DPR Desak Pemerintah Mulai Tahapan Peleburan Taspen Dan Asabri

Prosedur layanan BPJS

Kalangan anggota DPR berharap pemerintah berkomitmen memperkuat BPJS Ketenagakerjaan denganmerealisasikan rencana peleburan PT Taspen dan Asabri ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota Komisi IX DPR RI,menjelaskan peleburan dua perusahaan asuransi milik negara itu merupakan sebuah keharusan karena menjadi semangat utama dalam undang-undang jaminan sosial nasional.

" itu wajib dan tidak ada pilihan ," kata Irgan di komplek DPR Jakarta, yang dikutip Selasa (26/5/2015).

Menurutnya peleburan dimulai dengan bertahap mengalihkan layanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang selama ini dikelola oleh Taspen dan Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan (TK) pada 1 Juli medatang. Komitmen pemerintah harus ditunjukan dengan menyalurkan iuran ke BPJS.

" sehingga perlahan akan melebur pada 2029," ujarnya.

Irgan menjelaskan keputusan undang-undang ini mutlak dan semua orang harus tunduk untuk menjalankan aturan ini.

Iqbal Latanro, Direktur Utama Taspen menyatakan pihaknya tidak harus merger dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya dalam undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional diminta menyiapkan peta jalan (Roadmap) tentang peran Taspen pasca 2029.

Perusahaan tengah melakukan advokasi dengan peta jalan yang disusun agar menjadi penyelenggara jaminan sosial khusus aparatur sipil. Peta jalan ini melingkupi delapan arah yakni aspek perundang-undangan, kepesertaan, program, pengembangan usaha, prospek bisnis dan teknologi informasi, organisasi dan sumber daya manusia, keuangan dan investasi, serta sosialisasi dan advokasi.

Tidak harus merger, kan pemerintah menawarkan dua alternatif yaitu bisa menjadi badan tersendiri yang mengelola aparatur sipil negara, atau bersinergi dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kata Iqbal.

Sepanjang 2014, aset Taspen naik menjadi Rp161,3 triliun dari sebelumnya Rp135,9 triliun. Peningkatan aset ini setara dengan 18,7% atau tertinggi kedua setelah capaian 2011 ketika aset perusahaan meningkat 21,42%. (http://finansial.bisnis.com)