Sejumlah
pasien pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Daerah (Jamkesda) mengeluhkan pelayanan kesehatan di RSUD dr Slamet
Kabupaten Garut. Di antaranya harus menunggu sampai enam bulan untuk menjalani
operasi pemasangan pen penyangga tulang.
Warga
Kampung Balong, Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Haris (36), mengatakan
istrinya, Ati (31), mengalami masalah pada tulang belakangnya sejak enam bulan
lalu. Ati kemudian menjalani rawat inap beberapa minggu, kemudian menjalani
rawat jalan beberapa bulan.
"Sudah
dijadwalkan operasi sampai tiga kali. Kami harus menunggu sampai
berminggu-minggu. Tetapi akhirnya selalu ditunda karena katanya pen penyangga
tulangnya belum datang dari Surabaya," kata Haris di RSUD dr Slamet
Kabupaten Garut, Rabu (25/9/2013).
Menurut
Haris, dia sempat ditawari pihak rumah sakit untuk menempuh jalur umum supaya
segera dioperasi tanpa harus menunggu. Namun, Ati harus membayar biaya alat
kesehatan sampai Rp 25 juta, belum termasuk biaya operasi. "Dapat dari
mana uang sebanyak itu. Selama ini memang saya pakai Jamkesda. Tapi kenapa
untuk masalah yang sangat emergensi, kami harus menunggu, dibedakan dari pasien
umum," katanya.
Hal serupa
dialami Agus Yogi (12), warga Kampung Nagrog, Desa Sindanggalih, Kecamatan
Karangpawitan. Bibi Agus, Eulis (28), mengatakan keponakanya harus dirawat di
rumah sakit selama sebulan sambil menunggu pen penyangga tulang datang.
"Yogi
mengalami patah tulang karena terjatuh dari motor. Dia sudah lama tidak
sekolah. Rumah sakit bilang, kalau mau cepat, jangan ambil jalur Jamkesmas,
harus ambil jalur umum dan bayar Rp 25 juta untuk pen. Masa kami harus jual
rumah. Nanti tinggal dimana," kata Eulis.
Lidia
Berliana (10), warga Kampung Kaledong, Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora,
mengalami hal serupa. Tangan kirinya yang patah belum bisa dioperasi karena
harus menunggu pen.
Wakil
Direktur RSUD dr Slamet Kabupaten Garut Bidang Pelayanan, dr Tenni Sewara
Rifai, mengatakan terjadi kekosongan persediaan pen penyangga tulang dalam
beberapa bulan ini. Karenanya sejumlah pasien pengguna Jamkesda dan Jamkesmas
penderita penyakit tulang belum bisa dioperasi.
Menurut
Tenni, operasi tidak dapat dilakukan serentak kepada semua pasien penderita
penyakit tulang. Jadwal operasi tulang, tuturnya, akan segera disusun
berdasarkan prioritas sesuai kondisi penyakit pasien.
"Operasi
akan dilakukan secara bertahap kepada sembilan pasien. Ada prioritas dan
prosedur lainnya. Yang pasti tidak ada pungutan biaya untuk pengguna fasilitas
Jamkesda atau Jamkesmas," kata ujar Tenni. (tribunnews.com)
No comments:
Post a Comment