Skenarionya, penambahan jumlah iuran asuransi sosial milik pemerintah ini akan dimulai dengan iuran para pekerja bukan penerima upah (PBPU).
Nantinya, iuran akan dinaikkan sekitar
Rp 10 ribu. Dengan demikian, maka iuran wajib untuk layanan rawat inap
kelas III akan menjadi Rp 35.500 per orang per bulan dari sebelumnya Rp
25.500.
Sedangkan untuk kelas dua menjadi Rp 52.500 per orang per bulan dari Rp 42.500, dan kelas I berubah sebesar RP 69.500 per bulan per orang yang sebelumnya 59.500. PBPU adalah para pekerja yang setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Misalnya, seorang pedagang, dokter, dan sebagainya.
Sementara untuk tahun depan, giliran iuran untuk penerima bantuan iuran (PBI) yang akan dinaikkan jumlah iurannya. Meski masih dalam proses perhitungan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperkirakan kenaikan akan mencapai Rp 8.275 per orang per bulan.
Sedangkan untuk kelas dua menjadi Rp 52.500 per orang per bulan dari Rp 42.500, dan kelas I berubah sebesar RP 69.500 per bulan per orang yang sebelumnya 59.500. PBPU adalah para pekerja yang setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Misalnya, seorang pedagang, dokter, dan sebagainya.
Sementara untuk tahun depan, giliran iuran untuk penerima bantuan iuran (PBI) yang akan dinaikkan jumlah iurannya. Meski masih dalam proses perhitungan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperkirakan kenaikan akan mencapai Rp 8.275 per orang per bulan.
Dari sebelumnya Rp 19.225. Sehingga,
jumlah iuran yang harus dibayarkan pemerintah untuk warga tidak mampu
ini sebesar Rp 27.500 per orang per bulan.
"Ini tadi (kenaikan iuran PBPU) diusulkan dalam rapat. Tapi masih kami hitung. Kalau yang PBI, melihat keuangan saat ini, perubahan akan dilakukan pada 2016. Kami akan usulkan sesuai hitungan sebelumnya, Rp 27.500 (per orang per bulan)," urai Ketua DJSN Chazali Situmorang saat ditemui usai rapat koordinasi tentang BPJS kesehatan di Jakarta, kemarin (15/01).
Aturan kenaikan ini, lanjut dia, akan diatur lebih detail dengan peraturan presiden yang akan dikeluarkan nanti. Perpres tersebut akan menggantikan peraturan sebelumnya terkait iuran JKN, yakni Perpres no 111 Tahun 2013.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu mengatakan, kenaikan ini juga akan turut disertai dengan penambahan sejumlah fasilitas kesehatan (faskes).
"Ini tadi (kenaikan iuran PBPU) diusulkan dalam rapat. Tapi masih kami hitung. Kalau yang PBI, melihat keuangan saat ini, perubahan akan dilakukan pada 2016. Kami akan usulkan sesuai hitungan sebelumnya, Rp 27.500 (per orang per bulan)," urai Ketua DJSN Chazali Situmorang saat ditemui usai rapat koordinasi tentang BPJS kesehatan di Jakarta, kemarin (15/01).
Aturan kenaikan ini, lanjut dia, akan diatur lebih detail dengan peraturan presiden yang akan dikeluarkan nanti. Perpres tersebut akan menggantikan peraturan sebelumnya terkait iuran JKN, yakni Perpres no 111 Tahun 2013.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu mengatakan, kenaikan ini juga akan turut disertai dengan penambahan sejumlah fasilitas kesehatan (faskes).
Sebab, dia yakin, dengan bertambahnya
jumlah iuran JKN, maka ratusan rumah sakit (RS) swasta yang belum
bergabung akan segera merapat.
Dalam kesempatan yang sama, Chazali membantah jika kenaikan ini dilakukan untuk menutup devisit BPJS Kesehatan 2014. Menurutnya, dalam sistem asuransi, kenaikan iuran tidak akan bisa digunakan untuk keuangan yang lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Chazali membantah jika kenaikan ini dilakukan untuk menutup devisit BPJS Kesehatan 2014. Menurutnya, dalam sistem asuransi, kenaikan iuran tidak akan bisa digunakan untuk keuangan yang lalu.
"Ini agar cashflow stabil. Untuk perkara
itu (defisit) BPJS kan punya dana cadangan. Itu yang jadi bantalan
kalau memang defisit. Yang sekarang, ya untuk pelayanan sekarang ke
depan," pungkasnya. (www.jpnn.com)
No comments:
Post a Comment