Pungut Biaya Pasien Miskin, Bidan Ini Diusir Warga

 

Gara-gara memungut biaya persalinan terlampau mahal kepada pasien miskin, bidan Desa Batukalangan, Kabupaten Pamekasan, Dwi Suwestiwari, diusir oleh warga setempat. "Bidan Dwi sudah kita tarik ke Puskesmas Panaguan," kata Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Ismail Bey, Jumat, 22 Maret 2013.

Melihat kasus yang menimpa bidan Dwi, Ismail mengatakan pihaknya tidak ingin gegabah mengambil kebijakan, yakni apakah memindahkan bidan Dwi ke desa lain atau menempatkan bidan baru untuk menggantikan Dwi yang sudah 15 tahun bertugas di Desa Batukalangan. "Kalau diganti takut ditolak juga oleh warga," katanya.

Pengusiran terhadap bidan Dwi bermula pertengahan Februari lalu. Dwi membantu persalinan salah seorang warga bernama Juwairiyah dari Desa Nyalabu, Kecamatan Kota, yang berasal dari keluarga kurang mampu dan telah mengikuti program Jampersal.

Meski telah ikut Jampersal, bidan Dwi meminta biaya mahal atas persalinan tersebut, yakni Rp 1,5 juta. Suami Juwairiyah, Jauhari, mengatakan terpaksa berutang sana-sini untuk membayar biaya persalinan sang istri. "Beberapa hari setelah lahir, anak kami meninggal," katanya beberapa waktu lalu.

Kekesalan Jauhari memuncak setelah ada seorang tetangganya melahirkan dengan biaya murah lewat program Jampersal. Jauhari pun mengadu ke DPRD Pamekasan atas perlakuan tidak adil yang dialaminya tersebut. Usai mengadu ke DPRD itulah, warga Batukalangan ramai-ramai menolak keberadaan bidan Dwi. Tak hanya menolak, warga juga sempat akan menutup paksa Polindes, tetapi niat warga ini berhasil dicegah tokoh masyarakat.

Menurut Ismail, pihaknya masih mendalami apa penyebab penolakan kepada bidan Dwi. Pasalnya, catatan internal dinas kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia menyatakan bidan senior itu tidak pernah melakukan pelanggaran.

Ketua Komisi Kesehatan DPRD Pamekasan Makmun menilai penolakan kepada bidan tersebut karena kesalahpahaman. Warga, kata dia, masih minim informasi soal biaya gratis apa saja yang ditanggung dalam program Jampersal.

Hasil evaluasi Komisi, kata dia, menyatakan bidan Dwi tidak punya catatan buruk selama 15 tahun bertugas di Desa Batukalangan. "Saya minta dinkes supaya sosialisasi soal Jampersal ini utuh ke masyarakat. Supaya mereka paham, mana yang gratis, mana yang tidak," ujarnya.

www.tempo.co