Pelayanan Kesehatan Melalui JKN Dinilai Buruk

* Lebih Baik Pakai KJS

Pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jakarta, dinilai buruk.  Sebab itu, Pemprov DKI Jakarta didesak  melanjutkan program Kartu Jakarta Sehat (JKS). Dengan JKS, kesehatan warga sudah terbukti terjamin.
“JKN ini amburadul, di mana-mana pasien pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditolak, bahkan dimintai sediakan uang. Ini jelas tidak benar dan membebani masyarakat. Pemprov DKI Jakarta harus keluar dari program ini. Jakarta sudah punya KJS, laksanakan itu saja tidak usah pakai BPJS,” kata Azaz Tigor Nainggolan, Ketua Foruk Warga Kota Jakarta, selasa (13/5).
Menurut Tigor, pemprov tidak perlu mengikuti program JKN melalui BPJS. “KJS lebih bagus, tidak ada warga miskin yang ditolak menggunakan KJS,” tandasnya.
Dengan undang-undang khusus tentang Ib ukota, kata Tigor, Pemprov DKI Jakarta, bias menggelar sendiri programnya.
Sebenarnya, Pemprov DKI Jakarta pada era Sutiyoso pernah menolak program Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang diseragamkan. Program Sutiyoso dengan  jaminan kesehatan warga miskin dilanjutkan Fauzi Bowo kemudian diprogram ulang Gubernur Jokowi.
Pada era ini, penerima pelayanan kesehatan lebih luas, tidak hanya warga miskin. Bahkan untuk tahun 2013 lalu dikucurkan dana Rp1,7 triliun untuk menjamin kesehatan warga. “Jadi sudah saatnya, pemprov menarik diri dari program JKN dengan BPJS sebagai pelaksana.  KJS lebih manusiawi dan menjamin kesehatan warga miskin,” tandasnya. (poskotanews.com)