Warga antre menunggu giliran pengurusan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor BPJS Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 12 November 2014. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio Universitas Indonesia berharap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang peraturan dan kebijakan yang ada. Minimnya sosialisasi ini membuat masyarakat bingung.
Menurut Agus, BPJS Kesehatan bila perlu bisa menempatkan petugasnya di lapangan. "Ketika tidak ada yang mengerti bisa dijelaskan," kata Agus di Lembang, Jawa Barat Jumat (5/12). Jangankan masyarakat umum, di antara petugas pun menurut Agus kadang belum ada pemahaman yang sama soal sistem baru jaminan kesehatan ini.
Masalah yang banyak timbul di masyarakat saat ini dinilainya sebagai akibat minimnya komunikasi publik yang dilakukan BPJS Kesehatan. Masyarakat harus tahu bahwa masih banyak rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS. Jadi masyarakat bisa maklum saat ditolak oleh sebuah rumah sakit ketika ingin berobat dengan menggunakan kartu BPJS.
"Ini sistem baru, masyarakat akan protes kalau haknya tidak didapatkan atau tidak sesuai dengan yang dia tahu," ujar Agus.
Informasi yang juga penting untuk disampaikan ke masyarakat menurut Agus adalah informasi tentang kepesertaan dan pembayaran. Harus ada informasi soal perhitungan dan simulasidengan jelas. "Kalau saya bekerja, punya anak satu, dua, empat, atau lebih, bayarya berapa. Itu harus dijelaskan," katanya.
Selain komunikasi dengan masyarakat, BPJS juga harus menjalin komunikasi dengan pelaku usaha. Menurut Agus banyak perusahaan yang tidak mau ikut program BPJS karena merasa manfaat yang didapatkan turun kelas dibandingkan yang ditawarkan oleh asuransi swasta.
"Perusahaan swasta tidak tahu kalau premi asuransi swasta bisa termasuk premi BPJS. Ini yang tidak dijelaskan ke industri swasta, bahkan BUMN tidak paham," kata Agus.
(http://www.cnnindonesia.com/)
Menurut Agus, BPJS Kesehatan bila perlu bisa menempatkan petugasnya di lapangan. "Ketika tidak ada yang mengerti bisa dijelaskan," kata Agus di Lembang, Jawa Barat Jumat (5/12). Jangankan masyarakat umum, di antara petugas pun menurut Agus kadang belum ada pemahaman yang sama soal sistem baru jaminan kesehatan ini.
Masalah yang banyak timbul di masyarakat saat ini dinilainya sebagai akibat minimnya komunikasi publik yang dilakukan BPJS Kesehatan. Masyarakat harus tahu bahwa masih banyak rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS. Jadi masyarakat bisa maklum saat ditolak oleh sebuah rumah sakit ketika ingin berobat dengan menggunakan kartu BPJS.
"Ini sistem baru, masyarakat akan protes kalau haknya tidak didapatkan atau tidak sesuai dengan yang dia tahu," ujar Agus.
Informasi yang juga penting untuk disampaikan ke masyarakat menurut Agus adalah informasi tentang kepesertaan dan pembayaran. Harus ada informasi soal perhitungan dan simulasidengan jelas. "Kalau saya bekerja, punya anak satu, dua, empat, atau lebih, bayarya berapa. Itu harus dijelaskan," katanya.
Selain komunikasi dengan masyarakat, BPJS juga harus menjalin komunikasi dengan pelaku usaha. Menurut Agus banyak perusahaan yang tidak mau ikut program BPJS karena merasa manfaat yang didapatkan turun kelas dibandingkan yang ditawarkan oleh asuransi swasta.
"Perusahaan swasta tidak tahu kalau premi asuransi swasta bisa termasuk premi BPJS. Ini yang tidak dijelaskan ke industri swasta, bahkan BUMN tidak paham," kata Agus.
(http://www.cnnindonesia.com/)
No comments:
Post a Comment