"Pasien JKN berhak mendapat obat berkualitas yang dibutuhkan," kata Hasbullah yang juga merupakan Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis.

Menurut Thabrany yang merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI itu, semua obat yang diperlukan dalam sistem JKN sudah tersedia di pasar Indonesia.

"Dalam JKN rumah sakit atau dokter sudah dibayar atau dijamin akan dibayar. Kewajiban mereka mengobati penyakit pasien sampai sembuh, dan Badan POM bertugas melakukan sampling untuk menguji obat yang beredar dan melakukan pemeriksaan secara rutin," katanya.

Dia juga menambahkan, peran industri farmasi sudah cukup memadai karena Indonesia memiliki industri farmasi yang banyak yakni lebih dari 200 industri farmasi.

Bahkan jika perlu, industri farmasi PMA yang memiliki "quality control" dari perusahaan induknya bisa mendapat izin memproduksi dan menjual obat generik dan generik berlogo untuk memacu persaingan dalam kualitas obat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda mengatakan harga obat generik bisa jauh lebih murah karena tidak membutuhkan biaya promosi seperti halnya obat bermerek.

"Meski harganya jauh lebih murah, sebenarnya tidak ada perbedaan antara kualitas obat generik jika dibandingkan dengan obat bermerek. Kedua sebenarnya merupakan obat copy dari obat paten (originator), sehingga tidak berbeda dalam hal zat aktif, indikasi, dan bentuk sediaan," katanya.

Sementara itu, Gubernur Riau, Annas Maamun, saat melakukan kunjungan ke RSUD Arifin Achmad, mempertanyakan efektivitas obat generik yang diberikan kepada pasien.

Menurut Annas, terlepas dari obat generik atau bukan, yang terpenting masyarakat butuh obat yang sesuai dengan penyakitnya sehingga pasien yang berobat benar-benar merasakan efek bagi pemulihan penyakitnya. (www.antaranews.com)