Pemerintah Diminta Transparan Paparkan Dana Pensiun

Ilustrasi (Foto: Reuters)  

Anggaran belanja PNS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kenaikan pada dana pensiun.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta kepada pemerintah agar transparan dalam memaparkan alokasi dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, pemerintah juga sebaiknya mengurangi  dana pensiun yang jumlahnya sekira Rp40 triliun.

"Anggaran belanja lebih 20 persen dari APBN. Kebijakan untuk mengevaluasi pemberian pensiun Ad Hoc bukan PNS seperti anggota DPR dan anggota komisi komisi itu," tegasnya di Jakarta, Selasa (20/5/2014),

Dirinya mengindikasi ada permainan di balik alokasi dana pensiun PNS. Pasalnya selama ini tidak pernah ada data transparansi berapa dana yang dikeluarkan setiap tahunnya. Jika diinvestasikan saja, dana tersebut sudah pasti tumbuh banyak.

"Jangankan investasi, deposito saja pasti ada peningkatan jumlah. Mestinya anggaran pensiun tidak meningkat terus karena ada tambahan itu. Karena tidak ada transparansi kan kita jadi menduga-duga dan mencurigai,"  kata dia.

Menurut Enny, pihaknya tidak pernah mengetahui cara pemerintah dalam mengelola dana pensiun. Akibatnya anggaran APBN setiap tahunnya untuk pensiun juga tidak jelas dan meningkat.

"Kita tidak pernah tahu pengelolaan dana pensiun. Siapa selama ini bertanggung jawab. Dari APBN belum tahu berapa realnya. Tidak ada laporan investasi kemana, penempatan seperti apa. Untuk investasi apa disimpan. Berapa disisihkan dan dikeluarkan. Mengendap berapa yang produktif," tutupnya. (economy.okezone.com)