Thursday, May 15, 2014

RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS APBD




 
5.1 EVALUASI APBD
Kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariman Tahun 2011 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2012-2013 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Padang Pariman berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2013 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial  merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.
Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2013 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2010- 2015 di tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha.
Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD tahun 2012. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).
Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.
Tabel 5.1
Analisis APBD Menurut Realisasi Pendapatan dengan Belanja

Komponen
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
 Realisasi
Pendapatan Daerah
676,072,458,210.00
664.535.072.392,46
754.291.316.171
750.863.302.962
789.590.270.146
789.376.633.488
Belanja  daerah
773,665,750,230.89
709.771.550.331,00
805.500.685.340
738.004.664.023
836.263.242.808
800.769.602.300

Kondisi Pendapatan Daerah Cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Penyumbang terbesar pendapatan dalam struktur APBD selama 5 tahun terakhir bersumber dari dana perimbangan, Gambaran ini memperlihatkan ketergantungan pembangunan Kab.Padang Pariaman pada Pemerintah Pusat.
Berdasarkan Trend Pendapatan Daerah dari Tahun 2010 s/d 2012, dapat di peroleh gambaran bahwa :
1)  Rata-rata 4,17 % Pendapatan Daerah bersumber dari PAD
2)  Rata-rata 79,38 % Pendapatan Daerah bersumber dari Dana Perimbangan
3)  Rata-rata 16,45 % Pendapatan Daerah bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah
Sementara itu kalau kita lihat belanja daerah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan struktur belanja yang ada, alokasi belanja terbesar adalah untuk Belanja Tidak Langsung.







 






















Tabel 5.2
Analisis APBD Menurut Pendapatan, Kapasitas Fiskal dan
derajat Otonomi Fiskal

Komponen
Proporsi dalam APBD (%)
Proporsi  dalam APBD (%)
Proporsi dalam APBD (%)
Tahun 2011
%
Tahun 2012
%
Tahun 2013
%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
30.307.412.705
4,02
34.761.661.791
4,40
40.075.356.791
4,44
Dana Perimbangan
550.123.698.366
72,93
644.160.837.916
81,58
752.486.816.916
83,40
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
173.860.205.100
23,05
110.648.674.582
14,01
109.734.099.621
12,16
Jumlah
754.291.316.171
100
789.571.174.289
100
902.296.273.328
100
Kapasitas Fiskal
Rendah

Rendah

Rendah

Derajat Otonomi Fiskal
Rendah

Rendah

Rendah


Tabel 5.3
Analisis Belanja Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung
KOMPONEN
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Nominal
%
Nominal
%
Nominal
%
Belanja Langsung
279.570.853.448
34,71
269.841.578.965
31,66
287.544.696.218
30,75
Belanja Tidak Langsung
525.957.297.796
65,29
582.386.321.931
68,34
647.546.746.049
69,25
Jumlah
805.528.151.244
100,00
852.227.900.896
100,00
935.091.442.267
100,00















5.2. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
Pendapatan daerah dilakukan terhadap obyek pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir (2007 – 2012) yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun.
Berdasarkan tabel rata-rata realisasi pertumbuhan dan kontribusi rata-rata selama 5 tahun terakhir (2007-2012) sebesar 16,67 % per tahun dan kontribusi pertumbuhan rata-rata per-obyek pendapatan terhadap total pendapatan daerah dominasi paling besar adalah dana perimbangan dengan persentase sebesar 77,46% dari Total Pendapatan belum termasuk perkiraan alokasi DAK Tahun 2013 dan 2014, sedangkan PAD sebesar 4,69% dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 17,84%.

Tabel 5.4
Analisis Pendapatan Daerah
Komponen
Proporsi dalam APBD (%)
Proporsi  dalam APBD (%)
Proporsi dalam APBD (%)
Tahun 2011
%
Tahun 2012
%
Tahun 2013
%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
30.307.412.705
4,02
34.761.661.791
4,40
40.075.356.791
4,44
Dana Perimbangan
550.123.698.366
72,93
644.160.837.916
81,58
752.486.816.916
83,40
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
173.860.205.100
23,05
110.648.674.582
14,01
109.734.099.621
12,16
Jumlah
754.291.316.171
100
789.571.174.289
100
902.296.273.328
100


Tabel 5.5
Komponen Pendapatan Asli Daerah

Komponen
Proporsi dalam PAD (%)
Proporsi dalam PAD (%)
Proporsi dalam PAD (%)
Tahun 2011
%
Tahun 2012
%
Tahun 2013
%
Pajak Daerah
11.668.923.319
38,50
14.360.000.000
41,31
15.060.000.000
37,58
Hasil Retribusi Daerah
4.659.000.000
15,37
6.120.000.000
17,61
10.733.695.000
26,78
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.313.033.886
14,23
4.028.675.465
11,59
4.028.675.465
10,05
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
9.666.455.500
31,89
10.252.986.326
29,50
10.252.986.326
25,58
Jumlah
30.307.412.705
100
34.761.661.791
100
40.075.356.791
100

Tabel 5.6
Komponen Retribusi Daerah

Komponen
Proporsi dalam Retribusi
Proporsi  dalam Retribusi
Proporsi dalam Retribusi
Tahun 2011
%
Tahun 2012
%
Tahun 2013
%
Retribusi Jasa Umum
2.680.000.000
45,66
2.930.000.000
47,88
6.735.151.000,00
64,82
Retribusi Jasa Usaha
870.000.000
14,82
870.000.000
14,22
1.420.000.000,00
13,67
Retribusi Perijinan Tertentu
2.320.000.000
39,52
2.320.000.000
37,91
2.235.000.000,00
21,51
Jumlah
5.870.000.000
100,00
6.120.000.000
100,00
10.390.151.000
100,00


5.3. EVALUASI ANGGARAN BELANJA
Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat proporsi belanja langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan perbaikan indikator utama pada tiap bidang.Evaluasi anggaran belanja pertama kali dilakukan dengan melihat komposisi belanja langsung dan tidak langsung beserta masing-masing komponennya, dalam analisis antar waktu dengan melihat perkembangan belanjannya. Poin-poin yang perlu dilihat adalah berapa (nominal dan proporsi) dan untuk apa belanja pegawai, belanja modal, belanja bansos, dan belanja subsidi.
Kemudian evaluasi belanja dilakukan pada setiap bidang untuk melihat relevansi dan efektivitas belanja terhadap program prioritas dan perbaikan capaian program tersebut dari waktu ke waktu.






Tabel: 5.7
Analisis Belanja Menurut Belanja Belanja Langsung dan Tidak Langsung
No.
Uraian
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Nominal
%
Nominal
%
Nominal
%
II
BELANJA DAERAH
805.528.151.244

852.227.900.896

935.091.442.267

2,1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
525.957.297.796
65,29
582.386.321.931
68,34
647.546.746.049
69,25
2.1.1
Belanja Pegawai
483.275.813.707
59,99
538.000.083.746
63,13
591.223.218.618
63,23
2.1.2
Belanja Hibah
12.371.140.750
1,54
7.689.500.000
0,90
7.279.542.000
0,78
2.1.3
Belanja Subsidi

-

-

-
2.1.4
Belanja Bantuan Sosial
14.574.196.904
1,81
18.798.803.000
2,21
27.682.949.431
2,96
2.1.5
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1.055.016.000
0,13
1.055.016.000
0,12
1.055.016.000
0,11
2.1.6
Belanja Bantuan Keuangan  Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
12.481.130.435
1,55
15.498.727.435
1,82
18.306.020.000
1,96
2.1.7
Belanja Tidak Terduga
2.200.000.000
0,27
1.344.191.750
0,16
2.000.000.000
0,21








2.2
BELANJA LANGSUNG
279.570.853.448
34,71
269.841.578.965
31,66
287.544.696.218
30,75
2.2.1
Belanja Pegawai
24.494.889.605
8,76
15.430.409.582
5,72
23.519.274.131
8,18
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
98.646.434.874
35,28
105.785.525.000
39,20
128.662.762.239
44,75
2.2.3
Belanja Modal
156.429.528.969
55,95
148.625.644.383
55,08
135.362.659.848
47,08








Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2011-2013komposisi belanja tidak langsung lebih tinggi dari belanja langsung,hal ini digunakan terutama untuk pemenuhan belanja pegawai dimana pada tahun 2011 belanja pegawai sebesar 59,99% naik menjadi 63,13Tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 naik lagi menjadi 63,23%. Hal ini menunjukan bahwa belanja pembangunan relatif kecil dari tahun ketahun.
Persen komponen belanja langsung khususnya belanja modal cukup tinggi dari tolat belanja langsung, pada tahun 2011 sebesar 55,95%, turun menjadi 55.08% Tahun 2012, dan Tahun 2013 turun lagi sebesar 47.08% belanja modal dari total belanja langsung.

1)     Bidang Pendidikan
Belanja kegiatan di sektor pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok mata anggaran, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Kegiatan yang termasuk ke dalam Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal sementara kegiatan yang termasuk ke dalam Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Gaji Pegawai.
Tabel 5.8
Perbandingan Belanja Pendidikan dengan Total Belanja Langsung
No
Uraian
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
1
Belanja Pendidikan
          66.284.673.500
       64.217.272.382
      58.761.535.525
2
Belanja Langsung
        246.790.567.643
263.760.599.327
    343.592.602.051
3
Persentase
26,86
                             24,35
17,10
Tabel: 5.9
Analisis Relevansi Pendidikan
Indikator
Program
Tahun 2011
%
Tahun 2012
%
Tahun 2013
%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)
Program Pendidikan Anak Usia Dini
29.600.000
0,05
57.000.000
0,08
1.334.350.000
2,34
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
803.643.600
1,37
1.270.392.764
1,89
4.691.600.000
8,21
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
Program Pendidikan Menengah
1.429.998.900
2,44
1.895.572.000
2,82
4.385.240.300
7,68
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
Program Pendidikan Non Formal
160.696.000
0,27
218.054.000
0,32
482.000.000
0,84
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
78.123.000
0,13
409.300.000
0,61
505.600.000
0,89
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
47.305.000
0,08
53.000.000
0,08
69.000.000
0,12
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun
Program DAK Pendidikan*)
56.060.034.000
95,65
63.322.654.000
94,19
45.654.995.225
79,92
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 Tahun

58.609.400.500
100
67.225.972.764
100
57.122.785.525
100
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun







Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+








2)     Bidang Kesehatan
Pada urusan kesehatan terdapat 2 Dinas yang tercakup di dalamnya yakni Dinas Kesehatan dan RSUD Parit Malintang. Belanja kegiatan di sektor kesehatan dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok mata anggaran, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Kegiatan yang termasuk ke dalam Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal sementara kegiatan yang termasuk ke dalam Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Gaji Pegawai.
Tabel: 5.10
Perbandingan Belanja Kesehatan dengan Total Belanja Langsung
No
Uraian
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
1
Belanja Dinkes
          13.057.258.364
       20.594.885.000
      26.785.658.540
2
Belanja RSUD
            3.509.411.165
         7.688.723.695
      13.580.441.100
3
Belanja Langsung
        246.790.567.643
263.760.599.327
    343.592.602.051
4
Persentase
6,71
10,72
11,75














Tabel: 5.11
Analisis Relevansi Kesehatan
Indikator
Program
Tahun 2011
%
Tahun 2012
%
Tahun 2013
%
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Jiwa)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
71.707.500
1,26
1.029.750.000
7,44
154.800.000
0,78
Angka Kematian Bayi (AKB)  per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa)
Program Pengawasan Obat dan Makanan
25.118.000
0,44
2.611.550.000
18,88
3.784.678.546
19,16
Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 Balita (Jiwa)
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
508.519.000
8,95
85.000.000
0,61
50.000.000
0,25
Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenanga Kesehatan Terlatih (%)
Program Gizi Masyarakat
164.050.000
2,89
191.500.000
1,38
189.800.000
0,96
Angka Morbiditas (%)
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
34.599.250
0,61
115.000.000
0,83
230.875.000
1,17
Proporsi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)
Program Pencegahan Dan Penanggulangan penyakit menular
303.470.014
5,34
299.700.000
2,17
964.967.500
4,88
Prevalensi Malaria, Diare, DB per 1000 penduduk (%) (penyakit yang menjadi wabah)
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
61.307.500
1,08
31.000.000
0,22
25.000.000
0,13
Prevalensi HIV/AIDS (%)
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
990.269.000
17,44
6.118.382.362
44,22
11.587.049.526
58,65
Prevalensi Balita Kekuurangan Gizi (%)
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
25.015.000
0,44
18.800.000
0,14
25.000.000
0,13

Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
32.048.000
0,56
135.750.000
0,98
215.000.000
1,09

Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas
3.463.632.000
60,98
3.199.019.138
23,12
2.527.557.968
12,79


5.679.735.264
100
13.835.451.500
100
19.754.728.540
100
3)     Bidang Prasarana dasar
Belanja kegiatan di sektor infrastruktur dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok mata anggaran, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Kegiatan yang termasuk ke dalam Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal sementara kegiatan yang termasuk ke dalam Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Gaji Pegawai.
Tabel: 5.12
Perbandingan Belanja Prasarana dengan Total Belanja Langsung
No
Uraian
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
1
Belanja Prasarana Dasar
          86.170.960.068
       53.252.868.150
      94.176.842.393
2
Belanja Langsung
        246.790.567.643
263.760.599.327
    343.592.602.051
3
Persentase
34,92
                             20,19
27,41

Pada sektor infrastruktur belanja langsungnya sebesar 34,92% pada Tahun 2011, turun menjadi 20,19% tahun 2012, kemudian naik lagi menjadi 27,41% Tahun 2013, Diantara belanja langsung tersebut yang paling besar terdapat di belanja modal sebesar, setelah itu belanja barang dan jasa sebesar dan yang paling sedikit terdapat di belanja pegawai.








Tabel:5.13
Analisis Relevansi Prasarana Dasar

Indikator
Program
Tahun 2011
%
Tahun 2012
%
Tahun 2013
%
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
5.188.602.500
16,71
13.450.000.000
30,99
30.792.345.000
39,88
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)
Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
146.070.000
0,47
231.000.000
0,53
452.000.000
0,59
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong


650.000.000
1,50
1.040.550.000
1,35
Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 Sepanjang Tahun (%)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
246.955.900
0,80
150.000.000
0,35
150.300.000
0,19
Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
11.094.912.450
35,74
14.250.671.000
32,84
15.235.318.000
19,73
Aksesibilitas Pasar Tradisional (km)
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
108.458.920
0,35
100.000.000
0,23
185.000.000
0,24

Peningkatan sarana dan prasarana kebinakebinaamargaan
435.853.400
1,40
890.500.000
2,05
2.320.000.000
3,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6.386.349.500
20,57
5.848.635.000
13,48
13.296.540.000
17,22

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4.901.551.480
15,79
5.110.971.750
11,78
5.509.471.193
7,14

Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
995.854.120
3,21
900.000.000
2,07
2.282.000.000
2,96

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.471.660.000
4,74
847.036.600
1,95
5.948.614.000
7,70

Program Sanitasi dan penyehatan lingkungan
69.233.000
0,22
971.921.000
2,24
2.173.242.000
2,81


############
100
43.400.735.350
100
77.212.138.193
103






























4)     Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan
Berdasarkan realisasi anggaran Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja pada urusan Ketenagakerjaan yang terletak di Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman, anggaran terbesar terdapat pada Belanja Barang dan Jasa di tahun 2013.
Tabel: 5.14
Analisis Relevansi Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan

Indikator
Program
Tahun 2011
%
Tahun 2012
%
Tahun 2013
%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
20.000.000
1,26
40.000.000
1,21
40.000.000
1,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Program  Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
50.000.000
3,16
90.000.000
2,73
80.000.000
2,71
Pekerja yang Bekerja Kurang dari 35 Jam per Minggu (%)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja

-
55.000.000
1,67
55.000.000
1,86
Persentase UMK yang Mempunyai Akses Permodalan (%)
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
43.638.600
2,76
30.000.000
0,91
20.000.000
0,68

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
126.875.700
8,01
40.000.000
1,21
74.685.000
2,53

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
26.723.850
1,69
250.000.000
7,58
32.000.000
1,08

Program Pengembangan Kewirausahan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
17.029.400
1,08
450.000.000
13,65
140.000.000
4,74

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah
30.749.450
1,94
35.000.000
1,06
50.000.000
1,69

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
29.883.150
1,89
168.000.000
5,10
60.000.000
2,03

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.238.882.300
78,22
1.719.103.000
52,14
2.193.195.689
74,28

Program Penataan Struktur Industri

-
420.000.000
12,74
207.704.000
7,03


1.583.782.450
100,00
3.297.103.000
100
2.952.584.689
100









5)     Bidang Ketahanan Pangan
Berdasarkan jenis program, sebagian besar anggaran belanja daerah bidang ketahanan pangan tahun 2013 di Kabupaten Padang Pariaman dialokasikan untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Padang Pariaman.















Tabel : 5.15
Analisis Relevansi Ketahanan Pangan

Indikator
Program
Tahun 2011
%
Tahun 2012
%
Tahun 2013
%
Indeks Ketahanan Pangan 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
366.352.300
5,62
303.000.000
3,95
1.112.000.000
10,58
Rata-rata Perkembangan Harga Beras (%)
Progran Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
42.179.000
0,65
25.000.000
0,33
90.000.000
0,86
Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok non Pangan (%)
Program peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
61.217.500
0,94
70.000.000
0,91
186.890.000
1,78

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
399.808.825
6,13
375.000.000
4,89
455.800.000
4,34

Program DAK Bidang Pertanian
5.609.644.000
86,04
5.779.584.700
75,44
7.421.907.000
70,60

Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani
40.393.060
0,62
793.200.000
10,35
1.246.000.000
11,85

Program Peningkatan Ketahanan Pangan & Diversifikasi Pangan

-
315.800.000
4,12

-


 6.519.594.685
    100
    7.661.584.700
            100
  10.512.597.000
       100

No comments:

Post a Comment