Jelang Pemilu, Banten Tahan Kucuran Hibah dan Bansos

Ilustrasi Pemilu 2014. ANTARA/Zabur Karuru

Khawatir digunakan untuk kampanye, dana hibah dan bantuan sosial Rp 65 miliar yang berada di Dinas Sosial Provinsi Banten ditahan hingga pemilihan umum legislatif selesai dilaksanakan pada 9 April 2014. Bahkan Dinsos Banten saat ini tidak memberikan pengelolaan dana bansos kepada organisasi kemasyarakatan yang dipimpin anggota keluarga Gubernur Banten Atut Chosiyah.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nandy Mulya mengatakan anggaran bansos dan hibah sebesar Rp 65 miliar yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Banten digunakan untuk program Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) sebanyak 30.000 orang. Setiap penerima bantuan mendapat Rp 1,5 juta. "Anggaran untuk RTSM Jamsosratu yang disiapkannya Rp 45 miliar," kata Nandy, Selasa, 11 Maret 2014.

Untuk Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dengan jumlah penerima 1.200 orang, masing-masing mendapat Rp 3 juta. Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan (JS 0DK) diikuti sebanyak 400 orang, masing-masing mendapat Rp 3,6 juta.

Uuntuk Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah bagi 904 orang, masing-masing mendapat Rp 15 juta. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak di panti dianggarkan Rp 1,440 miliar untuk 480 anak. Masing-masing anak mendapat Rp 3 juta.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinsos Banten Irma Mulia Sari mengatakan anggaran Rp 1,440 miliar untuk 480 anak di panti ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak di panti. "Masing-masing anak mendapatkan Rp 3 juta setiap tahunya, dan ini hanya untuk pemenuhan anak dalam panti. Pembagian dana tersebut sama setelah pada akhir April atau awal Mei 2014. Yang pasti setelah pileg," katanya.

Selanjutnya, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang diikuti 30 orang, masing-masing mendapat Rp 20 juta. Lalu untuk empat panti rehabilitasi, dianggarkan Rp 200 juta. "Anggaran ini tidak akan segera dicairkan. Pencairan akan dilakukan setelah pelaksanaan pemilihan legislatif pada 9 April 2014 mendatang, bahkan kami juga saat ini tidak memberikan pengelolaan uang ini kepada organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh keluarga Atut," ujarnya.

Nandi mengatakan jumlah warga Banteng yang terdaftar di program RTSM sebanyak 136.000 orang. Untuk menyelesaikan masalah ini, selain terdapat anggaran dari Pemprov Banten, ada juga program PKH dari pemerintah pusat yang menutup anggaran bagi 96.000 orang. "Data RTSM sebanyak 136.000 orang ini hasil Pendataan Program Pelindungan Sosial 2011 yang dilakukan BPS," ujarnya.

Ditanya apakah jumlah penduduk miskin di Banten menurun? Nandi menjelaskan Provinsi Banten saat ini menduduki peringkat kelima daerah yang warga miskinnya terendah. "Kondisi warga miskin di Banten pada 2013 sebanyak 5,89%, 2011 sebanyak 6,32% dan 2010 sebanyak 7,16%, kalau melihat data dari tahun ketahun warga miskin di Banten terus menurun," katanya. (www.tempo.co)