(Tribunnews/Hendra Gunawan)
Ilustrasi perumahan
Kata dia hal itu merupakan bagian dari program satu juta rumah yang ditargetkan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
Kepada wartawan usai menghadiri rapat di kantor Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2015), Basuki mengatakan kementeriannya mengalokasikan Rp 8,2 triliun dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, untuk membangun rumah tersebut.
Sebagian dari anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membiayai program fasilitas likuiditas pemilikan perumahan (FLPP) pada 2015 sebesar Rp5,1 triliun. Anggaran tersebut telah masuk dalam anggaran BUN (Bendahara Umum Negara) Kementerian Keuangan.
"Itu bisa dipakai untuk subsidi uang muka dan subsidi bunga. Itu yang APBN," katanya.
Rumah yang ia maksud adalah rumah tapak serta rumah susun. Namun prioritas pemerintah kata dia saat ini adalah rumah susun. Rumah tersebut selain untuk MPR juga termasuk rumah khusus di perbatasan, rumah untuk tenaga medis di daerah terpencil, serta rumah untuk anggota TNI- Polri serta aparat pemerintah lainnya.
"Untuk itu Diberi waktu dua minggu untuk menyampaikan pada beliau (Wakil Presiden) action plannya," ujar Basuki.
Dalam rangka merealisasikan program tersebut sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dilibatkan, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Bank Tabungan Negara (BTN), PT Perumnas (Persero), dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).
"Untuk modal kita tadi dibantu BTN, BPJS, kemudian kekuatan APBN. Sedangkan untuk Lahan bisa memakai lahan pemerintah, Jadi semua digerakkan," tandasnya. (http://www.tribunnews.com)
Kepada wartawan usai menghadiri rapat di kantor Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2015), Basuki mengatakan kementeriannya mengalokasikan Rp 8,2 triliun dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, untuk membangun rumah tersebut.
Sebagian dari anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membiayai program fasilitas likuiditas pemilikan perumahan (FLPP) pada 2015 sebesar Rp5,1 triliun. Anggaran tersebut telah masuk dalam anggaran BUN (Bendahara Umum Negara) Kementerian Keuangan.
"Itu bisa dipakai untuk subsidi uang muka dan subsidi bunga. Itu yang APBN," katanya.
Rumah yang ia maksud adalah rumah tapak serta rumah susun. Namun prioritas pemerintah kata dia saat ini adalah rumah susun. Rumah tersebut selain untuk MPR juga termasuk rumah khusus di perbatasan, rumah untuk tenaga medis di daerah terpencil, serta rumah untuk anggota TNI- Polri serta aparat pemerintah lainnya.
"Untuk itu Diberi waktu dua minggu untuk menyampaikan pada beliau (Wakil Presiden) action plannya," ujar Basuki.
Dalam rangka merealisasikan program tersebut sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dilibatkan, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Bank Tabungan Negara (BTN), PT Perumnas (Persero), dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).
"Untuk modal kita tadi dibantu BTN, BPJS, kemudian kekuatan APBN. Sedangkan untuk Lahan bisa memakai lahan pemerintah, Jadi semua digerakkan," tandasnya. (http://www.tribunnews.com)
No comments:
Post a Comment