Tolak Program JKN, Hizbut Tahrir Sumbar Gelar Unjuk Rasa

Hizbut Tahrir Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak kehadiran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berkaitan dengan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Senin (24/3) (Foto - Ikhwan Iwan)

Pengunjuk rasa menganggap JKN bukan jaminan kesehatan bagi rakyat, tapi lebih kepada asuransi yang mengharuskan rakyat untuk membayar
 
Ratusan masyarakat dari DPD I Hizbut Tahrir Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak kehadiran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berkaitan dengan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Senin (24/3/2014) siang.

Pengunjuk rasa menilai program JKN semata-mata hanya permainan pemerintah bersama perusahaan asing untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan, JKN juga dianggap tidak sesuai dengan UU (Undang-undang) dan kewajiban negara dalam Islam.

“Negara hanya mengalihkan kewajibannya ! Seharusnya negara-lah yang menjamin kesehatan kita, tapi program JKN ini hanya memperbodoh rakyat, karena kita harus membayar dan pemerintah pun dengan leluasa memainkan uang rakyat itu,” sorak pengunjuk rasa.

Pengunjuk rasa juga menganggap bahwa program JKN ini bukanlah jaminan bagi masyarakat. “Ini kedok pemerintah untuk memperalat rakyat, JKN itu bukan jaminan kesehatan bagi rakyat, tapi lebih kepada asuransi yang mengharuskan rakyat untuk membayar,” tegas Koordinator aksi, Hardion Musni.

Hardion juga menyebut, terkait UU tentang pelaksanaan JKN oleh BPJS terlihat memiliki banyak kejanggalan atau terbilang aneh.

“Banyak sekali kejanggalannya, misalkan apabila tidak membayar iuran otomatis tidak akan mendapatkan pelayanan jaminan sosial dan ada pasal yang dengan jelas menyebut pemaksaan untuk rakyat agar membayar, jika tidak didenda. Lalu, disebut jelas akan terkumpul dana yang cukup besar dan itu semua dikelola oleh pihak swasta,” jelasnya.

Untuk itu, mereka meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga dengan tegas menolak program JKN tersebut. “SJSN, JKN dan BPJS itu hanya kapitalisasi layanan kesehatan yang merugikan rakyat dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kami meminta Pemprov Sumbar juga mengikuti langkah kami untuk menolak dengan tegas dan menghapus program tersebut,” tegasnya.

Hingga saat ini, aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan berorasi secara bergantian terkait dampak kehadiran program JKN. Aksi sebelumnya juga diikuti dengan long march mulai dari Jalan Sudirman menuju Kantor Gubernur Sumbar. (jaringnews.com)