Dia menjelaskan pasien yang tidak diberi obat berkualitas bisa berdampak pada lamanya proses penyembuhan.
"Ini bisa berarti BPJS harus mengeluarkan dana lebih untuk perawatan pasien di rumah sakit dengan jangka waktu yang lama," katanya.
Karenanya, peran obat-obat inovatif di JKN sangat diperlukan guna menghasilkan obat yang murah tetapi berkualitas.
Untuk itu, industri farmasi diharapkan berperan dalam memproduksi obat-obat yang berkualitas tetapi terjangkau oleh pemerintah.
Dia menambahkan obat-obat yang dihasilkan oleh industri farmasi multinasional memang tidak bisa semua diakamodir oleh pemerintah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif IPMG, Parulian Simanjuntak mengatakan untuk mendapatkan obat berkualitas dalam jumlah yang cukup maka pemerintah bisa membuat kebijakan agar seluruh industri farmasi baik nasional maupun multinasional boleh turut serta dalam e-katalog melalui skrining harga dan kualitas.
"E-katalog jangan hanya menentukan peran harga tapi mengenyampingkan kualitas," katanya, seperti dilansir Antara.
Dengan demikian, kata dia,.pasien BPJS kesehatan akan lebih terjamin dalam mendapatkan obat berkualitas dalam jumlah yang cukup dan BPJS tetap dapat mengawasi biaya kesehatan yang dikeluarkan. (www.gatra.com)
No comments:
Post a Comment