Peraturan Daerah (Perda) Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat (JPKM) Jawa Barat (Jabar) akhirnya disetujui oleh anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dan ditandatangani
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Dede Yusuf Macan Effendi.
Perda yang diprakarsai oleh Komisi E DPRD Jabar ini disetujui dalam Rapat
Paripurna Persetujuan Perda JPKM di GedunG DPRD, Jalan Diponegoro, Kota
Bandung, Jumat (22/3/13).
Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan
Perda JPKM ini akan membantu masyarakat Jabar tanpa terkecuali untuk
mendapatkan layanan kesehatan. Dengan perda ini, program kesehatan yang selama
ini belum dapat memenuhi kebutuhan kesehatan warga Jabar akan teratasi.
"Kami sudah rapat pleno dan finalisasi perda
ini. Perda JPKM ini tujuannya untuk akhiratlah bukan untuk duniawi semata-mata.
Ini untuk menolong masyarakat agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak
diinginkan seperti kemarin. Ketika ada masyarakat yang sakit lalu dia berobat
ternyata ke rumah sakit ini ditolak, itu juga ditolak. Bahkan akhirnya ada yang
sampai meninggal. Ke depan kita tidak harap hal seperti ini tidak terjadi
lagi," kata Didin.
Perda JPKM Jabar ini terdiri dari 11 bab dan 25
pasal. Muatan materinya di antaranya kewenangan provinsi dan kab/kota,
penyelenggaraan JPKM, kepesertaan yang meliputi sifat kepesertaan, peserta, hak
dan kewajiban peserta, pemberi pelayanan kesehatan, pembiayaan, koordinasi,
kerja sama, pembinaan, pengawasan, dll. Wakil Ketua DPRD Jabar Ruddy Harsa
meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar dapat segera menindaklanjuti perda
yang sudah disahkan ini
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga
menyambut baik Perda JPKM dan mengatakan akan segera menindaklanjutinya.
Melalui perda ini, Heryawan berharap dapat meningkatkan aksesbilitas masyarakat
untuk memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang layak. Pada sisi
lain,pembiayaannya berkeadilan sosial, terjangkau, dan meliputi seluruh masyarakat
Jabar.
No comments:
Post a Comment