oleh Dahlan Iskan, Menteri BUMN
Pagi itu di
Sukabumi. Seluruh direktur utama BUMN berkumpul. Di Sukabumi mereka membubuhkan
tandatangan pertanda ikut gotong royong. Mengikutkan seluruh karyawan dan
keluarga mereka ke program BPJS Kesehatan.
Bapak
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir di acara ini. Beliau tidak hanya
menyaksikan. Beliau ingin program bersejarah yang terjadi di era kepemimpinan
beliau ini sukses.
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memang akan mengubah sistem jaminan
kesehatan nasional. Tahun pertama baru menyangkut 86,4 juta orang, tapi inilah
dasar yang kokoh untuk sistem kesehatan negara modern ke depan.
Early Bird
Fares, Garuda Indonesia
Karyawan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keluarganya tidak termasuk yang 86,4 juta
itu. Keikutsertaan BUMN bisa menambah kualitas layanan untuk yang 86,4 juta
orang itu.
Siapakah
86,4 juta orang itu? Mereka adalah rakyat miskin dan hampir miskin. Mulai
tanggal 1 Januari 2014 mendatang, kesehatan mereka ditanggung pemerintah.
Melalui layanan Askes yang berganti nama BPJS Kesehatan.
Baru kali
ini terjadi dalam sejarah Republik Indonesia pengobatan untuk seluruh orang
miskin dan hampir miskin ditanggung oleh pemerintah.
Tentu
layanan yang bisa diberikan kepada 86,4 juta orang miskin itu belum akan
memuaskan. Tiap orang baru mendapat jatah Rp19.000 per bulan. Rata-rata.
Artinya kalau banyak yang tidak sakit jatah untuk yang sakit bisa lebih besar
dari itu.
Meski belum
memuaskan tapi sejarah sudah dimulai. Meningkatkannya akan jauh lebih mudah
dari memulainya. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga komitmen. Di dalamnya
menyangkut pembangunan sistem. Termasuk membangun kapasitas pengelolaannya.
Sesuai
dengan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS
Kesehatan tidak di bawah BUMN. Mulai 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) menjelma
jadi BPJS Kesehatan dan bukan lagi BUMN.
Kita akan
punya pengalaman baru. Sebuah lembaga layanan masyarakat tidak berbentuk
perusahaan. BPJS tidak boleh mencari laba. Dana operasional BPJS Kesehatan
dijatah dari persentase dana kesehatan yang diperoleh dari APBN. Juga tidak
boleh punya anak perusahaan. Karena itu anak perusahaan PT Askes, PT Asuransi
Jiwa Inhealth Indonesia akan diakuisisi BUMN lain sebelum akhir tahun ini.
Banyak yang
mengkhawatirkan sistem pengelolaan yang seperti itu tidak akan merangsang
manajemen BPJS untuk maju. Tidak ada sistem insentif yang memadai. Tapi biarlah
semua berjalan dulu. Kalau BUMN mempersoalkan itu nanti terkesan tidak rela
melepaskannya.
Mengapa
keikutsertaan BUMN disebut gotong royong? Ini karena keikutsertaan BUMN akan
memperkuat BPJS. Si kuat membantu yang lemah. Si muda membantu yang tua. Si
sehat membantu yang sakit.
Dirut PT
Askes Dr dr Fachmi Idris berhasil meyakinkan itu. BUMN akan membayar ke BPJS
Rp50.000 per bulan per orang. Karyawannya muda-muda sehingga diasumsikan masih
jarang sakit. Pendidikannya juga lebih tinggi. Kesadaran hidup sehatnya lebih
tinggi.
Dirut Askes
harus sebanyak mungkin mencari peserta yang seperti BUMN itu. Agar semakin
banyak yang ikut gotong royong. Dengan demikian rakyat miskin yang jatahnya
Rp19.000 itu bisa mendapatkan layanan lebih dari itu.
Yang juga
sangat penting adalah disiplin pada sistem rujukan. Jangan semua orang sakit
langsung masuk RS. Rumah Sakit haruslah hanya tempat rujukan dari Puskesmas.
Dengan BPJS
Kesehatan ini pengentasan kemiskinan bisa lebih berhasil. Selama ini banyak
orang berhasil diangkat dari kemiskinan. Namun mereka langsung kembali miskin
manakala salah satu anggota keluarganya sakit.
Selamat
berpisah PT Askes (Persero). Selamat datang BPJS Kesehatan. Sebanyak 86,4 juta
rakyat miskin menanti pelayananmu! (Antara)
No comments:
Post a Comment