KIS Jokowi Rancu, Berbenturan dengan BPJS Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menilai gagasan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diintrodusir Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) dalam operasional mengalami kerancuan dengan program BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Perempuan cantik yang juga menjadi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta lebih jauh mengatakan apa yang telah yang digembor-gemborkan Jokowi tidak lebih dari pencitraan belaka, memutarbalikkan fakta dan menabrak UU.

"Karena sekarang ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kartu BPJS Kesehatan. Dengan kata lain, ide KIS adalah BPJS yang ganti baju," kata Okky Asokawati dalam keterangannya, Senin (16/6).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melanjutkan, Jokowi tidak bicarakan anggaran KIS darimana. Jokowi hanya bisa membanggakan Kartu KIS saja, tanpa menjelaskan dari mana anggaran program tersebut digulirkan? Kalau memang ingin mengulangi sukses di KJS, itu pendanaannya dari Pemda DKI.

Namun, jelasnya, dengan jumlah rakyat yang 250 juta, KIS dari APBN, jelas itu tidak mungkin. "Makanya ada BPJS dengan asuransi sosial. Kalau KIS diproklamirkan dengan KIS itu hanya ganti baju saja. Kalau itu dibebankan APBN bisa bangkrut kita," tegasnya.

Mantan peragawati ini menambahkan, kalau KIS pakai sistem seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan pendanaan dari Pemda, jelas bertentangan dengan roadmap yang telah disusun bersama Bappenas dan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sudah disetujui untuk tahun 2016 agar Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) oleh Pemda terintegrasikan melalui BPJS kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas).  (www.harianterbit.com)