Hanya Pikirkan Keuntungan, Manajemen BPJS Ketenagakerjaan Harus Dirombak

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (ANTARA/Rudi Mulya)

Batas waktu pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan sudah semakin dekat. Berbagai persiapan dan upaya pengembangan jaringan untuk memastikan suksesnya implementasi ini sedang berjalan.

Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menghimbau kepada Pemerintah agar segera dilakukan perombakan total manajemen BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, paradigma berpikir manajemen yang sekarang masih sangat berbasis manajemen BUMN yang tidak memahami ruh dan makna dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Mindset yang ada dalam benak manajemen sekarang masih bernuansa profesionalisme yang berorientasikan profit. Padahal BPJS Ketenagakerjaan didesain untuk lebih berorientasi sosial," katanya dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (13/8).

Menurutnya, akan sangat sulit suatu lembaga yang bersifat sosial dijalankan oleh orang-orang yang berpikir keuntungan. Ini sangat berbahaya jika dibiarkan, karena kemudian akan mengganggu basis layanan sosial BPJS Ketenagakerjaan saat diimplementasikan secara Nasional ke depan.

Lebih lanjut, kata Poempida, manajemen yang sekarang masih belum dapat membedakan antara uang pekerja/buruh dengan uang asuransi atau pun uang yang berada di rekening bank. Contoh yang paling memalukan adalah dengan mewacanakan dana Jaminan Hari Tua (JHT) Pekerja yang datanya tidak jelas untuk dialihkan menjadi dana Balai Harta Peninggalan (BHP).

"Perlu saya ingatkan bahwa dana yang terkumpul di BPJS Ketenagakerjaaan adalah dana Buruh dan Pekerja, bukan uang negara atau pun perbankan," tegasnya.

Dijelaskan Poempida, iuran Pekerja ini adalah kewajiban dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan benefit yang maksimal bagi Buruh dan Pekerja. "Jika kemudian datanya tidak jelas atau tidak akurat, harus ada upaya maksimal untuk mencari si pemilik dana tersebut atau ahli warisnya," katanya. (dari www.gatra.com)