Presiden Joko Widodo telah resmi merilis Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hari ini, Senin (3/11/2014). Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi membuat kebijakan yang dapat menjembatani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Saran saya pemerintah harus membuat segera kebijakan yang dapat menjembatani BPJS dengan KIS karena KIS tidak ada nomenklaturnya di APBN. Sehingga, dikhawatirkan bermasalah pertangungjawabannya," kata Agus Pambagio ketika diminta tanggapannya terhadap peluncuran KIS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Agus menjelaskan, KIS tidak ada dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Namun, KIS masuk dalam wilayah SJSN.
Agus mengkhawatirkan anggaran KIS melampaui batas karena jika BPJS orang yang mampu beriuran bisa membayar dua persen seperti Jamsostek pada karyawan, sedangkan KIS murni dari APBN.
"Nah, sedangkan KIS itu 100 persen dari APBN meski untuk orang miskin maka saya khawatir bisa jebol seperti Kartu Jakarta Sehat ( KJS) tahun 2013 dahulu," cetusnya.
Sedangkan untuk KIP, Agus menilai positif. Namun, ia mengingatkan harus memiliki data siswa miskin atau orang miskin secara tepat agar tidak salah sasaran. "Oke KIP bagus, cuma harus update data dengan akurat ," tukasnya. (http://news.metrotvnews.com/)
No comments:
Post a Comment