Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) hampir dipastikan berlanjut tahun depan menyusul belum adanya rencana penganggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Belum tercantumnya JKN dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) menjadi salah satu penghambat penganggaran.
Wacana penganggaran JKN sempat mengemuka dalam pembahasan rencana kerja (renja) SKPD tahun 2015. Dalam kegiatan itu, integrasi PKMS menuju JKN bakal menjadi prioritas anggaran bersama program lain seperti pemilukada dan perbaikan infrastruktur. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, belum ada kebijakan resmi ihwal integrasi PKMS menuju JKN di 2015. “Sampai sekarang belum diputuskan. Kemungkinan tahun depan masih jalan dengan PKMS,” ujarnya saat ditemui wartawan di Balai Kota, Rabu (12/3/2014).
Tahun ini, Pemkot menganggarkan Rp18 miliar untuk pembiayaan 260.000 peserta PKMS dengan rincian 27.000 PKMS Gold dan 233.000 PKMS Silver. Menurut Siti, perlu dana hingga Rp6,3 miliar untuk mengkaver integrasi JKN khusus peserta PKMS Gold dalam setahun. Angka ini diasumsikan dari ketentuan premi JKN sebesar Rp19.250 per jiwa per bulan. Dari segi kalkulasi anggaran, Siti menilai penerapan PKMS lebih ekonomis dibanding JKN. “Tahun kemarin saja kami cuma habis Rp10,8 miliar untuk ratusan ribu peserta PKMS. Sekarang untuk mengkaver gold masuk JKN saja butuh Rp6 miliar,” tuturnya.
Meski kurang menguntungkan dari segi anggaran, Siti mengatakan peleburan jamkesda menuju JKN wajib dilakukan maksimal 2019. Integrasi ini, menurutnya, harus dilakukan bertahap dan selektif agar tak terlalu membebani APBD. Siti menilai yang berhak menjadi penerima bantuan iuran (PBI) JKN hanya peserta PKMS Gold. “Pemegang PKMS Silver kan tidak memenuhi kriteria miskin. Jika nanti PKMS jadi dilebur JKN, mereka harus bayar iuran sendiri.”
Kembali Dianggarkan
Sementara itu, kelanjutan PKMS di 2015 diperkuat usulan penganggaran oleh DKK. Menurut Kabid PKMS, Ida Angklaita, DKK mengajukan dana sekitar Rp24 miliar untuk pembiayaan program, meningkat Rp6 miliar dari tahun ini. Ida mengatakan peningkatan anggaran itu untuk mengantisipasi bertambahnya peserta PKMS. “Setiap hari ada pendaftaran peserta PKMS, terutama silver. Kemungkinan naik masih tinggi,” ujarnya kepada solopos.com.
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menambahkan perlu sinkronisasi antara JKN dengan RPJMD terkait usulan penganggaran. Menurutnya, RPJMD yang bakal berakhir tahun depan ini belum memuat soal ketentuan JKN. “Aturannya masih tentang kesehatan secara global,” terangnya. Lebih jauh, Rudy masih menunggu regulasi yang jelas ihwal kewajiban pemda mengalokasikan dana untuk JKN. (www.solopos.com)
No comments:
Post a Comment