Pemkab Sorong Apresiasi Program Jamkes di Purwakarta

Kondisi Geografis wilayah Indonesia terutama di kawasan Irian masih menjadi kendala utama dalam pemerataan kesejahteraan rakyat yang mendiami kawasan tersebut. ondisi geografis berupa pegunungan dan sebagian kawasan hutan memaksa warga untuk menggunakan pesawat terbang sebagai transportasi utama, walau mereka hanya pergi dari satu distrik (kecamatan-red) ke distrik lainnya sehingga tidak aneh jika biaya hidup di kawasan ini cukup tinggi.

Hal tersebut disampaikan Asisten Sekretaris Daerah (Asda 2) bidang Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Sorong, H. A. Gani Malagapi, S.Sos, M.Si saat melakukan kunjungan kerja beserta sejumlah stafnya ke kabupaten Purwakarta, Kamis (10/1/2013) di Gedung Negara Pemkab Purwakarta.

Menurutnya, akibat kondisi geografis tersebut menuntut pemerintah daerah baik pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota untuk mensiasati program kebijakannya dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyatnya. “Termasuk kami di jajaran bidang kesejahteraan rakyat pemerintah Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat harus terlebih dahulu mengutamakan program pembangunan infrastruktur jalan dalam bentuk pembangunan jalan baru," kata H. A. Gani Malagapi.

Ditambahkan Gani, selama periode pertama Bupati Sorong, Stepanus Malak Pemkab Sorong lebih menitikberatkan pembangunan pada infrastruktur jalan darat. Setelah jalan darat bisa diakses, program selanjutnya dengan meningkatkan peran dan fungsi bagian Kesejahteraan rakyat di sekretariat daerah Kabupaten Sorong.

"Saat ini Kabupaten Sorong masih dianggap paling maju diantara kabupaten/kota yang ada di propinsi Papua Barat. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20 milyar dengan jumlah APBD 2012 bisa menembus angka 1 trilyun, dimana luas wilayahnya hanya 13 ribu hektar dengan jumlah penduduk 123 ribu jiwa. Namun angka APBD yang satu trilyun ini masih habis oleh biaya produksi dan biaya transportasi distribusi program pembangunan. Dalam hal mensejahterakan rakyat, perlu ada terobosan program pembangunan yang itu dapat dirasakan oleh warga kami di Kabupaten Sorong. Untuk itu kami perlu tahu program bagian Kesra Pemkab Purwakarta," jelas Gani.

Hal senada diungkapkan Kabag Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi Kabupaten Sorong, Mustika M, yang mengatakan dalam pendistribusian beras miskin (raskin) di wilayah Sorong, raskin yang digelontorkan Bulog di daerahnya harus terlebih dahulu dibayar oleh masyarakat melalui dana talangan pemerintah daerah.

“Barulah setelah dibayar Bulog baru bisa mendistribusikan ke distrik (kecamatan-red), dan Bulog hanya sanggup mendistribusikan ke kecamatan, sementara untuk didistribusikan kembali ke kampung (desa-red) dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, tentunya dengan jarak tempuh yang jauh dan biaya yang cukup tinggi,” ungkap Mustika.

Dalan kunjungannya tersebut, Pemkab Sorong sangat mengapresiasi program jaminan asuransi bagi pekerja sosial dan pekerja informal di Kabupaten Purwakarta serta program pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh warga di 7 rumah sakit di Purwakarta dan 4 rumah sakit di Bandung. Pikiran Rakyat)