Solo Emoh Kucurkan APBD untuk Jaminan Kesehatan Nasional

Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo bersikukuh tidak akan mengalokasikan dana APBD 2014 Kota Solo, untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Padahal, daerah lain seperti Wonogiri, Klaten, telah menyediakan anggaran untuk melancarkan program Pemerintah Pusat itu.

Tidak adanya dasar hukum menjadi alasan Pemkot Solo untuk mengalihkan program PKMS ke JKN.

“Kita lihat dulu, penggunaan APBD untuk membayar premi JKN ini nyalahi aturan atau tidak. Karena belum ada aturannya. Lha kalau Pusat sudah membuat aturan yang membolehkan APBD untuk membayar Premi JKN, pasti akan kita anggarkan” kata Rudy di sela-sela acara peresmian Gapura Gebang, Kadipiro, Minggu (5/1/2014).

Di sisi lain, Rudy juga enggan jika Pemkot harus membayar premi JKN warga miskin Kota Solo yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk diketahui, Pemkot Solo membutuhkan dana sebesar Rp 86 miliar untuk membayar premi warga miskin yang jumlahnya sekitar 13 ribu jiwa itu. Angka tersebut dirasa sangat memberatkan keuangan Pemkot Solo.

“Lha uang itu kalau ternyata tidak dipakai kan tidak kembali ke kita. Itu uang hilang,” kata Rudy.

Lebih lanjut, Rudy mengharapkan agar pelaksanaan BPJS dijalankan sesuai amanat undang-undang. Rudy menilai Pemerintah belum siap menjalankan BPJS sepenuhnya.

Pasalnya, sampai saat ini, jumlah warga miskin yang belum terdata di database Pemerintah Pusat diperkirakan mencapai lebih dari 20 juta jiwa.

“Jangan setengah-setengah, mestinya semua warga miskin sesuai kriteria undang-undang fakir miskin itu dibiayai APBN. Namanya saja Jaminan Kesehatan Nasional,” kata Rudy.

Kendati demikian, Rudy menghimbau warga Solo agar tidak resah. Ia meyakinkan programPKMS masih akan berlaku hingga akhir tahun 2014 nanti. (http://www.soloblitz.co.id)