Kurangnya RS Swasta yang Gabung BPJS Berimbas pada Antrean Pasien

Ilustrasi BPJS (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Enam bulan sejak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlalu, beberapa regulasi telah dibuat Kementerian Kesehatan. Tapi masih ada saja keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah.

Seperti misalnya antrean yang mengular di RS pemerintah karena belum semua Rumah Sakit swasta mau kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akibat jumlah tarif yang ditetapkan pemerintah masih terlalu kecil.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kementerian Kesehatan, Supriyantoro mengatakan bahwa sejauh ini terdapat 1.600-an Rumah Sakit yang telah bergabung dengan BPJS. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 800 lebih RS swasta yang bergabung dengan pemerintah. Tapi memang RS Swasta tidak mewajibkan pemilik untuk bergabung. Jadi mereka yang mau bekerjasama biasanya sukarela dan mendukung program pemerintah.

"Kita memang perlu peran lebih RS swasta. Tapi sepertinya masih terkendala pola tarif yang dinilai masih terlalu kecil. Padahal dari beberapa evaluasi, cukup banyak juga RS yang menerima pendapatan lebih. Dari 300 RS, ada mungkin 97 persen diantaranya yang memperoleh pendapatan tambahan," jelas Supriyantoro saat ditemui wartawan di Resto Makan-makan di bilangan Kebayoran, Jakarta, ditulis Kamis (24/7/2014).

Selain itu, kata Supriyantoro, masalah masuknya RS swasta menjadi RS yang menerima pasien JKN ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena tarif paket yang diterapkan pemerintah bersifat kasus per kasus. Jadi yang dilihat hospital base.

"Selain perlu perbaikan tarif paket InaCBGs, pemerintah juga sedang berupaya untuk melihat efektivitas penerapan remunerasi. Karena ada saja RS yang masih memungut tambahan biaya. Sedangkan, jika ada peserta JKN, dia tidak boleh bayar uang sepeser pun. Semua harus dijamin sesuai standar yang ditentukan. Kecuali ada kenaikan kelas layanan," ujarnya.

Satu hal yang perlu diketahui masyarakat, lanjut Supriyantoro, RS swasta yang bekerjasama dengan BPJS juga melalui penilaian. Jadi tidak bisa sembarangan.

"Mungkin RS swasta untungnya kecil, tapi secara kuantitas, jika mereka banyak melayani juga akan lebih banyak pendapatan. Banyak kok RS swasta yang jadi best practice JKN seperi misanya RS Awal Bros di Batam. Bagus itu," jelasnya.

Kepala pusat pembiayaan jaminan kesehatan (p2jk) kemenkes, Donald pardede menambahkan, saat ini RS swasta yang bekerjasama dengan BPJS telah banyak seperti di Tangerang, Yogya dan beberapa daerah lain. hanya menurutnya, problemnya adalah pemahaman tarif paket.

"Tarif InaCBGs itu satu tarif. Kalau memang pengumpulan datanya baik, mereka tidak akan merugi. Hanya saja kadang ini masalah pemahaman mengubah sistem dulu. Dan lagi, beberapa RS swasta sulit terbuka terhadap informasi keuangan. Intinya sih kalau manajeman responsif, mau belajar nggak masalah," kata Donald.

(health.liputan6.com)