Program
Kartu Jakarta Sehat (KJS) dinilai belum maksimal. Karena itu, Pemprov DKI
Jakarta menyuntikkan dana Rp 200 miliar untuk program KJS. Penambahan dana
tersebut dilakukan setelah DPRD DKI mengabulkan APBD Perubahan (APBD-P) 2013
beberapa hari lalu.
Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama menjelaskan bahwa penambahan anggaran
tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan KJS di lapangan. Dia berharap
anggaran itu bisa mengurangi persoalan selama ini. "Syukur-syukur semua
persoalan (KJS) bisa terselesaikan," ujarnya, Kamis (3/10).
Menurut
pria yang disapa Ahok itu, tingginya biaya rumah sakit menjadikan anggaran KJS
membengkak. Setiap rumah sakit mematok biaya berbeda.
Meski tidak
merinci besaran biaya dari setiap rumah sakit, dia berharap standar pelayanan
rumah sakit dari tipe A hingga tipe C bisa disamakan. Dengan begitu, anggaran
yang dikucurkan pemprov untuk program tersebut bisa dinikmati banyak warga.
"Kita akui dana sebelumnya memang belum cukup," kata dia.
Secara
terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Dien Emmawati menyatakan
bahwa tahun ini akan menambah 900 ribu kartu penerima KJS. Pihaknya menargetkan
kartu tambahan itu selesai akhir tahun. Saat ini, pemegang KJS sudah 2,2 juta
orang.
Dengan
tambahan itu, pemegang KJS mencapai 3,1 juta orang. Dia menginstruksikan 340
puskesmas melayani warga dengan baik. "Jika anggarannya turun, prosesnya
bisa kita percepat," jelas dia.
Sementara
itu, anggota Komisi E DPRD DKI Asraf Ali minta penambahan anggaran KJS
disinergikan dengan peningkatan layanan kepada masyarakat. Pihaknya tidak ingin
ada lagi pasien pemegang KJS ditolak rumah sakit karena belum dibayar oleh
pemprov.
"Beberapa
bulan lalu di Koja, Jakarta Utara, ada yang sampai meninggal dunia. Ini tidak
boleh terjadi lagi," tegas dia. (www.jpnn.com)
No comments:
Post a Comment