DPR Usulkan Penambahan Anggaran JKN

 Anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan kemungkinan akan ditambah, agar rumah sakit swasta tak merugi mengikuti program kesehatan tersebut. Selama ini, rumah sakit swasta banyak yang enggan mengikuti JKN, lantaran tarifnya terlalu rendah, kata anggota Komsi IX DPR RI Imam Suroso.

Sistem paket yang ditawarkan BPJS Kesehatan untuk melayani semua pasien ternyata membuat rumah sakit swasta merugi. Rumah sakit swasta elit terutama yang paling banyak menolak ikut serta dalam program JKN tersebut. Pasien kelas menengah ke atas merupakan prioritas mereka, karena sangat menguntungkan.

“Tapi, saya minta dengan kesadaran sendiri, agar rumah sakit swasta dukung program pemerintah yang merakyat ini. Jangan khawatir, kami dari Komisi IX DPR akan menganggarkan lagi di pemerintahan Jokowi nanti. Penambahan anggaran ini agar rumah sakit tidak merugi, karena ini berdampak pada layanan pasien,” ungkap Imam.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, akan ada evaluasi kembali untuk membenahi sistem JKN ini agar semua pihak diuntungkan. Apalagi, program ini merupakan amanat konstitusi, dimana semua warga negara harus mendapat perlindungan dan kesehatan. “Nanti akan kita benahi lagi supaya rumah sakit untung dan pasien juga untung.”

Selama anggaran tidak ditambah, layanan bagi pasien terutama kaum miskin kurang terjamin. Kondisi ini bukan tidak disadari Komsi IX DPR. Sebagai pengawas pemerintah untuk program kesehatan masyarakat, tentu akan menjadi fokus perhatian selama program JKN ini berjalan kurang dari 1 tahun.

Menurut Imam, sebaiknya layanan kelas 3 di setiap rumah sakit digratiskan total terutama bagi orang-orang miskin. Tak perlu lagi membayar iuran ke BPJS Kesehatan. Anggaran yang ada juga sudah cukup. Dan datang ke rumah sakit cukup membawa KTP saja. Dengan begitu masyarakat sangat dimudahkan aksesnya untuk mendapat layanan kesehatan yang baik dari pemerintah. “Kalau kelas 3 gratis, wah top itu,” nilainya singkat.

Evaluasi lainnya, masih menurut Imam, sosialisasinya masih terasa kurang walau program JKN sudah hampir satu tahun berjalan. Banyak masyarakat yang belum tahu sepenuhnya dengan layanan program JKN ini. “Kita sudah anggarkan Rp 20 triliyun. Bisa rugi kalau sosialisasinya tidak baik. Malah yang diuntungkan adalah perusahaan asuransinya,” tutur Imam mengakhiri wawancara. (www.pikiran-rakyat.com)