Pemkab Ciamis Bantu 8076 Warga Miskin Peroleh JKN

Sebanyak 8076 warga miskin di Kabupaten Ciamis mendapatkan bantuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasalnya, 8076 warga miskin ini tidak masuk dalam program Jamkesmas dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Ketua PKH Kabupaten Ciamis, Indra Maulana, Senin (16/6/2014), mengklaim pihaknya telah berhasil memperjuangkan 8076 warga miskin yang tidak memiliki Jamkesmas tersebut, lololos dan mendapat program BPJS.
“Mereka awalnya susah mendapatkan JKN,” katanya.
Menurut Indra, hal itu merupakan hasil perjuangan tim PKH untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan perlindungan, terutama dalam masalah jaminan kesehatan. Tidak lupa, pihaknya juga berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis karena bersedia memfasilitasi warga miskin tersebut.
Indra juga mengakui, keberadaan PKH di Kabupaten Ciamis menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat miskin di wilayah ini cukup banyak. Selama ini warga miskin kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama ketika ingin mendapatkan akses kesehatan.
Selain itu, kurangnya perhatian terhadap warga miskin dari pemerintah, juga dilatarbelakangi oleh masalah data dan fakta di lapangan. Karena sampai saat ini, angka jumlah warga miskin belum bisa diketahui secara pasti.
“Dalam hal ini, Pemerintah belum bisa melakukan pendataan secara benar mana masyarakat yang masuk dalam kategori miskin,” katanya.
Indra bersyukur, Pemerintah Kabupaten Ciamis mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,6 milyar dari APBD, untuk membantu membayar beban premi JKN/ BPJS bagi 8076 warga miskin. “Kami (Tim PKH) tidak akan berhenti sampai disini. Kami akan membantu pemerintah melakukan pendataan warga miskin di Ciamis,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Ciamis, Didi Sukardi, mengatakan, untuk mengetahui angka kemiskinan seharusnya Dinas KB dan BPS Ciamis tidak hanya melakukan pendataan perlima tahun sekali. Dia menilai, dalam rentang waktu tersebut bisa dipastikan adanya flukuatif data.
“Dengan adanya tim PKH, menjadi salah satu bentuk kepedulian kelompok yang ingin mengetahui data masayarakat, khususnya masyarakat miskin. Dengan bukti dan data dari PKH, kepedulian dari pemerintah pun harus ada,” katanya.
Setelah pelantikan dirinya menjadi anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Didi menyatakan siap membantu PKH dalam melakukan pendataan terhadap keluarga miskin di Kabupaten Ciamis. khususnya di dalam masalah anggaran, untuk menunjang kinerja PKH. (www.koranharapan.com)