BDT Untuk Program Perlindungan Sosial

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 sebagai Basis Data Terpadu (BDT) Program Perlindungan Sosial telah selesai dan diserahkan Kepala BPS, Suryamin, kepada Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto belum lama ini.

PPLS 2011 merupakan pendataan yang dilakukan BPS selama 6 bulan, sejak Juli 2011 hingga Desember 2011 hingga menghasilkan BDT. Proses pendataan itu telah melibatkan 120.000 petugas pencacah di lapangan. Data yang dihimpun sekitar 96,7 juta jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 25,2 juta rumah tangga miskin yang menjadi target program perlindungan sosial.

BDT yang merupakan hasil akhir dari PPLS itu dirasakan cukup lengkap karena telah berisi tentang  identifikasi rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak usia balita atau memiliki anak usia SD/SMP untuk calon peserta Program Keluarga Harapan, identifikasi individu sampai tingkat kesejahteraan tertentu untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, identifikasi perempuan usia subur per daerah untuk efektivitas program bantuan kontrasepsi, sampai dengan identifikasi anak usia sekolah yang bekerja untuk program pengurangan pekerja anak. Diharapkan BDT itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lebih akurat.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan TNP2K membuka akses seluas-luasnya pada pemanfaatan BDT ini. 

Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dapat menghubungi Sekretariat TNP2K untuk mendapatkan data ini. Sekretariat TNP2K akan menyediakan daftar nama dan alamat individu, keluarga, atau rumah tangga sasaran program. Sekretariat TNP2K tidak memungut biaya untuk penyediaan data tersebut.