5.1 EVALUASI
APBD
Kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariman
Tahun 2011 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2012-2013
dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan
penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas
kinerja perekonomian daerah Kabupaten Padang Pariman berikut dinamika faktor
eksternal dan internalnya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah
tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan
untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah
pembangunan daerah Tahun 2013 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan
kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber sumber
pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk
mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan
efisien.
Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2013 sebagai pelaksanaan agenda
RPJMD tahun 2010- 2015 di tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran
yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja
pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai
salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu
berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana
kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha.
Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan
tercermin dalam volume APBD tahun 2012. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan
revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. APBD
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran,
yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
(penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).
Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana
Perimbangan yang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi
Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah
Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan
Keuangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan
daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat
berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang
dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan
berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.
Tabel 5.1
Analisis
APBD Menurut Realisasi Pendapatan dengan Belanja
Komponen
|
Tahun 2010
|
Tahun 2011
|
Tahun 2012
|
|||
Target
|
Realisasi
|
Target
|
Realisasi
|
Target
|
Realisasi
|
|
Pendapatan Daerah
|
676,072,458,210.00
|
664.535.072.392,46
|
754.291.316.171
|
750.863.302.962
|
789.590.270.146
|
789.376.633.488
|
Belanja daerah
|
773,665,750,230.89
|
709.771.550.331,00
|
805.500.685.340
|
738.004.664.023
|
836.263.242.808
|
800.769.602.300
|
Kondisi Pendapatan Daerah Cenderung mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, Penyumbang terbesar pendapatan dalam struktur
APBD selama 5 tahun terakhir bersumber dari dana perimbangan, Gambaran ini memperlihatkan
ketergantungan pembangunan Kab.Padang Pariaman pada Pemerintah Pusat.
Berdasarkan Trend Pendapatan Daerah dari
Tahun 2010 s/d 2012, dapat di peroleh gambaran bahwa :
1) Rata-rata
4,17 % Pendapatan Daerah bersumber dari PAD
2) Rata-rata
79,38 % Pendapatan Daerah bersumber dari Dana Perimbangan
3) Rata-rata
16,45 % Pendapatan Daerah bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah
Sementara itu kalau kita lihat belanja daerah
terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan struktur belanja yang ada,
alokasi belanja terbesar adalah untuk Belanja Tidak Langsung.
|
Tabel 5.2
Analisis
APBD Menurut Pendapatan, Kapasitas Fiskal dan
derajat
Otonomi Fiskal
Komponen
|
Proporsi
dalam APBD (%)
|
Proporsi dalam APBD (%)
|
Proporsi
dalam APBD (%)
|
|||
Tahun 2011
|
%
|
Tahun 2012
|
%
|
Tahun 2013
|
%
|
|
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
|
30.307.412.705
|
4,02
|
34.761.661.791
|
4,40
|
40.075.356.791
|
4,44
|
Dana Perimbangan
|
550.123.698.366
|
72,93
|
644.160.837.916
|
81,58
|
752.486.816.916
|
83,40
|
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
|
173.860.205.100
|
23,05
|
110.648.674.582
|
14,01
|
109.734.099.621
|
12,16
|
Jumlah
|
754.291.316.171
|
100
|
789.571.174.289
|
100
|
902.296.273.328
|
100
|
Kapasitas Fiskal
|
Rendah
|
Rendah
|
Rendah
|
|||
Derajat Otonomi Fiskal
|
Rendah
|
Rendah
|
Rendah
|
Tabel 5.3
Analisis Belanja Menurut Belanja Langsung dan Tidak
Langsung
KOMPONEN
|
Tahun 2011
|
Tahun 2012
|
Tahun 2013
|
|||
Nominal
|
%
|
Nominal
|
%
|
Nominal
|
%
|
|
Belanja
Langsung
|
279.570.853.448
|
34,71
|
269.841.578.965
|
31,66
|
287.544.696.218
|
30,75
|
Belanja Tidak
Langsung
|
525.957.297.796
|
65,29
|
582.386.321.931
|
68,34
|
647.546.746.049
|
69,25
|
Jumlah
|
805.528.151.244
|
100,00
|
852.227.900.896
|
100,00
|
935.091.442.267
|
100,00
|
|
5.2. EVALUASI
ANGGARAN PENDAPATAN
Pendapatan daerah dilakukan terhadap obyek
pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan
Lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan
kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.
Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah
selama 5 tahun terakhir (2007 – 2012) yang terus menunjukkan peningkatan dari
tahun ketahun.
Berdasarkan tabel rata-rata realisasi
pertumbuhan dan kontribusi rata-rata selama 5 tahun terakhir (2007-2012)
sebesar 16,67 % per tahun dan kontribusi pertumbuhan rata-rata per-obyek
pendapatan terhadap total pendapatan daerah dominasi paling besar adalah dana
perimbangan dengan persentase sebesar 77,46% dari Total Pendapatan belum
termasuk perkiraan alokasi DAK Tahun 2013 dan 2014, sedangkan PAD sebesar 4,69%
dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 17,84%.
Tabel 5.4
Analisis
Pendapatan Daerah
Komponen
|
Proporsi
dalam APBD (%)
|
Proporsi dalam APBD (%)
|
Proporsi
dalam APBD (%)
|
|||
Tahun 2011
|
%
|
Tahun 2012
|
%
|
Tahun 2013
|
%
|
|
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
|
30.307.412.705
|
4,02
|
34.761.661.791
|
4,40
|
40.075.356.791
|
4,44
|
Dana Perimbangan
|
550.123.698.366
|
72,93
|
644.160.837.916
|
81,58
|
752.486.816.916
|
83,40
|
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
|
173.860.205.100
|
23,05
|
110.648.674.582
|
14,01
|
109.734.099.621
|
12,16
|
Jumlah
|
754.291.316.171
|
100
|
789.571.174.289
|
100
|
902.296.273.328
|
100
|
Tabel 5.5
Komponen
Pendapatan Asli Daerah
Komponen
|
Proporsi
dalam PAD (%)
|
Proporsi
dalam PAD (%)
|
Proporsi
dalam PAD (%)
|
|||
Tahun 2011
|
%
|
Tahun 2012
|
%
|
Tahun 2013
|
%
|
|
Pajak Daerah
|
11.668.923.319
|
38,50
|
14.360.000.000
|
41,31
|
15.060.000.000
|
37,58
|
Hasil Retribusi Daerah
|
4.659.000.000
|
15,37
|
6.120.000.000
|
17,61
|
10.733.695.000
|
26,78
|
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
|
4.313.033.886
|
14,23
|
4.028.675.465
|
11,59
|
4.028.675.465
|
10,05
|
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah
|
9.666.455.500
|
31,89
|
10.252.986.326
|
29,50
|
10.252.986.326
|
25,58
|
Jumlah
|
30.307.412.705
|
100
|
34.761.661.791
|
100
|
40.075.356.791
|
100
|
Tabel 5.6
Komponen
Retribusi Daerah
Komponen
|
Proporsi
dalam Retribusi
|
Proporsi dalam Retribusi
|
Proporsi
dalam Retribusi
|
|||
Tahun 2011
|
%
|
Tahun 2012
|
%
|
Tahun 2013
|
%
|
|
Retribusi Jasa Umum
|
2.680.000.000
|
45,66
|
2.930.000.000
|
47,88
|
6.735.151.000,00
|
64,82
|
Retribusi Jasa Usaha
|
870.000.000
|
14,82
|
870.000.000
|
14,22
|
1.420.000.000,00
|
13,67
|
Retribusi Perijinan Tertentu
|
2.320.000.000
|
39,52
|
2.320.000.000
|
37,91
|
2.235.000.000,00
|
21,51
|
Jumlah
|
5.870.000.000
|
100,00
|
6.120.000.000
|
100,00
|
10.390.151.000
|
100,00
|
5.3. EVALUASI ANGGARAN
BELANJA
Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk
melihat proporsi belanja langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
perbaikan indikator utama pada tiap bidang.Evaluasi anggaran belanja pertama
kali dilakukan dengan melihat komposisi belanja langsung dan tidak langsung
beserta masing-masing komponennya, dalam analisis antar waktu dengan melihat
perkembangan belanjannya. Poin-poin yang perlu dilihat adalah berapa (nominal
dan proporsi) dan untuk apa belanja pegawai, belanja modal, belanja bansos, dan
belanja subsidi.
Kemudian evaluasi belanja dilakukan pada
setiap bidang untuk melihat relevansi dan efektivitas belanja terhadap program
prioritas dan perbaikan capaian program tersebut dari waktu ke waktu.
Tabel: 5.7
Analisis Belanja Menurut Belanja Belanja Langsung dan
Tidak Langsung
No.
|
Uraian
|
Tahun 2011
|
Tahun 2012
|
Tahun 2013
|
|||
Nominal
|
%
|
Nominal
|
%
|
Nominal
|
%
|
||
II
|
BELANJA DAERAH
|
805.528.151.244
|
852.227.900.896
|
935.091.442.267
|
|||
2,1
|
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
|
525.957.297.796
|
65,29
|
582.386.321.931
|
68,34
|
647.546.746.049
|
69,25
|
2.1.1
|
Belanja Pegawai
|
483.275.813.707
|
59,99
|
538.000.083.746
|
63,13
|
591.223.218.618
|
63,23
|
2.1.2
|
Belanja Hibah
|
12.371.140.750
|
1,54
|
7.689.500.000
|
0,90
|
7.279.542.000
|
0,78
|
2.1.3
|
Belanja Subsidi
|
-
|
-
|
-
|
|||
2.1.4
|
Belanja Bantuan
Sosial
|
14.574.196.904
|
1,81
|
18.798.803.000
|
2,21
|
27.682.949.431
|
2,96
|
2.1.5
|
Belanja Bagi Hasil
Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
|
1.055.016.000
|
0,13
|
1.055.016.000
|
0,12
|
1.055.016.000
|
0,11
|
2.1.6
|
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa
|
12.481.130.435
|
1,55
|
15.498.727.435
|
1,82
|
18.306.020.000
|
1,96
|
2.1.7
|
Belanja Tidak
Terduga
|
2.200.000.000
|
0,27
|
1.344.191.750
|
0,16
|
2.000.000.000
|
0,21
|
2.2
|
BELANJA LANGSUNG
|
279.570.853.448
|
34,71
|
269.841.578.965
|
31,66
|
287.544.696.218
|
30,75
|
2.2.1
|
Belanja Pegawai
|
24.494.889.605
|
8,76
|
15.430.409.582
|
5,72
|
23.519.274.131
|
8,18
|
2.2.2
|
Belanja Barang dan
Jasa
|
98.646.434.874
|
35,28
|
105.785.525.000
|
39,20
|
128.662.762.239
|
44,75
|
2.2.3
|
Belanja Modal
|
156.429.528.969
|
55,95
|
148.625.644.383
|
55,08
|
135.362.659.848
|
47,08
|
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun
2011-2013komposisi belanja tidak langsung lebih tinggi dari belanja
langsung,hal ini digunakan terutama untuk pemenuhan belanja pegawai dimana pada
tahun 2011 belanja pegawai sebesar 59,99% naik menjadi 63,13Tahun 2012,
kemudian pada tahun 2013 naik lagi menjadi 63,23%. Hal ini menunjukan bahwa
belanja pembangunan relatif kecil dari tahun ketahun.
Persen komponen belanja langsung khususnya
belanja modal cukup tinggi dari tolat belanja langsung, pada tahun 2011 sebesar
55,95%, turun menjadi 55.08% Tahun 2012, dan Tahun 2013 turun lagi sebesar
47.08% belanja modal dari total belanja langsung.
1)
Bidang Pendidikan
Belanja kegiatan di sektor pendidikan dapat
diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok mata anggaran, yaitu Belanja Langsung dan
Belanja Tidak Langsung. Kegiatan yang termasuk ke dalam Belanja Langsung adalah
Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal sementara kegiatan yang
termasuk ke dalam Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Gaji Pegawai.
Tabel 5.8
Perbandingan Belanja Pendidikan dengan Total Belanja Langsung
No
|
Uraian
|
Tahun 2011
|
Tahun 2012
|
Tahun 2013
|
1
|
Belanja Pendidikan
|
66.284.673.500
|
64.217.272.382
|
58.761.535.525
|
2
|
Belanja Langsung
|
246.790.567.643
|
263.760.599.327
|
343.592.602.051
|
3
|
Persentase
|
26,86
|
24,35
|
17,10
|
Tabel: 5.9
Analisis Relevansi Pendidikan
Indikator
|
Program
|
Tahun 2011
|
%
|
Tahun 2012
|
%
|
Tahun 2013
|
%
|
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)
|
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
|
29.600.000
|
0,05
|
57.000.000
|
0,08
|
1.334.350.000
|
2,34
|
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
(%)
|
Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
|
803.643.600
|
1,37
|
1.270.392.764
|
1,89
|
4.691.600.000
|
8,21
|
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
|
Program Pendidikan
Menengah
|
1.429.998.900
|
2,44
|
1.895.572.000
|
2,82
|
4.385.240.300
|
7,68
|
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
|
Program Pendidikan
Non Formal
|
160.696.000
|
0,27
|
218.054.000
|
0,32
|
482.000.000
|
0,84
|
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
(%)
|
Program Peningkatan
Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
|
78.123.000
|
0,13
|
409.300.000
|
0,61
|
505.600.000
|
0,89
|
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
|
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
|
47.305.000
|
0,08
|
53.000.000
|
0,08
|
69.000.000
|
0,12
|
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12
Tahun
|
Program DAK
Pendidikan*)
|
56.060.034.000
|
95,65
|
63.322.654.000
|
94,19
|
45.654.995.225
|
79,92
|
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15
Tahun
|
58.609.400.500
|
100
|
67.225.972.764
|
100
|
57.122.785.525
|
100
|
|
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18
Tahun
|
|||||||
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+
|
|
|
|
|
|
|
|
2)
Bidang Kesehatan
Pada urusan kesehatan terdapat 2 Dinas yang
tercakup di dalamnya yakni Dinas Kesehatan dan RSUD Parit Malintang. Belanja
kegiatan di sektor kesehatan dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok mata
anggaran, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Kegiatan yang
termasuk ke dalam Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa
dan Belanja Modal sementara kegiatan yang termasuk ke dalam Belanja Tidak
Langsung adalah Belanja Gaji Pegawai.
Tabel: 5.10
Perbandingan Belanja Kesehatan dengan Total Belanja
Langsung
No
|
Uraian
|
Tahun 2011
|
Tahun 2012
|
Tahun 2013
|
1
|
Belanja Dinkes
|
13.057.258.364
|
20.594.885.000
|
26.785.658.540
|
2
|
Belanja RSUD
|
3.509.411.165
|
7.688.723.695
|
13.580.441.100
|
3
|
Belanja Langsung
|
246.790.567.643
|
263.760.599.327
|
343.592.602.051
|
4
|
Persentase
|
6,71
|
10,72
|
11,75
|
Tabel: 5.11
Analisis Relevansi Kesehatan
Indikator
|
Program
|
Tahun 2011
|
%
|
Tahun 2012
|
%
|
Tahun 2013
|
%
|
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran
Hidup (Jiwa)
|
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
|
71.707.500
|
1,26
|
1.029.750.000
|
7,44
|
154.800.000
|
0,78
|
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa)
|
Program Pengawasan
Obat dan Makanan
|
25.118.000
|
0,44
|
2.611.550.000
|
18,88
|
3.784.678.546
|
19,16
|
Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000
Balita (Jiwa)
|
Program Promosi
Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
|
508.519.000
|
8,95
|
85.000.000
|
0,61
|
50.000.000
|
0,25
|
Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenanga
Kesehatan Terlatih (%)
|
Program Gizi
Masyarakat
|
164.050.000
|
2,89
|
191.500.000
|
1,38
|
189.800.000
|
0,96
|
Angka Morbiditas (%)
|
Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
|
34.599.250
|
0,61
|
115.000.000
|
0,83
|
230.875.000
|
1,17
|
Proporsi Penduduk dengan Pengobatan
Sendiri (%)
|
Program Pencegahan
Dan Penanggulangan penyakit menular
|
303.470.014
|
5,34
|
299.700.000
|
2,17
|
964.967.500
|
4,88
|
Prevalensi Malaria, Diare, DB per 1000
penduduk (%) (penyakit yang menjadi wabah)
|
Program
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
|
61.307.500
|
1,08
|
31.000.000
|
0,22
|
25.000.000
|
0,13
|
Prevalensi HIV/AIDS (%)
|
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
|
990.269.000
|
17,44
|
6.118.382.362
|
44,22
|
11.587.049.526
|
58,65
|
Prevalensi Balita Kekuurangan Gizi (%)
|
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
|
25.015.000
|
0,44
|
18.800.000
|
0,14
|
25.000.000
|
0,13
|
|
Program Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
|
32.048.000
|
0,56
|
135.750.000
|
0,98
|
215.000.000
|
1,09
|
|
Program Pembangunan
dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas
|
3.463.632.000
|
60,98
|
3.199.019.138
|
23,12
|
2.527.557.968
|
12,79
|
|
5.679.735.264
|
100
|
13.835.451.500
|
100
|
19.754.728.540
|
100
|
3)
Bidang Prasarana dasar
Belanja kegiatan di sektor infrastruktur
dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok mata anggaran, yaitu Belanja
Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Kegiatan yang termasuk ke dalam Belanja
Langsung adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal
sementara kegiatan yang termasuk ke dalam Belanja Tidak Langsung adalah Belanja
Gaji Pegawai.
Tabel: 5.12
Perbandingan Belanja Prasarana dengan Total Belanja
Langsung
No
|
Uraian
|
Tahun 2011
|
Tahun 2012
|
Tahun 2013
|
1
|
Belanja Prasarana
Dasar
|
86.170.960.068
|
53.252.868.150
|
94.176.842.393
|
2
|
Belanja Langsung
|
246.790.567.643
|
263.760.599.327
|
343.592.602.051
|
3
|
Persentase
|
34,92
|
20,19
|
27,41
|
Pada sektor infrastruktur belanja langsungnya
sebesar 34,92% pada Tahun 2011, turun menjadi 20,19% tahun 2012, kemudian naik
lagi menjadi 27,41% Tahun 2013, Diantara belanja langsung tersebut yang paling
besar terdapat di belanja modal sebesar, setelah itu belanja barang dan jasa
sebesar dan yang paling sedikit terdapat di belanja pegawai.
Tabel:5.13
Analisis Relevansi Prasarana Dasar
Indikator
|
Program
|
Tahun 2011
|
%
|
Tahun 2012
|
%
|
Tahun 2013
|
%
|
Proporsi
Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)
|
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
|
5.188.602.500
|
16,71
|
13.450.000.000
|
30,99
|
30.792.345.000
|
39,88
|
Proporsi
Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)
|
Program
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
|
146.070.000
|
0,47
|
231.000.000
|
0,53
|
452.000.000
|
0,59
|
Proporsi
Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)
|
Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-gorong
|
650.000.000
|
1,50
|
1.040.550.000
|
1,35
|
||
Proporsi
Desa dengan Akses Jalan R4 Sepanjang Tahun (%)
|
Program
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
|
246.955.900
|
0,80
|
150.000.000
|
0,35
|
150.300.000
|
0,19
|
Proporsi
Desa dengan Jaringan Listrik (%)
|
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
|
11.094.912.450
|
35,74
|
14.250.671.000
|
32,84
|
15.235.318.000
|
19,73
|
Aksesibilitas
Pasar Tradisional (km)
|
Program Pembangunan
sistem informasi/data base jalan dan jembatan
|
108.458.920
|
0,35
|
100.000.000
|
0,23
|
185.000.000
|
0,24
|
Peningkatan sarana
dan prasarana kebinakebinaamargaan
|
435.853.400
|
1,40
|
890.500.000
|
2,05
|
2.320.000.000
|
3,00
|
|
Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
|
6.386.349.500
|
20,57
|
5.848.635.000
|
13,48
|
13.296.540.000
|
17,22
|
|
Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
|
4.901.551.480
|
15,79
|
5.110.971.750
|
11,78
|
5.509.471.193
|
7,14
|
|
Pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
|
995.854.120
|
3,21
|
900.000.000
|
2,07
|
2.282.000.000
|
2,96
|
|
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
|
1.471.660.000
|
4,74
|
847.036.600
|
1,95
|
5.948.614.000
|
7,70
|
|
Program Sanitasi
dan penyehatan lingkungan
|
69.233.000
|
0,22
|
971.921.000
|
2,24
|
2.173.242.000
|
2,81
|
|
############
|
100
|
43.400.735.350
|
100
|
77.212.138.193
|
103
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
4)
Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan
Berdasarkan realisasi anggaran Peningkatan
kualitas dan produktivitas tenaga kerja pada urusan Ketenagakerjaan yang
terletak di Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman, anggaran
terbesar terdapat pada Belanja Barang dan Jasa di tahun 2013.
Tabel: 5.14
Analisis Relevansi Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan
Indikator
|
Program
|
Tahun 2011
|
%
|
Tahun 2012
|
%
|
Tahun 2013
|
%
|
|
Program
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
|
20.000.000
|
1,26
|
40.000.000
|
1,21
|
40.000.000
|
1,35
|
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
|
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja
|
50.000.000
|
3,16
|
90.000.000
|
2,73
|
80.000.000
|
2,71
|
Pekerja yang Bekerja Kurang dari 35 Jam
per Minggu (%)
|
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
|
-
|
55.000.000
|
1,67
|
55.000.000
|
1,86
|
|
Persentase UMK yang Mempunyai Akses
Permodalan (%)
|
Program Penciptaan
Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
|
43.638.600
|
2,76
|
30.000.000
|
0,91
|
20.000.000
|
0,68
|
|
Program
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
|
126.875.700
|
8,01
|
40.000.000
|
1,21
|
74.685.000
|
2,53
|
|
Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
|
26.723.850
|
1,69
|
250.000.000
|
7,58
|
32.000.000
|
1,08
|
|
Program
Pengembangan Kewirausahan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
|
17.029.400
|
1,08
|
450.000.000
|
13,65
|
140.000.000
|
4,74
|
|
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah
|
30.749.450
|
1,94
|
35.000.000
|
1,06
|
50.000.000
|
1,69
|
|
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
|
29.883.150
|
1,89
|
168.000.000
|
5,10
|
60.000.000
|
2,03
|
|
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
|
1.238.882.300
|
78,22
|
1.719.103.000
|
52,14
|
2.193.195.689
|
74,28
|
|
Program Penataan
Struktur Industri
|
-
|
420.000.000
|
12,74
|
207.704.000
|
7,03
|
|
|
1.583.782.450
|
100,00
|
3.297.103.000
|
100
|
2.952.584.689
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5)
Bidang Ketahanan Pangan
Berdasarkan jenis program, sebagian besar
anggaran belanja daerah bidang ketahanan pangan tahun 2013 di Kabupaten Padang
Pariaman dialokasikan untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan) pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
Kabupaten Padang Pariaman.
Tabel : 5.15
Analisis Relevansi Ketahanan Pangan
Indikator
|
Program
|
Tahun 2011
|
%
|
Tahun 2012
|
%
|
Tahun 2013
|
%
|
Indeks Ketahanan Pangan
|
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
|
366.352.300
|
5,62
|
303.000.000
|
3,95
|
1.112.000.000
|
10,58
|
Rata-rata Perkembangan Harga Beras (%)
|
Progran Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
|
42.179.000
|
0,65
|
25.000.000
|
0,33
|
90.000.000
|
0,86
|
Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok non
Pangan (%)
|
Program peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
|
61.217.500
|
0,94
|
70.000.000
|
0,91
|
186.890.000
|
1,78
|
|
Program peningkatan
produksi pertanian/perkebunan
|
399.808.825
|
6,13
|
375.000.000
|
4,89
|
455.800.000
|
4,34
|
|
Program DAK Bidang
Pertanian
|
5.609.644.000
|
86,04
|
5.779.584.700
|
75,44
|
7.421.907.000
|
70,60
|
|
Program Gerakan
Terpadu Pensejahteraan Petani
|
40.393.060
|
0,62
|
793.200.000
|
10,35
|
1.246.000.000
|
11,85
|
|
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan & Diversifikasi Pangan
|
-
|
315.800.000
|
4,12
|
-
|
||
|
|
6.519.594.685
|
100
|
7.661.584.700
|
100
|
10.512.597.000
|
100
|
No comments:
Post a Comment