Kelahiran
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial berawal hanya dari sebuah embrio, Jurusan Ilmu
Publisistik, pada Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Namun
begitu kepeloporannya dalam deretan fakultas-fakultas yang sejenis semakin
mantap dan memperoleh pengakuan yang meyakinkan dari masyarakat.
Prof. Dr. Mahar Mardjono,
Rektor Universitas Indonesia (1974-1982)
Bermula
dari sebuah tekad. Sebuah tekad ingin memberikan sumbangsih Universitas
Indonesia (UI) bagi negeri yang relatif belum lama merdeka. Negeri Republik
Indonesia yang membutuhkan banyak tenaga-tenaga berkualitas di segala bidang
kehidupan kemasyarakatan. Ketika itu, salah satu di antaranya adalah kebutuhan ketersediaan
tenaga-tenaga jurnalistik yang mumpuni sehingga arus informasi dan komunikasi antara
negara dan masyarakat mengalir lancar dan mencerdaskan. Untuk itu UI ingin
membentuk satu program khusus guna mendidik calon-calon jurnalis. Dan program
khusus yang cocok adalah pendidikan ilmu publisistik.
Lalu,
pada tanggal 12 Desember 1959, UI membuka Jurusan Ilmu Publisistik di Fakultas
Hukum semasa Dekan Prof. Djokosutono SH. Sekali lagi, pembentukan Jurusan
Publisistik bertujuan untuk meningkatkan mutu pers dengan memberi kesempatan
kepada para wartawan mengikuti pendidikan universitas di bidang jurnalistik.
Tercatat
sebagai mahasiswa angkatan awal Jurusan Publisistik waktu itu antara lain
Dja’far Husin Assegaf yang sekarang dikenal sebagai salah satu tokoh pers
nasional dan Juwono Sudarsono yang mantan Menteri Pertahanan. Ada pula Ton Kertopati
yang dikenal sebagai penulis sejumlah buku tentang publisistik dan jurnalistik.
Buku-buku Ton Kertopati yang cukup familiar di kalangan pembelajar jurnalistik
dan kehumasan di antaranya Dasar-dasar
Publisistik (1982), Manajemen
Penerangan: Pokok-pokok Pikiran dan Pengetrapannya dalam Praktik (1984) dan
Bunga Rampai Azaz-azaz Penerangan dan
Komunikasi (1981). Satu lagi mahasiswa Jurusan Publisistik masa itu yang
kini cukup sohor adalah Kustigar Amafian Nadeak yang namanya tidak bisa
dilepaskan dari perjalanan Koran Sore Sinar
Harapan.
Dalam
perkembangannya dirasakan pula adanya kebutuhan untuk mengembangkan ilmu‐ilmu
sosial yang lain seperti sosiologi, ilmu politik dan ilmu administrasi karena
perkembangan yang pesat baik dari segi keilmuan maupun pemanfaatan dalam
kehidupan praktis di Indonesia. Untuk itu, pada tahun 1962 diselenggarakan
suatu lokakarya di Cibogo, Bogor, yang disusul lokakarya di Cisarua. Dalam
kedua lokakarya tadi berhasil disusun kurikulum. Dan pada tanggal 1 September
1962, semasa Dekan FH‐IPK Prof. Sujono Hadinoto, SH, Bagian Ilmu Pengetahuan
Kemasyarakatan secara resmi didirikan. Mulai saat itu dikenallah nama Fakultas
Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan atau disingkat FH & IPK.
Jurusan
Publisistik pun diperluas. Kemudian Bagian IPK mencakup 6 (enam) jurusan, yaitu
Ilmu Publisistik, Ilmu Politik, Il mu Administrasi, Sosiologi, Kriminologi, dan
Ilmu Kesejahteraan Sosial. Bersamaan dengan itu, pada tahun akademi 1962/1963
diselenggarakan penerimaan mahasiswa tingkat persiapan untuk Bagian IPK.
Sementara itu Jurusan Publisistik sendiri dalam tahun 1963 berhasil menamatkan
sejumlah Sarjana Publisistik yang pertama sekaligus merupakan alumni pertama
dari Bagian IPK. Tercatat lulusan pertama Jurusan Publisistik antara lain Raden
Djajusman Tanudikusumah, Dja’far Husin Assegaf, dan Zacharias Razak.
Di
masa-masa awal roda pengembangan dan pengelolaan Bagian IPK ini, tercatat
nama-nama mahasiswa yang di masa-masa berikutnya dikenal sebagai tokoh yang
pakar di bidangnya. Dari Ilmu Politik terlihat antara lain Arbi Sanit,
Nazaruddin Sjamsudin (mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum), dan Cosmas Batubara
(mantan Menteri Tenaga Kerja). Ada pula seorang mahasiswa dari Thailand bernama
Makata yang kemudian menulis skripsi mengenai “Politik Konfrontasi Indonesia
terhadap Malaysia” (Harian Indonesia Raja,
24 November 1969). Dari Ilmu Administrasi Negara tercatat di antaranya J.B.
Kristiadi, Safri Nurmantu, dan Muchtar Machmud. Kemudian dari Sosiologi tampak
antara lain Thamrin Amal Tomagola,
Paulus Wirutomo dan Robert MZ Lawang. Dari Kriminologi tercatat Tb Ronny R.
Nitibaskara yang sekarang menjadi Rektor Universitas Budi Luhur, Jakarta. Dan
dari Ilmu Kesejahteraan Sosial terlihat Zr. Laurens dan Paulus Tangdilintin.
Sebagai
bagian dari FH & IPK, maka penyelenggaraan dan pengelolaan Bagian IPK,
khususnya dalam hal Administrasi Keuangan, ruangan-ruangan kuliah, Senat
Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa, disatukan dengan Bagian Hukum di
bawah pimpinan seorang Dekan. Bahkan, beberapa mata kuliah tingkat persiapan
diberikan bersama-sama dengan Bagian Hukum. Sekalipun demikian terdapat hal-hal
yang praktis terpisah seperti Biro Administrasi Pendidikan dan kurikulum
umumnya.
Secara
organisatoris, keadaan ini tidak menjamin pengembangan yang baik. Selain juga
terdapat kenyataan bahwa perkembangan ilmu-ilmu sosial sediri sudah sedemikian
pesat dan telah memperoleh pengakuan dunia pendidikan di zaman modern.
Keadaan-keadaan itu mendorong usaha ke arah peningkatan status Bagian IPK
menjadi satu Fakultas yang berdiri sendiri.
Sebagai
langkah pertama dalam persiapan ke arah peningkatan status tersebut, maka
dengan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan
Universitas Indonesia No.BD/32/65/K tanggal 24 Maret 1965 dibentuk Panitia
Persiapan Pendirian Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan yang disingkat
Panitia IPK. Dalam surat keputusan itu, Prof. Selo Soemardjan ditunjuk sebagai
Ketua/Koordinator merangkap anggota dan T.O. Ihromi, SH, MA, sebagai Wakil
Ketua/Koordinator merangkap angggota Panitia. Susunan Anggota Panitia lainnya
mencerminkan komposisi jurusan dan Biro Administrasi Pendidikan, yaitu Prof. Mr.
Dr. Prajudi Atmosudirdjo; Miriam Budiardjo MA, Soelaeman Suemardi, SH, MA; P.K.
Ojong SH; C.L. Rudolph; Koesriani Siswosubroto SH; Drs. Djajusman
Tanudikusumah; Drs. Usman Saleh; Purbatin Darmabrata SH; Ny. Retno Sutarjono
SH; Drs. Rusman Anwar; Drs. Kwee Djiam Gwan; dan Girindro Pringgodigdo SH.
Panitia
IPK ini kemudian melakukan usaha-usaha pendekatan dan memperjuangkan
peningkatan status pada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha-usaha tersebut juga memperoleh dukungan kuat
dari segenap mahasiswa semua jurusan pada Bagian IPK. Dengan nama Tim Pelopor,
para mahasiswa secara aktif turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk
mencapai tujuan tersebut.
Hasil
permulaan dari usaha-usaha itu adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Dekan FH
dan IPK No.BD/315/67/K yang memuat penegasan tugas dan wewenang Panitia IPK.
Berdasarkan Surat Keputusan tersebut sebenarnya Bagian IPK telah memiliki “status
otonomi” --yaitu memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
sendiri dalam batas-batas tertentu. Dengan demikian Bagian IPK secara praktis
terpisah dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Tahap
berikutnya menunggu pengesahan lebih lanjut dari Lembaga yang lebih tinggi,
yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Akhirnya
dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No.42 Tahun 1968
ditetapkan pemisahan Bagian IPK dari FH & IPK serta mulai tanggal 1
Februari 1968 status Bagian Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan ditingkatkan
menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia (FIPK
UI) yang berdiri sendiri. Sebagai Dekan pertama diangkat Prof. Dr. Selo Soemardjan
untuk masa jabatan dua tahun. Dalam menjalankan roda pengelolaan Fakultas,
Dekan didampingi oleh satu Sekretaris dan empat Pembantu Dekan. Sejalan dengan
pemisahan itu, pada tahun akademi 1970 Fakultas IPK pindah untuk sementara
waktu ke gedung baru di Kampus Salemba (Jalan Salemba 4) yang dipinjam dari
Fakultas Kedokteran Gigi UI dan di Jalan Teuku Umar Nomor 46. Untuk menampung
sebagian perkuliahan dan kantor administratif, Fakultas IPK menempati lantai
dua dan tiga gedung pinjaman FKG.
“Ruang-ruang
kuliah di Salemba 4 dan Teuku Umar 46 adalah tempat perkuliahan kita yang
pertama kali, kantor Biro Administrasi Pendidikan bekas kafetaria yang semula gudang dan berdampingan dengan
PKM (Pusat Kesehatan Mahasiswa), aula yang dihiasi dengan sebuah piano merupakan
kebanggaan para civitas akademika UI, termasuk civitas akademika FIS UI pada
masa itu. Kemudian lantai kedua dan ketiga gedung yang berlokasi antara Salemba
4 dan Salemba 6, yang kini Fakultas Kedoketran Gigi, secara keseluruhan
merupakan tempat kegiatan-kegiatan akademis dan administrasi FIS,” kenang Prof.
Miriam Budiardjo, Dekan FIS UI periode 1974-1979, dalam suatu kesempatan.
Pada
tahun 1970 itu pula muncul ide untuk menyeragamkan nama fakultas‐fakultas yang
bergerak dalam bidang ilmu‐ilmu sosial. Guna merealisasikan ide itu, dalam rapat-rapat
Sub Konsorsium Ilmu‐ilmu Sosial yang diselenggarakan pada tanggal 4‐5 Agustus
1970, peserta mengusulkan perubahan nama Fakultas Ilmu Pengetahuan
Kemasyarakatan menjadi Fakultas Ilmu‐ilmu Sosial (FIS). Rapat ini dihadiri
wakil‐wakil dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta),
Universitas Hasanuddin (Makassar), dan Universitas Padjadjaran (Bandung).
Sesuai
dengan keputusan rapat tersebut, nama Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan
Universitas Indonesia kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu‐ilmu Sosial
Universitas Indonesia (FIS UI) melalui Surat Keputusan Rektor Universitas
Indonesia Nomor 002/SK/R/BR/72 tanggal 7 Februari 1972 yang berlaku surut mulai
tanggal 1 Januari 1971.
Langkah
ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa istilah Ilmu-ilmu Sosial secara
internasional lebih tepat karena di dalam Fakultas IPK tercakup Ilmu Politik
dan Ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan lainnya. Dalam pada itu status FIS UI
sebagai satu Fakultas yang berdiri sendiri juga telah diperkuat dengan
keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31/C/1972.
Relatif
tidak terlalu lama FIS ‘menumpang’ di FKG dan Jalan Teuku Umar 46 Jakarta
Pusat. Karena, pada tahun 1971 FIS UI memperoleh gedung sendiri di Kampus Rawamangun,
Jakarta Timur. Kendati keadaan gedung saat itu masih sederhana dan belum
mencukupi keperluan untuk kuliah, perpustakaan, administrasi, diskusi,
aktivitas mahasiswa dan pertemuan staf pengajar, tapi seluruh fakultas
menerimanya sebagai pernyataan keinginan untuk mempunyai identitas sebagai
suatu fakultas yang diakui masyarakat. Dan gambaran sebagai suatu fakultas
tersendiri semakin lengkap. “Saya masih ingat banyak di antara para mahasiswa
yang berjaket kuning dengan simbol UI berwarna oranye menaiki kendaraan umum
Bemo menyelusuri jalan dari Salemba Tengah ke Rawamangun melalui Utan Kayu,
karena pada saat itu Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda belum berfungsi,” ujar
Prof. Miriam Budiardjo saat peringatan dasawarsa FIS UI pada tanggal 1 Februari
1978.
Tahun
1974 Prof. Miriam Budiardjo menerima tongkat estafet menggantikan Prof. Dr.
Selo Soemardjan sebagai Dekan FIS UI. Di masa kepemimpinan Prof. Miriam,
tepatnya tahun 1976, terjadi suatu perkembangan penting dalam struktur
organisasi FIS UI, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari sistem pendidikan dan
kurikulum baru yang telah diterima dalam Lokakarya Kurikulum di Tugu, Kabupaten
Bogor, tanggal 3-5 September 1972. Hasil Lokakarya tersebut antara lain bahwa
keenam jurusan dalam lingkungan FIS UI diubah menjadi empat jurusan. Keempat
jurusan itu masing-masing: Jurusan Komunikasi Massa; Jurusan Ilmu Politik,
terdiri dari Program Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia serta Program
Studi Hubungan Internasional dan Studi Kawasan; Jurusan Ilmu Administrasi yang
terdiri dari Program Studi Ilmu Administrasi Niaga dan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara; Jurusan Sosiologi, terdiri dari Program Studi Sosiologi,
Program Studi Kriminologi dan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
“Pada
masa ini FIS telah banyak memainkan peranan yang positif. Berbagai kegiatan
dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi telah dijalankan. Melalui sarana Studi
Pembangunan Indonesia, FIS UI mengusahakan peningkatan kemampuan akademis bagi
para pengajar fakultas yang sejenis (Sospol) dan peningkatan kemampuan bagi
para pejabat pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang perencanaan sosial.
Lokasinya di Ibukota Negara menuntut partisipasinya dalam meemcahkan
masalah-masalah masyarakat perkotaan melalui Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu
Sosial (Urban Research Center). FIS
juga tidak menutup mata terhadap masyarakat pedesaan yang menandai sebagian
besar masyarakat Indonesia. Dalam hubungan ini patut dicatat bahwa FIS UI
bersama dengan Fakultas Kedokteran UI dan fakultas-fakultas lainnya mengambil
bagian yang aktif dalam merintis dan membentuk proyek pedesaan,” papar Rektor
UI (saat itu) Prof. Dr. Mahar Mardjono ketika memberikan sambutan dalam
peringatan dasawarsa FIS UI, 1 Februari 1978.
Di
penghujung 1970-an sampai awal 1980-an, FIS UI sempat menjadi perbincangan
dalam kehidupan politik Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Terutama
terkait dengan aktivitas diskusi dan seminar yang melibatkan civitas akademika
FIS UI. Tercatat, pada 18 Januari 1982, Dekan FIS UI (waktu itu) Prof. Dr.
Tobias Soebekti mengeluarkan surat pelarangan mengajar “sementara waktu” bagi
Dosen Ilmu Politik Dr. Juwono Sudarsono. Sepekan sebelumnya, Dekan
memberitahukan kepada Dosen Ilmu Politik itu secara lisan hal pelarangan
tersebut sesuai dengan pesan lisan Menteri P&K (saat itu) Dr. Daoed Joesoef.
Juwono
pun bertanya-tanya ada apa gerangan sampai muncul surat pelarangan mengajar
tersebut. Karena, tak ada kejelasan alasan perihal pelarangan tersebut, baik
secara lisan maupun tertulis. Juwono hanya bisa memperkirakan. Boleh jadi pelarangan
itu terkait dengan keikutsertaannya dalam satu diskusi terbatas di Universitas
Atmajaya, Jakarta, pada tanggal 18 November 1981. Ada yang salah persepsi atas
pendapat yang dilontarkan Juwono pada acara diskusi itu. Konon ada laporan sampai
ke tangan Menteri P&K, bahwa Juwono dalam diskusi tersebut mengatakan,
"Pemerintahan Soeharto sudah kian membusuk dan saya (Juwono - red.) akan bekerja giat dari dalam
untuk lebih mempercepat proses pembusukan."
Juwono
cuma terheran-heran atas laporan tersebut. Pelapor hanya memahami potongan dari
utuh pendapat yang dilontarkan Juwono. Persisnya, Juwono berkata, "Dalam
buku Richard Nixon, The Real War,
Nixon mengutip ucapan Lenin yang antara lain mengatakan, pemerintah apa pun,
kalau sudah membusuk tidak perlu didongkel oleh suatu gerakan komunis.
Pemerintah itu akan jatuh dengan sendirinya karena kontradiksi-kontradiksi
intern yang dialaminya."
Dinamika
kehidupan kampus FIS UI ketika itu memang cukup menarik. Setahun sebelum muncul
pelarangan mengajar buat Juwono, sempat pula muncul polemik seputar konsep dan
kurikulum sistem kredit semester yang mulai diterapkan tahun 1982. Tepatnya
tahun 1981, Pembantu Dekan I Urusan Bidang Akademis Dr. Juwono Sudarsono
mengundurkan diri dari jabatannya, karena tak sepaham dengan kebijaksanaan
fakultas tentang rencana sistem kredit semester.
Dalam
perkembangan kehidupan kampus yang semakin dinamis, nama FIS rupanya dirasakan
kurang mengakomodasi semua jurusan yang dinaunginya, misalkan jurusan ilmu
politik. Pada tahun 1982 nama Fakultas Ilmu‐Ilmu Sosial Universitas Indonesia
(FIS UI) diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia (FISIP UI) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres)
Nomor44 tahun 1982. Pada saat yang sama, sistem kredit semester (SKS) mulai
diterapkan dalam kurikulum fakultas, dan tiga program studi di jurusan
sosiologi direstrukturisasi menjadi jurusan yang berdiri sendiri. Dengan
demikian pada tahun 1982 itu FISIP UI memiliki 6 jurusan, yaitu: Ilmu
Komunikasi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, Sosiologi, Kriminologi, dan Ilmu
Kesejahteraan Sosial.
Setahun
berselang, yakni pada tahun 1983, jumlah jurusan di FISIP UI bertambah satu
lagi dengan berpindahnya Jurusan Antropologi yang semula menjadi bagian
Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 1985, Program Studi
Hubungan Internasional dan Kawasan di Jurusan Ilmu Politik naik status menjadi Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional. Dengan demikian sejak tahun 1985 FISIP UI memiliki
dan mengelola delapan jurusan.
Berdasarkan
Keputusan Dekan nomor 007 tanggal 13 Januari 1995, FISIP memperluas program
jenjang sarjana dengan membuka Program Sarjana Ekstensi. Kebijakan pembentukan
Program Ekstensi ini diperkuat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas
Indonesia No.144/SK/R/UI/1995 tertanggal 29 Desember 1995. Secara resmi Program
Ekstensi FISIP UI menerima mahasiswa angkatan pertama pada bulan Juni 1995
untuk tiga program studi, yakni: Program Ilmu Komunikasi, Program Ilmu Politik,
dan Program Ilmu Administrasi. Kemudian pada tahun 1997, dibuka pula Program
Ekstensi Kriminologi.
Tahun
2001, secara kelembagaan FISIP merupakan bagian dari BHMN (Badan Hukum Milik
Negara) Universitas Indonesia. Sejak tahun itu, melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 152, Universitas Indonesia ditempatkan sebagai BHMN, yaitu sebuah lembaga
yang secara manajemen otonom dari pemerintah. Dengan status ini, Universitas
Indonesia memiliki Anggaran Rumah Tangga sendiri yang dituangkan dalam bentuk
keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Surat Keputusan Nomor
01/SK/MWA-UI/2003. Kemudian Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan, Wakil Dekan,
Sekretaris Fakultas dan para manajer. Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia. Sedangkan
Seretaris Fakultas dan para manajer diangkat dan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Dekan.
Dengan
status otonom, menurut penjelasan Dekan FISIP UI (waktu itu) Prof. Dr. Martani
Huseini, FISIP kemudian merentang visi “Menjadi fakultas pengajaran dan riset
unggulan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik, yang memberi kontribusi pada
pengembangan kualitas kehidupan”. Berangkat dari visi ini, jelas Prof. Martani
lebih lanjut, FISIP UI menetapkan misinya sebagai berikut: Pertama, Menyelenggarakan proses pengajaran yang bermutu, melalui
rintisan pengajaran berbasis riset, dalam rangka mencetak lulusan berdaya saing
tinggi baik secara akademis maupun moral. Kedua,
Mengembangkan kebijakan dan kegiatan karya riset “noble” serta riset aplikatif
yang berguna bagi negara, industri, dan masyarakat sipil. Ketiga, Membangun SDM tenaga akademik (pengajar/peneliti) dan non-akademik
(administrasi) yang profesional (handal, beretika dan sejahtera) dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan terhadap stakeholders dan pasar. Keempat, Menerapkan sistem manajemen
profesional berbasis transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menciptakan
tata kerja yang baik, kinerja tinggi, serta efisiensi dan efektivitas organisasi.
Dan kelima, Menciptakan iklim kerja
yang kondusif ditandai oleh berkembangnya semangat kerja sama, saling percaya (mutual‐trust), dan terbentuknya nilai‐nilai
bersama (shared value) menuju ke-Indonesiaan
yang maju dan sejahtera.
Dengan
visi dan misi yang begitu gamblang, maka penyelenggaraan Tridharma Perguruan
Tinggi FISIP UI bertujuan: pertama,
Menghasilkan lulusan FISIP UI yang berdaya saing tinggi baik secara akademis
maupun secara moral sehingga dapat menjadi modal bagi pembangunan bangsa dan
negara. Kedua, Menghasilkan karya‐karya
penelitian yang bersifat “noble” serta riset aplikatif yang berkualitas dan
berguna bagi komunitas akademika, mahasiswa, pemerintah, industri dan
masyarakat. Dan ketiga, Memberikan
pengabdian terbaik kepada masyarakat melalui upaya‐upaya positif yang
menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan diri masyarakat serta menjadikan
masyarakat sebagai kekuatan dan modal bagi pembangunan bangsa dan negara.
Perubahan
status dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi otonom (BHMN), juga membawa
konsekuensi terhadap struktur organisasi FISIP UI. Selama ini fakultas dipimpin
oleh seorang dekan yang didampingi oleh tiga pembantu dekan. Kemudian seiring
dengan status otonomi, Organisasi dan Tata Laksana FISIP terdiri dari Senat
Akademik Fakultas dan Dewan Guru Besar Fakultas, serta Pimpinan dan Unsur
Manajemen Fakultas. Senat Akademik Fakultas (SAF) merupakan badan normatif
tertinggi di lingkungan fakultas yang di antaranya memiliki tugas dalam
memberikan masukan kepada pimpinan fakultas mengenai rencana strategis dan
rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas. Sementara itu, Dewan Guru Besar
Fakultas adalah organ dalam struktur organisasi fakultas yang melakukan
pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan
sivitas akademika FISIP‐UI.
Fakultas
dipimpin oleh Dekan yang dibantu oleh seorang Wakil Dekan untuk mengatur dan
mengurus Bidang Akademik dan Bidang Non-akademik. Dekan dibantu oleh Sekretaris
Fakultas dan staf pimpinan yang mengatur dan mengurus hal‐hal yang bersifat
pembantuan staf, internalisasi, koordinasi kelembagaan, pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi serta kerjasama dengan lembaga luar. Selain itu, dalam
merumuskan rancangan kebijakan di bidang penelitian, publikasi, dan pengelolaan
ventura. Dekan dibantu oleh para manajer yang bertugas melaksanakan kebijakan‐kebijakan
fakultas dengan dibantu oleh staf yang dimilikinya.
Lalu mulai
tahun 2003, istilah jurusan di FISIP UI diubah menjadi departemen. Dengan
demikian, sampai saat ini, FISIP UI memiliki 8 (delapan) departemen, yaitu
Departemen Ilmu Komunikasi, terdiri dari Program Studi Jurnalistik, Public Relations, Periklanan dan Studi
Media; Departemen Ilmu Politik, dengan Program Studi Politik Indonesia dan
Perbandingan Politik; Departemen Ilmu Administrasi, terdiri dari Program Studi
Administrasi Negara, Administrasi Niaga dan Administrasi Fiskal; Departemen
Sosiologi; Departemen Kriminologi; Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial;
Departemen Antropologi; dan Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
Kini
FISIP merupakan salah satu fakultas dengan jumlah program studi dan mahasiswa
terbanyak yang terdapat di Universitas Indonesia. Dikatakan demikian karena
sejak berdiri sampai dengan tahun 2005, FISIP UI berkembang dengan pesat
sehingga memiliki 35 program studi dengan 52 program kekhususan, dengan jumlah
mahasiswa sebanyak 7.000 orang (semester genap 2010).
Boks:
Dekan FISIP dari Masa ke Masa
Dari
sejak berdiri 1 Februari 1968 hingga sekarang ini, FISIP UI telah dipimpin oleh
sepuluh orang Dekan. Berikut profil singkat sepuluh orang Dekan yang sempat
memberi warna dalam perjalanan FISIP UI.
* Prof. Dr. Selo Soemardjan
Doktor
(PhD) lulusan Cornell University, Ithaca, New York, AS, tahun 1959, ini
termasuk tokoh utama kelahiran Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (yang
kemudian bermetamorfose menjadi FIS lalu FISIP). Pakar Sosiologi kelahiran
Yogyakarta tanggal 23 Mei 1915 yang pernah menjadi Sekretaris Wakil Presiden
Sri Sultan Hamengkubuwono (1973-1978) ini merupakan Ketua Panitia IPK yang
dibentuk tahun 1965. Panitia IPK mengemban amanah mematangkan pembentukan
Fakultas IPK. Berkat kegigihannya dalam memimpin Panitia IPK, tanggal 1
Februari 1968 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud menerbitkan Surat
Keputusan Nomor 42 Tahun 1968 yang menandai mulai berdirinya Fakultas Ilmu
Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia (FIPK UI), terpisah dari
Fakultas Hukum dan IPK. Dan Prof. Dr. Selo Semardjan diberi mandat sebagai
Dekan yang pertama FIPK UI dalam rentang waktu 1968‐1974.
Di
awal masa perjalanan FIPK, Prof. Selo berkonsentrasi meningkatkan kualitas
tenaga pengajar. Berkat jejaring yang luas, di masa kepemimpinan Prof. Selo,
banyak tenaga pengajar (dosen) yang belajar ke luar negeri. Tahun 1969
misalkan, Harsono Suwardi dan Juwono Sudarsono belajar di Nederland. Kemudian
tahun 1970, tercatat Kamanto Sunarto dan Djajusman Tanudikusumah mengambil
studi lanjut di Amerika Serikat.
Dalam
perjalanan karirnya, Prof. Selo sempat mengajar di Fakultas Hukum UI dan
Fakultas Ekonomi UI. Buku yang pernah dipublikasikannya antara lain Social Changes in Yogyakarta (1962) dan Gerakan 10 Mei 1963 di Sukabumi (1963). Prof.
Selo pernah memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Utama (17 Agustus 1994), Gelar
Ilmuwan Utama Sosiologi (30 Agustus 1994) dan Anugerah Hamengkubuwono (HB) IX dari
Universitas Gadjah Mada (19 Januari
2002). Sampai beliau meninggal tahun 2003, beliau masih menyandang Profesor
Emeritus di FISIP UI.
* Prof. Dr. (Hc) Miriam Budiardjo, MA
Prof.
Miriam adalah Guru bagi hampir semua orang yang saat ini bergelut dengan ilmu
sosial, terutama ilmu politik, di Universitas Indonesia. Bahkan bukan hanya
itu. Tokoh kelahiran Kediri tanggal 20 November 1923 ini dapat dikatakan
sebagai guru bagi hampir semua orang yang menggeluti ilmu politik di Indonesia.
Beliau menjabat Dekan FIS UI tahun 1974‐1979, menggantikan Prof. Selo
Soemardjan. Di masa kepemimpinan Bu Mir, demikian Prof. Miriam biasa disapa
para muridnya, tenaga pengajar FIS yang berlajar ke luar negeri semakin
bervariasi, misalkan Paulus Wirutomo belajar ke Inggris (1977), Soedji
Martosupono belajar ke Australia (1976), dan Amir Santoso ke Malaysia (1974).
Selain itu, Bu Mir juga cukup gigih memperjuangkan agar FIS menempati gedung
sendiri di Rawamangun. Dan, Bu Mir berusaha meningkatkan fasilitas yang lebih
baik sesuai dengan tuntutan pendidikan modern.
Posisi
Bu Mir sebagai Guru Ilmu Politik bagi semua orang dilembagakan melalui karya
klasiknya, Dasar-Dasar Ilmu Politik.
Dicetak ulang puluhan kali sejak pertama kali diterbitkan (1982), dan dibajak
puluhan kali pula secara tak bertanggung jawab, buku ini menjadi bacaan wajib
bagi mahasiswa ilmu politik di berbagai universitas di Indonesia. Benar bahwa
setelah itu Bu Mir tidak terlampau produktif menghasilkan buku dan karya-karya
ilmiah lainnya, tetapi Dasar-Dasar Ilmu
Politik rasa-rasanya hampir selalu ada di rak buku setiap mahasiswa ilmu
politik di mana pun. Sebagai
Guru, Bu Mir tidak pernah meninggalkan kampus sejak masa-masa perintisan Jurusan
Ilmu Politik di UI hingga akhir hayatnya (8 Januari 2007). Beliau adalah salah
satu contoh terbaik pengajar dan pendidik yang benar-benar mencintai kampus dan
para mahasiswanya.
* Prof. Dr. R. Tobias Soebekti, MPA
Prof.
Tobias dikenal sebagai ahli administrasi perpajakan.Tahun 1973, Dr. R. Tobias
Soebekti, MPA dikukuhkan menjadi Guru Besar FIS UI dengan menyampaikan orasi
berjudul “Beberapa Segi Mengenai Pengambilan Keputusan dalam Bidang
Administrasi”. Naskah orasi yang kemudian dibukukan FIS UI ini kini tersimpan
rapi di perpustakaan-perpustakaan Fakultas ISIP, Fakultas Ekonomi, sekolah
tinggi, dan lembaga-lembaga terkait. Pemikiran Prof. Tobias tetap mewarnai
administrasi pengambilan kebijakan dalam pemerintahan, bisnis dan perpajakan di
negeri ini.
Prof.
Tobias menjadi Dekan FIS UI periode tahun 1979-1982. Sebuah masa yang tidak
ringan, terlebih Jakarta waktu itu belum lama lepas dari Peristiwa Malari (15
Januari) 1978. Kehidupan kampus tidak lepas dari jamahan intelijen pemerintahan
Orde Baru yang semakin menguat. Prof. Tobias harus hati-hati benar membina dan
mengelola FIS UI. Beliau tidak bisa melupakan satu peristiwa ketika harus
menerbitkan surat pelarangan mengajar “sementara waktu” buat Dr. Juwono
Sudarsono. Beliau menerbitkan surat itu setelah ada perintah lisan dari Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (saat itu) Dr. Daoed Joesoef. Soal alasan yang lebih
detail, kata Prof. Tobias, "Tanyakan kepada Pak Menteri P&K, karena
dialah yang berwenang."
Di
mata Prof. Tobias, kampus FIS harus tetap tenang agar mahasiswa dapat terus
belajar dan meningkatkan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Sebab itu,
beliau lebih banyak berkutat di kampus dan mengembangkan lembaga konsultannya. Tahun
1985, Prof. Tobias berhasil menyelesaikan buku Dasar-dasar Perpajakan yang kemudian dijadikan acuan pokok oleh
para mahasiswa ilmu administrasi.
* Prof. Dr. Manasse Malo
Alumni
University of Wisconsin, USA ,1972 ,ini mulai menekuni profesi dosen di FISIP UI
sejak tahun 1977. Karirnya cukup cemerlang, karena di tahun 1982-1985, Prof.
Manasse Malo sudah diberi kepercayaan menjabat Dekan FISIP UI. Beliau sempat
menjadi staf ahli Menko Ekuin dan Wasbang (1989). Tokoh kelahiran Sumba Barat,
Nusa Tenggara Timur, 2 Mei 1941, ini sempat pula menjadi Anggota DPR (1999-2004)
dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) dari daerah pemilihan Kabupaten Sumba
Barat.
Pengalaman
kerjanya dimulai sebagai Teaching
Assistant pada University of Wisconsin, Madison, 1971-1974; Dosen FISIP UI,
Jakarta, 1977; Konsultan BP3K (Balitbang Dikbud), 1978-1981; Konsultan BPPT,
1980-1981; Pudek I FISIP UI, 1981-1982; Dekan FISIP UI, 1982-1985; Dekan FISIP
UI, 1985-1988; Konsultan BKKPN Pusat, 1984-1988; Ketua Pusat Antar Universitas
Ilmu-Ilmu Sosial UI, 1986; dan Guru Besar FISIP UI, 2001. Atas berbagai karya dan
pengabdiannya, tokoh yang telah meninggal pada 6 Januari 2007 ini menerima
sejumlah penghargaan, antara lain: Bintang Satya Karya Setia RI (1999);
Fellowship dari Fulbright (1981) untuk hadiri workshop mengenai analisa data
kuantitatif di Asia Institute of Technology, Bangkok; Research dan Travel Grant
dari Ford Foundation (1974-1976);
Fellowship dari USAID (1977-1980); dan Fellowship dari UNESCO (1979-1980).
* Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA
Juwono
Sudarsono lulus sarjana dari Jurusan Ilmu Publisistik FH & IPK UI
tahun 1965. Tahun 1970, beliau melanjutkan studi di The University of
California, Berkeley, USA, sampai memperoleh gelar MA. Dan, menyelesaikan
program doktoral di The London School of Economics, Inggris, dan berhak
menyandang gelar PhD. Sebelum menjabat Dekan FISIP UI (1988‐1994), beliau
dipercaya menjadi Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang pertama tahun
1985 setelah terjadi pengembangan Program Studi Hubungan Internasional dan
Kawasan dari Jurusan Ilmu Politik. Putra dari Dr. Sudarsono (Alm) yang
merupakan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Sosial pada akhir 1940-an ini
memiliki ketertarikan pada isu strategi, manajemen, dan perencanaan pertahanan.
Beliau sangat percaya pada pertahanan non-militer, termasuk pertahanan sumber
daya manusia dan skil, pertahanan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
pertahanan keadilan sosial dan nilai-nilai budaya sebagai proses yang terus-menerus
dalam sebuah negara serta pembangunan karakter.
Memasuki
tahun 1990-an, karir Prof. Juwono lebih banyak di pemerintahan. Tahun
1995-1998, beliau mengemban jabatan Gubernur Lemhanas (Lembaga Ketahanan
Nasional). Di penghujung kepemimpinan Presiden Soeharto, 1998, beliau dipercaya
menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup.Lalu, di masa Presiden BJ Habibie
(1998-1999), beliau menerima tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai
Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2000), Duta Besar RI
untuk Kerajaan Inggris (2001-2004) dan Menteri Pertahanan pada Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009).
* Prof. Dr. M. Budyatna
Prof.
Budyatna dikenal sebagai seorang pakar di bidang komunikasi. Beliau
menyelesaikan pendidikan S1 di bidang publisistik di FH & IPK pada tahun
1965. Tahun 1974 beliau melanjutkan S2 di bidang komunikasi di Amerika Serikat.
Semasa sebagai Dekan FISIP UI (1994-1998), beliau cukup aktif menyumbangkan ide
dan pikiran-pikiran seputar ilmu komunikasi untuk pengambilan kebijakan oleh
instansi-instansi seperti Kementerian Kebudayaan & Pariwisata, dan
Departemen Hukum & Perundang-undangan. Selain itu beliau juga aktif melontarkan
ide dan pokok-pokok pikirannya melalui media massa. Bahkan, beliau biasa
dijadikan narasumber oleh kalangan jurnalis.
Sebagai
pakar ilmu komunikasi, Prof. Budyatna ikut aktif merumuskan harmonisasi hukum
tentang media massa. Rumusan dan kajian ini kemudian diterbitkan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI,
pada tahun 1999/2000. Sebelumnya, beliau ikut penelitian bertajuk “Perilaku
Remaja Jakarta dan Tayangan TV” yang dimuat di Majalah PRISMA No.4 Tahun XXIII
April 1994. Beliau benar-benar menunjukkan kepakarannya di bidang ilmu
komunikasi dengan aktif menulis sejumlah artikel. Misalnya artikel Konflik dalam Komunikasi Antarpribadi
yang dimuat di Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jilid XXI No.1, Juni
1991; Pengembangan Sistem Informasi:
Permasalahan dan Prospeknya dalam KOMUNIKA (Warta Ilmiah Populer Komunikasi
dalam Pembangunan) Vol.8 No.1, 2005; dan Pembentukan
Karakter Bangsa Melalui Media Massa, Panduan Bagi Jurnalis, dipublikasikan oleh Deputi Bidang Pelestarian
dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004.
* Prof. Kamanto Sunarto, SH, PhD
Prof.
Kamanto Sunarto adalah pakar dalam bidang Sosiologi Kesehatan. Dilahirkan pada
tanggal 3 Juli 1941 di Purwodadi-Grobogan, Jawa Tengah, beliau memperoleh gelar
Sarjana Hukum dari FH & IPK UI (1966) dan gelar PhD dari Department of
Education, Social Science Division, University of Chicago (1980). Beliau pernah
mengikuti UNESCO Training Seminar in the Sociology of Development di New Delhi
(1968), menjadi visiting scholar di
Center for South and Southeast Asia Studies, University of California at
Berkeley (1970/1971), serta di Comparative and Global Studies in Education,
State University of New York at Buffalo (1994). Prof.
Kamanto menjabat Dekan FISIP UI perode 1998-2001.
Prof.
Kamanto aktif melakukan penelitian dan menulis karya-karya ilmiah. Karya-karya
ilmiahnya yang telah dipublikasikan antara lain ”Strategi Penyempurnaan
Kurikulum Sosiologi (SMU)” yang dimuat dalam Jurnal Kajian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/V/September 1999;”Mencari
Figur Pemimpin Bangsa di Era Millenium III Perspektif Bidang Sosial Budaya”
yang disampaikan dalam diskusi panel Kelompok Pengkajian Mahasiswa Jawa Barat
di Bandung, 2 Juni 1999; ”Prospect of Higher Education in the Information Age:
The Case of Indonesia” yang dipaparkan pada The
Conference for Southest Asian University Presidents on the Occasion of the 20th
di Taiwan, November 2000. Salah satu hasil penelitiannya yang telah
dipublikasikan berjudul ”Penjelasan Teoritik Terhadap Konflik Kelompok Etnik
Pandangan Horowitz” yang kemudian disampaikan pada Pelatihan Peningkatan
Kemampuan Peneliti Agama di Jakarta, 31 Oktober 1998.
* Prof. Dr. Martani Huseini
Prof.
Martani adalah seorang pakar di bidang ilmu administrasi. Beliau juga seorang
pengusaha dan konsultan. Dilahirkan di Kediri, tanggal 7 Maret 1951, beliau
menyelesaikan pendidikan S1 di FISIP UI pada tahun 1977, dan berhasil
mendapatkan gelar doktor dari Universitas Paris de Sorbonne pada tahun 1983. Dan,
beliau terpilih mengemban amanah sebagai Dekan FISIP pada tahun 2001-2003.
Prof.
Martani cukup aktif ‘mempromosikan’ FISIP UI melalui karya-karya ilmiahnya. Beberapa
karya beliau yang telah dipublikasikan adalah “Menuju Bank yang Ideal dengan
Pendekatan Learning Organization” yang dimuat dalam Jurnal Keuangan &
Perbankan Volume I No.1, September 1998; “Dari Change Management Hingga Learning
Organization: Mencermati Perkembangan Konsep Keunggulan Bersaing”, dimuat
dalam Majalah Agrimedia, Volume 4 No.3, Oktober 1998; ”Preparing Indonesian Entrepreneur Society: Facing the Thrid Millenium
(A Learning Organization Approach)”, dimuat dalam Majalah Management
Expose,Volume I No.2, Mei 1999; “Menata Ulang Strategi Pemasaran Internasional
Indonesia”, dimuat dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Volume I No.1, Januari-Maret
2000; dan “Otonomi Daerah, Integrasi Bangsa, dan Daya Saing Nasional:
Saka-Sakti, Suatu Model Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Daerah” sebagai orasi
Ilmiah Wisuda XIX STIA LAN Bandung, tanggal 29 April 2000.
* Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
Prof.
Gumilar merupakan pakar di bidang sosiologi perkotaan. Minat studinya berfokus
pada riset-riset perkotaan dan urbanisasi, globalisasi, masalah kemiskinan
hingga kajian masyarakat post-kolonial (sociology
beyond society). Dilahirkan di Tasikmalaya pada 11 Maret 1963, beliau
menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Sosiologi, FISIP-UI, pada Januari
1989, dan meraih gelar Doktor (Doktor der Sozialwissenschaften) di Fakultas
Sosiologi, Universitaet Bielefeld, Jerman pada tahun 1995. Selain memiliki
reputasi dalam karir intelektual yang impresif, beliau memiliki kemampuan
manajerial yang sangat baik terutama dalam beberapa aspek: decisive leadership, entrepreneurial, dan team building. Beliau menjadi Dekan FISIP UI periode 2003-2008. Namun,
tahun 2007 beliau terpilih menjadi Rektor UI periode 2007-2012 dalam usia 44
tahun dan mencatat sejarah sebagai Rektor UI termuda. Pengalaman manajerial
sebelumnya adalah pernah menjadi Sekretaris Majelis Wali Amanat (2001-2002) dan
Wakil Direktur Pusat Studi Jepang UI (1997- 2003).
Prof.
Gumilar memiliki pengalaman riset yang panjang dalam bidang yang ditekuninya
selama ini. Di antara riset yang melewati kompetisi internasional adalah
penelitian mengenai “Social Transformation in Village Community using ICT: A
Case Study in Pabelan Telecenter, Central Java, Indonesia” (2007) yang
mendapatkan hibah dari POSCO TJ Park Foundation, Korea. Beliau pernah menjadi
peneliti tamu di beberapa universitas di dunia antara lain Universitas
Groningen, Belanda (1990); Institute of Southeast Asian Studies, Singapura
(1990); Institute of Social Studies, Universitas Tokyo (1998); Universitas Bonn,
Jerman (1999); dan Universitas Tohoku, Jepang (2000). Beliau juga kerap
diundang sebagai pembicara dalam berbagai forum akademik internasional baik
sebagai ilmuwan maupun sebagai Rektor Universitas Indonesia.
* Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MSc
Prof.
Bambang diangkat menjadi Dekan FISIP UI melalui Keputusan Rektor Universitas
Indonesia No.405/SK/R/UI/2008 untuk masa jabatan 2008–2012. Bersama dengan
Wakil Dekan (ketika itu) Julian Aldrin Pasha, MA, PhD, beserta berbagai jajaran
pimpinan, Prof. Bambang berusaha melakukan transformasi menuju format
kelembagaan yang lebih sesuai dengan “ruh” dan dinamika sebuah badan yang
otonom, mandiri (non-subsidi) dan profesional. Transformasi ini tentu bukanlah
hal yang mudah untuk dilakukan, karena membutuhkan prasyarat perubahan mindset dari semua warga sivitas
akademika.
Sebelum
menjabat Dekan FISIP UI, Prof. Bambang dikenal sebagai guru besar di Departemen
Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, lahir di Rabat (Maroko), pada tanggal 24 Agustus
1961. Bidang kajian yang diminati adalah kebijakan dan perencanaan sosial.
Berpengalaman sebagai konsultan di beberapa lembaga nasional dan internasional.
Aktif sebagai pemrasaran diberbagai seminar nasional/internasional serta
menulis artikel di berbagai jurnal. Saat ini menjabat sebagai dekan FISIP UI
periode 2008-2012.
No comments:
Post a Comment