Pelayanan Publik Birokrasi Masih Buruk

* Sorot Kepolisian, Kesehatan, dan Pendidikan

Program reformasi birokrasi masih tumpul. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menilai, pelayanan publik masih buruk. Menteri PAN-RB mendesak supaya setiap kementerian dan lembaga segera memperbaiki sistem pelayanan publiknya.

Menteri sekaligus politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyorot kinerja pelayanan publik di berbagai bidang. Mulai dari urusan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. "Kenapa pelamar ujian harus memiliki SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) saat mendaftar. Apakah itu penting saat pendaftaran," katanya saat membuka rapat koordinasi pelayanan publik di Jakarta, Kamis (7/11).

Khusus soal persyaratan kartu SKCK untuk mendaftar CPNS itu, Azwar mengatakan bisa dihapus. Sebagai gantinya, persyaratan SKCK harus dipenuhi jika pelamar sudah dinyatakan lulus mencadi CPNS. Permohonan SKCK juga harus tidak boleh rumit. Dia berharap ke depan Polri bisa mengupdate permohonan SKCK yang saat ini sudah kuno, dengan sistem permohonan online.

Azwar juga menyorot pelayanan kesehatan dasar yang ada di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Dia mengatakan layanan puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan. Azwar mengatakan setiap puskesmas minimal harus ada satu dokter.

"Tolong saya diberi informasi, puskesmas mana yang belum ada dokternya. Dan puskesmas mana yang belum ada PNS-nya," kata dia. Dia menegaskan tidak sah disebut puskesmas jika tidak memiliki dokter tetap yang bertugas di tempat itu.

Sektor pendidikan juga tidak luput dari sorotannya. Menurut Azwar, saat ini anggaran pendidikan sekitar Rp 300 triliun. Tetapi di sejumlah tempat, masih terjadi  kekurangan guru SD. "Dengan anggaran yang begitu besar, rasanya tidak ada guru SD itu dzolim," katanya.

Menurut Azwar urusan pendidikan harus diutamakan. Sebab anak-anak usia sekolah harus bisa menjadi pintah demi masa depan bangsa. Azwar mengatakan urusan pendidikan dasar merupakan pertaruhan posisi kepala daerah (bupati dan walikota).

Dia menyorot sejumlah laporan ada seorang guru SD yang harus mengajar enam kelas setiap harinya. "Mustahil para murid bisa melaksanakan ujian dengan baik," papar dia. Penyediaan guru menurut Azwar adalah standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan yang harus dipenuhi pemerintah.

Azwar menegaskan pelayanan publik merupakan ujung tombak program reformasi birokrasi. Di bagian hulu (instansi pusat atau daerah) perlu diaudit supaya posturnya tidak kegemukan. Perampingan struktur organisasi ini dipercaya bisa membuat pelayanan birokrasi lebih gesit.

Penyakit lama soal birokrasi yang masih membandel adalah perijinan yang berbelit-belit. "Diperlukan audit pelayanan perijinan oleh seluruh instansi publik. Dimana yang masih berbelit, dimana yang tidak," katanya. Jika upaya ini sudah dilaksanakan, Azwar mengatakan bisa mempermudah investor menanamkan modalnya di Indonesia. Dampak runtutannya adalah, terserapnya angkatan kerja di daerah tertentu. (www.jpnn.com)