan Wakil Menkes RI ini menjelaskan, yang tak kalah penting dalam catatan perbaikan itu yakni menyangkut manajemen, tata kelola jaminan kesehatan, penanganan keluhan dan pengendalian potensi kecurangan yang bisa dilakukan para pihak.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional VI Jateng, Dra LB Andayani Budi Lestari MM AAK mengakui implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIK) atau JKN telah mengalami berbagai kemajuan sekaligus banyak menghadapi berbagai permasalahan.
“Persoalan JKN itu didominasi oleh lemahnya layanan JKN, pemberian obat yang belum maksimal, minimnya sarana kesehatan, rendahnya kapitasi, kurangnya SDM dari tenaga medis, dan menurunnya keuntungan yang diterima peserta,” katanya. (http://jogja.tribunnews.com)
No comments:
Post a Comment