Kemenkes Verifikasi Ulang Jamkesmas

Gubernur Anggarkan Rp 50 M untuk Jamkesda

Karena ada­nya perbedaan data antara Biro Pusat Statistik dengan data Pe­merintah daerah, Kementerian Ke­sehatan RI mem­verifikasi ulang data penerima jaminan kesehatan masyarakat (jam­kesmas). Diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih data, dan selesai Juni mendatang.

Sekjen Kemenkes, Supri­yan­toro mengakui banyak mas­ya­rakat yang tercecer dalam pen­da­taan. Makanya, Kemenkes meminta daerah memverifikasi kembali data penerima jam­kes­mas dan jamkesda,” ujarnya.

Ia menyebutkan, data yang dikirimkan pemerintah daerah akan disinergikan dengan data Tim Nasional Percepatan Pe­nang­gulangan Kemiskinan (TNP­2K)­. Tahun ini total ke­pe­ser­­taan jamkesmas ditingkatkan dari 76,4 juta menjadi 86,4 juta untuk keluarga miskin dan tidak mampu.

Dari pendataan BPS, terjadi perbedaan data antara BPS dan data pemerintah daerah. “Master datanya kan ada di TNP2K. Kami akan upayakan data yang telah dikirimkan daerah dia­komodir,” jelasnya saat Pen­cangan “Gerakan Ayo ke Pos­yandu” di Lapangan Imam Bon­jol Padang, Selasa (7/5).

Total anggaran untuk jam­kes­mas dan jampersal tahun ini sekitar Rp 7 triliun. Anggaran itu belum termasuk yang disiapkan pemerintah daerah bagi warg­anya yang belum tertampung dalam program jamkesmas.

Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, Pemprov menga­lo­kasikan anggaran Rp 50 miliar untuk program jaminan kese­hatan masyarakat (jam­kes­da) tahun 2013, untuk menjangkau le­bih banyak lagi masyarakat miskin di Sumbar.

“Jika dulu Pemprov menan­g­gung 30 persen dan kabupaten/ko­ta 70 persen, sekarang Pem­prov menanggung 40 persen, pemkab/pemko 60 persen,” ujarnya. 

www.padangekspres.co.id