108 Daftar Rumah Sakit Rujukan BPJS Kesehatan di Jakarta

Untuk mendapatkan layanan BPJS maka setiap pasien harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dan harus mengikuti prosedur BPJS yang berlaku, pada umumnya pasien bpjs dibagi menjadi 2 kategori, pasien dengan kondisi gawat dararurat atau emergency dan pasien non-emergency,.

Untuk non gawat darurat jika ingin mendapatkan jaminan dari bpjs keseahtan maka langkah pertama pemeriksaan kesehatan harus ditempuh dari mulai faskes tingkat 1, yaitu fasilitas kesehatan yang sesuai dengan yang tercatat di kartu BPJS, jika pasien secara medis harus mendapatkan tindakan spesialistik dari dokter spesialis, maka pasien akan di rujuk ke rumah sakit terdekat satu rayon yang sudah bekerjasama dengan bpjs.

Namun jika pasien dalam kondisi gawat darurat pasien bisa langsung datang langsung ke rumah sakit terdekat dimanapun pasien berada untuk mendapatkan segera tindakan emergency, khusus untuk emergency pasien bisa memilih rumah sakit mana saja, baik yang sudah bekerjasama dengan bpjs maupun rumah sakit yang belum bekerjasama dengan bpjs tanpa harus memiliki surat rujukan dari faskes tingkat 1.

Kenapa Saya Tidak Bisa Bayar Iuran BPJS Kesehatan?

• 
  

Dengan adanya BPJS Kesehatan banyak masyarakat yang terbantu akan biaya kesehatan yang cukup tinggi, masyarakat yang telah terdaftar secara aktifkan menjadi peserta BPJS akan mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang murah, bahkan bisa gratis. 

Setiap peserta memiliki kewajiban untuk membayar iuran kelas bpjs yang dipilih, iuran dibayar setiap bulan sebelum tanggal 10, apabila peserta telat membayar iuran 1 bulan saja maka status nya akan dinonaktifkan dan tidak bisa menggunakan kartu bpjs sebelum diaktifkan kembali.

Untuk mengaktifkannya peserta dapat melunasi semua tagihan iuran yang belum dibayar. Pembayaran iuran bisa dilakukan menggunakan ATM Bank BNI, BRI, dan Mandiri atau bisa melalui pihak yang telah bekerjasama seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, Pegadaian dan Tokopedia,.

Kenapa Saya Tidak Bisa Bayar Iuran BPJS Kesehatan?

Penyakit yang tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

BPJS adalah asuransi yang diadakan oleh pemerintah dengan mekanisme gotong royong dimana orang tidak mampu disubsidi pemerintah dan iuran dari perusahaan dan warga yang mampu tiap bulannya. Pemerintah sendiri menanggung selisih biaya klaim yang muncul karena iuran BPJS warga tidak bisa mencover seluruh biaya klaim biaya pengobatan yang timbul.

Sangat disarankan seluruh warga mengikuti BPJS karena sakit sangatlah mahal dan belum tentu kita memiliki uang yang cukup untuk berobat. BPJS hampir menanggung semua penyakit bahkan pengobatan yang sifatnya seumur hidup pun ditanggung. Jadi meskipun sudah ikut asuransi swasta ada baiknya tetap mengikuti BPJS karena biaya berobat seumur hidup pun ditanggung BPJS.

Namun demikian, tidak semua BPJS menanggung semua jenis penyakit atau klaim pengobatan. Lalu apa saja penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS ?

1. HIV/AIDS.
Penyakit ini tidak ditanggung jika dianggap merupakan penyakit yang datang karena keteledoran diri sendiri.  Namun pada kasus tertentu karena akibat tertular atau kejadian lain diluar keteledoran harus mendapat rujukan terlebih dahulu.

2 Jenis Penyakit dan 5 Operasi yang tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

• 
  

Hampir semua penyakit yang diderita oleh Peserta, pengobatannya ditanggung BPJS Kesehatan, bahkan ada juga penyakit yang seumur hidup juga pengobatannya ditanggung BPJS Kesehatan, tentu itu semua jika Peserta memenuhi kewajibannya dan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, ada 2 jenis penyakit yang pengobatannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, apa itu? Pertama adalah Penyakit HIV AIDS dan Penyakit akibat ketergantungan Narkoba. Mengapa keduanya tidak ditanggung BPJS Kesehatan? Menurut : Kepala BPJS Kesehatan Kota Pematangsiantar, Rasinta Ria Ginting itu karena penyakit yang diderita datang akibat ulah penderita itu sendiri.

BPJS Kesehatan, Ketika si Miskin Sulit Memperoleh Layanan

 Air mata Sopiah (49), warga Kecamatan Beji, Kota Depok tumpah seketika saat mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Kota Depok, Selasa (15/3/2016).

Kedatangannya untuk meminta pelayanan kesehatan bagi sang suami, Slamet Riyadi (50) seolah tak berbuah hasil. Bersama puluhan warga Depok lainnya yang mengatasnamakan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Sopiah meminta keadilan, kebijaksanaan yang memihak bagi sang suami.

Sopiah punya alasan tersendiri mengapa berunjuk rasa ke kantor BPJS Depok. Sejak suaminya sakit jantung dan dirawat di RSUD Kota Depok beberapa waktu lalu, pelayanannya terpaksa harus dihentikan pihak rumah sakit. Pasalnya, sang suami, sudah dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan gara-gara menunggak bayar iuran selama setahun. Di sinilah perkara penolakan pelayanan Slamet oleh rumah sakit terjadi.

Polisi menenangkan keluarga pasien yang bersitegang dengan salah satu humas BPJS Kesehatan Pusat saat dilakukan mediasi usai berdemo di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Depok di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (10/8). - Antara

Cara Menyampaikan Keluhan Layanan BPJS Kesehatan

• 
  

BPJS Kesehatan merupakan sebuah perusahaan BUMN yang mengelola dan menjalankan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh warga negara indonesia. Dengan begitu mendaftar menjadi peserta bpjs menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bangsa indonesia.

Bagi masyarakat yang tidak mendaftarkan diri dan anggota keluarganya untuk menjadi peserta bpjs maka akan dikenakan sanksi administrasi negara, yaitu masyarakat yang tidak mendaftar tidak bisa membuat pelayanan publik seperti membuat KTP baru, membuat Sim, membuat kartu keluarga dll.

#Sharing Pencairan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsotek)? E-Klaim Aja!

Sebenernya niat sharing tentang pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan, yang dulu namanya Jamsostek, ini udah lama. Tapi ya tau sendiri ya namapun blogger wind-wind-an ya alias angin-anginan ya gini deh. Duit udah abis baru keingetan nulis. Dasar manusia. Here it goes. Semoga bisa nambah informasi buat teman2 yang mau mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaannya. Syukur2 bisa mendatangkan traffic yang banyak  pahala bagi saya *pamrih 

***

Jadi ceritanya kan pak suami resign dari kantor sebelumnya, sebelum ke pindah ke kantor baru di Cilegon. Nah masa jeda dari resign sampai masuk kembali di kantor baru itu lebih dari sebulan. Pas nyiapin segala tertib administrasi di kantor sekarang, keingetan kalo suami punya 2 kartu BPJS Ketenagakerjaan, biar lebih gampang nanti disebut BPJS TK aja, dari 2 kantor yang berbeda. Kalo beberapa tahun kemarin kan, tenaga kerja bisa punya lebih dari 1 kartu keanggotaan BPJS TK jika pindah ke kantor yang lain. Nah, awalnya terpikir untuk memperpanjang BPJS kantor lama di kantor baru. Tapi karena satu dan lain hal, ngiler liat saldonya, akhirnya kami memutuskan untuk mencairkan dana BPJS TK suami. Masuk kantor baru, nanti buka lembaran baru. Termasuk BPJS TK nya.

Pengalaman Mencairkan Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan Pasca Peraturan Baru

Ini merupakan pengalaman saya kemarin mengambil uang JHT BPJS TK/Jamsostek pasca peraturan baru 1 September 2015. Bukan JHT punya saya sebenarnya, saya hanya diminta tetangga untuk mendampinginya mengurus pencairan saldo JHT miliknya.

Karena dianggap sudah berpengalaman atau entah karena apa, saya memang lumayan sering diminta tolong teman atau tetangga untuk menemani mengambil uang JHT. Selain itu, memang tidak banyak orang di kampung saya yang tahu letak kantor BPJS TK kota Pekanbaru.

Baca Juga: (Pengalaman Julz Setiawan Mencairkan JHT di Kantor Jamsostek Tanggerang)

Klien saya kali ini seorang mantan buruh panen buah kelapa sawit di PT. Sawit Asahan Indah, kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan anak perusahaan dari PT. Astra Argo Lestari. Di sana ia bekerja dari tahun 2010 dan berhenti pada tahun 2014. Berarti hingga kemarin ia sudah menjadi peserta Jamsostek sekitar 5 tahun.

Kesulitan Membayar Iuran, Peserta Membludak di Kantor BPJS Kesehatan Medan

Tribun Medan/Elvira Lieshanty Febryza

Peserta BPJS menunggu antrian untuk mendapat pelayanan aduan terhadap masalah BPJS di Kantor BPJS Medan, Jalan Karya, Senin (17/10/2016). 

Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membludak memadati KantorBPJS Cabang Medan, Jalan Karya Nomor 135 Medan, Senin (17/10/2016). 

Peserta sudah memenuhi Kantor BPJS Cabang Medan sejak pukul 8 pagi untuk melaporkan persoalan pembayaran iuran.

Peserta BPJS Kesehatan, Rani, mengaku melakukan pembayaran iuran BPJS.

"Kemarin, saya bayar ke Indomaret. Saya mau bayar buat keluarga saya, tapi yang terbayar cuma punya suami saya. Saya mau bayar punya saya, katanya enggak bisa," ujarnya.

Peserta lainnya, Ery, mengaku alami persoalan serupa.

"Saya bayar ke bank, enggak bisa. Gangguan bulan lalu pun sama. Nanti kalau saya telat, kena denda pula. Tapi saya mau bayar kok sistemnya gini payah?" tutur Ery.

Bayar BPJS Kesehatan Online Praktis & Cepat di Tokopedia

Begitu banyak metode transaksi yang digunakan orang untuk membayar BPJS, salah satunya adalah dengan menggunakan layanan antri di loket BPJS. Sangat merepotkan bukan? Kini, Tokopedia menawarkan kemudahan melakukan pembayaran BPJS melalui Tokopedia. Tokopedia memudahkan banyak masyarakat indonesia untuk melakukan berbagai pembayaran secara online, seperti Token Listrik, Pulsa dan BPJS Kesehatan ini. Selain memudahkan dengan cara yang praktis, Tokopedia dapat diakses secara online, baik di handphone, aplikasi atau PC/Laptop. Jadi, kamu dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Kini tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk mengantri di loket BPJS Kesehatan. Tunggu apalagi, bayar tagihan BPJS Kesehatan secara online di Tokopedia!

Bagaimana Cara Pembayaran Tagihan BPJS Kesehatan secara Online di Tokopedia?

Membayar tagihan BPJS Kesehatan di Tokopedia jauh lebih praktis dan cepat. Hanya dengan mempersiapkan nomor pelanggan atau ID meteran BPJS Kesehatan lalu log-in/masuk akun Tokopedia. Jika belum memiliki akun, segera daftar registrasi akun Tokopedia dan dapatkan  keistimewaan jual beli online, membeli tiket kereta dan beli pulsa. Tokopedia memberikan kemudahan untuk membayar tagihan BPJS Kesehatan tanpa biaya tambahan apapun. Pembayaran tagihan BPJS di Tokopedia sama seperti di gerai-gerai loket pembayaran lainnya. Untuk itu persiapkan 16 angka nomor kartu BPJS Kesehatan dan periode pembayaran yang ingin dilunasi. Tata cara pembayarannya mudah, dapat dilihat disini.

Dinsosnakertrans Kesulitan Urus BPJS Anak Panti Asuhan

Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Bogor mengaku kesulitan untuk menangani calon peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berasal dari anak panti asuhan. Pasalnya, mereka ini tidak memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK).

Kepala Seksi Data Informasi Sosial, Dinsosnakertrans, Kota Bogor Dadang Hilmansyah mengatakan, pihaknya mengaku kesulitan untuk mengurus jaminan kesehatan bagi anak-anak panti asuhan yang akan mengurus BPJS Kesehatan rekomendasi dari Dinsosnakertrans. Akibatnya hingga saat ini, anak-anak tersebut belum memiliki kartu BPJS.

"Memang ada calon peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan surat rekomendasi dari sini (Dinsosnakertrans, red) yang berasal dari anak panti asuhan dan kita merasa kebingungan karena mereka ini tidak memiliki NIK, tapi tetap kita usahakan jika darurat," kata Dadang Hilmansyah kepada heibogor.com, Jumat (18/03/16) diruang kerjanya.

Kemudahan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Melalui KlikBCA

Realisasi pencapaian kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah memenuhi target selama tahun 2014, baik peserta di sektor formal, informal, maupun program khusus jasa konstruksi. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dan keluarga merasa lebih aman dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas mereka.

Kemudahan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Melalui KlikBCA Bisnis

Penyebab Pasien Peserta BPJS Ditolak Rumah Sakit

Penyebab pasien peserta BPJS ditolak rumah sakit (Foto: Dede Kurniawan/Okezone)

SELAMA setahun program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) berjalan, banyak masalah pelayanan kesehatan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Seperti, penolakan pasien rujukan dan penipuan dari penyedia layanan kesehatan.

dr Wasista Budiwaluyo, MHA, dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), melihat bahwa penolakan pasien peserta BPJS umumnya terjadi pada pasien yang membutuhkan perawatan kesehatan yang lama.