PKMS Diminta Layani Kesehatan Reproduksi

Sejumlah kalangan peduli perempuan di Kota Solo mendesak adanya evaluasi soal layanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS).

Selama ini, program tersebut dinilai belum pro-perempuan karena tidak mencantumkan layanan kesehatan reproduksi. Direktur Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spek-Ham), Endang Listiani, mengatakan mayoritas kaum hawa di Solo butuh mengakses layanan seputar kesehatan kewanitaan. Pasalnya, 90% perempuan diketahui menderita gangguan kesehatan kewanitaan setelah menjalani sejumlah tes.

“Pasien, terutama dari keluarga miskin, kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena tak terkaver di jaminan kesehatan,” ujarnya dalam Diskusi Peluang Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi dalam BPJS dan Perwali PKMS di R.M. Ramayana, Rabu, 18/9.

Endang menilai selama ini PKMS hanya terfokus pada pengobatan rawat inap dan rawat jalan terhadap pasien berpenyakit kronis. Sementara penyakit alat reproduksi yang banyak dialami perempuan, imbuhnya, justru sering tak tertangani.

Berdasarkan data Spek-Ham, di enam kelurahan terdapat penderita gangguan kesehatan reproduksi dari ibu hamil berisiko tinggi, dampak negatif KB, infeksi saluran reproduksi (termasuk IMS&HIV-Aids), komplikasi aborsi, reproduksi remaja, infertilitas hingga penderita kanker usia lanjut.

“Kami cukup berat ketika harus menanggung biaya rawat jalan seusai pemeriksaan,” tuturnya.

Ketua Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah, Agnes Widati, menganggap ketimpangan gender menjadi penyebab luputnya hak perempuan dalam PKMS maupun Jamkesmas.

Menurutnya, hanya sedikit urusan kaum hawa yang terkaver program kesehatan seperti pelayanan ibu hamil. “Perempuan miskin paling menjadi korban atas hal ini,” rutuknya.

Dia menyesalkan pencoretan fasilitas kesehatan reproduksi di PKMS lantaran program serupa sudah tercakup di jaminan persalinan (jampersal) Pemprov. Agnes menilai program jampersal menyulitkan pasien yang berada jauh dari pusat layanan.

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, siap merevisi Perwali No.2A/2013 tentang PKMS untuk mengakomodasi layanan kesehatan reproduksi. Ke depan, dia berjanji biaya pemeriksaan organ intim perempuan akan ditanggung APBD. “Layanan labkesda nantinya bisa menjadi rujukan,” pungkasnya. (www.solopos.com)