surya/mujib anwar
Rapat koordinasi Kanwil BPJS Jawa Timur dengan Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf di Kantor Wakil Gubernur, Rabu (25/2/2015).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jatim terancam bangkrut.
Ini menyusul tingginya pembiayaan yang dikeluarkan dibandingkan premi
yang diterima dari peserta. Akibatnya, dalam setahun saja, terjadi
defisit pengeluaran hingga triliunan rupiah.
Koordinator BPJS Watch Jatim, Jamaludin, mengatakan, tanda-tanda kebangkrutan BPJS Kesehatan bisa dilihat dari kinerja keuangan yang mengalami defisit luar biasa pada tahun 2014 lalu.
Dana iuran yang dihimpun dari peserta hanya Rp 3 triliun, sedangkan jumlah klaim tagihan yang dibayarkan ke Puskesmas atau rumah sakit mencapai Rp 5,7 triliun.
"Defisit antara iuran dengan klaim yang mencapai Rp 2,7 triliun inilah yang mengacam kebangkrutan BPJS Kesehatan," ujarnya dalam rapat tentang BPJS di Kantor Wakil Gubernur, Rabu (25/2/2015).
Menurut Jamal, tingginya defisit tersebut disebabkan, antara lain, rendahnya kepesertaan dari pekerja/buruh. Lalu program Jamkesda masih diselenggarakan sendiri oleh Pemprov dan Kabupaten/Kota sehingga daerah tidak menyetor ke BPJS Kesehatan. Kemudian peserta BPJS yang baru daftar ketika sakit dan setelah selesai berobat iurannya nunggak.
"Selain itu, indikasi Fraud, yakni kecurangan yang dilakukan oknum di fasilitas kesehatan dengan me-mark up biaya layanan kesehatan terhadap peserta juga jadi penyebab kebangkrutan," tegas Jamal.
Kepala BPJS Kesehatan Kanwil Jatim Andi Afdal membenarkan tingginya defisit antara pengeluaran pembiayaan dengan premi yang diterima. Penyebabnya, karena rumah sakit di Surabaya, seperti RSUD dr Soetomo menjadi rujukan pasien dari provinsi lain, terutama wilayah Indonesia Timur dan masih rendahnya tingkat kepesertaan dari pekerja/buruh.
"Membludaknya pasien itulah yang menyebabkan klaim membengkak," katanya.
Untuk menalangi defisit pengeluaran di Jatim tersebut, dananya, kata Andi diambilkan dari kas BPJS pusat.
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menjelaskan, untuk menekan tingginya defisit, Pemprov akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Selain itu, kepesertaan juga akan terus kita pacu dan tingkatkan agar premi dan klaim seimbang," tegas Gus Ipul. (http://surabaya.tribunnews.com)
Koordinator BPJS Watch Jatim, Jamaludin, mengatakan, tanda-tanda kebangkrutan BPJS Kesehatan bisa dilihat dari kinerja keuangan yang mengalami defisit luar biasa pada tahun 2014 lalu.
Dana iuran yang dihimpun dari peserta hanya Rp 3 triliun, sedangkan jumlah klaim tagihan yang dibayarkan ke Puskesmas atau rumah sakit mencapai Rp 5,7 triliun.
"Defisit antara iuran dengan klaim yang mencapai Rp 2,7 triliun inilah yang mengacam kebangkrutan BPJS Kesehatan," ujarnya dalam rapat tentang BPJS di Kantor Wakil Gubernur, Rabu (25/2/2015).
Menurut Jamal, tingginya defisit tersebut disebabkan, antara lain, rendahnya kepesertaan dari pekerja/buruh. Lalu program Jamkesda masih diselenggarakan sendiri oleh Pemprov dan Kabupaten/Kota sehingga daerah tidak menyetor ke BPJS Kesehatan. Kemudian peserta BPJS yang baru daftar ketika sakit dan setelah selesai berobat iurannya nunggak.
"Selain itu, indikasi Fraud, yakni kecurangan yang dilakukan oknum di fasilitas kesehatan dengan me-mark up biaya layanan kesehatan terhadap peserta juga jadi penyebab kebangkrutan," tegas Jamal.
Kepala BPJS Kesehatan Kanwil Jatim Andi Afdal membenarkan tingginya defisit antara pengeluaran pembiayaan dengan premi yang diterima. Penyebabnya, karena rumah sakit di Surabaya, seperti RSUD dr Soetomo menjadi rujukan pasien dari provinsi lain, terutama wilayah Indonesia Timur dan masih rendahnya tingkat kepesertaan dari pekerja/buruh.
"Membludaknya pasien itulah yang menyebabkan klaim membengkak," katanya.
Untuk menalangi defisit pengeluaran di Jatim tersebut, dananya, kata Andi diambilkan dari kas BPJS pusat.
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menjelaskan, untuk menekan tingginya defisit, Pemprov akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Selain itu, kepesertaan juga akan terus kita pacu dan tingkatkan agar premi dan klaim seimbang," tegas Gus Ipul. (http://surabaya.tribunnews.com)
No comments:
Post a Comment