Memilih Karir Sebagai Birokrat

Kualitas tertinggi dari sebuah kepemimpinan terletak pada kemampuan Anda dalam menggenggam integritas mutlak. Sukses dalam skala apapun tidak akan dapat tercapai tanpanya: apakah Anda berada di suatu jalan kecil, di lapangan sepakbola, dalam korps militer, ataukah di kantor.

Dwight David Eisenhower

Presiden ke-34 Amerika Serikat, 1953-1961

TAHUN 1989 menjadi tonggak penting dalam perjalanan hidup seorang Benhur Tomy Mano. Setelah sekitar tiga tahun mengikuti pendidikan dan penggemblengan mental di kawah candradimuka Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Yoka, Kota Jayapura, dia dinyatakan lulus dengan gelar Sarjana Muda bidang pemerintahan. Dia pun tampil sebagai salah satu kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bersyukur, Benhur Tomy Mano tidak perlu berpanas-panas berjalan menyusuri jalanan ibukota (Provinsi Papua) yang panas, mengetuk satu per satu pintu perusahaan atau kantor pemerintahan, menyorongkan selembar ijazah yang baru diperolehnya dari bangku perguruan tinggi. Sebagai lulusan sebuah perguruan tinggi kedinasan, Tomy Mano tak harus repot-repot mengikuti ketatnya persaingan berebut kursi calon pengawai negeri sipil (CPNS) yang semakin ketat dari tahun ke tahun. Secara institutif, sebagai tenaga berkompetensi ilmu pemerintahan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan di lingkungan Departemen (Kementerian) Dalam Negeri, dia sudah ditunggu oleh satu kursi di kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jayapura.

Berkarir sebagai Birokrat

Di tahun 1989 yang merambat ke tahun 1990 itu, Benhur Tomy Mano langsung menyandang status CPNS di lingkungan kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jayapura. Tatkala statusnya meningkat sebagai PNS pada tahun 1991, dia langsung diangkat menjadi Kepala Perwakilan Kecamatan Skamto, Kabupaten Jayapura. Sebagai putera asli Papua, Tomy Mano tidak mengalami kesulitan dalam mengemban amanah sebagai kepala perwakilan kecamatan. Dia mampu berkomunikasi secara baik dengan warga masyarakat Kecamatan Skamto.

Berkat kinerja yang baik, tahun 1992, Tomy Mano naik jabatan. Di tahun itu dia diangkat menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Sekretaris Wilayah Kecamatan (Sekwilcam) Kaureh di Lereh, masih di wilayah kerja Kabupaten Jayapura.

Tahun belum berganti , masih pada kalender 1992, Tomy Mano kembali naik jabatan. Kendari masih di wilayah Kaureh, kali ini dia dipercaya mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kaureh. Sekali lagi, berkat skill manajemen pemerintahan yang dimilikinya, dia lancar-lancar saja menjalani tugas dan kewenangan sebagai pelaksana tugas camat. Di distrik ini dia memimpin lima desa, masing-masing Lapaa, Sebum, Soskotek, Umbron dan Yadouw.

Hanya dalam hitungan bulan, Tomy Mano berada di kursi Plt Camat Kaureh. Pemerintah Kabupaten Jayapura menilai kinerja Tomy Mano cukup mengkilap. Di saat kalender belum bergeser ke angka 1993, dia memperoleh kepercayaan menempati kursi Kepala Sub-bagian Perangkat Wilayah pada Bagian Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) Tingkat II Kabupaten Jayapura.

Dengan semakin meningkatnya skala jabatan yang diemban, Tomy Mano merasa bekal keilmuannya kurang mampu mengimbangi beban pekerjaan yang jelas semakin bertambah banyak. Di sela-sela kesibukannya menjalankan rutinitas tugas pengabdian di kantor pemerintahan Kabupaten Jayapura, dia meluangkan waktu melanjutkan pendidikannya ke jenjang strata satu (S-1/Sarjana) di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta.

Sekadar pengetahuan, pada perkembangannya, lulusan APDN memang dinilai masih perlu meningkatkan diri dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang ”qualified leadership and manager administrative”, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri setingkat Sarjana, lalu dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP ) yang berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No. 8 Tahun 1967, yang selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.

Pada tahun 1972 Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Dan pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta diresmikan oleh Presiden Soeharto yang menegaskan, “Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan menjadi kawah candradimuka Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan, pada tahun 1988 Menteri Dalam Negeri (waktu itu) Rudini melalui Keputusan Nomor 38 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional. APDN Nasional kedua dengan program D III berkedudukan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, yang peresmiannya dilakukan oleh Mendagri tanggal 18 Agustus 1990. APDN Nasional ditingkatkan statusnya (berdasarkan Kepres Nomor 42 Tahun 1992 tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) menjadi STPN dengan program studi D III yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1992. Mulai 1995, bertititk tolak dari keinginan dan kebutuhan untuk lebih mendorong perkembangan karir sejalan dengan peningkatan eselonering jabatan dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, program studi ditingkatkan menjadi program D-IV. Keberadaan STPDN dengan pendidikan profesi (program D-IV ) dan IIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana ( Strata I ), menjadikan Departemen Dalam Negeri memiliki dua (2) Pendidikan Tinggi Kedinasan dengan lulusan yang sama dengan golongan III/a.

Kebijakan Nasional mengenai pendidikan tinggi sejak tahun 1999 --antara lain yang mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama-- mendorong Departemen Dalam Negeri mengambil langkah mengintegrasikan STPDN ke dalam IIP . Usaha pengintegrasiaan STPDN ke dalam IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengintegrasian terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus mengubah nama IIP menjadi Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN ). Tujuan penggabungan STPDN ke dalam IIP tersebut, selain untuk memenuhi kebijakan pendidikan nasional juga buat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamongpraja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Kemudian Keppres Nomor 87 Tahun 2004 ditindak-lanjuti dengan Keputusan Mendagri Nomor 892.22-421 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. Sejalan dengan tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan tinggi kepamongprajaan serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategik yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan, Renstra IPDN 2010-2014 disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan agenda pembangunan pada lima tahun terakhir (2005¬2009), serta kondisi internal dan dinamika eksternal lingkup IPDN.

Kembali ke perjalanan karir seorang Benhur Tomy Mano. Kendati Tomy Mano tetap aktif mengemban amanat sebagai Kasubbag Perangkat Wilayah pada Setwilda Tingkat II Kabupaten Jayapura, dia berhasil menuntaskan pendidikannya di IIP pada tahun 1994. Dia pun berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Sampai tahun 1996, dia menjadi Kasubbag Perangkat Wilayah pada Setwilda Tingkat II Kabupaten Jayapura.

Menjelang akhir 1996, Tomy Mano diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Camat Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Di Distrik Nimbokrang, beban wilayah yang harus dipimpinnya relatif lebih luas dibandingkan saat memimpin Distrik Kaureh. Sebagai Plt Camat, di sini dia memimpin sembilan kelurahan/desa, yakni Benyom Jaya I, Benyom Jaya II, Benyom, Berap, Hamograng, Nimbokrang, Nimbokrang Sari, Rhepang Muarif dan Wahab. Sekali lagi, sebagai putera daerah yang memahami benar potret antropologi dan sosiologi masyarakat Papua, kepemimpinan Tomy Mano yang berjalan sampai 1999 tersebut berhasil meningkatkan spirit dan gairah hidup masyarakat setempat. Warga masyarakat Distrik Nimbokrang mengalami banyak kemajuan sosial-ekonomi.

Memasuki tahun 2000, Tomy Mano “berurbanisasi” dari Kabupaten Jayapura ke Kota Jayapura. Di ibukota Provinsi Papua ini, dia memperoleh penugasan sebagai Camat Abepura. Sebuah apresiasi yang cukup baik bagi seorang aparatur pemerintahan daerah yang di masa-masa sebelumnya berjibaku mengembangkan dan memajukan berbagai wilayah yang relatif tertinggal di berbagai distrik di Kabupaten Jayapura.

Berkat pengalamannya yang relatif panjang di Distrik Kaureh dan Distrik Nimbokrang, kinerja Tomy Mano dalam memimpin Kecamatan Abepura lumayan berhasil. Dia juga mampu membawa Kecamatan Abepura menjadi lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Keberhasilannya itu diapresiasi dengan promosi jabatan. Tepatnya di tahun 2005, dia beroleh promosi jabatan diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Jayapura.

Promosi ini sejalan pula dengan langkahnya melengkapi diri dengan pengetahuan manajemen yang diperolehnya selama mengikuti Program Pascasarjana Magister Manajemen pada Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura. Sebuah pendidikan profesi manajemen yang berhasil dituntaskannya pada tahun 2005.

Karir Kepala Dispenda yang Cemerlang

Berbekal keprofesional manajemen, selama menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah (2005-2010), Tomy Mano berhasil mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura secara apik dan optimal. Dari analisa data dan pengamatan praktis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan PAD Kota Jayapura terus mengalami peningkatan yang berarti mulai tahun anggaran 2005, bahkan pada tahun anggaran 2008 PAD melampaui target. Dari target Rp28,5 miliar ternyata terealisasi sekitar Rp37 miliar.

Dia mampu memperlihatkan komitmen Pemerintah Kota Jayapura untuk meningkatkan kinerja pelayanan secara serius dan terintegrasi. Dia berusaha melakukan intensifikasi dan perluasan cakupan pemungutan berbagai sumber PAD secara terencana dengan baik, terkoordinasi dan menyeluruh.

Dia cukup intens melakukan intensifikasi pajak daerah Kota Jayapura. Intensifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dalam arti melakukan alokasi sumber daya secara tepat untuk menghasilkan output yang optimal.

Intensifikasi pajak daerah yang dilakukan dalam bentuk, antara lain:

·         Pendataan. Terutama update (pemutakhiran) data wajib pajak dan retribusi yang meliputi wajib pajak dan retribusi lama yang masih aktif dan wajib pajak baru.

·         Penetapan. Dengan menyesuaikan besaran ketetapan pajak atau retribusi disesuaikan dengan omzet penjualan berdasarkan pemantauan.

·         Penagihan. Terutama penagihan aktif, yaitu mengupayakan agar wajib pajak secara sadar tanpa ditagih bersedia menunaikan kewajibannya. Yang telah dilaksanakan adalah penagihan secara langsung mendatangi wajib pajak.

·         Pembukuan dan Pelaporan. Dengan melakukan penertiban pembukuan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membuat laporan penerimaan dan tunggakan pajak secara tepat waktu agar dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yang efektif.

·         Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Ø  Merencanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya.

Ø  Melaksanakan pengendalian atau pengawasan dalam setiap kegiatan pengelolaan pendapatan yang efektif.

Ø  Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi-instansi terkait dengan pendapatan daerah.

Ø  Membangun komunikasi dan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi. Penyuluhan dilakukan secara simultan dalam bentuk tatap muka dengan para wajib pajak; membentangkan spanduk; menyebarkan selebaran dan stiker imbauan; mendekati wajib pajak dengan mobil keliling; dialog interaktif melalui media massa (televisi dan radio); dan menyelenggarakan pekan panutan (memberikan contoh pejabat membayar pajak).

Dari langkan intensifikasi tersebut, tergambar realisasi pajak daerah tahun anggaran 2000-2008:

·         Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, Pajak Restoran tergabung dalam Pajak Hotel.

·         Tunggakan dan denda pajak dibukukan dalam ayat penerimaan induk.

Mengingat penggunaan pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan umum daerah dan pembangunan daerah, peran pajak daerah menjadi amat penting. Perkembangan pajak daerah Kota Jayapura dari tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2008 cukup signifikan, dan berkontribusi pada total PAD dengan pertumbuhan rata-rata naiksekitar 112 persen.

Seelain itu, selama berada di kursi Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Tomy Mano juga secara terus-menerus melakukan riset dan inovasi dalam upaya meningkatkan PAD. Dia berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada setiap unit yang bertanggung-jawab mengelola PAD –terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian operasional.

Sebagai pemimpin di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Tomy Mano aktif meningkatkan kualitas dan pembinaan aparatur pengelola PAD. Misalkan dalam upaya meningkatkan pemasukan retribusi parkir di Kota Jayapura. Melalui Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Pendapatan Daerah sempat menyelenggarakan pelatihan juru parkir agar lebih mampu dalam mengelola area parkir secara efisien dan efektif. Selain itu, dia pun aktif memperbarui peralatan komputer dan membangun sistem online untuk meminimalisir kebocoran pemasukan PAD.   

Menjaga Integritas

Benhur Tomy Mano menyadari benar bahwa posisinya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah merupakan sebuah ujian. Di jabatan ini dia berhadapan dengan mobilisasi dan pengelolaan dana rakyat yang dikumpulkan melalui pajak daerah dan retribusi. Banyak pejabat di posisi ini yang tergelincir gara-gara tidak amanah menjaga dana rakyat. Di sinilah Tomy Mano merasa tertantang untuk menjaga citra dan integritas dirinya. Di sini pula dia dituntut untuk efektif menjalankan semua tugas dan kewenangan yang dipikulkan pada pundaknya. Dia berusaha menjadi pemimpin yang efektif penuh integritas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura.

Kata orang bijak, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki integritas dalam masalah uang. Banyak pemimpin yang sangat andal jatuh gara-gara melanggar integritas mereka dalam masalah uang. Sebenarnya, integritas tidak semata-mata menyangkut masalah uang. Pun terkait dengan rasa aman. Integritas amat penting bagi seorang pemimpin agar merasa aman dan nyaman dalam mengembangkan ide-ide kreatif selama masa kepemimpinannya.

Rasa aman sangat penting bagi seorang pemimpin untuk menjalankan kekuasaan dan otoritasnya. Bila seorang pemimpin merasa tidak aman, dia akan membuat orang-orang di sekitarnya menderita, yang pada akhirnya akan membuat dirinya sendiri serta pekerjaannya turut menderita, dan gagal tampil sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki rasa aman mampu berfokus dalam kepemimpinannya. Karena tujuannya jelas, yaitu mencapai visi dan misi bersama. Rasa aman akan memberinya keberanian untuk mengambil tindakan atau kebijakan walau tidak popular sekalipun.

Integritas --dalam hal kemurnian-- adalah satu tantangan yang sangat besar bagi para pemimpin. Keberhasilan sering kali memberi kesempatan bagi para pemimpin jatuh ke dalam percobaan. Pendek kata, integritas amatlah penting.

Mengapa Integritas demikian penting? Sebab, demikian benang merah dari berbagai literatur, Integritas memberikan Kuasa kepada kata-kata kita, memberikan kekuatan bagi rencana-rencana kita dan memberikan daya (force) bagi tindakan kita.

Secara etimologis, integritas berasal dari kata latin “integrated “ yang artinya  komplit, utuh dan sempurna. Yang berarti tidak ada cacat.

Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang tanpa kedok. Pemimpin yang berintegritas bertindak sesuai dengan ucapan, sama di depan dan di belakang umum, konsisten antara apa yang diimani dan apa yang dilakukannya, antara sikap dan tindakan, antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang nyata dijalankan. Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang matang, tanpa kompromi, dan menolak pengakuan sekadar untuk dirinya sendiri. Di dalam menjalankan hidup serta pelayanannya, pemimpin yang matang dan berintegritas benar-benar fokus untuk mencapai tujuan yang mulia. Seorang Pemimpin berintegritas adalah pemimpin yang memegang teguh etika dan moral.

Integritas dalam keberadaan benar di hadapan Tuhan dan benar pada diri sendiri, Integritas dalam berpikir, integritas dalam berkomunikasi. Kunci mengembangkan Integritas adalah memperhatikan hal-hal kecil, misalkan berkata “TIDAK“pada cobaan dan Jangan bedakan kehidupan di depan umum.

Integritas juga tak terlepas dari profesionalitas. Profesionalitas adalah integritas yang teruji. Abdi negara yang profesional adalah abdi negara yang memiliki integritas yang teruji, tidak suka menggunakan aji mumpung memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, apalagi kesempatan dalam tanda petik yang selalu bermakna negatif. Tidak mudah memang. Manakala ada kesempatan untuk korupsi, kerapkali kita menjadi bimbang. Sisi baik pada hati kita mengatakan ‘jangan’ tetapi sisi buruknya pun mengatakan ‘tunggu apalagi’. Mumpung ada kesempatan. Sebab, kalau tidak, maka banyak orang lain yang akan menggunakan kesempatan tersebut. Korupsi itu manis di awal-awalnya namun akan menjadi pahit bahkan sangat pahit di ujung-ujungnya. Profesional artinya bilamana kita mampu menahan diri melakukan penyimpangan seperti itu kendati kesempatan itu sangat terbuka lebar. Abdi Negara yang profesional tidak akan berani menggunakan kesempatan, apalagi mencuri-curi kesempatan. Integritas yang teruji merupakan modal utama bagi kita untuk menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar berjiwa melayani.

Di masa kini, karakter yang demikian dapat dikatakan cuma ada satu berbanding seribu, amat langka. Inilah biang kerok mengapa pemerintah kita kurang profesional karena betapa susahnya mencari aparatur pemerintah yang benar-benar memiliki integritas yang teruji. Yang banyak adalah aparatur pemerintah yang suka mencuri-curi kesempatan. Kesempatan sudah ditutup rapat rapat, tetapi dasar mentalnya rendah, ada saja celah-celah untuk melakukan penyimpangan. Hal ini bisa terjadi lantaran semua orang suka bermain kongkalikong, atasan dengan bawahan sama-sama melakukan penyimpangan.

Benhur Tomy Mano berusaha betulr-betul tampil sebagai pemimpin yang penuh integritas. Dia berupaya menjaga satunya kata dan perilaku (perbuatan). Kepada orang-prang di sekelilingnya, dia senantiasa menegaskan, “Lakukankah apa yang aku lakukan, bukan sekadar yang aku katakan.”

Dia tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya pandai mengobral kata-kata. Dia langsung bertindak atas apa yang telah dikatakan dan menjadi sebuah kebijakan. Misalkan ketika menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, dia aktif menyambangi area-area parkir potensial, berdialog secara langsung dengan juru parkir. Dengan begitu, dia mengetahui persis persoalan dan potensi retribusi parkir yang dijadikan sebagai dasar perhitungan target pemasukan ke PAD. Dia aktif pula melihat dan menghitung secara langsung area-area potensial bagi pemasukan pajak reklame di berbagai penjuru Kota Jayapura.

Kini, ketika dirinya dipercaya menjadi Walikota Jayapura (2011-2015), Benhur Tomy Mano tetap menjaga integritas. Sebagai sosok yang lahir dan besar di Kota Jayapura, dia sangat paham benar bilamana banyak keluhan seputar ketidak-tertiban dan rasa kurang aman warga kota ini.

Berkat penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) wajah Kota Jayapura sekarang menjadi tertib, teratur, aman, nyaman, serta mendukung aktivitas pemerintahan dan masyarakat. Dia menggerakkan secara langsung diri dan bawahannya dengan pola pendekatan terukur. Beberapa daerah kumuh yang selama bertahun-tahun tidak disentuh, sekarang tampak dan terasa tertib.

Contoh nyata, pemukiman eks Pasar Jaya yang selama puluhan tahun dihuni dan dijadikan tempat peredaran miras ilegal, judi, togel, sabung ayam, dan kriminal tumbuh subur di kawasan ini, sekarang berubah menjadi ruang terbuka hijau, menampakkan kawasan kota yang bersih, indah, tertib, teratur, aman, dan nyaman.

Kemudian lahan kosong di samping Gramedia Jayapura yang dulu kumuh kini berubah menjadi taman hijau, taman bermain, lokasi promosi dilengkapi media video screen yang dapat dimanfaatkan untuk mempublikasikan program pembangunan kota. Lalu, sepanjang pantai Dok IV yang kumuh kini ditata untuk tujuan wisata.

Tomy Mano betul-betul berusaha memberi rasa aman bagi warga Kota Jayapura. Hal itu dibuktikannya dengan dengan pembangunan pos polisi titik-titik rawan di Perumnas 3 dan Kampung Buton KM 9.

Dalam perjalanan hidup dan karirnya, Tomy Mano berusaha menjadi pemimpin berintegritas dengan bertindak jujur pada semua tingkatan dan setiap kesempatan. Lalu, dia berusaha menepati janji atas apa yang telah dikatakannya jauh-jauh hari sebelum memimpin bagian atau wilayah yang menjadi kewenangannya. Dan, dia berupaya konsisten secara terus-menerus atas apa yang selama ini telah digariskan bersama dengan berbagai pihak dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam skala apapun. ***