Petugas medis dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, Selasa (26/2/014), berkeluh kesah kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tentang penerapan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Jokowi memaklumi bahwa penerapan sistem baru ini masih belum sempurna.
Dalam
dialog itu, Nurul dari bagian keuangan RSUD Koja mengatakan, pasien yang
sebelumnya tidak terdaftar dalam program Kartu Jakarta Sehat dari Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dapat langsung berobat dengan program JKN dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasien hanya perlu menunjukkan KTP dan
kartu keluarga untuk menjadi peserta JKN.
Menurut
Nurul, hal itu menyebabkan penumpukan pasien di RS, apalagi layanan di RS belum
begitu siap dengan sistem baru itu. "Pasien yang tidak memiliki KTP dan
KK, namun juga tidak mampu, tidak bisa diklaim dengan BPJS, sedangkan di IGD
harus segera melayani pasien yang berlebih," ujarnya.
Selain
itu, ia juga mengeluhkan pembayaran premi secara bertahap oleh BPJS kepada
rumah sakit. Hal itu menyebabkan rumah sakit harus memenuhi sendiri sejumlah
kebutuhan dana operasionalnya.
Menanggapi
hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa selalu ada persoalan baru dalam setiap
program baru. Ia mengatakan, Pemprov DKI akan membayarkan premi JKN.
"Kalau nanti sudah dalam posisi normal, ya BPJS akan melayani 40 orang per
hari. Enggak seperti sekarang, ngantre banget seperti tadi kita lihat di bawah.
Dulu, waktu KJS awal-awal kan juga begitu," kata Jokowi.
Jokowi
juga berpesan kepada para pegawai RS agar tidak mengeluh dalam memberikan
pelayanan. "Saya hanya titip, satu jangan ada yang ngeluh. Saya tahu
capek, saya ke sini juga enggak ada yang ngeluh," ujarnya.
Pantauan
Kompas.com di RSUD Koja, terjadi penumpukan pasien di loket pendaftaran BPJS.
Selain itu, penumpukan pasien juga terjadi di ruang IGD. Salah satu pasien
langsung bercerita kepada Jokowi lamanya mengantre di loket tersebut.
"Pak, saya sudah dari tadi pagi, baru dapat (giliran) siang ini,"
kata pasien tersebut.
Dalam
kunjungannya kali ini, Jokowi didampingi oleh Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi
Hartono, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati, Kepala Dinas Pendidikan Lasro
Marbun, Kepala Dinas KUMKMP Joko Kundaryo, serta Kepala Dinas Perumahan dan
Gedung Pemda Yonathan Pasodung. (megapolitan.kompas.com)
No comments:
Post a Comment