APKLI Pesimis Pelaksanaan BPJS Efektif

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun menegaskan, jika pemerintah hanya menanggung 86,4 juta orang rakyat Indonesia, maka implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional (BPJS), yang akan dimulai pada 1 Januari 2014, tidak akan berjalan efektif.

"Bila seluruh penduduk preminya tidak dijamin pemerintah, APKLI pesimis BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 dapat berjalan dengan efektif," nilai Ali di Jakarta, Selasa (17/9).

Menurutnya, dengan jumlah tersebut, pemerintah tidak menjamin semua premi rakyat, sehingga akan memicu bermunculan para mafia hingga calo kesehatan, yang akhirnya malah akan membuat overloud buget, sehingga akan timbul banyak masalah dalam pelaksanaan JKN selain munculnya kecemburuan sosial dari rakyat yang tidak mendapatkan pembayaran premi.

Untuk itu, Ali berharap, bukan hanya seluruh PKL yang seharusnya nanti ditanggung jaminan kesehatannya oleh pemerintah. Akan tetapi, seluruh rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru nusantara pun harus ditanggung preminya.

Atas dasari itu, tegas Ali, APKLI mendesak pemerintah agar lebih total dalam menjalankan program jaminan kesehatan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkan jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi anak bangsa, tidak membutuhkan banyak anggaran, sebab yang terpenting, niat pemimpin bangsa ini untuk mewujudkan hal tersebut.

"APKLI memperkirakan, hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 150-175 triliun untuk mewujudkan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Indonesia. Jika diambil dari subsidi BBM yang sebesar Rp 320 trilliun per tahun, sisanya dapat digunakan untuk memberikan jaminan pendidikan dan sosial," pungkasnya. (www.gatra.com)