Hasil monitoring tim Pemprov Bali menunjukkan bahwa persoalan dana hibah atau bantuan sosial di Bali selama 2013 paling banyak bermasalah di Dinas Pekerjaan Umum.
Khusus di Dinas PU, yakni, dari total pengajuan 3.039 proposal senilai Rp98,9 miliar, baru 1.810 sudah dilaporkan, dan 1.229 belum dilaporkan. "Dinas PU paling banyak belum melaporkan, dinas lain sudah," jelas koordinator monitoring dana hibah/bansos 2013 Ketut Widja, Rabu (14/5/2014).
Dia menyampaikan total pengajuan dana hibah/bansos ke Pemprov Bali pada tahun lalu mencapai 4.423 proposal, dengan nilai sebesar Rp716,8 miliar. Dari jumlah ini terdapat 3.096 buah yang sudah membuat laporan dan 1.327 buah belum dilaporkan.
Lebih jauh Widja menegaskan bahwa hasil monitoring menemukan 5 kategori persoalan, yakni laporan pertanggung jawaban ada dan fisik ada yang telah diselesaikan, laporan ada namun fisik belum ada, laporan tidak ada namun fisik ada. "Itu yang banyak terjadi dilapangan yaitu sekitar 70 % sehingga hal ini yang kita upayakan bantu agar segera bisa dilaporkan," jelasnya.
Selain itu ada juga laporan tidak ada dan fisik juga tidak ada dan uang direkening ada namun tidak bisa direlisasikan karena terbentur waktu pelaksanaan yang tidak cukup. Untuk kedua kategori ini, menurutnya, anggaran harus dikembalikan sehingga tidak terjadi penyelewengan dana.
Gubernur Bali Mangku Pastika meminta tim monitoring dan evaluasi segera bertindak sehingga diperoleh peta yang jelas mengenai kelayakan pengajuan hibah/bansos tersebut. Pasalnya masih ada 1.000 proposal bansos yang belum diverifikasi.
"Verifikasi kelapangan ini penting untuk segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan," ujarnya. (Sumber: http://bali.bisnis.com)
No comments:
Post a Comment