Proyek perumahan sederhana
Bisnis
Dalam rangka mengurangi defisit hunian bagi kalangan PNS sekaligus mensukseskan keberlanjutan program sejuta rumah, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) menargetkan bantuan pembiayaan untuk 100.000 unit rumah pada 2016.
Direktur Utama Bapertarum-PNS Heroe Soelistiawan mengatakan, ada tiga bentuk sokongan pembiayaan yang disiapkan, yaitu Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) sebesar Rp4 juta, serta Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp1,2 juta bagi Golongan I, Rp1,5 juta bagi Golongan II, dan Rp1,8 juta bagi Golongan III.
Kemudian, badan tersebut juga menyediakan Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) Rp20 juta untuk rumah tapak, kecuali provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp30 juta, serta rumah susun sebesar Rp30 juta.
Calon konsumen nantinya dapat memilih untuk mendapatkan BTP plus BUM atau hanya TBUM. Selain berfungsi membantu uang muka, dana BUM dan TBUM bisa digunakan untuk biaya renovasi rumah.
Heroe mengatakan bantuan dari Bapertarum bersifat melengkapi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yaitu uang muka 1% dan suku bunga 5% dengan tenor 20 tahun. Artinya, konsumen PNS mendapatkan kemudahan yang berlipat ganda.
Dalam program sejuta rumah tahun ini, Bapertarum menyiapkan dana hingga Rp3,1 triliun dari angka simpanan sebesar Rp9,6 triliun. Adapun pada 2014, lembaga yang berkiprah dalam membantu tabungan perumahan PNS tersebut mendapatkan laba Rp800 miliar.
Sayangnya, tiga bantuan tersebut baru berjalan efektif pada Juli 2015 sehingga penyerapannya kurang maksimal. Hingga akhir tahun, diperkirakan baru 5.000 kreditor yang bisa mengakses fasilitas.
“Sebenarnya kami menargetkan pembiayaan bantuan hingga 100.000 unit. Kami optimis tahun depan minimal bisa mencapai angka tersebut, syukur-syukur lebih,” ujarnya pada Bisnis.com, Selasa (8/12/2015).
Untuk mengejar target, pihaknya aktif menjalin kerjasama dengan asosiasi pengembang seperti Realestate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) guna memacu suplai hunian.
Dari segi permintaan, Bapertarum berkoordinasi dengan pemerintah derah di seluruh kota/ kabupaten untuk mendata kebutuhan papan PNS di setiap wilayah. Adapun perkiraan defisit hunian PNS berkisar 1,5 juta unit.
Direktur Utama Bapertarum-PNS Heroe Soelistiawan mengatakan, ada tiga bentuk sokongan pembiayaan yang disiapkan, yaitu Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) sebesar Rp4 juta, serta Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp1,2 juta bagi Golongan I, Rp1,5 juta bagi Golongan II, dan Rp1,8 juta bagi Golongan III.
Kemudian, badan tersebut juga menyediakan Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) Rp20 juta untuk rumah tapak, kecuali provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp30 juta, serta rumah susun sebesar Rp30 juta.
Calon konsumen nantinya dapat memilih untuk mendapatkan BTP plus BUM atau hanya TBUM. Selain berfungsi membantu uang muka, dana BUM dan TBUM bisa digunakan untuk biaya renovasi rumah.
Heroe mengatakan bantuan dari Bapertarum bersifat melengkapi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yaitu uang muka 1% dan suku bunga 5% dengan tenor 20 tahun. Artinya, konsumen PNS mendapatkan kemudahan yang berlipat ganda.
Dalam program sejuta rumah tahun ini, Bapertarum menyiapkan dana hingga Rp3,1 triliun dari angka simpanan sebesar Rp9,6 triliun. Adapun pada 2014, lembaga yang berkiprah dalam membantu tabungan perumahan PNS tersebut mendapatkan laba Rp800 miliar.
Sayangnya, tiga bantuan tersebut baru berjalan efektif pada Juli 2015 sehingga penyerapannya kurang maksimal. Hingga akhir tahun, diperkirakan baru 5.000 kreditor yang bisa mengakses fasilitas.
“Sebenarnya kami menargetkan pembiayaan bantuan hingga 100.000 unit. Kami optimis tahun depan minimal bisa mencapai angka tersebut, syukur-syukur lebih,” ujarnya pada Bisnis.com, Selasa (8/12/2015).
Untuk mengejar target, pihaknya aktif menjalin kerjasama dengan asosiasi pengembang seperti Realestate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) guna memacu suplai hunian.
Dari segi permintaan, Bapertarum berkoordinasi dengan pemerintah derah di seluruh kota/ kabupaten untuk mendata kebutuhan papan PNS di setiap wilayah. Adapun perkiraan defisit hunian PNS berkisar 1,5 juta unit.
sumber: Bisnis.com
No comments:
Post a Comment