Jamkesda Tangsel Fokus Balita Gizi Buruk

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikat kerjasama pelaksanaan program Jamkesda dengan sejumlah rumah sakit swasta (tak terkecuali rumah sakit ibu dan anak) agar balita gizi buruk dapat cepat teratasi. Jamkesda belum merata karena prosedur yang tidak mudah.  

Warga miskin di sejumlah kecamatan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengeluhkan lambannya pelayanan untuk mendapatkan kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Mereka sangat berharap cepat memperoleh kartu tersebut agar mudah berobat atau memeriksakan kesehatan.

Menurut warga Ciputat Timur, Udin, kondisi ekonomi dan penghasilan warga Kota Tangsel masih banyak yang di bawah standar khususnya. Dia sangat berharap untuk mendapatkan kartu Jamkesmas atau Jamkesda agar mudah berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Jangankan mendapatkan pelayanan yang baik utuk kesehatan jika warga miskin berobat, untuk mendapatkan kartu Rumah Tangga Miskin (RTM) saja sampai sekarang masih sulit,” tutur Udin.

Menanggapi keluhan warga soal pelayanan Jamkesda dan Jamkesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Dadang S.Ip, M.Epid, menjelaskan pihaknya  telah berusaha proaktif menjalankan program Jamkesda sebagai bentuk program bantuan pelayanan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki asuransi kesehatan seperti Jamkesmas, Jamsostek, Askes dan asuransi kesehatan lainnya.

“Kami (Pemerintah Kota Tangsel - red) telah menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit (RS) swasta, antara lain RS Medika BSD, RS Premier Bintaro, RS Eka Hospital, Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Cinta Kasih dan RSIA Buah Hati untuk wilayah di sekitar Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk rumah sakit yang berada di luar Tangsel kami menjalin kerjasama dengan RSUPN Cipto Mangunkusumo, RSUP Fatmawati, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RSUP Persahabatan, RS Jiwa Grogol Suharto Heerdjan, RSU Tangerang, Klinik Haemodialisa Cipta Husada dan yang dalam proses kerjasama RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor,” papar Dadang.

Tidak sebatas menjalin kerjasama dengan rumah sakit swasta, menurut praktisi kedokteran Dr. Hj. Suzie BAS, alangkah baiknya Jamkesmas dan Jamkesda yang ada di Tangsel ini lebih difokuskan kepada rakyat kecil yang tidak mampu agar tepat guna dan tepat sasarannya. “Usahakan dana yang ada ini benar-benar bermanfaat, karena persentase orang miskin lebih banyak daripada orang mampu. Dan mereka sama sekali tidak tahu bahkan tidak mengerti kalau mereka punya hak-hak di situ,” katanya.

“Dan saya mohon juga kinerja para praktisi kesehatan terutama di garda terdepan, yaitu di Puskesmas, untuk bekerja maksimal, tidak pilih kasih untuk orang-orang tertentu. Begitu juga dengan rujukan, agar tidak dipersulit,” tambah Dr. Hj. Suzie BAS.

Manajemen salah satu rumah sakit, yang melayani program Jamkesda, mengatakan perhitungan pemberian Jamkesda berdasarkan perhitungan pedoman pelaksanaan (manlak) Jamkesmas 2008, di mana tidak semua kondisi bisa bebas biaya. Tetapi apabila pasien tesebut sudah melalui verifikasi lapangan dan ternyata benar-benar tidak mampu, maka pasien tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh Jamkesda. Bahkan, program Jamkesda di salah satu rumah sakit besar di wilayah Serpong, hanya bersedia melayani tindakan Kegawat-daruratan Ibu & Anak serta Rawat Inap untuk Ibu & Anak.

“Ini menjadi kendala bagi masyarakat bila harus diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit, bagaimana bila dalam keadaan urgen. Padahal untuk memperoleh Jamkesda sudah ada tahapan verifikasi mulai tingkat kelurahan, kecamatan dan puskesmas,” kata Nisa Kea M.Kes, pemerhati kesehatan, sembari menambahkan, “Pengguna Jamkesda pun masih terhitung rata-rata di bawah 100 pasien per bulan. Padahal dana yang digelontorkan pemerintah tidak sedikit, mencapai milyaran rupiah. Jadi pemerintah harus proaktif dalam memantau pelaksanaan Jamkesda di tiap-tiap rumah sakit penyelenggara Jamkesda, bilamana tak efektif sebaiknya diputus saja kerjasama (pemberian dana hibah untuk Jamkesda) dengan rumah sakit tersebut.”

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan di Tangsel, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangel Dadang S.Ip, M.Epid, pemerintah telah berusaha mengoptimalkan pelayanan puskesmas di tiap-tiap kecamatan. “Idealnya 1 (satu) puskesmas di wilayah berkepadatan 30.000 penduduk dengan pertimbangan jarak dan jangkauan terhadap masyarakat,” jelas Dadang. Dan saat ini, jelasnya, pemerintah telah membangun gedung obat di areal sekitar 7.000 meter persegi guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Tangsel.

"Pemkot Tangsel memberikan perhatian lebih bagi masyarakat yang tidak terdata oleh Jamkesmas," tambah Ida Lidya, sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangsel.

Mengenai kurang meratanya pembagian Jamkesda, menurut Ida, hal itu terkendala prosedur mendapatkan kartu Jamkesda yang relatif rumit. "Masyarakat harus mengurus suratnya dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga mendapat verifikasi dari dinas kesehatan," terang Ida. Setelah itu, lanjutnya, peserta Jamkesda baru berhak mendapatkan bayaran untuk pengobatannya.

Ibu hamil dan balita gizi buruk menjadi fokus utama program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jamkesda di Tangerang Selatan. Selama 2011, pemerintah memberikan anggaran gratis untuk ibu-ibu hamil yang akan melakukan persalinan. Masing-masing pasien memperoleh biaya Rp350 ribu. "Biaya dapat diklaim hanya di puskesmas-puskesmas di Kota Tangsel," jelas Ida. Untuk Jamkesmas, Pemkot Tangsel mendapat anggaran sebesar Rp1,5 miliar dari Pemerintah Pusat. Pemkot Tangsel sendiri menganggarkan dana Jamkesda sebesar Rp900 juta (2009), kemudian Rp5,4 miliar (2010), dan Rp10 miliar pada tahun 2011.

Ida menambahkan, jumlah balita gizi buruk di Kota Tangsel relatif menurun dan jauh dari level mengkhawatirkan di tahun 2011 ini. Menurutnya, tidak ada balita yang benar-benar mengalami gizi buruk. Yang ada hanyalah balita gizi buruk yang disertai penyakit penyerta seperti tuberkulosis yang ditularkan kepada anak. "Jadi, mereka tidak murni disebut gizi buruk," ujarnya

Dinkes Kota Tangsel mengimbau agar kaum ibu lebih jeli memberikan perhatian kepada balitanya. Orang tua perlu memperhatikan kualitas makanan bayi dan kebersihannya. Dia mencontohkan, kecamatan yang perlu mendapat perhatian adalah Kecamatan Setu. "Desa-desa di Setu sudah mulai kita jadikan desa binaan oleh Dinkes," kata Ida sembari menambahkan, "Pasien yang menggunakan fasilitas Jamkesda akan melewati pemeriksaan dengan sistem finger scan." Dengan demikian, ketika pasien dirawat di rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinkes Kota Tangsel, warga tidak mengalami kesulitan mengurus administrasi.  

  

Boks:

Syarat-syarat Memperoleh

Jamkesda Kota Tangerang Selatan

* Kartu Keluarga Kota Tangerang Selatan.

* Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang Selatan.

* Surat Rujukan Penyakit dari Puskesmas setempat.

* Laporan Verifikasi status ekonomi dari Puskesmas setempat.

* Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah disahkan oleh unsur Kelurahan, Kecamatan dan Puskesmas.

* Surat Rujukan Pennyakit RSUD Tangerang Selatan.

* Surat Keterangan Rawat Inap Apabila telah dirawat.