Ratusan penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Jombang masih belum
tercover program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Mereka yang tergabung di berbagai
organisasi difabel ini berharap segera mendapatkan akses untuk
menikmati BPJS sebagai bukti jika tidak ada diskriminasi di bidang
layanan kesehatan.
Kondisi ini terungkap saat para penyandang disabilitas mengikuti
sosialisasi JKN melalui BPJS di Balai Desa Candi Mulyo Jombang, Jawa
Timur, Sabtu (24/5).
“Seluruh anggota kami yang berjumlah 150 orang, tidak satu pun yang
tercover BPJS. Kami sudah berjuang untuk mendapatkan kepesertaan BPJS.
Tapi sejauh ini masih mengalami kendala,” ujar Wahyudi, Ketua Ikatan
Penyandang Cacat (IPC) Jombang.
Hal itu terjadi, kata Wahyudi, karena selama ini belum mendapatkan
sosialisasi tentang BPJS. “Para penyandang disabilitas berharap agar
pemerintah lebih proaktif untuk mensosialisasikan JKN terutama kepada
para penyandang disabilitas, agar para penyandang disabilitas juga
tercover oleh program jaminan kesehatan,” tukas dia.
Salah satu peserta sosialisasi memberikan masukan agar di pusat-pusat
layanan kesehatan dapat menyediakan alat-alat bantu bagi penyandang
disabilitas seperti lampu tanda panggilan bagi tuna rungu.
Dalam sosialisasi yang juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Jombang,
Bahana Bela Binanda serta petugas BPJS, para penyandang disabilitas dari
berbagai kategori dan organisasi, seperti tuna netra, tuna daksa hingga
tuna rungu ini diberi pemahaman terkait program BPJS yang dapat diakses
penyandang disabilitas.
Di pertemuan itu juga dijelaskan tentang rumah sakit mana saja yang bekerjasama dengan BPJS.
Selain program BPJS, pemerintah juga memberikan sosialisasi kepada
penyandang disabilitas bahwa mereka juga tercover program Jamkesda yang
biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. (www.satujurnal.com)
No comments:
Post a Comment