Monday, January 21, 2013

Optimalisasi Program Jampersal


Oleh Fuad Fatkhurrohman
staf Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung

"Sosialisasi program Jampersal di Jateng sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan komunikatif, bukan medis"

Pemerintah meluncurkan program Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) demi ketercapaian target Millennium Development Goals (MDG's). Program itu menjamin pembiayaan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pascapersalinan.

Jampersal merupakan program baru yang menguntungkan semua pihak, terlebih keluarga kurang mampu nonjaminan kesehatan. Terbukti, di Jateng rumah sakit daerah dan pusat, penuh dengan rujukan peserta program itu hingga pelayanannya pun kadang memanfaatkan lorong rumah sakit.

Meskipun berkesan darurat, faktanya banyak ibu hamil dengan risiko tinggi tertolong sejak awal. Ke depan, program ini makin baik jika sistem rujukan berjenjang sudah berjalan baik dan semua pihak memahami. Sebagian besar tenaga kesehatan sepakat Jampersal memberikan kemudahan bagi calon ibu yang akan melahirkan.

Namun, sejatinya program itu belum memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan. Hal itu karena masyarakat belum memahami prosedur dan administrasi pelayanan serta belum lancarnya proses pencairan dana setelah pelayanan.

Berkaitan dengan sasaran ibu hamil yang akan melahirkan, program itu juga masih kurang efektif dan efisien. Pasalnya, untuk pelayanan pasien persalinan dari kalangan orang mampu, masih banyak permintaan fasilitas padahal mereka dapat membiayai sendiri sesuai dengan sarana kesehatan yang diiinginkan.

Hanya program itu sangat membantu keluarga kurang mampu nonjaminan kesehatan. Banyak bukti bahwa Jampersal memberikan rasa aman bagi ibu yang melahirkan karena mereka pasti ditangani oleh tenaga kesehatan yang terlatih.

Berkait dengan kesan tenaga kesehatan terhadap Jampersal, mereka menganggap program itu bagus untuk menekan angka kematian ibu dan anak, khususnya dari keluarga kurang mampu nonjaminan kesehatan. Tapi kebijakan tersebut masih memerlukan sosialisasi lebih luas.

Bagi tenaga kesehatan, kendala utama pada prosedur pelaksanaan dan pengajuan klaim yang sulit, masih banyak prosedur yang belum pasti sehingga ada kendala psikologis untuk tenaga kesehatan yang menangani. Permasalahan itu lebih disebabkan oleh keterlambatan petunjuk teknis (juknis) yang terbit awal tahun. 

Pendekatan Komunikatif

Keterlambatan itu mengakibatkan proses pengajuan klaim juga terlambat, padahal  pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan. Selain itu, risiko bagi tenaga kesehatan terlalu besar, padahal kompensasi masih dianggap kecil. Bahkan setelah pencairan masih banyak potongan yang diatur secara berbeda-beda pada tiap daerah.

Karena itu, banyak tenaga kesehatan yang tak mendorong  pasien mengikuti program Jampersal. Penulis menyarankan untuk tahun mendatang perlu penentuan tarif program berbasis unit cost dengan mengakomodasi kekuatan ekonomi, infrastruktur, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan pada tiap daerah.

Pemda perlu lebih maksimal menyosialisasikan supaya masyarakat memahami tujuan program tersebut. Pasalnya, banyak anggota masyarakat ingin langsung bersalin di rumah sakit padahal program itu mensyaratkan pelayanan rujukan berjenjang.

Karena itu, sosialisasi program di Jateng sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan komunikatif, bukan medis. Sosialisasi bisa menggunakan brosur, leaflet, atau booklet yang berbeda target sasaran. Pesan berjenjang, serial, dan berkesinambungan lebih efektif dan efisien disampaikan kepada aparatur desa/ kelurahan, tokoh masyarakat/ agama, supaya bisa kembali menjelaskan kepada masyarakat.

Pemda juga bisa mengintegrasikan sosialisasi program ini dengan program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Selain itu, Kemenkes dan Dinas Kesehatan di daerah sebaiknya mela-kukan pendekatan khusus kepada organisasi profesi agar anggota dapat sepenuh hati mendukung program itu. (10)
_____________
Koran Suara Merdeka, 15 Januari 2013

No comments:

Post a Comment